diatur dalam Pasal 71 ayat (1), (2),(3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan dan Bagian Kesepuluh Paragraf 1 Pasal 100 ayat(3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,sehingga Hakim berpendapat permohonan yang dimohonkan Pemohon adalahtidak bertentangan dengan hukum positif yang belaku;Menimbang,bahwa selanjutnya ditentukan dalam ketentuan Pasal 100Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil padapokoknya menyebutkan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabatPencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yangmenerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil ataudiminta oleh Penduduk dan ketentuan Pasal 101 Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk

pemohon adalah patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayahhukum Pengadilan Negeri Kendal, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kendalberwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, makabiaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, HIR, Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 tahun 2013, Peraturan Presiden

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PejabatPencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkanKutipan Akta Kematian.him 5 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Kpn.Menimbang, bahwa dalam pasal 81 ayat (2) dan pasal 83 ayat (2)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, bahwapencatatan kematian di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilaporkankepada Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempatdomisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24 tahun 2013tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secarakhusuS

penetapanpengadilan agar dapat dikeluarkan akta kematian;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan buktibuktisurat maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum sehinggapatut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makasudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, ketentuan pasal 44 UndangUndang Nomor 24 tahun 2013tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, pasal 81 Peraturan Presiden

Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi; dang. Peraturan Daerah Kabupaten/KotaKetentuan tersebut menjabarkan terkait hieraki peraturanperundangundangan yang bersifat berjenjang yang antara peraturanyang bawah harus harmonis dan sinkron dengan peraturan yang diatas.

PDAM TKR sejak adanyaPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan segalaperubahanperubahannya hingga saat ini sebagaimana diatur dalamPerpres No. 16/2018 telan berpedoman dan menerapkanketentuanketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, termasuk PERDIRPDAM TKR No. 060/2018 tetap mengacu pada Perpres No. 16/2018sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) PERDIR PDAM TKR No.060/2018:Huruf b

Bahwa Peraturan Direksi sebagaimanatersebut dalam huruf a mengacu' padaPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir denganPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempatatas Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemenintah;c.

Bahwa Peraturan Presiden sebagaimanadimaksud dalam huruf b telah dicabut denganPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor16 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, sehingga PeraturanDireksi sebagaimana tersebut dalam huruf aharus diubah dan disesuaikan.Pasal 15 ayat (1) PERDIR PDAM TKR No. 060/2018, mengatursebagai berikut:(1) Halhal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalamPeraturan Dilreksi ini mengacu pada peraturanperundangundangan yang berlaku mengenai PengadaanBarang/Jasa.Hal

ini dikarenakan prinsipprinsip pengadaan barang/jasapemerintah yang diatur sejak Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahdengan segala perubahanperubahannya sampai dengan PerpresNo. 16/2018 sangat baik untuk diterapkan oleh PDAM TKR, yakni:a.

Robinson Taga, ST selaku ketua KelompokKerja Jasa Konstruksi yang tidak menyatakan pelelangan gagalpadahal mengetahui telah terjadinya pengaturan dalam prosespelelangan 2 (dua) Paket pekerjaan fisik tambak garam tahun 2016tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan KeempatpadaPasal 118 Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6 hurufb,c,e,f,g, Pasal 83 ayat (1) huruf (e).Bahwa Terdakwa

Tari,ST selaku PPK yang melaksanakanpekerjaan pembangunan fisik tambak garam (Paket Sabu Daratan1)padahal mengetahui bahwa Terdakwa HENRY JHONSONS WENuUIbukanlah direksi yang tercantum dalam akta pendirian perusahaandan bukan sebagai pegawai tetap yang mendapat kuasa dari SuryaMekar Raya , bertentangan dengan : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan BarangJasa Pemerintahpada Pasal 86 Ayat (5) dan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahpada Pasal 89 Ayat (2) dan (2a)2.

Robinson Taga, ST selaku ketua KelompokKerja Jasa Konstruksi yang tidak menyatakan pelelangan gagalpadahal mengetahui telah terjadinya pengaturan dalam prosesPutusan No: 31/PID.SUSTPK/2017/PT KPG Halaman 17pelelangan 2 (dua) Paket pekerjaan fisik tambak garam tahun 2016tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan KeempatpadaPasal 118 Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6 hurufb,c,e

KEENAM : Segala blaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapbkannyaKeputusan ini dibebankan pada Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Sekretariat Jendral Kementrian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat.Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2016Tentang Dukungan Penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 danKeputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :80/KPTS/M/2016Tentang Pembentukan Satuan Tugas PercepatanPembangunan Prasarana dan Sarana ASIAN GAMES XVIII Tahun

Gatot Subroto Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang,Jakarta Pusat.Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001Tentang Perubahan Nama Gelanggang Olahraga Senayan menjadiGelanggang Olahraga Bung Karno;Keputusan Presiden Nomor 94 tahun 2004 tanggal 18 Oktober2004 Tentang Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga BungKarno, Pasal 2 antara lain menyatakan untuk mengelola KomplekGelanggang Olahraga Bung Karno dibentuk Badan PengelolaGelanggang Olahraga Bung Karno dan Direksi PelaksanaPengelolaan

RI menetapkanKeputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 yang diubah denganKeputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2016 tentang Panitia NasionalPenyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, dengan susunanPanitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018selanjutnya disebut Panitia Nasional INASGOC, terdiri dari:a.

Ketua Pengarah langsung dipimpin Bapak Presiden RIb. Ketua Penanggungjawab Bapak Menpora;c. Ketua Penyelenggara, Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI)Selanjutnya, sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawabpemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 9 PP 17 Tahun 2007,Hal 37 Put.

No. 197/ Pdt/2018/PT.DKImaka ditetapkan Instrumen hukum pelengkap Keputusan Presidenpenyelenggaraan multi event internasional guna penguatankoordinasi dalam rangka persiapan penyelenggaraan Asian Games2018 berupa Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentangDukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, yangsubstansi intinya memerintahkan kepada Kementerian/Lembagaterkait termasuk kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGATI, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV.

Presiden Republik Indonesia selaku Kepala PemerintahRepublik Indonesia Cq. Mentri Dalam Negeri (Cq.Gubernur Jawa Timur Cq. Walikota Malang = Cq.Camat kepala wilayah kecamatan Sukun, ~ KotaMalang, Cq. Lurah kepala Kelurahan GadangKecamatan Sukun ,Kota Malang untuk selanjutnyamohon disebut Turut Tergugat I;5.

Presiden Republik Indonesia selaku kepala PemerintahRepublik Indonesia Cq.Mentri Dalam Negeri (Cq.Gubernur Jawa Timur Cq, Walikota Malang (Cq.Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukun, KotaMalang, dalam perkara ini diwakili olehKuasanya yang bernama =: YUBI KRISTIANI,NIP : 19681226 200701 2 O12, Pangkat / GolPengatur Muda (II/a), Jabatan : Staf PembantuPPAT, berkantor di Kantor Camat Sukun, KotaMalang, Jl.

Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RINomor : 15/M/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran PupukBersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden RINomor : 15 Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor : 77Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang DalamPengawasan jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf a jo Pasal 8 Ayat (1) Perpu Nomor :8/Prp/1962 tentang Perdagangan BarangBarang Dalam Pengawasan jo Pasal6 Ayat (1) huruf b jo.

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang PenetepanPupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2011tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005perlu. mengatur ketentuan Pengadaan dan Penyaluran pupukbersubsidi kepada kelompok tani dan/ atau petani;b.

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden RINomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor : 77Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang DalamPengawasan jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 8 Ayat (1) Perpu No.8/Prp/1962 tentang Perdagangan BarangBarang Dalam Pengawasan jo Pasal6 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 sub 3e UU Drt . No. 7 Tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yangmengandung unsurunsur sebagai berikut :1.

Pasal 21 Ayat (2)Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 15/M/MDAG/PER/4/2013 tentangPengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo.Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 tentangperubahan Peraturan Presiden Nomor : 77 Tahun 2005 tentang PenetapanPupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan jo. Pasal 4 Ayat (1)huruf a jo. Pasal 8 Ayat (1) Perpu No. 8/Prp/1962 tentang PerdaganganBarangBarang Dalam Pengawasan jo Pasal 6 Ayat (1) hurufb jo.

Pasal 21 Ayat (2)Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 15/M/MDAG/PER/4/2013 tentangPengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo.Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 tentangperubahan Peraturan Presiden Nomor : 77 Tahun 2005 tentang PenetapanPupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan jo. Pasal 4 Ayat (1)huruf a jo. Pasal 8 Ayat (1) Perpu No. 8/Prp/1962 tentang PerdaganganBarangBarang Dalam Pengawasan jo Pasal 6 Ayat (1) huruf b jo.

Point F 32.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadipenyimpangan prosedur meliputi ; a. penyimpangan terhadap ketentuandan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubahdengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 beserta petunjukteknisnya dan yang telah ditetapbkan dala Dokumen Pengadaan; b.rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usahayang sehat; dan/atau c.penyalahgunaan wewenang oleh Pokja

RI Nomor 54 Tahun 2010tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan Peraturan Presiden RINomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat Peraturan Presiden RINomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;Bahwa didalam pengadaan barang/jasa pemerintah ada beberapaketentuan selain dari Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentangpengadaan barang/jasa pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 4Tahun 2015 tentang perubahan keempat Peraturan Presiden RI Nomor 54Tahun 2010 tentang pengadaan

barang/jasa pemerintah juga ada peraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( PerkaLKPP Nomor : 14 Tahun 2012, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Nomor : 31/PRT/M/2015 ); Hal 8 dari 79 Hal putusan Nomor 32/PDT/2020/PT PTK16.17.18.19.20.Bahwa terhadap hal tersebut ada yang urgent yaitu Peraturan Presiden RINomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor123 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis dan alokasi khusus fisik pasal 2ayat 1 huruf

Cipta Marga Sarana untuk melaksanakan pekerjaanPeningkatan Jalan Kabupaten (DAK Penugasan) Peningkatan JalanKenoreh Nanga Koman, Tergugat didalam menerbitkan keputusan yangdijadikan Obyek Gugatan tersebut adalah berdasarkan kewenangan yangdiberikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun2010 jo Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, oleh karenanya jika terdapat adanyakeberatan/sanggahan dari pihak lain sebagai peserta lelang danditindaklanjuti

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang PengadaanBarang/Jasa Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan keempatPeraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa= Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknisdan Alokasi Khusus Fisik= Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :31/PRT/M/2015."

Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorangbernama PENGGUGAT yang bertempat tinggal di wilayah KabupatenLampung Barat.

Pasal 67 Peraturan Presiden RINomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) KompilasiHukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantaraisinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secaraIslam dan telah dicatatkan di Kantor urusan Agama Kecamatan BengkunatKabupaten Pesisir Barat.

Pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakniantara suami dan isteri teruS menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga, oleh karena itu maka Majelis menilai gugatan Penggugat padapetitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;Hal. 18 dari 22 halaman Putusan No.0355/Pdt.G/201 7/PA.

., Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebutdengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang telahdipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini diajukanoleh pihak isteri agar dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuanpasal 119 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus denganmenjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal

Pasal 147ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Agama Krui untuk mengirimkan satu helai salinanputusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman para pihakberperkara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatantempat perkawinan para pihak berperkara dilangsungkan untuk pencatatan;Hal. 19 dari 22

Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islamdalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Majelis menilai perkara inisecara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bertempattinggal dalam wilayah Kabupaten Ketapang dan perkara yang diajukanPemohon dan Pemohon II ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkanketentuan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentangHal. 6 dari 17 Halaman Putusan No.0004/Pdt.P/201 9/PA.Ktp.perubahan pertama

Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islamdalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, Majelisberpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II hinggasaat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga belum memenuhiketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jo.

Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991, oleh karenanya maka sangat tepat langkah hukum Pemohon dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, Majelisberpendapat pernikahan secara Islam Pemohon dengan Pemohon II hinggaHal. 13 dari 17 Halaman Putusan No.0004/Padt.P/2019/PA.Ktp.saat ini belum putus, oleh karenanya maka pernikahan tersebut dapatdimintakan itsbat nikah oleh yang bersangkutan;Menimbang, bahwa

Pasal 4, 5, dan 6Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jo.Hal. 14 dari 17 Halaman Putusan No.0004/Padt.P/201 9/PA.Ktp.Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 34, 35 huruf a, dan 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan jo.

Pasal 69 Peraturan Presiden RI Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 di Indonesia jis.

Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Lwk Hal. 6 dari 17 hal.formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebihlanjut;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil (vide Pasal 26ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalamsidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan permohonan Pemohontanpa kehadiran Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadiUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokokpokoksengketa antara Pemohon dan Termohon, terlebin dahulu) Hakim akanmempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalahBuku Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon sebagai akta otentik (vide Pasal285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (vide Pasal301 ayat (1

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam), oleh karena itu Hakim menilai keterangan SaksiSaksi tersebut dapatditerima sebagai dua alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim dan diluar sidang SaksiSaksiPemohon selaku keluarga dekat Pemohon dan Termohon telah bersungguhsungguhmenasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohonmemperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menceraikan Termohon, oleh karena ituHakim berkeyakinan bahwa kesungguhan

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukumsesuai dengan Pasal 19 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam, yang berbunyi : perceraian dapat terjadi dengan alasanalasan : huruf (f).Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatanperceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Juli tahun 2012 antaraPenggugat

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Hal. 7 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 112/Pdt.G/2015/PA Slp.Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi.

patutdianggap Tergugat telah mengakui dalildalil gugatan Penggugat bersifat negatiftersebut di atas, sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak pernah mengirimnafkah Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikansebagai nafkah;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karenaalasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atasdapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebabperselisinan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga sertaorangorang yang dekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2", faktadari Keterangan

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dailildalilsyarak jis.

Pasal115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh surat izin mengajukangugatan perceraian bagi Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)Nomor KPts.800/BKPPPK/IV/2015/006 yang dikeluarkan oleh Bupati KepulauanMeranti Provinsi Riau bertanggal 30 April 2015, maka dengan demikian ketentuanyang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.Hal. 9 dari 16 Hal. Put.

Perkara No. 110/Pdt.G/2015/PA Slp.Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraiankarena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangandi atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluargaserta orangorang yang dekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2",fakta dari

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, makaketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatanperceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Mei tahun 2011 antara

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

dianggapTergugat telah mengakui dalildalil gugatan Penggugat bersifat negatif tersebut di atas,sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah Penggugat dantidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yangdimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atas dapat diterimaapabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan danpertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yangdekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2",fakta dari keterangan

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

Pasal 15 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia, persetujuan calon mempelaisebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17, dan tidak mempunyaihalangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 18, 39,40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Syarat wali nikah sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mendahulukan wali agrab (yanglebin dekat derajat kekerabatannya) dari wali abad (yang lebih jauh derajatkekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 InstruksiPresiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkandalam Pasal 23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun

Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalamPasal 24, 25, dan 26 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sedangkan syarat akad nikah (ijab danqabul) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28, dan 29 Instruksi PresidenRI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Hal. 11 dari 17 Hal. Pen.

Pasal 6 ayat (2)Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkandengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalildalilsyarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, makaakad perkawinan antara Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syaratsyarat perkawinan, sehingga dalildalil permohonan Para Pemohon telahterbukti, kecuali mengenal pencatatan perkawinan dan wali nikah

1/ Pdt.G/ 2017/ PN Gpr tanggal 5Januari 2017 telah mengemukakan halhal sebagai berikut:Halaman 1 dari 20 Putusan No.1/Pdt.G/2017/PN.GprBahwa, Penggugat adalah karyawan Tergugat sejak tahun 23 April 2007.Bahwa, menurut UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada Pasal 15 ayat(1) Pemberi Kerja secara bertahap wejib mendaftarkan dirinya danpekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan programJaminan Sosial yang diikuti.Bahwa, Peraturan Presiden

Melawan hukumyang merugikan Penggugat maka sudah sewajarnya kalau Penggugatmenuntut ganti rugi kepada Tergugat untuk mendaftarkan Penggugatsebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) dan Tergugat denganbiaya sendiri berkewajiban menanggung Jaminan Kecelakaan Kerja(JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) Penggugatyang besaran nominalnya dihitung sesuai dengan yang dimaksud UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SistemJaminan Sosial Nasional dan Peraturan Presiden

bernomor 109/2013 yangdiundangkan Presiden tanggal 27 Desember 2013 dengan seketika dansekaligus selama Penggugat belum didaftarkan Tergugat sebagaiPeserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) ;Bahwa, dengan tidak mendaftarkannya Penggugat sebagai Peserta BPJSKetenagakerjaan (BPJS TK) yang merupakan kewajibannya berdasarkanUndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 TentangBadan Penyelenggara Jaminan Sosial, sehingga Penggugat jugamengalami kerugian untuk membayar Advokat untukmewakili/mendampingi

Koperasi Simpan Pinjam Bina Usaha Makmur No.686/BUM/II/2011 tertanggal 01 Maret 2011, sehingga tidak benar jikaPenggugat menyatakan bahwa Penggugat menjadi karyawan Tergugatsejak 23 April 2007, dan atas dalil Penggugat yang demikian selayaknyauntuk Ditolak;Bahwa, sebagaimana Pasal 15 ayat (1) UU No. : 24 Tahun 2011, Pemberikerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagaipeserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti ,serta Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden

Kediri, untuktahap pertama KSP Bina Usaha Makmur telah mendaftarkan 8 (delapan)karyawannya sebagai peserta BPUS, yaitu : Tri Setyono, Slamet, HandayaniSetiyo W., Heni Setya W., Frima Sudaryono, Masruki, Nanik Kristiana, danRudi Ali Mashar, pendaftaran BPJS karyawan secara BERTAHAP adalahhak daripada KSP Bina Usaha Makmur untuk mendaftarkannya sesuaidengan aturan yang telah ditentukan oleh Undang Undang No : 24 Tahun2011 serta Peraturan Presiden No. : 109 Tahun 2013, perlu diingat untukdapat mendaftarkan

Pasal115 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa mengenai perbaikan (perubahan) dalildalil gugatanPenggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa perubahan

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihakberperkara, telah terpenuhi.

dianggap Tergugat telah mengakui dalildalil gugatanPenggugat bersifat negatif tersebut di atas, sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugattidak pernah mengirim nafkah Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yangdapat Penggugat jadikan sebagai nafkah;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraiankarena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangandi atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluargaserta orangorang yang dekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2",fakta dari keterangan

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis. Pasal 149 ayat (1) RBg di atas,Hal. 15 dari 18 Hal. Put.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, makaketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa mengenai perbaikan (perubahan) alamat Tergugat danidentitas Penggugat dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannyasebagai

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islammengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkandengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg mengenai jenis putusan tanpa hadirnyaTergugat, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;Hal. 7 dari 15 Hal. Put.

Perkara No. 066 /Pdt.G/2014 /PA Slp.Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dantidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yangdimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atas dapat diterimaapabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan danpertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yangdekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2", faktadari keterangan

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalildalilsyarak jis.

persidangan ;Menimbang, bahwa bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan aktaotentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat(bindende), sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antaraPemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun1974 tentang Perkawinan jo. pasal 134 Instruksi Presiden

UndangUndang Nomor23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan apabilarumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkanmudharat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinanuntuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (sakinahmawaddah wa rahmah), sebagaimana dikehendaki oleh AlIQuran dalam surahArRum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan jo. pasal 2 dan pasal 3 Instruksi Presiden

kedua tentang jatuhnya talak satu raj 7Pemohon kepada Termohon, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraiansebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (a), (d) dan (f)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (a), (d)dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Instruksi Presiden

sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka olehkarena Penggugat dan Tergugat tidak sepakat tentang besaran nafkah iddah yangdituntut oleh Penggugat maka dalam hal ini Majelis Hakim memertimbangkan bahwaapabila seorang istri ditalak raj oleh suaminya maka ia berkewajiban menjalankan17masa iddah dan seorang suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada mantanistrinya tersebut selama masa iddah jika istrinya tersebut tidak nusyuz sebagaimanaketentuan pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Instruksi Presiden

berpendapat sebagai berikut ;19Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telahdikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG, lahir tanggal 28 Juli 2011, danselama ini anak tersebut telah dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, hal mana tidakdipermasalahkan oleh Tergugat, maka Tergugat sebagai ayah terhadap anak tersebutberkewajiban untuk memberi nafkahnya sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (b)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 149 huruf (d)Instruksi Presiden

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, makaketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa mengenai perbaikan (perubahan) dalildalil gugatanPenggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa perubahan

Pasal 138Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenaipemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

dianggapTergugat telah mengakui dalildalil gugatan Penggugat bersifat negatif tersebut di atas,sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah Penggugat dantidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yangdimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atas dapat diterimaapabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan danpertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yangdekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2", faktadari keterangan

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalildalilHal. 13 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 105 /Pdt.G/2014 /PA Sip.syarak jis.