Termohon Kasasi berupa kegiatanpinjammeminjam uang dengan menerapkan bunga tinggi di lingkungan sekolahPemohon Kasasi belum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran karena PeraturanKepegawaian PPPK Petra baru dinyatakan berlaku tanggal 2 Juli 2013, sedangkanperbuatan Penggugat diketahui terjadi pada tanggal 11 Februari 2013, namun JudexIIL.Facti menimbang dari perspektif kepatutan sosial bahwa perbuatan TermohonKasasi tersebut melanggar nilainilai kepatutan sosial;Bahwa sebelum adanya Peraturan Kepegawaian

PPPK Petra baru yang dinyatakanberlaku tanggal 2 Juli 2013 telah ada Peraturan Kepegawaian PPPK Petra yangberlaku sejak tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan 27 Juni 2013, dimana perbuatanTermohon Kasasi dikategorikan sebagai pelanggaran berat pada Pasal 8 butir 12yaitu:Melakukan pungutan uang dan/atau barang secara tidak sah, serta melakukanperbuatan lain untuk kepentingan pribadi, dengan menyalahgunakan wewenangjabatan;Untuk itu Pemohon Kasasi menambahkan bukti surat baru yaitu PeraturanKepegawaian

15 Maret 2015Bukti P1 ; Surat pernyataan dari H Thamrin Pawani ke Asna Dewi ataspertanggungjwaban pengembalian uang administrasi calon PNS yangdimintai pengembaliannya tanggal 10 desember 2018 Bukti P2BUKTI SURAT TERLAWAN Surat Pernyataan Ketua RT 39 kelurahan Pagar Dewa KecamatanSelebar kota Bengkulu tanggal 27 Agustus 2019 Bukti T1 Surat perjanjian tanggal 28 September 2016 Bukti T2 Pengajuan Kuota CPNS Umum 2015 Bukti T3 Kartu tanda Penduduk Pelawan i dan Pelawan II Bukti T4 Surat dari Badan Kepegawaian

Negara tanggal 5 januari 2016Bukti T5 Surat Keputusan kepala badan kepegawaian Negara tanggal 1Januari 2017 Bukti T6 ;Menimbang, bahwa selain buktibukti surat, Pelawan telah mengajukansaksisaksi yang telah disumpah berdasarkan agamanya dan telah memberikanketerangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;SAKSI PELAWAN1.

Nomor 900/Sekrt/Dinkes tertanggal 10 Juli 2017 yangdikeluarkan oleh Kasubag Keuangan, Umum dan Kepegawaian DinasKesehatan Kota Banjar, bemeterai cukup (bukti P.7); 8.Asli Surat Pernyataan tentang penghasilan Xxxx(Pemohon II) Nomor900/Sekrt/Dinkes tertanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan olehHal 6 dari 18 hal salinan penetapan nomor 0055/Pdt.P/2017/PA.BjrKasubag Keuangan, Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan KotaBanjar, bemeterai cukup (bukti P.8);9.

Tergugat mudah marah pada Penggugat, sekecil apapun kesalahanPenggugat, tanpa peduli kondisi Penggugat, Tergugat akan hilang kendaliatas ucapannya tiap kali marah; Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak mereka sesuai denganHukum Islam.10.Bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian ini Penggugat sudahmendapat izin dari instansi tempat Penggugat bekerja, sesuai dengan suratKeputusan Badan Kepegawaian Provinsi Riau NomorKpts.474.2/BKD/6.1/1/2018/26 tertanggal 08 Januari 2018.11.Bahwa penyelesaian

tangga dengan rukun dan harmonis kembali, sebagaimanayang dimaksud Pasal 82 ayat (1, 2, 3 dan 4) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, jis Pasal 31 ayat (1 dan 2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) KompilasiHukum Islam, akan tetapi upaya Hakim Majelis tersebut tidak berhasil.Menimbang, bahwa Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraiantelah memperoleh izin dari atasannya yang nberwenang mengeluarkan izintersebut, sesuai Surat Keputusan Badan Kepegawaian

Munasir, A.Ma.Pd. yang dikeluarkan olen Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia tertanggal 08 Mei 2019;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikanPemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dan telahpula menunjuk (Mediator bersertifikat) sebagai mediator sesuai suratpenunjukan mediator tertanggal 25 Juli 2019 untuk merukunkan kembali parapihak melalui mediasi;Menimbang, bahwa ternyata upaya mediasi tersebut telah tidak berhasilsebagaimana tersebut

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan PemerintahNomor: 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil untukmelakukan perceraian harus mendapatkan surat jin melakukan perceraian daripejabat yang berwenang dan ternyata Pemohon di persidangan telahmenyampaikan surat jjin dimaksud sebagaimana tersebut dalam SuratKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 849/Kep.67/BKPSDM/2019 An.yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian

selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Muna, Pemohon untuk keperluanpermohonan cerai ini tidak memperoleh izin perceraian dari atasan di manaPemohon bekerja, sebagaimana yang tertera dalam Surat Keputusan TidakMemberikan Izin Nomor: XXX, tanggal 30 November 2021, yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan KabupatenMuna, namun Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dan menyatakan siapmenanggung resiko kepegawaian

mengajukanperkara a quo (persona stand in yudisio);Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tidak Memberikan IzinNomor: XXX, tanggal 30 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasTanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Muna, Pemohonsebagai seorang Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh izin atasannya untukmengajukan permohonan perceraian, namun demikian Pemohon telahmembuat Surat Pernyataan yang menyatakan dirinya tetap bersikukuh untukbercerai dan siap menanggung resiko kepegawaian

Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:Bahwa Pemohon Kasasi tidak setuju dengan alasan Pengadilan Tinggi Medan yangmenyatakan dalam putusannya bahwa dengan Surat Keputusan Walikota TebingTinggi No. 800/051 Tahun 2011 tertanggal 26 Januari 2011 tentang permohonan ijinperceraian ditolak adalah hanya bersifat administrasif sementara surat itu keputusanitu merupakan surat keputusan dari atasan Termohon Kasasi dan itu juga diatur olehPeraturan tentang kepegawaian

sayangorangtuanya akibat putusan perceraian yang telah dijatuhkan oleh Pemohon danTermohon Kasasi; Bahwa Pemohon Kasasi tidak setuju dengan alasan Pengadilan Tinggi Medan yangmenyatakan dalam putusannya bahwa dengan Surat Keputusan Walikota TebingTinggi No. 800/051 Tahun 2011 tertanggal 26 Januari 2011 tentang permohonan ijinperceraian ditolak adalah hanya bersifat administrasif sementara surat itu keputusanitu merupakan surat keputusan dari atasan Termohon Kasasi dan itu juga diatur olehperaturan tentang kepegawaian

Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahProvinsi/Kabupaten/Kota dalam pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II ke bawah ; 9.

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K2630/V.2011/99Tentang Pencabutan Terhadap Surat Keputusan Pengangkatan dalamJabatan Struktural Setingkat Lebih Tinggi yang tidak memenuhi ketentuanperaturan perundangundangan ( Bukti P9) ; 10.

Bupati Kolaka telah melanggar izin mutasi dari MenteriDalam Negeri dengan melaksanakan mutasi secara massal menjelangpelaksanaan Pilkada dan melakukan demosi, memberhentikan (menonjobkan)pejabat struktural sebanyak 102 pejabat struktural dengan rincian 15 pejabateselon IIb, 39 pejabat eselon IIIa, 30 pejabat eselon IIIb, dan 18 pejabateselon IVa kemudian mengangkat Para Penggugat untuk menduduki jabatanstruktural tanpa melalui pertimbangan Badan Kepegawaian dan Kepangkatan(Baperjakat).

A, SP Penata Tk., Kasubag Staf BP4K NIP. 19631231 198802 1 Gol.llI/d Kepegawaian Kab. Kolaka013 BP4kKab. KolakaIV.AZAINAL, ST Penata, Gol. Kasi Staf Dinas NIP. 19660807 199503 1 Ill/c Pengusahaan Pertambanga004 Listrik & Energi n dan EnergiDistamben Kab.KolakaKab.KolakaIV.AASN UR, S.Sos Penata, Kasubag Humas Staf Kantor NIP. 19710202 200604 1 Gol. llI/c Sekretariat Kecamatan018 DPRD LatambagaKab. KolakaIV.AMUDABBIR, SH Pembina, Kasi PAUD Non Staf Dinas NIP.19610202 198310 1 Gol.

KolakaNIP. 19710428 200604 1 Kolaka012 IV.A17, SARITOMO, S.Pd Penata, Kasubag Staf Dinas NIP. 19681206 199408 1 Gol.lll/c Kepegawaian, Dikmudora001 Umum dan Kab. KolakaPerlengkapanDinas Dikmudora Kab. KolakaIV.A18, RAHMAT, S.Sos Penata, Kasubag Rumah Staf Badan NIP.19720523 200312 1 GolL.lll/c Tangga Bagian Kesbangpol008 Umum dan dan LinmasPerlengkapan Kab. KolakaSetdaKab. KolakaIV.A G. Keputusan Bupati Kolaka Nomor 506 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 1.

Ayat 4 mengatur: pembinaandan pengembangan karier guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi penugasan, kKenaikan pangkat, dan promosi;Bahwa Penggugat baru mengetahui keputusan Tergugat Objek sengketatersebut di atas pada tanggal 20 Januari 2014 yang diserahkan olehSekretaris Badan Kepegawaian daerah (BKD) kabupaten HalmaheraUtara kepada Penggugat.

Dengan demikian, gugatan Penggugat harusditolak oleh Majelis Hakim;Bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentangWewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor : 63 Tahun 2009 dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d berbunyi sebagaiberikut : Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota menetapkan :Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan darijabatan structural eselon Ill ke bawah dan jabatan fungsional

Bahwa juga telah dilaksanakan Bimbingan dan Konseling danPembinaan Kepegawaian oleh atasan pengguggat dan juga tergugatHal 4 dari 18 hal Put Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Pdgtelah dipanggil olen kantor dimana penggugat bekerja, tetapi tergugattidak mau hadir untuk menyelesaikan masalah rumah tangga denganpenggugat,20.

Bahwa melalui Laporan Hasil Bimbingan Konseling danPembinaan Kepegawaian serta Rekomendasi Perceraian PNS An.Fadhila Rahmi Boer, AMG Nomor : 000.809/BKPSDMPKAP.1PDG/2018 tanggal 17 Mei 2018;21. Bahwa berdasarkan Laporan tersebut berdasarkanKeputusan Walikota Padang Nomor : 000.236/SKBKPSDM/2018tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada saudari Fadhila RahmiBoer, AMG yang pada pokoknya memberi izin perceraian kepadapenggugat,22.

Tengahtanggal 30 Nopember2004, telah bermaterai cukup dan dicocokkan denganaslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, ditandai P.16Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/45/430.12.1.7/2013 tanggal 08Pebruari 2013 yang dibuat olen Kepala Kelurahan Nangkaan KecamatanBondowoso Kabupaten Bondowoso dengan diketahui oleh KepalaKecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, telah bermaterai cukupdan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya,ditandai P.17;Foto copy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor :005628/KEP/KRIVKC704/A/09 tentang Penyesuaian Pensiun PokokPensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda / dudanya berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 yang dibuat oleh KepalaBadan Kepegawaian Negara yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 16Juni 2009, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya danternyata sesuai dengan aslinya, ditandai P.18;Foto copy Kartu Keluarga No 3511111605120006 tanggal 06 Februari2013, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya

cara patut dan resmi, terbukti denganrelaas panggilan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Batg, lagi pula tidak ternyatabahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, makasesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 149 ReglementBuiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiranTergugat (Verstek);Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilseharusnya memenuhi Ketentuan Administrasi Kepegawaian

Pasal 288 Reglement Buiten Govesten(RBg) alat bukti tersebut setara dengan akta otentik yang mempunyai nilaipembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim menilaiterbukti Penggugat telah melakukan menempuh proses pengajuan izin ceraldan telah melampau batas waktu 6 (enam) bulan sehingga Penggugat telahmemenuhi Ketentuan Administrasi Kepegawaian berdasarkan Ketentuan Pasal13 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telahdiubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun

Dantugasnya Tergugat mentaati pengaturan jadwal kerja guna kelancaranoperasional sekolah;11 Bahwa dengan demikian Tergugat telah memenuhi klasifikasi melakukanpelanggaran vide Buku Peraturan Kepegawaian Surabaya InternationalSchool Tahun 20102012 vide Pasal 5, Pasal 29 dan Pasal 30;12 Bahwa keliru pertimbangannya oleh Mediator yang mempertimbangkanbahwa surat peringatan oleh Penggugat kepada Tergugat telah melanggaraturan karena tidak diberikan secara berurutan sesuai ketentuan Pasal 161ayat (10)

Mengenai aturan kepegawaian yang di buatalasan untuk memutuskan hubungan kerja seperti Pasal 5, Pasal 29, 30 sepertiyang terkandung dalam pertimbangan hukum poin 6 dan Pasal 33 bukukepegawaian adalah sangat bertentangan dengan kejadian yang sebenarnya, dantuduhan mengenai pengelabuan adalah bentuk tindakan pidana umum yaitupelanggaran Pasal 318 KUHP mengenai tuduhan palsu.

UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, memberi batasan tentang pengertian sengketaTata Usaha Negara, sebagai berikut:Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdatadengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusatmaupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tatausaha negara, termasuk sengketa kepegawaian

Undangundang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun2009 tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memberibatasan tentang pengertian sengketa Tata Usaha Negara, sebagaiberikut:Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdatadengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusatmaupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tatausaha negara, termasuk sengketa kepegawaian

ditingkatpertamaAdapun pengertian Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal1 angka 10 UndangUndang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara, adalah :Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdatadengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupundi daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usahanegara, termasuk sengketa kepegawaian

Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansiatasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapatmenimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan.Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negerimemerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;lll.

Bahwa pemohon merupakan pegawai negeri sipil dan sudahmengajukan izin perceraian ke Badan Kepegawaian dan PengembanganSumber Daya Manusia namun tidak dapat diproses dikarenakan tidak adaSurat pernyataan keberatan untuk bercerai dari termohon, nomor873.4/PKAP.3437.VA.B/9/BKPSDM/2020 tanggal 29 September 2020;Putusan Nomor 618/Pdt.G/2021/PA. Una hal. 2 dari 178.

Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Subsider:Dan Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa Pemohon adalah sebagai Aparatur Sipil Negara, pada RumahSakit Umum Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, namun tidakmendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan proses perceraian yaknidari Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, Kabupaten KutaiKertanegara;Bahwa Pemohon tidak mendapatkan surat izin dari atasan untukmelakukan

Membebankan biaya perkara menurut Hukum;SUBSIDAIRAtau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmengajukan Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian dari atasannyaNomor 879/05897 yang di keluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerahtanggal 23 Agustus 2017 yang kesimpulannya bahwa alasanalasan dan buktibukti yang dikemukakan oleh XXXXXXXX tersebut untuk melakukan perceraiandapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan

mempersingkat uraian putusan ini ditunjukhal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini,untuk seperlunya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidakterpisahkan dengan putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmengajukan Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian dari atasannyaNomor 879/05897 yang di keluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian

Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama xxxx,Nomor 198009232009041001 tertanggal 12 Mei 2011, yang dikeluarkanoleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, yang telah dicocokkan oleh KetuaMajelis dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinazegellen oleh pos.Selanjutnya disebut bukti P.7;8.

Oleh karenanyaalmarhum xxxx hanya meninggalkan empat (4) ahli waris, yaitu. 1). xxxx,(Pemohon 1), 2) xxxx, (Pemohon II), 3) xxxx, (Pemohon III), 4) xxxx, (PemohonIV);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, juga keterangan parasaksi di persidangan telah terbukti bahwa almarhum xxxx semasa hidupnyaSampai meninggal dunia tercatat di Badan Kepegawaian Negara sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) aktif pada Kantor Kelurahan xxxx;Penetapan No. 0012/Pdt.P/2018/PA.Tli. hal 14dari 21Menimbang, bahwa berdasarkan

Bahwa PEMOHON telah melengkapi semua persyaratansebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku, akantetapi hingga permohonan ini dibuat dari pihak Badan Kepegawaian DaerahProvinsi Jawa Tengah belum mengeluarkan izin tersebut;13. Bahwa oleh karena izin dari pihak BKD PROV JATENG masihbelum keluar hingga hari ini, hal ini menjadikan nasib dari pada PEMOHONmenjadi tidak jelas dan mengganggu kehidupan keseharian PEMOHON;14.

Fotokopi Panggilan Klarifikasi Cerai atas nama Ariadi Wibowo,Nomor : 005/01526R, tanggal 26 Februari 2019, yang dikeluarkan olehKepala badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Tengah, bermateraicukup dan sesuai dengan alsinya, bukti P.16;Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No. 1030/Pdt.G/2019/PA. Smg17. Fotokopi Prien Out SMS antara Termohon dengan orang tuaPemohon, bermaterai cukup dan tidak diketahui aslinya, bukti P.17;B.

Permohonan Pemohon PrematurBahwa perlu kami sampaikan dalam persidangan ini Pemohon adalahbersetatus diterima sebagai CPNS pada kementrian Riset, Tekniologidan Pendidikan Tinggi dengan Jabatan Pengelola Informasi Kerjasamapada Kopertis Wilayah VI yang memenuhi persyaratan diangkatmenjadi PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan, sebagaimana pengumumanCPNS (Terlampir) dalam Pasal 1 huruf a angka 1 PP 10/1983 danRomawi angka 4 huruf a nomor 1 Surat Edaran

Kepala BadanAdministrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil PegawaiNegeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 8Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian, yang meliputiPegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah,termasuk calon Pegawai Negeri Sipil dengan demikian ketentuanperceraian harus dengan izin atasan tersebut juga berlaku bagi CPNS.Dalam hal Pemohon mengajukan Permohonan Talak kepada KetuaPengadilan