Ditemukan 2675571 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemerintah daerah Peraturan pemerintah Penghinaan Barang jasa pemerintah Pemerintah kota padang
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 07-10-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 181/PDT/2019/PT MTR
Tanggal 18 Nopember 2019 — BAIQ INDUWATI Diwakili Oleh : WINDA RATNANINGRUM, SH
Terbanding/Tergugat I : GUBERNUR PEMERINTAH DAERAH PROPINSI NTB
Terbanding/Tergugat II : ANGGI SUWITO Direktur PT. Hasta Karya Darma
56 — 20
  • BAIQ INDUWATI Diwakili Oleh : WINDA RATNANINGRUM, SH
    Terbanding/Tergugat I : GUBERNUR PEMERINTAH DAERAH PROPINSI NTB
    Terbanding/Tergugat II : ANGGI SUWITO Direktur PT. Hasta Karya Darma
    GUBERNUR/PEMERINTAH DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARABARAT, berkedudukan di Jl. Pejanggik, KotaMataram, yang dalam hal ini memberikan Kuasakepada: H. RUSLAN ABDUL GANI, SH., (KepalaBiro Hukum Setda Prov. NTB), FATIMAH RITAWATISIREGAR, SH., M.Si. (Kepala Bagian BantuanHukum dan HAM pada Biro Hukum Setda Prov.NTB) dan AANG RIZAL ZAMRONI, SH., MH. Putusan No. 181/PDT/2019/PT.MTR. Hal 1 dari 11(Kasubbag Sengketa Hukum Setda Prov.
    Bahwa tanah sengketa milik Penggugat tersebut saat ini diakuisebagai tanah asset Pemerintah Daerah Propinsi NTB (Tergugat 1) yangdijadikan Lokasi Work Shop Dinas PU Prov. NTB.6. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat 1, tanah sengketa sebagaiasset Tergugat 1 tersebut diperoleh/ berasal dari hasil ruislag antaraPutusan No. 181/PDT/2019/PT.MTR.
Pengadilan PN TANAH GROGOT Perdata Tanah
Putus : 09-09-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 7 / PDT.G / 2015 /PN.Tgt.
Tanggal 9 September 2015 — Aminullah S.Sos Bin Achmad Maggu - Kantor Kelurahan Tanah Grogot - Pemerintah Kabupaten Paser - Kantor Kecamatan Tanah Grogot - Bank Kaltim Cabang Tanah Grogot
75 — 14
  • Aminullah S.Sos Bin Achmad Maggu- Kantor Kelurahan Tanah Grogot- Pemerintah Kabupaten Paser- Kantor Kecamatan Tanah Grogot- Bank Kaltim Cabang Tanah Grogot
    TanahGrogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur selanjutnyadisebut sebagai pihakTERGUGAT Il;Pemerintah Kabupaten Paser: beralamat di Jl. Noto Sunardi No.1 Tanah Grogot, Kec.Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timurdalam hal ini di waliki oleh H.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 08-11-2021 — Putus : 19-04-2022 — Upload : 23-01-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 19 April 2022 — TITAN INVESTAMA NASIONAL
2.PEMERINTAH RI Cq DEPKUMHAM Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK DAN RAHASIA DAGANG
48 — 33
  • TITAN INVESTAMA NASIONAL
    2.PEMERINTAH RI Cq DEPKUMHAM Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK DAN RAHASIA DAGANG
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 04-10-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 17/Pra.Pid/2016/PN Mdn
Tanggal 7 Maret 2016 — - RUDIASA ZAI (PEMOHON) - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN AREA (TERMOHON)
117 — 11
  • - RUDIASA ZAI (PEMOHON)- PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN AREA (TERMOHON)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-03-2023 — Upload : 18-04-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 756 K/Pdt/2023
Tanggal 16 Maret 2023 — RAMLAN GINTING vs PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN R.I) cq KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI JAWA BARAT cq KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, dkk
120 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RAMLAN GINTING vs PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN R.I) cq KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI JAWA BARAT cq KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, dkk
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Register : 09-09-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 159/Pdt.G/2020/PN Tjk
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
104 — 13
  • tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No 1871CPK2908200800401 tanggal 29 Agustus 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  • Menyatakan hak asuh Khenya Grafescia Mesah dan Othniel Ferdinand Mesah ada pada penggugat;
  • Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah
    Kota Bandar Lampung;
  • Memerintahkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mencatat perceraian ini serta mendaftarkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
  • Memerintahkan kepada penggugat untuk melaporkan perceraian ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
    • tercatat didalam BeritaAcara Persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidakterpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimanatersebut dalam surat gugatannya;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan halhaltersebut, terlebin dahulu Majelis Hakim akan menguraikan mengenai ketentuanatau alasanalasan diajukannya gugatan perceraian yang secara limitatif telahditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah
    terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwaPerkawinan adalah ikatan lahir bathin, antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dansebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah
    Sedangkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinandisebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasanalasanyang salah satunya bahwa antara suami dan isteri terus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa kaedah hukum perceraian itu sendiri bahwa dalam halperceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcokan atau karena
    Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA atauPejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan inisetelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung;6. Memerintahkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan SipilPemerintah Kota Bandar Lampung agar mencatat perceraian ini sertamendaftarkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;7.
    Memerintahkan kepada penggugat untuk melaporkan perceraian ini KepadaKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota BandarLampung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan inimemperoleh kekuatan hukum tetap ;8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 K/Pdt/2010
SAMPARA, DM M E L A W A N AA PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA di KENDARI, Cq. CAMAT POMALAA di POMALAA
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SAMPARA, DM M E L A W A N AA PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA di KENDARI, Cq. CAMAT POMALAA di POMALAA
    PEMERINTAH RI, Cg. MENTERI DALAMNEGERI Rl Cq. GUBERNUR SULAWESITENGGARA di KENDARI, Cg. CAMATPOMALAA di POMALAA ;2.
    Put.No. 35 K/Pdt / 2010Bahwa pada tahun 1971 Penggugat telah mengajukan permohonankepada BPN Kabupaten Kolaka agar tanah sengketa dibuatkan sertifikat, namunkarena Penggugat belum mempunyai biaya, maka pembuatan Sertifikat tersebutditunda ;Bahwa sekitar tahun 1987 tanpa izin dari Penggugat, Tergugat telahmenyerobot tanah sengketa dan menebang seluruh tanaman yang adadiatasnya, kemudian mendirikan perkantoran Pemerintah dan rumah jabatan diatas tanah sengketa tersebut ;Bahwa demikian juga keberataan
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Tanah
Register : 12-09-2012 — Putus : 13-03-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN MAKASSAR Nomor 207/Pdt.G/2011/PN.Mks
Tanggal 13 Maret 2012 — PEMERINTAH R.I. Cq. KEPALA STAF ANGKATAN LAUT RI, Cq. KOMANDAN LANTAMAL VI MAKASSAR -PUSAT KOPERASI ANGKATAN LAUT ARMADA MARITIM (PUSKOPAL ARMATIN),
80 — 3
  • PEMERINTAH R.I. Cq. KEPALA STAF ANGKATAN LAUT RI, Cq. KOMANDAN LANTAMAL VI MAKASSAR -PUSAT KOPERASI ANGKATAN LAUT ARMADA MARITIM (PUSKOPAL ARMATIN),
    PEMERINTAH R.I. Cq. KEPALASTAF ANGKATAN LAUT RI, Cq. KOMANDANLANTAMAL VI MAKASSAR berkedudukan di JalanYos Sudarso Kota Makassar ;Selanjutnya disebut..............
Pengadilan PN BINJAI
Putus : 21-02-2013 — Upload : 15-11-2013
Putusan PN BINJAI Nomor 22/PDT.PLW/2012/PN.BJ
Tanggal 21 Februari 2013 —
69 — 35
  • OTO MULTIARTHAM E L A W A NPEMERINTAH RI Cq. KEJAKSAAN AGUNG RI Cq. KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA Cq. KEJAKSAAN NEGERI BINJAI Cq. JAKSA PENUNTUT UMUM
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-08-2011 — Upload : 22-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1012 K/PDT/2011
Tanggal 11 Agustus 2011 — PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEUANGAN RI Cq. BADAN URUSAN PIUTANG dan LELANG NEGARA KANWIL VII DENPASAR Cq. KANTOR PELAYANAN PIUTANG dan LELANG NEGARA MATARAM ; H. MOH. RUM
37 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEUANGAN RI Cq. BADAN URUSAN PIUTANG dan LELANG NEGARA KANWIL VII DENPASAR Cq. KANTOR PELAYANAN PIUTANG dan LELANG NEGARA MATARAM ; H. MOH. RUM
    PEMERINTAH RI Cg. MENTERI KEUANGAN RI Cq.BADAN URUSAN PIUTANG dan LELANG NEGARAKANWIL Vil DENPASAR Cq. KANTOR PELAYANANPIUTANG dan LELANG NEGARA MATARAM,berkedudukan di Jalan Langko, Mataram, NusaTenggara Barat ;1.2. PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEUANGAN RICq. BADAN URUSAN PIUTANG dan LELANG NEGARAMATARAM Cq. KANTOR LELANG NEGARAMATARAM, berkedudukan di Jalan Langko Mataram ;Keduanya dalam hal ini diwakili oleh Win Handoyo, SH. MH.
    Eksepsi Terlawan dan Il ;1.Eksepsi Persona Standi Non Yudicio ;Bahwa surat perlawanan menyebutkan Terlawan Il dan Ill sebagai subyekhukum yang berbeda, padahal seharusnya penyebutan Terlawan Il dan Illadalah sama yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq. DepartemenKeuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. KantorWilayah XIV Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Denpasar Cq.
    Abdul Hadi selaku pemenang lelangsebagai salah satu pihak dalam perlawanan ;Hal.6 dari 17 hal.Put.No.1012 K/PDT/2011Eksepsi Terlawan XIl :Bahwa Terlawan XlIl sangat keberatan dan menolak dengan tegasperlawanan Pelawan, karena Pelawan tidak memahami prosedur danmekanisme peralihan hak atas tanah dengan lelang yang secara tegastercantum dalam Pasal 41 ayat (1) dan (5) Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 jo.
    PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEUANGAN RICq. BADAN URUSAN PIUTANG dan LELANG NEGARA KANWIL VIIDENPASAR Cq.
    KANTORPELAYANAN PIUTANG dan LELANG NEGARA MATARAM, dan 1.2.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEUANGAN RI Cq. BADAN URUSANPIUTANG dan LELANG NEGARA MATARAM Cq. KANTOR LELANG NEGARAMATARAM, serta Pemohon Kasasi Il. PT. BANK MANDIRI (Persero) CABANGMATARAM (Eks.
Pengadilan PN SOASIU Perdata
Register : 13-10-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN SOASIU Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Sos
Tanggal 25 Januari 2022 — NGURAH WIBI SARETA
Tergugat:
Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Cq Gubernur Provinsi Maluku Utara, Cq Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Maluku Utara
94 — 25
  • NGURAH WIBI SARETA
    Tergugat:
    Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Cq Gubernur Provinsi Maluku Utara, Cq Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Maluku Utara
    Raya Trans Halmahera Gosale Puncak Nomor 1 Sofifi, MalukuUtara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2021bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah ProvinsiMaluku Utara Cq Gubernur Provinsi Maluku Utara Cq DinasPerumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara,sebagai TERGUGAT atau PIHAK KEDUA;Para pihak (PIHAK PERTAMA selaku PENGGUGAT dan PIHAK KEDUAselaku TERGUGAT) masingmasing menerangkan bahwa mereka bersediauntuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 26-06-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1196 K/Pdt/2018
Tanggal 26 Juni 2018 — Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sekarang Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dkk
43 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sekarang Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dkk
    ., Pelaksana pada Biro Hukumdan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat,kesemuanya beralamat di Kantor Gubernur Jawa Barat,Jalan Diponegoro, Nomor 22, Kota Bandung, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2016;PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 16Kabupaten Ciamis, yang diwakili oleh Bupati Ciamis, dalamhal ini memberikan kuasa kepada: 1. Aep, S.H., M.H.,Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ciamis, 2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 13-05-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2646 K/Pdt/2014
Tanggal 13 Mei 2015 — ESTER LOMBAWATI binti SISWO SUWARNO, VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq. MENTERI DALAM NEGERI, qq. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN, qq. BUPATI BANYUASIN, qq. CAMAT SUAK TAPEH, qq. KADES TANJUNG LAUT
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ESTER LOMBAWATI binti SISWO SUWARNO, VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq. MENTERI DALAMNEGERI, qq. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,qq. BUPATI BANYUASIN, qq. CAMAT SUAK TAPEH, qq.KADES TANJUNG LAUT
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq. MENTERI DALAMNEGERI, qq. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,qq. BUPATI BANYUASIN, qq. CAMAT SUAK TAPEH, qq.KADES TANJUNG LAUT;2. AMLAH RODI, S.H., bertempat tinggal di Desa Tanjung Laut,Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin;3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq. MENTERI DALAMNEGERI, qq. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,qq. BUPATI BANYUASIN, qq. CAMAT SUAK TAPEH;4.
    Bahwa Penggugat Rekonvensi menguasai tanah tersebut berdasarkanaturan pemerintah yang berlaku dan telah mendapatkan izin dari BupatiKabupaten Banyuasin.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-10-2014 — Upload : 25-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 825 K/Pdt/2014
Tanggal 20 Oktober 2014 — PEMERINTAH RI. cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT cq. BUPATI KABUPATEN BANDUNG cq. CAMAT KECAMATAN CIWIDEY cq. KEPALA DESA CIWIDEY, DK VS NY. IMUK RATNA, DKK
42 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI. cq. MENTERI DALAM NEGERI cq.GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT cq. BUPATIKABUPATEN BANDUNG cq. CAMAT KECAMATAN CIWIDEY cq. KEPALA DESA CIWIDEY, DK VS NY. IMUK RATNA, DKK
    PUTUSANNomor 825 K/Pdt/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1.PEMERINTAH RI. cg. MENTERI DALAM NEGERI cq.GUBERNUR PROPINS JAWA BARAT cg. BUPATIKABUPATEN BANDUNG cq. CAMAT KECAMATAN CIWIDEYcq. KEPALA DESA CIWIDEY, berkedudukan di Jalan OtongKardana Nomor 1 Ciwidey, Kabupaten Bandung diwakili olehKepala Desa Ciwidey, H.
    (dani Setiawan) bermaksud akan membicarakannya terlebihdahulu dengan semua akhli waris alm.H.Moch.Buchori Mamat sebagaipemilik yang sah;Bahwa, akan tetapi, sebelum Penggugat memberikat persetujuannya,Tergugat telah terlebin dahulu memasuki dan menguasai GOR Amperatersebut dengan cara paksa mengganti kunci dan pintu utama GORAmpera;Bahwa, atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sangatmenyesalkannya tapi tidak melakukan upaya apapun karena penguasaantersebut bersifat sementara untuk aktifitas pemerintah
    Putusan Nomor 825 K/Padt/2014Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Factitidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa sejak keluarnya Surat Keputusan Residen Priangan Nomor42/Agr/59 tanggal 23 Pebruari 1959 status kepemilikan tanah sengketa belumditingkatkan oleh Pemerintah Desa dan tanah a quo tetap dikelola oleh pihakalm.
    PEMERINTAH RI. cq. MENTERI DALAMNEGERI cq. GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT cq. BUPATI KABUPATENBANDUNG cg. CAMAT KECAMATAN CIWIDEY cq.
    Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka ParaPemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PEMERINTAH
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata
Register : 14-02-2012 — Putus : 19-11-2012 — Upload : 04-10-2023
Putusan PN BOYOLALI Nomor 2/Pdt.G/2012/PN Bi
Tanggal 19 Nopember 2012 — Penggugat:
1.SUPARDJI
2.DARYANTO
Tergugat:
1.MARDIWIREJO al DJUMALI
2.PEMERINTAH DESA DUKUH KECAMATAN BANYUDONO KABUPATEN BOYOLALI
3.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI
55 — 34
  • Penggugat:
    1.SUPARDJI
    2.DARYANTO
    Tergugat:
    1.MARDIWIREJO al DJUMALI
    2.PEMERINTAH DESA DUKUH KECAMATAN BANYUDONO KABUPATEN BOYOLALI
    3.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 05-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 723/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 3 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : UMI CHASANAH
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH RI Cq. KEMENTRIAN KEUANGAN Cq. KAPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKLN SIDOARJO
Terbanding/Turut Tergugat : KOPERASI WAHANA MASYARAKAT
75 — 51
  • Pembanding/Penggugat : UMI CHASANAH
    Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH RI Cq. KEMENTRIAN KEUANGAN Cq. KAPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKLN SIDOARJO
    Terbanding/Turut Tergugat : KOPERASI WAHANA MASYARAKAT
    Pemerintah R.I Cq. Kementrian Keuangan Cq Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN) Sidoharjo,berkedudukan Jalan Erlangga No.161 Sidoarjo, selanjutnyadisebut sebagai TERBANDING/TERGUGAT ;2. KOPERASI WAHANA MASYARAKAT, berkedudukan Jalan K.H.Hasyim Asyari No.156 Jombang, Dalam hal ini memberikan Kuasakepada Dr.
    Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan keringanan bunga dandenda serta perpan jangan waktu pelunasan~ atas hutangnya/Restrukturisasi kredit tertanggal 24 Desember 2018, sesuai denganPeraturan Pemerintan No.33/2006, Peraturan Menteri KeuanganNo.87/2006 dan Peraturan Pemerintah No.33/2006 kepada Turut Tergugat(Koperasi Wahana Masyarakat), tetapi sampai dengan saat gugatan inidiajukan, Penggugat belum menerima jawaban tentang kepastian ataspermohonan tersebut ;4.
    Bahwa permohonan keringanan bunga dan denda sebagaimanadiuraikan PENGGUGAT pada poin 3 (tiga) serta perpanjanganjangka waktu pelunasan atas hutang, dengan mendasarkan padaketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 danperaturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2006 adalahargumentasi yang tidak tepat.
    Sebab Perjanjian Utang/Kredit antaraPenggugat dan Turut Tergugat tidak ada hubunganya denganNegara / Pemerintah daerah sehingga bukan termasuk piutangNegara/daerah., sebagaimana yang di atur Peraturan PemerintahNomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 14 Thun 2005 Tentang Tata Cara PenghapusanPiutang Negara/ Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan NomorHalaman 20 dari 27 Putusan Nomor 723/PDT/2020/PT SBY.87/PMK.07.2006 Tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 22-11-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Plk
Tanggal 10 Desember 2021 — Pemohon:
DEBI ARYATI Alias DEBBY HANDOKO Binti BAMBANG SUDARSO
Termohon:
Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
76 — 25
  • Pemohon:
    DEBI ARYATI Alias DEBBY HANDOKO Binti BAMBANG SUDARSO
    Termohon:
    Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 08-11-2022 — Putus : 16-08-2023 — Upload : 28-08-2023
Putusan PN AMBON Nomor 283/Pdt.G/2022/PN Amb
Tanggal 16 Agustus 2023 — Penggugat:
HAJA ELIAS SAMALELAWAY
Tergugat:
1.WALIKOTA AMBON
2.Pejabat KEPALA PEMERINTAH NEGERI URIMESSING
3.BADAN SANIRI NEGERI URIMESSING
4.MATA RUMAH TISERA
102 — 79
  • Penggugat:
    HAJA ELIAS SAMALELAWAY
    Tergugat:
    1.WALIKOTA AMBON
    2.Pejabat KEPALA PEMERINTAH NEGERI URIMESSING
    3.BADAN SANIRI NEGERI URIMESSING
    4.MATA RUMAH TISERA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi
Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 840 PK/Pdt/2018
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS (BRR NAD-NIAS) c.q. SATUAN KERJA BRR REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI JALAN KABUPATEN NAGAN RAYA, DK VS TUAN ADI ARIADI
233 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS (BRR NAD-NIAS) c.q. SATUAN KERJA BRR REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI JALAN KABUPATEN NAGAN RAYA, DK VS TUAN ADI ARIADI
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. BADANREHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NADNIAS(BRR NADNIAS) c.q. SATUAN KERJA BRRREHABILITAS! DAN REKONSTRUKSI JALANKABUPATEN NAGAN RAYA, berkedudukan diJalan Nasional Nomor 12, Suka Makmur, KabupatenNagan Raya;2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. BADANREHABILITAS! DAN REKONSTRUKSI NADNIAS(BRR NADNIAS), berkedudukan di Jalan NasionalH.M.
    20 Nopember2008, Nomor 28/Pdt.G/2007/PNMbo, yang dimohonkan bandingtersebut: Menghukum Tergugat II/Pembanding dan Tergugat (Para Tergugat)untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yangdalam tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp11.000,00 (sebelas riburupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RINomor 286 K/Pdt/2010 tanggal 20 Mei 2010yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dariPemohon Kasasi: PEMERINTAH
    Nomor 840 PK/Pdt/2018masih menuntut kekurangan pembayaran proyek pembangunan JalanKabupaten Nagan Raya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. BADAN REHABILITASI DANREKONSTRUKSI NADNIAS (BRR NADNIAS) c.q. SATUAN KERJA BRRREHABILITAS! DAN REKONSTRUKSI JALAN KABUPATEN NAGANRAYA dan 2.
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. BADANREHABILITAS!
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q.BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NADNIAS (BRR NADNIAS) c.q. SATUAN KERJA BRR REHABILITASI DANREKONSTRUKSI JALAN KABUPATEN NAGAN RAYA dane 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. BADAN REHABILITASIDAN REKONSTRUKSI NADNIAS (BRR NADNIAS) tersebut; Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pdt/2010 tanggal20 Mei 2010:Halaman 8 dari 9 hal. Put.
Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 09-07-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 04-03-2019
Putusan PA PARIGI Nomor 190/Pdt.P/2018/PA.Prgi
Tanggal 15 Agustus 2018 — Pemohon:
1.IWAN bin HAMID SA ADA
2.PERTIWI binti ABIDIN
15 — 9
    1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
    2. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2018 sejumlah Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu);