Putusan Nomor 207/Pdt.G/2017/PA.Msa.bersama di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwatodan pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Teratai,Halaman 3 dari halaman 14.

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2017/PA.Msa.Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat ituPenggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pulatidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidakada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagaipengganti nafkah; Berdasarkan alasan atau dalildalil di atas, Penggugat bermohonkepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq.

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2017/PA.Msa. bahwa penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat adalahEne dan Tergugat sering bertengkar;1bas AG. bahwa penyebab pertengkaran menurut keteranganPenggugat, Tergugat sering datang berkujung ke kate;bahwa yang saksi tahu saat ini Tergugat sudah menikahdengan perempuan lain;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugatmembenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi ataumemberikan keterangan tambahan;2.2.

Putusan Nomor 509/B/PK/PJK/2010.Bahwa sehubungan dengan ditolaknya seluruh Permohonan Keberatan PemohonBanding atas SKPKB PPN Nomor : 00072/207/04/018/07 tanggal 2 Maret 2007 sebesarRp. 297.075.880,00 maka Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding denganpenjelasan perhitungan serta alasanalasan sebagai berikut :Menurut KPP Menurut SelisihSetiabudi PerhitunganPemohon Banding (Rp) (Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 20.059.614.343,00 15.800.072.710,00 4.259.541.633,002 PPN yang kurang dipungutsendiri

penyerahan tersebut dianggap sebagai Jasa Perdagangan yang terhutang PPN ;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 18421/PP/M.II/16/2009 tanggal 4 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut : Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP86/WPJ.04/2008 tanggal 23 Januari 2008 mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Desember 2004 Nomor : 00072/207

Indonesia.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaPutusan Pengadilan Pajak yang menolak Permohonan Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP86/WPJ.04/2008 tanggal 23Januari 2008 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Oktober 2004 Nomor :00072/207

K/Pdt/...dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Terbanding NomorKEP394/WPJ.I 1/2012 Tanggal 22 Maret 2012 oleh DJP KANWIL Jawa Timur Itentang Pengurangan atau Penghapusan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 00083/207/07/604/11 tanggal 23 Mei 2011 masaPajak Mei tahun 2007 atas Pemohon Banding dengan perincian sebagai

menurut Pemohon Banding perhitungan tersebut tidakdapat menjadi dasar perhitungan DPP PPN;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 40111/PP/M.VII/16/2012, tanggal 17 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP394/WPJ.11/2012 tanggal 22 Maret 2012, tentang keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2007 Nomor:00083/207

secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasanPeninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 40111/PP/M.VUI/16/2012 tanggal17 September 2012, amarnya:Menyatakan permohonan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP94/WPJ.11/2012 tanggal 22 Maret 2012, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2007No.00083/207

Cangkringmalang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Penacatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 1 (satu) lembar surat permohonan tertanggal 11 Desember 2015, 1 (satu) lembar surat keterangan Reg. 470/105/404.7.16.04/2016, tanggal 20 Mei 2016, 1 (satu) lembar surat keterangan Reg. 470/18/404.7.16.4/2016, tanggal 28 Nopember 2016, 1 (satu) bendel foto copy Akta Jual Beli Nomor : 207/2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat akta tanah sementara

Pasuruanuntuk dicantumkan dalam Akta Jual Beli Nomor 207 / 2014 sehingga kepemilikantanah tersebut berpindah kepada terdakwa dan dapat menimbulkan kerugianMOCHAMAD TAWAB karena terdakwa dapat menjual tanah tersebut tanpasepegetahuan dan seijin MOCHAMAD TAWAB.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 264 ayat (2) KUHP.ATAUKEDUA Bahwa ia Terdakwa H. MOCH ROSYID als ACH.

foto copy Akta Jual Beli Nomor : 207/2014 tanggal 26 Agustus 2014yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat akta tanah sementara (PPATS) DRS.DERAJAT UTOMO, M. Si (selaku camat Kecamatan Beji).Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dakwaan tersebut diatas, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksisaksi yang telahmemberikan keterangan di bawah sumpah masingmasing sebagai berikut :1.

Pasuruan untukdicantumkan dalam Akta Jual Beli Nomor 207/2014;Bahwa dengan adanya Akta JualBeli dengan atas nama ACH. BERRYtersebut, sehingga terdakwa dapat menjual sendiri tanah yang telah saksibell di Desa Gelanggang Kec. Beji tersebut;Halaman 9 dari 32 Putusan Perkara Pidana Nomor 121/Pid.B/2017/PN. BilBahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya, sehingga terdakwadapat berubah nama dari H. MOCH ROSYID menjadi ACH.

foto copy Akta Jual Beli Nomor : 207/2014 tanggal 26 Agustus2014 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat akta tanah sementara (PPATS)DRS. DERAJAT UTOMO, M. Si (selaku camat Kecamatan Beji).Tetap terampir dalam berkas;4.

foto copy Akta Jual Beli Nomor : 207/2014 tanggal 26Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat akta tanah sementara (PPATS)DRS. DERAJAT UTOMO, M.

PK/Pdt/...Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2005 Nomor 00183/207/05/057/07 tanggal 13Agustus 2007 kepada Penggugat dengan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak sebesarRp.4.100.060.678,00;Bahwa sehubungan dengan koreksi tersebut kepada Penggugat diterbitkan jugaSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Sanksi Adrninistrasi berupa dendaPasal 14 ayat (4) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar 2% xRp.4.100.060.678,00 =

Rp.82.001.214,00;Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put19832/PP/M.VII/16/2009 yang diucapkan dalam sidang tanggal 10 September 2009 bahwa DasarPengenaan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Agustus 2005 kohir Nomor: 00183/207/05/057/07 tanggal 13 Agustus 2007tersebut dikurangkan menjadi NIHIL;Bahwa oleh karena Dasar Pengenaan Pajak yang juga merupakan dasarpengenaan Sanksi Administrasi Pasal 14 ayat (4) Ketentuan Umum dan Tata

Bahwa atas pada SKPKB PPN Masa Pajak Agustus 2005 Nomor00183/207/05/057/07 tanggal 13 Agustus 2007 Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) telah mengajukan keberatan dan ditolakoleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukanbanding ke Pengadilan Pajak;1.0.3 Bahwa atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put19832/PP/M.VII/16/2009 tanggal 10 September 2009 yang mengurangkan koreksiDasar Pengenaan Pajak pada SKPKB PPN Masa Pajak Agustus 2005Nomor 00183/207/05/057/07 tanggal 13 Agustus

dalam Dasar Pengenaan Pajak Pajak PertambahanNilai penyerahan yang PPNnya;f Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undangundang PPN atas penyerahan JasaMaklon yang merupakan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam DaerahPabean Indonesia maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)harus menerbitkan Faktur Pajak;10.5.Bahwa berdasarkan uraian di atas maka terbukti bahwa koreksi Dasar PengenaanPajak Pajak Pertambahan Nilai penyerahan yang PPNnya pada SKPKBPPN Masa Pajak Agustus 2005 Nomor 00183/207

Nomor Put.26757/PP/M.VII/99/2010 tanggal 28 Oktober 2010 yang telah membatalkan SuratTagihan Pajak (STP) PPN Nomor: 00143/107/05/057/07 tanggal 13 Agustus 2007Masa Pajak Agustus 2005 senilai Rp 82.001.214,00 telahbertentangan dengan faktafakta serta buktibukti yang terungkappada persidangan serta peraturan perundangundangan yang berlakukarena terbukti koreksi Dasar Pengenaan Pajak yang dasar penghitungan sanksiadministrasi pada STP PPN tersebut dalam SKPKB PPN Masa PajakAgustus 2005 Nomor 00183/207

Putusan Nomor 598/B/PK/PJK/2015Kronologis dan Dasar Dilakukan Koreksi oleh Terbanding;Bahwa Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2008 Nomor 00103/207/08/116/12 tanggal25 Juni 2012 pada tanggal 25 Juni 2012, dengan rincian sebagai berikut: No. Uralan ey aie ey1. Dasar Pengenaan Pajak:a. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 55.494.179,00 55.494.179,00 0,00b.

Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 73.628.800,00 73.628.800,00 Bahwa adapun atas jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2008 Nomor 00103/207/08/116/12 tanggal25 Juni 2012 terutang sebesar Rp 73.628.800,00 telah Pemohon Banding bayarseluruhnya pada tanggal 20 Juli 2012 menggunakan Surat Setoran Pajakmelalui Bank Persepsi Citibank dengan NTPN: 000903151502091 1;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan diterbitkannya Surat KetetapanPajak Kurang Bayar

Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2008 Nomor00103/207/08/116/12 tanggal 25 Juni 2012 tersebut dan telah mengajukanpermohonan keberatan kepada Terbanding melalui Surat Nomor 016/IX12/AB.1/SKU tanggal 27 Agustus 2012 yang diterima oleh Terbanding padatanggal 18 September 2012, menurut perhitungan Pemohon Banding, SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilal Barang dan Jasaterutang yang seharusnya adalah sebagai berikut: Pemohon Banding(Rp)No.

Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Bahwa menanggapi permohonan keberatan Pemohon Banding, pada tanggal18 Juni 2013 Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP188/WPJ.26/2013 yang isinya menolak keberatan Pemohon Banding danMempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2008Nomor: 00103/207/08/116/12 tanggal 25 Juni 2012 dengan rincian sebagaiberikut: .

karena Pemohon Banding tidak setuju dengan keputusan yangditerbitkan oleh Terbanding tersebut di atas, maka Pemohon Bandingmengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Nomor KEP188/WPuJ.26/2013 tanggal 18 Juni 2013 tersebut kepada Pengadilan Pajak;Alasan Pengajuan Permohonan Banding;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dalam KEP188/WPJ.26/2013 tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2008 Nomor00103/207

PK/Pdt/...Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2005 Nomor : 00180/207/05/057/07 tanggal 13Agustus 2007 kepada Penggugat dengan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak sebesarRp.2.386.383.665,00;Bahwa sehubungan dengan koreksi tersebut kepada Penggugat diterbitkan juga SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Sanksi Adrministrasi berupa Denda Pasal 14ayat (4) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar 2% x Rp.2.386.383.665,00

=Rp.47.727.673,00;Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put19835/PP/M.VII/16/2009 yang diucapkan dalam sidang tanggal 10 September 2009 bahwaDasar Pengenaan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Desember 2005 Kohir Nomor: 00180/207/05/057/07 tanggal 13 Agustus 2007tersebut dikurangkan menjadi NIHIL;Bahwa oleh karena Dasar Pengenaan Pajak yang juga merupakan Dasar PengenaanSanksi Administrasi Pasal 14 ayat (4) Ketentuan Umum dan Tata

Bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak PPN Nomor : 00141/107/05/057/07tanggal 13 Agustus 2007 berkaitan dengan koreksi Dasar PengenaanPajak Pajak Pertambahan Nilai penyerahan yang PPNnya harusdipungut atas Jasa MaklonMasa Pajak Desember 2005 sebesar Rp 2.386.383.665,00 pada SKPKBPPN Masa Pajak Desember 2005 Nomor: 00180/207/05/057/07 tanggal13 Agustus 2007, yang tidak dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat)dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2005;10.2.

Bahwa atas SKPKB PPN Masa Pajak Desember 2005 Nomor:00180/207/05/057/07 tanggal 13 Agustus 2007 Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) telah mengajukan keberatan dan ditolakoleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melaluiKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP736/WPJ.22/BD.06/2008 tanggal 9 Juli 2008 dan selanjutnyaTermohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan bandingke Pengadilan Pajak;10.3.

Put. 26760/PP/M.VII/99/2010tanggal 28 Oktober 2010 yang telah membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) PPNNomor : 00141/107/05/057/07 tanggal 13 Agustus 2007 Masa Pajak Desember 2005senilai Rp 47.727.673,00 telah bertentangan dengan faktafakta serta buktibuktiyang terungkap pada persidangan serta peraturan perundangundangan yang berlakukarena terbukti koreksi Dasar Pengenaan Pajak yang dasar penghitungan sanksiadministrasi pada STP PPN tersebut dalam SKPKB PPN Masa Pajak Desember 2005Nomor : 00180/207

Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadapbesarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukanapabila jumlah yang terutang yang dimaksud telah dibayar sebesar 50%;Bahwa sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa Banding dapatdiajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasahukumnya";Kronologis dan Dasar Dilakukan Koreksi oleh Terbanding;Bahwa Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2008 Nomor 00104/207

Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 306.070.554,00 306.070.554,00 Bahwa adapun atas jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2008 Nomor 00104/207/08/116/12 tanggal25 Juni 2012 terutang sebesar Rp306.070.554,00 telah Pemohon Bandingbayar seluruhnya pada tanggal 20 Juli 2012 menggunakan Surat Setoran Pajakmelalui Bank Persepsi Citibank dengan NTPN: 0114081010061409;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan diterbitkannya Surat KetetapanPajak Kurang Bayar

Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2008 Nomor00104/207/08/116/12 tanggal 25 Juni 2012 tersebut dan telah mengajukanpermohonan keberatan kepada Terbanding melalui Surat Nomor 015/IX12/AB.1/SKU tanggal 27 Agustus 2012 yang diterima oleh Terbanding padatanggal 18 September 2012, menurut perhitungan Pemohon Banding, SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasaterutang yang seharusnya adalah sebagai berikut: Pemohon BandingNo.

Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Bahwa menanggapi permohonan keberatan Pemohon Banding, pada tanggal18 Juni 2013 Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP187MWPJ.26/2013 yang isinya menolak keberatan Pemohon Banding danMempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2008Nomor 00104/207/08/116/12 tanggal 25 Juni 2012 dengan rincian sebagaiberikut: uraian Semula Ditambah/ Menjadi(Rp) (Dikurangi

XIIB/16/2014 tanggal 9 September 2014 yang menyatakan:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP187/WPJ.26/2013 tanggal 18 Juni2013, tentang keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2008 Nomor00104/207/08/116/12 tanggal 25 Juni 2012, yang terdaftar dalam berkasperkara Nomor 160729542008, atas nama PT.

sebesar Nihil;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor41865/PP/M.IV/16/2012, Tanggal 30 November 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP923/WPJ.24/2011 tanggal 13 Juni 2011, tentang keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa PenyerahanBKP dan/atau JKP Masa Pajak November 2008 Nomor: 00209/207

Putusan Nomor 503/B/PK/PJK/2014pada tanggal 30 November 2012, yang kami mohonkan PeninjauanKembali, amar putusannya sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP923/WPJ.24/2011tanggal 13 Juni 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Penyerahan BKP Dan/AtauJKP Masa Pajak November 2008 Nomor: 00209/207/08/641/10 tanggal 26April 2010 atas nama

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor : Put.41865/PP/M.IV/16/2012 tanggal 30 November 2012 yangmenyatakan :Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP923/WPJ.24/2011 tanggal 13 Juni 2011, tentang keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa PenyerahanBKP Dan/Atau JKP Masa Pajak November 2008 #Nomor:00209/207/08/641/10 tanggal 26 April 2010 atas nama : PT

Menyatakan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor : KEP923/WPJ.24/2011 tanggal13 Juni 2011, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan JasaPenyerahan BKP dan/atau JKP Masa PajakNovember 2008 Nomor: 00209/207/08/641/10tanggal 26 April 2010 atas nama : PT.Manohara Asti, NPWP:01.673.075.6641.000 telah dibuat sesuaiketentuan perundangundanganperpajakan, sehingga karenanya adalahsah dan berkekuatan hukum;3.

HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP923/WPJ.24/2011 tanggal 13 Juni 2011mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPNBarang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak November 2008Nomor: 00209/207

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat padatanggal 16 Agustus 2010, di hadapan Petugas Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur,sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/11/VIII/2010, tanggal 16Agustus 2010;2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda cerai, sedangkanTergugat berstatus Duda cerali;Him. 1 dari 5 him. Put.

perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkaraa quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah denganTergugat pada tanggal 16 Agustus 2010, sebagaimana kutipan akta nikahNomor 207

Putusan Nomor 3271/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2012 Nomor00079/207/12/511/14 tanggal 5 Maret 2014;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 18 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79937/PP/M.IVB/16/2017, tanggal 20 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah

sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP675/WPJ.10/2015 tanggal 6 Maret 2015tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor00079/207/12/511/14 tanggal 5 Maret 2014, atas namaPT Eltra Aneka Tehnik, NPWP 02.511.811.8511.000 beralamat di KawasanIndustri Candi Blok XX No.7, JI Gatot Subroto, Ngaliyan, Semarang,sehingga pajak dihitung kembali menjadi sebagai

Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor ; 00489, diterbitkan tanggal 8Maret 2018, Pemegang Hak RUSLIN, Surat Ukur Nomor : 207/BatuTiga/2018 tanggal 6 Maret 2018. Luas 37100 M?, terletak di Desa BatuTiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NusaTenggara Timur, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KabupatenMANGGEIal BEIGE 5 ~~nn~mmn nnn nnn nmr nnn nmin meme nme3. Mewajibkan Tergugat Untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor ; 00489,Hal. 3 dari 11 hal.

Perkara Nomor : 121/B/2021/PT.TUN.SBY.diterbitkan tanggal 8 Maret 2018, Pemegang Hak RUSLIN, Surat UkurNomor : 207/Batu Tiga/2018 tanggal 6 Maret 2018. Luas 37100 M2 ,terletak di Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten ManggaraiBarat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Manggarai Barat ; 3.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikahdihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKesugihan, Kabupaten Cilacap pada tanggal 23 Pebruari dengan KutipanAkta Nikah Nomor : 207/65/II/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002 ;. Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah jejaka, sedangkan statusTermohon adalah perawan n2n ne nner nn nnn nen nnn ne nen ne nee. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumahOrangtua Termohon di jin.

NURKHOLIS, Bukti P.1 ;e Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/65/II/2002 dengan AktaNikah tertanggal 25 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, Bukti P.2;Menimbang, bahwa selain bukti tulis Pemohon di depan persidanganjuga mengajukan bukti saksi untuk didengar keterangannya, antara lain :1. SAKSI , umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal diJl.

Putusan Nomor 3647/B/PK/Pjk/2020ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali kedua terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 610/B/PK/Pjk/2016, tanggal 19 Juli 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan KembaliKedua dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan permohonan banding ini seluruhnya dan SKPKB PPN Nomor00348/207/08/073/12 tertanggal 14 Desember 2012 dapat dibatalkansehingga perhitungan pajak menurut Pemohon

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 Februari 2014:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55237/PP/M.1B/16/2014, tanggal 17 September 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1385/WPJ.06/2013 tanggal 19September 2013, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2008 Nomor 00348/207

PENETAPANNomor 207/Pdt.G/2018/PA.Kds.BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkaraantara :Fatoni Hermanto bin Muslichan, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaanburuh bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman sesuaiKTP di Dukuh Krajan, RT. 005 RW. 003 Desa Sidorekso,Kecamatan Kaliwungu, Kabupetan Kudus, namunsekarang berdomisili di Dukuh Kacu RT.004

Menyatakan putusan nomor 207/Pdt.G/2018/PA.Kds tanggal 19Maret 2018 gugur kekuatan hukumnya;2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;Demikian penetapan ini dijatunkan pada hari Rabu tanggal 16Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1440Hijriyyah oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus yang terdiri dari Drs. H.Zaenal Arifin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Ah. Sholih, S.H. danH.

mengajukansurat uraian banding tanggal 17 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT90545/PP/M.VIA/16/2017, tanggal 19 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00911/KEB/WP4J.07/2016, tanggal 23Juni 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2010 Nomor 00014/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00911/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 23 Juni 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010Nomor 00014/207/10/052/15, tanggal 25 Maret 2015, atas namaPT Trinseo Materials Indonesia (d.h.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00911/KEB/WP4J.07/2016, tanggal 23 Juni 2016,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor00014/207

Putusan Nomor 1577/B/PK/Pjk/2018Put.87994/PP/M.XB/16/2017, tanggal 25 Oktober 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan BandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00338/KEB/WPJ.07/ 2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010 Nomor00041/207/10/058/15 tanggal 30 Januari 2015, atas nama PT Karya

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00338/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April2010 Nomor 00041/207/10/058/15 tanggal 30 Januari 2015, atasnama PT Karya Makmur Bahagia, NPWP 01.709.813.8058.000,beralamat di Jalan Melawai Raya Nomor 10, Blok M, KecamatanMelawai, Kelurahan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160,Halaman 4 dari 8 halaman.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00338/KEB/ WPJ.07/2016 tanggal 29 Maret 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010 Nomor> 00041/207

banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 28 Maret 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut50547/PP/M.XIB/16/2014, tanggal 19 Februari 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP731/WPJ.27/2012tanggal 22 Oktober 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPNBarang dan Jasa Masa Pajak Juli 2007 Nomor 00059/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP731/WPJ.27/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentangKeberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2007 Nomor 00059/207/07/201/11 tanggal 28 Oktober2011, atas nama PT Binapratama Sakatojaya, NPWP01.580.670.6201.000,adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Putusan Nomor 1776/B/PK/Pjk/201800059/207/07/201/11 tanggal 28 Oktober 2011, atas nama PemohonBanding, NPWP : 01.580.670.6201.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.

Putusan Nomor 2059/B/PK/Pjk/2019 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87235/PP/M.XVIB/16/2017, tanggal 28 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP000295/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 23Maret 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2010 Nomor00075/207/10/058/15

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00295/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 23 Maret 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2010 Nomor 00075/207/10/058/15 tanggal 30 Januari 2015, atasnama PT Agro Bukit, NPWP 02.275.446.9058.000, beralamat diMenara Global Lantai 16, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.27,Kuningan Timur, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan

Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP000295/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 23 Maret 2016,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2010 Nomor 00075/207

207/Pdt.G/2013/PA Lbt.

PUTUSANNomor 207/Pdt.G/2013/PA Lbt.24 2 ple > Gil ouDEMI KEADILAN BERDA KAN ce ANAI YANG MAHA ESAPengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentupada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir,bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, sebagai Pemohon;melawanTERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada,bertempat

tinggal di Kabupaten Gorontalo, sebagaiTermohon.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;Telah memperhatikan buktibukti yang diajukan dalam persidangan.DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Limboto Nomor 207/Pdt.G/2013/PA Lbt. bertanggal 8 Mei2013, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasanalasan sebagai berikut :1 Bahwa pada tanggal 8 Maret 2012, Pemohon dengan

Pengadilan Agama Limboto;3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIR :Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datangsendiri menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang dan tidak pulamenghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telahdipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Limboto sesuairelaas Panggilan Nomor 207