Panitera Mahkamah Agung,Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesiac.qg. Direktorat Jendral Imigrasi,Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian KesehatanRepublik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia danKepolisian Republik Indonesia;4.

tindak lanjut Perubahan Data PendaftaranTanah sesuai Putusan Pengadilan Perkara Perdata No. 8/Pdt.G/2016/PNRbg atas tanah SHM no. 214 atas nama H Achmad Jupri bin Sunarsokusyang terletak di desa Sumbergirang Kecamatan Lasem KabupatenRembang dari Tergugat maka Para penggugat membuat surat Nomor:038/ADVEH/X1/2018, Tanggal 10 Desember 2018 yang ditujukan kepadaatasan Tergugat yaitu Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Badan PertanahanNasional dan Kanwil Badan Pertanahan Propinsi Jateng kemudian dijawaboleh Kementerian

dijawab secara lisan Putusan tersebut dapatserta merta dijalankan tanpa perlu menunggu Berita Acara Eksekusidan Pengadilan;Bahwa diminta kepada Tergugat menyelesaikan kasus pertanahansebagaimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ KepalaBadan Pertanahan Nomor 11 Tahun 2016 untuk :Meneliti data fisik, yuridis dan administrasi serta menanganipermasalahan perubahan~ data sertifikat Hak Milik No.214/Sumbergirang tersebut sesuai dengan Putusan PengadilanNomor 8/Pdt G/2016/PN Rbg;Melaporkan kepada Kementerian

Agraria Dan Tata Ruang/ BadanPertanahan Nasional melaui Direktorat Jenderal PenangananMasalah Agraria , Pemanfaatan Ruang Dan Tanah dalam waktu 14hari setelah diterimanya surat ini;Bahwa surat dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ BadanPertanahan Nasional Direktorat Jenderal Penanganan MasalahAgraria, Pemanfaatan Ruang Dan Tanah Nomor: SK.04.03/96 800.38/II/2019, Tanggal 13 Pebruari 2019 yang ditujukan kepadaKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, Perihal TindakLanjut Putusan Pengadilan Nomor

salinanresmi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atausalinan penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yangdiserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan ;PERBUATAN TERGUGAT ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM(PMH)Halaman 6 Putusan No. 146/PDT/2020/PT SMGBahwa meskipun telah ada ketentuan sebagaimana tersebut di atas danpernyataan lisan dari Pengadilan Negeri Rembang bahwa perkara tersebutdapat dilaksanakan sesuai isi putusan tanpa perlu adanya berita acaraeksekusi serta perintah dari Kementerian

penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barangbukti berupa : 2 (dua) paket shabu brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh)gram, 1 (satu) kotak permen, 1 (Satu) timbangan digital 2 (dua) bungkusrokok Gudang Garam Filter dan Sampoerna Mild serta 1 (Satu) HP merekStrowberry hitam berikut simcard di bawah TV kamar di kamar rumahterdakwa, yang diakui terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milikterdakwa.Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memilild ijin dalam memilikinarkotika jenis Shabu tersebut dari Kementerian

penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barangbukti berupa : 2 (dua) paket shabu brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh)gram, 1 (satu) kotak permen, 1 (Satu) timbangan digital 2 (dua) bungkusrokok Gudang Garam Filter dan Sampoerna Mild serta 1 (satu) HP merekStrowberry hitam berikut simcard di bawah TV kamar di kamar rumahterdakwa, yang diakui terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milikterdakwa.Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memilild ijin dalam memilikinarkotika jenis Shabu tersebut dari Kementerian

padasaat penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2(dua) paket shabu brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 1 (Satu)kotak permen, 1 (satu) timbangan digital 2 (dua) bungkus rokok GudangGaram Filter dan Sampoerna Mild serta 1 (Satu) HP merek Strowberry hitamberikut simcard di bawah TV kamar di kamar rumah terdakwa, yang diakuiterdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.Bahwa Terdakwa tidak memilild ijin dalam memiliki narkotika jenis Shabutersebut dari Kementerian

Bahwa Terdakwa tidak memilild ijin dalam memiliki narkotika jenis Shabutersebut dari Kementerian Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang, Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Unit ReserseNarkoba Polsek Palmerah Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi di luarpersidangan dengan mediator Syakhruddin,S.Hi,MH, mediator non Hakim diPengadilan Agama Depok pada tanggal 3 Mei 2021, namun tidak berhasilmendamaikan kedua belah pihak;Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabansecara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :1.23.4Benar;Benar;Benar;Benar kami samasama bekerja sebagai PNS di Kementerian

Sebagai informasi, kami bertugas di perwakilanRI di luar Negeri :e KBRI Den Haag Belanda (19961999).e KBRI Singapura (20062009).e KBRI CanberraAustralia (20112014).e KBRI DohaQatar (20172018)Benar, teman kuliah itu datang ke Jakarta untuk mengurus suntikandana/Modal UKM di Kementerian Koperasi, karena urusannya belumselesai dan masih ada dokumen yang kurang, akhirnya menginap di rumah,Saya mengantar pulang karena kasihan membawa belanjaan cukup banyak(Seprei, selimut, dll) dan sekalian ingin bersilaturahmi

Bahwa sekitar tahun 2016, Tergugat pernah mengajak temankuliahnya yang berjenis kelamin perempuan untuk menginapdirumahnya dan mengantar perempuan tersebut kemanamana,bahkan sampai mengantar pulang ke kampung halamannya diWonosobo;Menimbang, bahwa atas dalildalil gugatan Penggugat tersebut, didalam jawabannya Tergugat membenarkan sebagian dan membantahsebagian,Tergugat membantah penyebab perselisinan dan pertengkaran yaitusebagai berikut :1.Benar kami samasama bekerja sebagai PNS di Kementerian Luar

Benar, teman kuliah itu datang ke Jakarta untuk mengurus suntikandana/Modal UKM di Kementerian Koperasi, karena urusannya belumselesai dan masih ada dokumen yang kurang, akhirnya menginap dirumah, Saya mengantar pulang karena kasihan membawa belanjaancukup banyak (seprei, selimut, dll) dan sekalian ingin bersilaturahmi kekeluarga saya di Wonosobo.5.

ataumenghalangi proses peremajaan hutan secara alami;Bahwa perbuatan Terdakwa ABDULLAH Alias DOLE telah merugikankeuangan Negara secara materil yang keselurunhannya sebesarRp.391.201, (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus satu rupiah),yaitu tidak terbayarnya kewajiban terhadap Negara berupa PendapatanNegara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai PP Nomor 12 Tahun 2014tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak(PNBP) yang berlaku Kementerian

Win UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI kepada pelaku usaha melalui Sistem elektronik yangterintegrasi yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola danPenyelenggara Online Single Submission (OSS) / Lembaga OSS yangmerupakan Lembaga Pemerintah non Kementerian yangmenyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Koordinasi PenanamanModal berdasarkan permohonan setelah melengkapi persyaratan ;Bahwa persyaratannya adalan Rekomendasi dari Gubernur, Pemohonbisa

pelaku Usaha Perseorangan atau pelaku usaha non perseorangan,sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tanggal 13Juli 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria PelayananPerizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian LHK ;Bahwa yang berwenang dalam hal mengeluarkan jjin usahapemanfaatan hasil hutan kayu dalam kawasan hutan adalah MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui Lembaga OSS ;Bahwa tidak

perbuatan Terdakwa ABDULLAH Alias DOLE telah merugikankeuangan Negara secara materil yang keselurunhannya sebesarRp.391.201, (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus satu rupiah),yaitu tidak terbayarnya kewajiban terhadap Negara berupa PendapatanNegara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada KementerianHalaman 25 dari 31 Putusan Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN SbwLingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai PP Nomor 12 Tahun 2014tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak(PNBP) yang berlaku Kementerian

LSMPengawasan Pembangunan Publik Control yang telah disahkanoleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatatdi Berita Negara Republik Indonesia;Namun terbukti, bahwa dalam persidangan Ajudikasi bahkansecara tegas disebutkan pula dalam Putusan Komisi InformasiPropinsi Sumatera Selatan dalam perkara aquo bahwaPemohon Informasi (sekarang Termohon Keberatan) tidakmenyertakan atau tidak dilengkapi dokumen Anggaran DasarOrganisasi (badan hukum) Pemohon Informasi yang sudahmendapatkan pengesahan dari Kementerian

Majelis Komisi Informasi Sumatera Selatan secara //legal juga telahmenabrak dan mengangkangi Surat Keterangan yang telah diberikanoleh Kementerian Badan Usaha Negara Surat Nomor S7/S.MBU.2/2012 tanggal 25 Januari 2012 terkait status PemohonKeberatan. Dalam surat keterangan tersebut, jelas dan lugas tanpaharus dimaknai dan ditafsirkan lebih lanjut, menyatakan bahwa:1.

swasta yang berbentuk PerseroanTerbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi Nomor14 tanggal 12 November 2010 yang disahkan dengan KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU57993.AH.01.01Tahun 2010 yang beralamat di Jalan Mayor Zen Palembang 30118.Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan maka PemohonKeberatan sebagai Perseroan Terbatas Swasta yang tunduk padaregulasi yakni Undangndang Nomor 40 Tahun 2007 (PerseroanTerbatas);Bahwa berdasarkan keterangan dari Kementerian

bukti dariPengumuman Lelang di website PT Pupuk Sriwijaya Palembang sistemElektronik/Eprocurement, sebagai bukti pengadaan barang/jasa di PTPupuk Srwijaya Palembang menundukan diri kepada Peraturan MenteriNegara BUMN Nomor PER05/MBU/2008, yaitu terkait 8 (delapan) kontrakKerja yang dimohonkan kepada Termohon Kasasi/dahulu PemohonKeberatan;Bahwa menurut Hakim Majelis, salah satu ciri suatu Perseroan Terbatasanggarannya berasal dari APBN adalah jika anggaran Perseroan Terbatastersebut ada dalam DIPA Kementerian

Dengan demikian terbukti Pengadilan NegeriPalembang tidak dapat membuktikan anggaran Perseroan Terbatastersebut ada dalam DIPA Kementerian BUMN. Terbukti Hakim Majelis TelahMengakui Informasi yang dimohonkan ada dlingkup Kerja PT PupukSriwjaya Palembang, Terbukti Hakim Majelis tidak dapat membuktikan suratKeluar Masuk Hasil Rapat umum Pemilik Saham (RUPS) bahwa Direksidiberikan kewenangan untuk menggunakan auditor BPKP RI /BPK RI untukmenilai kinerja Perusahaan.

Harta tidak bergerak berupa tanah seluas 333 m2 dan rumah permanen di atasnya dengan luas bangunan 7,30 X 12,65 m2 yang terletak di Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut :- Sebelah Utara berbatasan tanah milik Kementerian Agama (Asrama haji);- Sebelah Timur berbatasan tanah milik Alwan;- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya;- Sebelah Barat berbatasan tanah Drs. H.

ZaidinBahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006, saat Penggugat danTergugat mau membeli tanah saksi dan pada saat itu Penggugat dan Tergugatberstatus suami istri;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2012;Bahwa awalnya saksi menjual tanah kaplingan berukuran 10 x 20 namun di lokasitanah mereka ada kelebihan tanah kurang lebih 10 meter, sehingga tanah merekabertambah menjadi 10 x 30 m2 = 300 m2;Bahwa batasbatas tanah tersebut adalah :Sebelah Utara berbatas tanah milik kementerian

BungasariBahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluargasemenda;Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, namun mereka telahbercerai pada tahun 2012;Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki harta bersama, baik harta bergerak maupunharta tidak bergerak;Bahwa harta bersama tidak bergerak milik Penggugat dan Tergugat adalah sebuahrumah permanen yang berdiri diatas sebidang tanah berukuran 10 x 30 m2 denganbatas batas sebagai berikut :Sebelah Utara berbatas tanah milik Kementerian

petunjuk bahwaantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian sejak tanggal 22 Juni 2012;Menimbang, bahwa Bukti P1, P2, P3 dan P 4 yang didukung oleh keterangan duaorang saksi telah memberi petunjuk bahwa antara Penggugat dan tergugat memiliki hartatidak bergerak berupa tanah seluas 333 m2 dan rumah permanen di atasnya dengan luasbangunan 7,30 X 12,65 m2 yang terletak di Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Baruga,Kota Kendari, dengan batasbatas sebagai berikut :e Sebelah Utara berbatasan tanah milik Kementerian

bukti yang cukup, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut di muka, maka telah dapatdisimpulkan bahwa hartaharta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalamperkawinannya adalah sebagai berikut :1 Harta tidak bergerak berupa tanah seluas 333 m2 dan rumah permanen di atasnyadengan luas bangunan 7,30 X 12,65 m2 yang terletak di Kelurahan Bonggoeya,Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dengan batasbatas sebagai berikut :e Sebelah Utara berbatasan tanah milik Kementerian

Harta tidak bergerak berupa tanah seluas 333 m2 dan rumah permanen di atasnyadengan luas bangunan 7,30 X 12,65 m2 yang terletak di Kelurahan Bonggoeya,Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dengan batasbatas sebagai berikut :e Sebelah Utara berbatasan tanah milik Kementerian Agama (Asrama haji);e Sebelah Timur berbatasan tanah milik Alwan;e Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya;e Sebelah Barat berbatasan tanah Drs. H. Laode Hiari Zaidin (saksi I);2.2.

Perihal : Tindak Lanjut dan Realisasi Pembebasan Lahan untuk Dermaga TNI AL di Desa Tawiri tanggal 17 Oktober 2014

Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor: PR01-02-Db/546 Perihal : Usulan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lantamal IX tanggal 08 Desember 2014

Rakyat RI Nomor: PR.01.02-Mn/676 Perihal Rencana Pembangunan Dermaga Tarwiri TNI Angkatan Laut Beserta Sarana dan Prasarana tanggal 30 Desember 2014

Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Satuan Kerja Pelaksanaan Jembatan Merah Putih Nomor: TN.13.01/BL.IX/498677/02 Perihal: Penetapan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga dan Sarpras Lantamal IX Ambon di Desa Tawiri tanggal 17 Juni 2015

Anggaran pembebasan lahan Pengadaan TanahPembangunan Dermaga dan Sarana Prasaranan Pendukung OperasionalLantamal IX Ambon bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum DitjenBina Marga Maluku Satker Pelaksanaan Jembatan Merah Putih denganDIPA nomor 033.04.1.49867 7/2015 tanggal 14 Nopember 2014.

Anggaran pembebasan lahan PengadaanTanah Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasaranan PendukungOperasional Lantamal IX Ambon bersumber dari Kementerian PekerjaanUmum Ditjen Bina Marga Maluku Satker Pelaksanaan Jembatan MerahPutin dengan DIPA nomor 033.04.1.498677/2015 tanggal 14 Nopember2014.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BadanPerencanaan Pembangunan Nasional;Kementerian Keuangan;Kementerian Perhubungan;Kementerian Pertahanan;Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;7~ Oo 29 5Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;eHalaman 115 dari 233 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2021/PN Ambh. Pemerintah Daerah Kota Ambon; dani. kementerian/iembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pihak lainyang diperlukan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BadanPerencanaan Pembangunan Nasional;b. Kementerian Keuangan;C. Kementerian Perhubungan;d. Kementerian Pertahanan;e. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional;f. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;g. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;h. Pemerintah Daerah Kota Ambon; danL. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pihaklain yang diperlukan.

Pekerjaan Umumtanggal 22 Oktober 201464. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Kementerian PekerjaanUmum Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor: PRO102Db/546 Perihal :Usulan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lantamal IX tanggal 08Desember 201465. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat dari Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor:PRO102Db/612 Perihal: Rencana Pembangunan Dermaga Tawiri TNIAngkatan Laut Beserta Sarana dan Prasarana tanggal 24 Desember 201466. 1 (Satu

Reg 283 tgl 1 Juli 2010 yang diuraikan dalam surat ukurnya No.749/Qa tanggal 23 Desember 2015 yang disyahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal telah hilang di dalam perjalanan dalam kota Cilacap pada tanggal 04 Mei 2021;
3. Memerintahkan pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Kelas II Cilacap untuk menerbitkan Salinan

Memerintahkan pejabat Kementerian PerhubunganDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrasi PelabuhanKelas II Cilacap untuk menerbitkan Grosse Akta balik nama kapal IIhamPutra7 No. Reg 283 tgl 1 Juli 2010 pengganti yang hilang tersebut ;4.

Memerintahkan pejabat Kementerian PerhubunganDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrasi PelabuhanKelas II Cilacap untuk menerbitkan Salinan Grosse Akta balik nama kapalIlham Putra7 No. Reg 283 tgl 1 Juli 2010 pengganti yang hilangtersebut ;4. Menghukum Pemohon untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp.110.000,(Seratus sepuluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Cilacap, padahari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 oleh Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

Republik Indonesia Nomor 25tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatanSsipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan ataupelaporan kematian yang telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;Menimbang, bahwa untuk pencatatan atau pelaporan kematian yang telahmelampaui jangka waktu yang telah ditetapkan, diatur dalam Surat DirjenKependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

karena permohonan Pemohon dikabulkan makasudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepadaPemohon;Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. 628/Pdt.P/2020/PNKpnMengingat, ketentuan pasal 44 UndangUndang Nomor 24 tahun 2013 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat DirjenKependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

., M.Dev.Plg. selaku Pejabat YangMelakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran/Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan Penyediaan Perumahan,Ketatausahaan dan Penyediaaan Rumah Khusus Kementerian PerumahanRakyat Republik Indonesia (Kemenpera) Tahun Anggaran 2012 dan saksiHERYANTO SARNADI, S.E., selaku Direktur Utama PT.

Pilar Persada, saksi SITT ROOSILAWATI, S.T., M.Dev.Plg. selaku PejabatYang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran/Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Penyediaan Perumahan,Ketatausahaan dan Penyediaaan Rumah Khusus Kementerian PerumahanRakyat Republik Indonesia (Kemenpera) Tahun Anggaran 2012 dan saksiHERYANTO SARNADI, S.E., selaku Direktur Utama PT.

No.1046 K/PID.SUS/2015an Satuan Kerja Di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat TA 2012,sebagai berikut: Nama Satuan Kerja/Kegiatan : Penyediaan Perumahan, Ketatausahaan dan Penyediaaan Rumah KhuSUS; Atasan/Atasan Langsung : Ir. Pangihutan Marpaung KepalaSatker/KPA; Kepala Satker/KPA : Ir.

No.1046 K/PID.SUS/201512)13)14)15)16)17)18)19)20)Kementerian Perumahan Rakyat RI., H.

No.1046 K/PID.SUS/201512)13)14)15)16)17)18)19)20)lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat RI., H.

Pada tanggal 28 Nopember2011 Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian mengajukanrevisi DIPA kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangandengan surat nomor: 734/KU.120/C/II/ 2011 hal revisi RKAKL/DIPA Subsididan Lainlain (CBN) tahun anggaran 2011 sehubungan dengan adanyapenyesuaian harga benih (padi, jagung, kedelai) mengacu pada HPP tahun2011 yang ditetapkan oleh Tim Penyusun Referensi Harga Benih yangditindaklanjuti dengan diterbitkannya DIPA Revisi Ke1 Nomor:0092/99908.1.04

Pada tanggal 28 Nopember2011 Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian mengajukanrevisi DIPA kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangandengan surat nomor: 734/KU.120/C/II/ 2011 hal revisi RKAKL/DIPA Subsididan Lainlain (CBN) tahun anggaran 2011 sehubungan dengan adanyapenyesuaian harga benih (padi, jagung, kedelai) mengacu pada HPP tahun2011 yang ditetapbkan oleh Tim Penyusun Referensi Harga Benih yangditindaklanjuti dengan diterbitkannya DIPA Revisi Ke1 Nomor:0092/99908.1.04

Aceh BaratDaya yang juga ditindaklanjuti tanggal 03 Oktober 2011 oleh Bupati Aceh BaratDaya yang menerbitkan surat Nomor: 521/613/2011 kepada Direktorat JenderalTanaman Pangan Kementerian Pertanian tentang rencana pengembangankedelai untuk luas lahan 13.000 Ha.

Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota),tempat penduduk berdomisili untukditerbitkan akta kematian.Pencatatan/penerbitan kutipan akta kematiandilaksanakan dengan persyaratan,yaitu Surat keterangan kematian dari KepalaDesa/Lurah dan/atau dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilanterhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotocopy Kartu Keluarga;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukandan Pencatatan Sipil Kementerian

karenanya permohonan Pemohontersebut haruslah dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkanseluruhnya maka biaya pemeriksaan perkara yang timbul dalam permohonan inimenurut hukum harus dibebankan kepada Pemohon sebesar yang tersebutdalam amar penetapan ini;Memperhatikan pasal 44 dan pasal 56 UndangUndang Nomor 24 Tahun2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan jo Surat Direktur Jenderal Kependudukan danPencatatan Sipil Kementerian

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KANTORWILAYAH JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA Cq.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGERA DAN LELANG(KPKNL) YOGYAKARTA, dalam hal ini diwakili oleh DirekturHukum dan Hubungan Masyarakat (a.n. Menteri Keuangan)Tavianto Noegroho, berkedudukan di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan Lantai 3, Jalan Dr.

No.31/Pdt.P/2016/PA.Bdg.diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian AgamaKabupaten Tuban, Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan tanggal 29November 2016 yang memuat keterangan bahwa tanggal lahir Pemohon 09061989 dibetulkan dengan tanggal lahir 10 November 1989;Menimbang, bahwa ternyata di dalam buku kutipan akta nikah atasnama Pemohon yang diterbitkan oleh PPNKUA Kecamatan Parengan, Tubanterdapat kesalahan tulis tentang tanggal kelahiran Pemohon, dan oleh subjekakta (Pemohon

., semuanyaadalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Riset, Teknologidan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, KewarganegaraanIndonesia, berkedudukan di Gedung D, lantai 9, KomplekKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, JI. Jenderal Sudirman,Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat10270, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 2705/A4/HK/2016, tanggal 26 Agustus2016, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;2.

., semuanyaadalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Riset, Teknologidan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, KewarganegaraanIndonesia, berkedudukan di Gedung D, lantai 9, KomplekKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, JI. Jenderal Sudirman,Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat10270, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 2703/A4/HK/2016, tanggal 26 Agustus2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il;3.

KP.04.04 Tahun 2012 atas nama DAUDI yangdidapat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia RI tertanggal 30 Maret 2012 telah dilegalisir;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah);Telah membaca:1.Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriJantho bahwa pada tanggal 28 Juli 2017, Nomor: 20/Akta.Pid/2017/PN JthJaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadapputusan

KP.04.04 Tahun 2012 atas nama DAUDIhalaman 6, putusan Nomor.120/Pid/2017/PTBNAyang didapat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia RI tertanggal 30 Maret 2012 telah dilegalisir;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam keduatingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000.

(KTA) ; B. 1 (satu) buah tanda tangan bukti atas nama Pratmini Widyana, S.Pipada dokumen bukti Nomer BB3177/2016/DTF berupa 1 bendel SuratLaik Operasi (SLO) Kapal Perikanan, berkop Kementerian Kelautan danPerikanan Republik Indonesia No.

,tertanggal 21 April 2016 adalah Identik atau cap stempel yangSama dengan cap stempel Satuan Kerja Pengawasan SumberDaya Kelautan dan Perikanan Juwana pembanding ; 2. 1 (satu) cap stempel satuan Kerja Pengawasan Sumber DayaKelautan dan Perikanan Juwana bukti pada dokumen bukti BB3177/2016/DTF berupa 1 bendel Surat Laik Operasi (SLO) KapalPerikanan, berkop Kementerian Kelautan dan Perikanan RepublikIndonesia No.

(KTA) ;1 (satu) buah tanda tangan bukti atas nama Pratmini Widyana, S.Pi padadokumen bukti Nomer BB3177/2016/DTF berupa 1 bendel Surat LaikOperasi (SLO) Kapal Perikanan, berkop Kementerian Kelautan danPerikanan Republik Indonesia No.

(KTA) ; B. 1 (satu) buah tanda tangan bukti atas nama Pratmini Widyana, S.Pi padadokumen bukti Nomer BB3177/2016/DTF berupa 1 bendel Surat LaikOperasi (SLO) Kapal Perikanan, berkop Kementerian Kelautan danPerikanan Republik Indonesia No.

(KTA) ; B. 1 (satu) buah tanda tangan bukti atas nama Pratmini Widyana, S.Pi padadokumen bukti Nomer BB3177/2016/DTF berupa 1 bendel Surat Laik Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 260/Pid.B/2016/PN Pti.Operasi (SLO) Kapal Perikanan, berkop Kementerian Kelautan danPerikanan Republik Indonesia No.

Bumi Ayu Kota Bengkulu;

Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1701012712110002 atas nama KepalaKeluarga ERWIN KARNOTO, selanjutnya di beri tanda P7 ;Foto copy Surat Keterangan dari Kementerian Agama Republik IndonesiaKantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan Kantor UrusanAgama Kecamatan Kedurang No. B162/Kua.07.01.03/PW.01/06/2019,selanjutnya di beri tanda P8 ;Menimbang, bahwa selain mengajukan suratsurat bukti Pemohon jugamengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :Halaman 3dari9 Putusan Nomor23/Pdt.P/2019/PN Mna.