Simbolon, di bawah sumpah pada BAP Penyidikdipersidangan dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa ahli bekerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dipekerjakan di BPH MIGAS dengan jabatansebagai Kepala seksi Pengawasan Usaha Gas Bumi dan sebagai penyidik PNSbidang Migas 2006 sampai dengan sekarang;Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.PrnBahwa ahli menjelaskan bahwa yang bisa mendapatkan izin

usaha pengolahan,usaha pengangkutan, usaha penyimpanan dan usaha niaga adalah harusberbadan usaha yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan izinusaha tersebut dikeluarkan oleh kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral(kementerian ESDM) melalui Direktur Jenderal Migas.

usaha bahan bakar minyak;Bahwa ahli menjelaskan bahwa cara pengangkutan bahan bakar minyak yangdibenarkan sesuai ketentuan UndangUndang yaitu menggunakan truk tangkipengangkutan yang harus memiliki/dilengakapi DO (Deliveri Order) atau LO(Loading Order) dari badan Usaha yang menjual bahan bakar minyak juga disertaldengan surat jalan yang ditujukan kepada konsumen akhir, dan untuk agen atautransportir yang memiliki truk tangki harus memiliki izin pengangkutan yangdikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian

pasal 23 UNDANG UNDANG REPUBLIKINDONESIA No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan badan usahaHalaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Prndapat memperoleh bahan bakar minyak tersebut dari Kilang Minyak Dalam Negerimaupaun Import;Bahwa berdasarkan uraian dari hasil pemeriksaan penyidikan ahli jelaskan yangdilakukan terhadap Terdakwa merupakan kegiatan niaga dan atau pengangkutanbahan bakar minyak, oleh karena itu Terdakwa haruslah memiliki izin dariPemerintah knususnya Kementerian

King Widyanto) adalah pemegang 375lembar saham, dari keseluruhan saham sebesar 3750 lembar, sesuaidengan bukti T6 berupa Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum NomorAHU.2AH.01.099400 tertanggal 27 Juli 2011 perihal Penyampaian dataP.T Pelayaran Nasional Indomas Bahari Makmur yang telah ditandatanganioleh Sjafruddin selaku Direktur Perdata kepada Kantor Pengacara danKonsultasi Hukum Prof.

King Widyanto adalah Direktursesuai bukti T6 berupa Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum NomorAHU.2AH.01.099400 tertanggal 27 Juli 2011 perihal Penyampaian data P.TPelayaran Nasional Indomas Bahari Makmur yang telah ditandatangani olehSjafruddin selaku Direktur Perdata kepada Kantor Pengacara dan KonsultasiHukum Prof. Oemar Seno Adji S.H. & Rekan;Bahwa tanah dan bangunan baru dibeli Kemudian oleh TermohonKasasi (alm.

King Widyanto) adalahpemegang 375 lembar saham, dari keseluruhan saham sebesar 3750lembar, sesuai dengan bukti T6 berupa Surat Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum Nomor AHU.2AH.01.099400 tertanggal 27 Juli 2011 perihalPenyampaian data P.T Pelayaran Nasional Indomas Bahari Makmur yangtelah ditandatangani oleh Sjafruddin selaku Direktur Perdata kepada KantorPengacara dan Konsultasi Hukum Prof.

King Widyanto adalahDirektur sesuai bukti T6 berupa Surat Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum UmumNomor AHU.2AH.01.099400 tertanggal 27 Juli 2011 perihal Penyampaiandata P.T Pelayaran Nasional Indomas Bahari Makmur yang telahditandatangani oleh Sjafruddin selaku Direktur Perdata kepada KantorPengacara dan Konsultasi Hukum Prof.

King Widyanto dan Yerika Tan) yangmerupakan pemegang saham mayoritas tunggal maupun sebagai pengurus(direktur utama dan direktur) pada Termohon Kasasi II (PT Indomas BahariMakmur), sesuai bukti T6 berupa Surat Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum UmumNomor AHU.2AH.01.099400 tertanggal 27 Juli 2011 perihal Penyampaiandata P.T Pelayaran Nasional Indomas Bahari Makmur yang telahHal. 19 dari 20 hal.

Direktur Jenderal Administrasi HukumUmum Kementerian Hukum dan Hak Asasi RepublikIndonesia, beralamat di JI. HR.

Mandiri Alam Sejahtera (TurutTergugat l) Nomor 109 Tanggal 30 Januari 2012 dibuat olehHannywati Gunawan, S.H, Notaris di Jakarta, yang memuattentang pengalihan saham, pemberitahuan perubahan dataperseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem AdministrasiBadan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia (Turut Tergugat Ill) sesuai Surat Nomor :AHU.AH.01.1004720 Tanggal 10 Februari 2012 ; Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Pemegang SahamPT.

., Notaris di Jakarta, yang memuat tentangHal 7 dari 213 Hal.Put.No.341/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.pengalihan saham, pemberitahuan perubahan data perseroantelah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi BadanHukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia (Turut Tergugat Ill) sesuai Surat Nomor : AHUAH.01.1033398 tanggal 12 september 2012, Susunan PemegangSaham Turut Tergugat adalah sebagai berikut : Penggugat (PT Citra Persada Abadi) sebanyak 1.125 saham,atau sebesar Rp. 112.500.000

Persadatama Lestari Coalmining(Turut Tergugat Il) Nomor 111 Tanggal 30 Januari 2012, yangdibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yangmemuat tentang pengalihan saham, pemberitahuan perubahandata perseroan telah diterima dan dicatat dalam SistemAdministrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia (Tergugat Ill) sesuai Surat Nomor :AHUAH.01.1004717 Tanggal 10 Februari 2012 ;Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Pemegang SahamPT.

jugapermohonan Hadhanah ini juga sebagai persyaratan pengurusan KartuKeluarga di Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru;Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinyadalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak danbiaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlahRp. 5.000.000,00,(Lima Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atauberumur 21 tahun;Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan sudahmendapatkan izin Perceraian dari Kepala Kantor Kementerian

Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.PbrMemberikan Izin Kepada:Nama : Suhartini, S.PdNIP : 197311012003122001Pangkat/Gol. : Pembina / lV.aTempat/ Tgl Lahir : Muaro Sentajo / 1 November 1973Jabatan : Guru MTs Negeri 1 Kota PekanbaruAgama : IslamUntuk melakukan perceraian dengan suaminya:Nama : TabrenAgama : IslamPekerjaan : SwastaDitetapkan di Pekanbaru Pada Tanggal 7 Januari 2022 (ditanda tanganiKepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru).13.

Ali Surat Izin Perceraian No. 32 Tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama KotaPekanbaru. Bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,kemudian diberi kode bukti (P.2) dan diberi tanggal dan paraf KetuaMajelis;Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Pbr3.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1189/1/1999 tanggal 21 Juni1999 an.

Isi bukti surat tersebut menjelaskan Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin perceraian dari atasanyang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbarumaka Penggugat telah terpenuhi syarat adminitrasi seperti yang telah diaturdalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi Akta Kelahiran yang pertamabernama Sigit Zuhdi Rahadi, lahir pada 18 Mei 1999 yang merupakan aktaotentik dan telah bermeterai cukup dan cocok

,M.Si, Kewarganegaran Indonesia,Pekerjaan Kepala Bagian Bantuan Hukum I,Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum,beralamat di Jalan Pattimura No. 20Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;2 ORIWIANTO, SH., KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Kepala Bagian Hukumdan PerundangUndangan, Setditjen BinaMarga, Kementerian Pekerjaan Umum,beralamat di Jalan Pattimura No. 20Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;WIDYO UTAMI, SH.,MH.

,MH., KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Kepala Sub BagianBidang Bina Marga, Bagian Bantuan HukumI, Biro Hukum Kementerian PekerjaanUmum, beralamat di Jalan Pattimura No. 20Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;RACHMAT FADJAR, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Asisten Pelaksanaandan Pengawasan SNVT PJN MetropolitanMakassar, beralamat di Jalan Abdullah Dg.Sirua No. 5 Makassar ; RIZKI WAHYU SINATRIAPINANDITA, SH.

perdata ; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/Prt/M/2010 tentangPedoman Pemanfaatan dan Penggunaan BagianBagian Jalan, bahwakewenangan penyelenggara jalan nasional dalam pemberian izin untukpemanfaatan ruang milik jalan nasional merupakan WewenangMenteri Pekerjaan Umum ;Keterlibatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penertibanJalan Andi Pangerang Pettarani Kota Makassar sebagai Jalan Nasional,oleh karena adanya permintaan Kepala Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional VI Makassar Kementerian

Muda; Bahwa Narkotika jenis sabusabu tersebut berasal dari daerah LangkatSumatera Utara perbatasan antara Aceh dan Sumatera Utara yang dibelioleh saksi Joel Andriano Sitio dengan harga Rp.200.000, (dua ratus riburupiah) dari seorang lakilaki yang bernama Bang Putra, denganmenggunakan sepeda motor Honda Vario Warna Hitam BL 4726 UAC; Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak adamemiliki izin yang sah dari Kementerian

jenis sabusabu ke daerah Langkat perbatasanantara Aceh dan Sumatera Utara;Bahwa sisa Narkotika jenis sabusabu milik saksi Joel Andriano Sitiotersebut, tidak banyak lagi yang ada didalam kaca bong karena masingmasing hanya mendapat satu kali hisapan saja, setelah itu Narkotika jenissabusabu tersebut habis tak bersisa lagi didalam kaca bong tersebut;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;Bahwa saksi pada saat dilakukan penangkapan tidak ada memiliki izin yangsah dari Kementerian

ditemukan 1 (satu) peket narkotikajenis shabu di tangan saksi, selanjutnya saksi berserta temanteman saksitersebut di bawa ke Polsek Kejuruan Muda beserta barang bukti;Bahwa saksi sudah pernah 2 (dua) kali sebelum ditangkap duduk bersamasama berempat dengan terdakwa, saksi Abdi Munawar, saksi Suwidiyantountuk menggunakan narkotika jenis sabusabu;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;Bahwa saksi pada saat dilakukan penangkapan tidak ada memiliki izin yangsah dari Kementerian

Aceh dan Sumatera Utara;Bahwa sisa Narkotika jenis sabusabu yang diberikan oleh saksi JoelAndriano Sitio kepada saksi, saksi Abdi Munawar dan terdakwa tidakbanyak lagi yang ada didalam kaca bong, karena masingmasing hanyamendapat satu kali hisapan saja setelah itu narkotika jenis sabusabutersebut habis tidak bersisa lagi didalam kaca bong tersebut;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di hadirkan dipersidangan;Bahwa saksi pada saat dilakukan penangkapan tidak ada memiliki izin yangsah dari Kementerian

bertiga menggunakan narkotika jenis sabu yang telah diberikanoleh saksi Joel Andriano Sitio sebelumnya dan masingmasing mendapatsatu kali hisapan sampai bersih dan tidak ada lagi sisa sabu di bongtersebut, dan tidak lama kemudian masuklah dua orang anggota Polisikedalam rumah saksi Abdi Munawar melakukan Penggeledahan danPenangkapan; Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di hadirkandipersidangan; Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak adamemiliki izin yang sah dari Kementerian

Perbuatan tersebut terdakwa Drs.Rusdilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada tanggal 31 Juli 2012, Sekolah Menengah Kejuruan (SMk)Negeri 1 Kuala Cenaku mendapat undangan dari Direktorat PembinaanSMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikandan Kebudayaan Bimbingan teknis (Bimtek) sebagai calon penerimabantuan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dengan anggaran untuk 2(dua) Ruangan Kelas Baru (RKB) dimana berdasarkan Buku PanduanPelaksanaan Tahun 2012 Bantuan Pembangunan

Nur Widyani (Kepala Seksi Sarana selakuPejabat Pembuat Komitmen Penyedia dan Peningkatan LayananPendidikan SMK pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 2249/D3.4/KU/2012tentang Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 1 KualaCenaku ;Hal. 4 dari 31 hal. Put.

Penanggungjawab dana pendamping Pembangunan RKB dariPemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan RKB SMKN 1 Kuala Cenakuberdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi Saranaselaku Pejabat Pembuat Komitmen Penyedia dan Peningkatan LayananPendidikan SMK pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) denganKepala SMKN 1 Kuala Cenaku Nomor 2249/D3.4/KU/2012 tentang BantuanPembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 1 Kuala Cenaku.harusdiselesaikan (kKemajuan fisik 100%)

No. 1224 K/Pid.Sus/2015Pendidikan SMK pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 2249/D3.4/KU/2012tentang Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 1 KualaCenaku ;Pada tanggal 6 September 2012, berdasarkan Surat Keputusan BupatiIndragiri Hulu Nomor 305 Tahun 2012, terjadi pergantian Kepala SMKNegeri 1 Kuala Cenaku, yang semula Sdr. Sukat diganti menjadi terdakwaDrs.

Penanggungjawab dana pendamping Pembangunan RKB dariPemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan RKB SMKN 1 Kuala Cenakuberdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi Saranaselaku Pejabat Pembuat Komitmen Penyedia dan Peningkatan LayananPendidikan SMK pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) denganKepala SMKN 1 Kuala Cenaku Nomor 2249/D3.4/KU/2012 tentang BantuanPembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 1 Kuala Cenaku.harusdiselesaikan (kemajuan fisik 100%)

yangmana kayu berjenis Keruing dan Manggristersebut termasuk ke dalam kelompok Meranti; Bahwa tidak ada orang yang menanam kedua jenis kayutersebut di Kabupaten Kaur; Bahwa usia suatu pohon dapat diketahui melalui diameternya; Bahwa kayu jenis keruing dan manggris tersebut tumbuhbiasanya di hutan alam dan kedua jenis kayu itu termasuk ke dalamjenis kayu yang diatur di dalam peraturan tentang kehutanan; Bahwa agar bisa mengangkut kayu yang tumbuh di hutan alamharus ada izinnya terlebih dahulu dari Kementerian

Kehutanan; Bahwa yang memiliki tanah yang ditumbuhi oleh kayu tersebutboleh melakukan pengangkutan kayu apabila Caranya orang yangmempunyai tanah dan kayu tersebut terlebih dahulu mengajukan izin keKementerian Kahutanan kemudian Kementerian Kehutanan akanmelakukan crosscheck terhadap alas hak yang dimiliki orang tersebutdan mengecek posisi tanah itu apakah berada di dalam hutan lindungatau tidak, setelah itu Kementerian Kehutanan akan memberikan BeritaAcara pengecekan, setelah itu baru dikeluarkan

214 (dua ratus empat belas)batang; Bahwa berdasarkan keterangan ahli HARNUDIANTO,SIP Bin MUSIRINtidak ada orang yang menanam kedua jenis kayu tersebut di KabupatenKaur yangmana kayu jenis keruing dan manggris tersebut tumbuhbiasanya di hutan alam dan kedua jenis kayu itu termasuk ke dalam jeniskayu yang diatur di dalam peraturan tentang kehutanan; Bahwa berdasarkan keterangan ahli HARNUDIANTO,SIP Bin MUSIRINagar bisa mengangkut kayu yang tumbuh di hutan alam harus adaizinnya terlebih dahulu dari Kementerian

Kehutanan; Bahwa berdasarkan keterangan ahli HARNUDIANTO,SIP Bin MUSIRINorang yang memiliki tanah yang ditumbuhi kayu tersebut bolehmelakukan pengangkutan kayu apabila terlebin dahulu mengajukan izinke Kementerian Kahutanan kemudian Kementerian Kehutanan akanmelakukan crosscheck terhadap alas hak yang dimiliki orang tersebutdan mengecek posisi tanah itu apakah berada di dalam hutan lindungatau tidak, setelah itu Kementerian Kehutanan akan memberikan BeritaAcara pengecekan, setelah itu baru dikeluarkan

, S.E Bin SUKAMTO jugamenerangkan kayu keruing dan manggris yang termasuk ke dalam kategorimeranti merah merupakan kayu yang tumbuh alami dan belum ada yangmembuddidayakan kayu tersebut di Kabupaten Seluma dikarenakan belum adabibit Kayu tersebut untuk dibudidayakan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli HARNUDIANTO,SIPBin MUSIRIN orang yang memiliki tanah yang ditumbuhi kayu tersebut bolehmelakukan pengangkutan kayu apabila terlebih dahulu mengajukan izin keKementerian Kahutanan kemudian Kementerian

Ciceri Indah Blok No. 8 Kota Serang atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut:e Bahwa pada tahun 2012 pada Kementerian Pekerjaan Umum DirektoratJendral

CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR untuk mengikutipelelangan umum barang/jasa pekerjaan Peningkatan Drainase Kali ParungKota Serang di website Kementerian PekerjaanUmum.

JAHADI PERMADI bin SAILAN(alm) selaku Direktur Utama PT.CIBOLEGER INDAH BADUYCONTRACTOR;Bahwa pelaksanaan proses Pengadaan Pekerjaan Peningkatan DrainasePrimer Kali Parung Kota Serang tahun 2012 pada pokoknya adalah sebagaiberikut:1) Pengumuman dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2012 melaluiwebsite Kementerian Pekerjaan Umum;2) Pendaftaran dan download dokumen pelelangan dilaksanakan mulaitanggal 16 januari 2012 sampai dengan 25 Januari 2012;3) Penjelasan dokumen lelang (aanwizjing) dilaksanakan

CIBOLEGER INDAH BADUYCONTRACTOR dan kelengkapannya, tidak lama kemudianterdakwa RATU IRMA SURYANI datang lagi ke kantor PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR menyuruh saksiGUGUN GUNAWAN dan saksi TRIANA agar mendaftar kan PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR untuk mengikutipelelangan umum jasa pekerjaan Peningkatan Drainase KaliParung Kota Serang di website Kementerian Pekerjaan Umum.Atas permintaan terdakwa RATU IRMA SURYANI tersebut, saksiTRIANA kemudian membuat dokumen kualifikasi dan saksiGUGUN

JAHADIPERMADI bin SAILAN (alm) selaku Direktur Utama PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR;Bahwa proses Pengadaan Pekerjaan Peningkatan DrainasePrimer Kali Parung Kota Serang tahun 2012 pada pokoknyadilaksanakan sebagai berikut:Pengumuman dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2012 melaluiwebsite Kementerian Pekerjaan Umum;Pendaftaran dan download dokumen pelelangan dilaksanakanmulai tanggal 16 januari 2012 sampai dengan 25 Januari 2012;Penjelasan dokumen lelang (aanwizjing) dilaksanakan pada tanggal24

BNI (Persero) CapemHal 3 dari 52 hal Put.No.02/Pid.SusTPK/2016/PT.PBRTarempa Natuna dengan Nomor rekening : 0156229726, yang ditransferlangsung oleh Kementerian Keuangan secara bertahap yaitu :Tahap I tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp.6.750.000.000, (enam milyar tujuhratus lima puluh juta rupiah)Tahap II tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp.6.750.000.000, (enam milyartujuh ratus lima puluh juta rupiah)Bahwa dana yang diterima tersebut diperuntukan untuk kegiatan DinasKesehatan Kabupaten Kepulauan

dana Percepatan Pembangunan InfrastruksturDaerah TA. 2011, Pasal 1 ayat (2) tercantum bahwa DPPIDdialokasikan kepada daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publikmelalui penyedian infrastruktur dan prasarana daerah yang ditujukanuntuk mendorong percepatan pembangunan daerah seperti urusanbidang infrastrukur jalan dan kesehatan.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri KeuanganNo.140/PMK.07/2011 tanggal 23 Agustus 2011, yang ditindak lanjutidengan Surat Direktur Dana Perimbangan Kementerian

BNI (Persero) CapemTarempa Natuna dengan Nomor rekening : 0156229726, yang ditransferlangsung oleh Kementerian Keuangan secara bertahap yaitu :Tahap I tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp.6.750.000.000, (enam milyar tujuhratus lima puluh juta rupiah)Tahap II tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp.6.750.000.000, (enam milyartujuh ratus lima puluh juta rupiah)Bahwa dana yang diterima tersebut diperuntukan untuk kegiatan DinasKesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp.4.500.000.000,(empat milyar lima

(photocopydilegalisir).Surat Kementerian KeuanganPlh. Sekretaris Ditjen nomor: S6597/PB.1/ 2014tanggal 8 Oktober 2014 Perihal: Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara.Ditujukan kepada Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan DaerahDirektorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (photocopy dilegalisir).Rekening koran periode tanggal 01 Desember 2011 sampai 02 Januari 2012dengan nomor rekening 0156229726.

(photocopydilegalisir).Surat Kementerian Keuangan Plh. Sekretaris Ditjen nomor: S6597/ PB.1/2014tanggal 8 Oktober 2014 Perihal: Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara.Ditujukan kepada Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan DaerahDirektorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (photocopy dilegalisir).Rekening koran periode tanggal 01 Desember 2011 sampai 02 Januari 2012dengan nomor rekening 0156229726.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DI JAKARTA, CQ. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN SELATAN, CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA BANJARMASIN, Dkk

AGUS SALIM, SE
2.DODIK HANDIKI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Cq BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONALII

Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri R.I. di Jakarta, Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung, Cq. Pemerintah Daerah Kota Sukabumi di Kota Sukabumi, DK

Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, dalam hal inidiwakili oleh Kementerian Dalam Negeri R.I. di Jakarta,Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diBandung, Cq. Pemerintah Daerah Kota Sukabumi diKota Sukabumi, berkedudukan di Jalan R. Syamsudin, SH.Nomor 25, Kota Sukabumi;2. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq. BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia, di Jakarta,Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Barat di Bandung, Cq.

Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, dalam hal inidiwakili oleh Kementerian Dalam Negeri R.I. di Jakarta,Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diBandung, Cq. Pemerintah Daerah Kota Sukabumi diKota Sukabumi, Cq. Kantor Dinas Perhubungan KotaSukabumi di Kota Sukabumi, berkedudukan di Jalan AriefRachman Hakim Nomor 52, Kota Sukabumi;Halaman 1 dari 21 hal.Put.

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA Cq. PT. PERTAMINA PERSERO
5.KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU

KASI KORWAS PPNS dengan alamat Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Metro Jaya
3.Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat

YOBEL PRATAMA Penggugat Terbanding I2 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH Tergugat I Turut Terbanding I3 DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA Tergugat II Pembanding I

., M.Kn
3.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN NASIONAL PERTANAHAN KOTA PALUN

Pembanding/Penggugat : IKBAL BASIR KHAN
Terbanding/Tergugat : PT.Bank Rakyat indonesia Tbk Kantor pusat Jakarta Cq PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Palu
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq Kantor Pelayaan Negara dan Lelang Jakarta II

Pembanding/Tergugat I : Sariyanti Binti Hamdan Diwakili Oleh : Sariyanti Binti Hamdan
Terbanding/Penggugat : RINI
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
Turut Terbanding/Tergugat II : Rudi Hartono,SH.,M.Kn.

Umum dan Perumahan Rakyatberdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri KoordinatorBidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatanpemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang tunaluntuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakantanggung jawab dari Kementerian

Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakatterhadap diri dan orang lain;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwapemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanismepembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini adalahTergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atasbangunan Rumah Tinggal milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidakbisa menerima

uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan hak dariPenggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugattidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawanhukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badrulzaman;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa pemberianuang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannyamerupakan tanggung jawab dari Kementerian