Putusan Nomor 1033/B/PK/PJK/2015Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Terbanding NomorKEP1853/WPJ.07/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00388/207/07/055/10 tanggal 14 Mei 2010, dengan ini PemohonBanding mengajukan banding atas Keputusan tersebut di atas denganpenjelasan dan pertimbangan sebagai berikut:PERSYARATAN FORMAL BANDINGbahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (8), UndangUndang

) bulan sejak Keputusanditerima dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut, mengingat bahwaKeputusan Terbanding Nomor KEP1853/WPJ.07/2011 tanggal 29 Juli 2011tersebut telah Pemohon Banding terima pada tanggal 2 Agustus 2011 makapersyaratan formal untuk menyampaikan pengajuan banding ini telah PemohonBanding penuhi;POKOK PERMASALAHAN BANDINGBahwa Surat Keputusan Nomor KEP1853/WPJ.07/2011 tanggal 29 Juli 2011menolak keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Nomor 00388/207

berdasarkan penelitian, Pemohon Banding tidak memenuhisyarat yang terdapat didalam Pasal 8 ayat (4) UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu Wajib Pajak dengan kesadaran sendiridapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaranpengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan;Bahwa sesuai dengan Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak PertambahanNilai Masa Pajak April 2007 dengan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00388/207

Peninjauan Kembali untuk menerima dan mengabulkanpermohonan peninjauan kembali ini;Dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPUT.45044/PP/M.XII/16/2013 tertanggal 22 Mei 2013 yang menolakpermohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1853/WPuJ.07/2011 tanggal 29 Juli 2011mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPNBarang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa KenaPajak Masa Pajak Mei Tahun 2007 Nomor 00388/207

alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan MenolakPermohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP1853/WPJ.07/2011 tanggal 29 Julil 2011 mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak MasaPajak Mei 2007 Nomor 00388/207

Putusan Nomor 400 /B/PK/PJK/201300048/207/07/441/08 tanggal 28 November 2008 Masa Pajak Januari sampaidengan November 2007 diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan PajakKantor175/WPJ.09/KP/1100/2008 tanggal 27 November 2008 dengan penghitungansebagai berikut:Pelayanan Pajak MadyaBandungNomor:LAP Barang KenaPajak Tidak Berwujud dari Luar DaerahPabean/Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dariLuar DaerahPabean/Pemungutan Pajak oleh PemungutPajak/KegiatanMembangun Sendiri/Penyerahan AktivaTetap yangMenurut

Oktober 2009 telah ditolak sehingga dengan Surat Nomor: 003/DirSAU/X/09tanggal 27 Oktober 2009 mengajukan banding;Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya Nomor: 003/DirSAU/X/09tanggal 27 Oktober 2009 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:Bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding terhadap SuratKeputusan Terbanding Nomor: KEP862AVPJ.09/BD.06/2009 tanggal6 Oktober 2009 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00048/207

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 597.767.835,00 0,00 597.767.835,00PPN yang masih harus dibayar 1.195.535.670,00 0,00) 1.195.535.670,00 Bahwa penolakan keberatan didasarkan kepada Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00048/207/07/441/08Masa/Tahun Pajak Januari sampai dengan November 2007 tanggal 28November 2008 yang merupakan hasil pemeriksaan dari Kantor PelayananPajak Madya Bandung dengan perhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp. 0,00Penyerahan

) 0,00PPN yang masih harus dibayar 1.195.535.670,00) (1.195.535.670,00) 0,00Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan PajakPut.27363/PP/M.IV/16/2010 tanggal 24 November 2010 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP862AVPJ.09/BD.06/2009 tanggal 6 Oktober2009 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak / Pertambahan NilaiMasa Pajak Januari dengan November 2007 #Nomor:00048/207

KEP862/WPJ.09/BD.06/2009 tanggal 6 Oktober 2009 mengenaiSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari sampai dengan November 2007 Nomor: 00048/207/07/441/08 tanggal28 November 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang TermohonHalaman 18 dari 20 halaman.

UU Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnyadisebut: UU KUP) bahwa "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanyaHalaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 422 B/PK/PJK/2010kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yangditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;bahwa berdasarkan Surat Keputusan Terbanding nomor: KEP118/WPJ.21/ BD.06/2008tanggal 4 Maret 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2002 nomor: 00188/207

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan18164/PP/M.II/16/2009, tanggal 14 Mei 2009 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut :Menolak permohonan banding Pemohon Banding dan mempertahankan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP118/WPJ.21/BD.06/2008 tanggal 4 Maret 2008mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari 2002 nomor: 00188/207

dantepat sehingga sungguh patut untuk diterima dan diperiksa olehMahkamah Agung RI;Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 422 B/PK/PJK/20105 Bahwa adapun Amar Putusan yang PEMOHON ajukan untuk ditinjaukembali tersebut adalah sebagai berikut :"MENGADILI"Menolak permohonan banding Pemohon Banding dan mempertahankan KeputusanDirektur Jendral Pajak Nomor KEP118/WPJ.21/BD.06/2008 tanggal 4 Maret 2008mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari 2002 Nomor : 00188/207

bebasnya, melainkan sesuai penjelasan Pasal 78UU Nomor : 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, ditegaskanbahwa : 'keyakinan hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dansesuai dengan peraturan perundangan perpajakan;8 Bahwa perlu PEMOHON sampaikan kepada Mahkamah Agung RI,timbulnya perkara ini adalah berkaitan dengan Keputusan TERMOHONNomor : KEP118/WPJ.21/BD.06/2008, tanggal 4 Maret 2008 mengenaiSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Pebruari 2002 nomor : 00188/207

16/2009 tersebut di atas, makasesuai ketentuan Pasal 91 huruf (d) UndangUndang Nomor : 14 Tahun2002 Tentang Pengadilan Pajak, maka terdapat kesalahan yang dilakukan14oleh Majelis Hakim, dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkandan memutuskan mengenai apakah dalam menerbitkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan tersebut, TERMOHON telah memenuhiketentuan yang bersifat formal, in casu mengenai : "PemenuhanKetentuan Formal Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor : 00188/207

;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut22732/PP/M.XIll/16/2010, tanggal 18 Maret 2010 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor : 00101/207

Nomor : 002/TSNJPJK/4/2009 tanggal 5 Mei 2009 Pemohon Bandingmengajukan Banding ;Bahwa dalam Surat Bandingnya Nomor : 002/TSNJPJK/4/2009 tanggal 5 Mei2009, Pemohon Banding pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaiberikut :Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan TerbandingNomor : KEP076/WPUJ.14/BD.06/2009 tanggal 12 Maret 2009 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor :00101/207

Putusan Nomor 751/B/PK/PJK/2012Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP076/WPUJ.14/BD.06/2009,tanggal 12 Maret 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00101/207/206/721/07 tanggal 19 Desember 2007 Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2006, atas nama: CV Tiga Saudara Nan Jaya, NPWP :1 S4.308.9721.000, alamat: Jl.

Bahwa dalam halaman 21 putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor: Put.22732/PP/M.Xll/16/2010 tanggal 18 Maret 2010 yangamarnya memutuskan Mengabulkan sebagian permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP076/WPJ.14/BD.06/2009, tanggal 12 Maret 2009, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiNomor: 00101/207/206/721/07 tanggal 19 Desember 2007 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2006, atas nama : CV Tiga SaudaraNan

: Alasan butir A adalah mengenai jangka waktu yang berkaitan denganproses administrasi semata, yang tidak dapat membatalkan putusan ; Alasan butir B juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum danPutusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonanbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP076/WPJ.14/BD.06/2009, tanggal 12 Maret 2009, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor : 00101/207

., dengan rincian sebagaiberikut:Nomor Kohir: 00001/301/01/112/05 tertanggal 26 Mei 2005sejumlah Rp. 83.087.566,00;Nomor Kohir: 00003/307/97/112/99 tertanggal 04 Januari1999 sejumlah Rp. 436.861.492,00;Nomor Kohir: 00004/307/01/112/05 tertanggal 26 Mei 2005sejumlah Rp. 1.742.215.816,00;Nomor Kohir: 00013/240/00/112/02 tertanggal 11 Juli 2002sejumlah Rp. 1.675.909,00;Nomor Kohir: 00017/207/97/112/98 tertanggal 09 Desember1998 sejumlah Rp. 4.050.002.103,00;Nomor Kohir: 00021/107/05/112/05 tertanggal

16 Juni 2005sejumlah Rp. 150.000,00;Nomor Kohir: 00022/107/06/112/06 tertanggal 20 Juni 2006sejumlah Rp. 150.000,00;Nomor Kohir: 00024/201/01/112/02 tertanggal 02 September2002 sejumlah Rp. 102.823.113,00;Nomor Kohir: 00045/207/01/112/03 tertanggal 17 April 2003sejumlah Rp. 460.103.306,00;Nomor Kohir: 00059/207/00/112/03 tertanggal 01 Agustus2003 sejumlah Rp. 318.180,00;Nomor Kohir: 00061/207/00/112/03 tertanggal 01 Agustus2003 sejumlah Rp. 882.728,00;Nomor Kohir: 00067/201/00/112/02 tertanggal

16 Juni 2005sejumlah Rp. 150.000,00;Nomor Kohir: 00022/107/06/112/06 tertanggal 20 Juni 2006sejumlah Rp. 150.000,00;Nomor Kohir: 00024/201/01/112/02 tertanggal 02 September2002 sejumlah Rp. 102.823.113,00;Nomor Kohir: 00045/207/01/112/03 tertanggal 17 April 2003sejumlah Rp. 460.103.306,00;Nomor Kohir: 00059/207/00/112/03 tertanggal 01 Agustus2003 sejumlah Rp. 318.180,00;27Nomor Kohir: 00061/207/00/112/03 tertanggal 01 Agustus2003 sejumlah Rp. 882.728,00;Nomor Kohir: 00067/201/00/112/02 tertanggal

16 Juni 2005sejumlah Rp. 150.000,00;Nomor Kohir: 00022/107/06/112/06 tertanggal 20 Juni 2006sejumlah Rp. 150.000,00;Nomor Kohir: 00024/201/01/112/02 tertanggal 02 September2002 sejumlah Rp. 102.823.113,00;Nomor Kohir: 00045/207/01/112/03 tertanggal 17 April 2003sejumlah Rp. 460.103.306,00;37Nomor Kohir: 00059/207/00/112/03 tertanggal 01 Agustus2003 sejumlah Rp. 318.180,00;Nomor Kohir: 00061/207/00/112/03 tertanggal 01 Agustus2003 sejumlah Rp. 882.728,00;Nomor Kohir: 00067/201/00/112/02 tertanggal

Kohir: 00021/107/05/112/05 tertanggal 16 Juni 2005sejumlah Rp. 150.000,00;Nomor Kohir: 00022/107/06/112/06 tertanggal 20 Juni 2006sejumlah Rp. 150.000,00;Nomor Kohir: 00024/201/01/112/02 tertanggal 02 September2002 sejumlah Rp. 102.823.113,00;Nomor Kohir: 00045/207/01/112/03 tertanggal 17 April 2003sejumlah Rp. 460.103.306,00;Nomor Kohir: 00059/207/00/112/03 tertanggal 01 Agustus2003 sejumlah Rp. 318.180,00;Nomor Kohir: 00061/207/00/112/03 tertanggal 01 Agustus2003 sejumlah Rp. 882.728,00;Nomor Kohir

.07/KP.0600/0tanggal 11 Desember 2006 ; Bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan, KPP PMA Lima membuatPemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor : Pem242 III.3/WPJ.07/KP.0600/2007tanggal 7 Agustus 2007 dan Pemohon Banding memberikan tanggapan melalui suratNo. 010/MSDTax/VIII/07 tanggal 13 Agustus 2007 ; Bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan melalui surat Ref : 0276/0907/MSID/FA tanggal 25 September 2007 dan diterima oleh KPP PMA Lima pada tanggal5 Oktober 2007 terhadap SKPKB PPN Nomor 00153/207

dituangkan dalamPemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada butir di atas mengingatpada tahap proses penyelesaian keberatan, tidak pernah dilakukan undangancounseling/pengecekanJperneriksaan kembali atau dalam bentuk panggilan lainnyakepada Pemohon Banding ;Bahwa berikut adalah dasar pengajuan banding Pemohon Banding sebagaiberikut :Koreksi dan alasan Terbanding sesuai dengan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ;Bahwa total positif Terbanding sesuai dengan data pada SKPKB PPN Nomor :00153/207

Pemohon Banding sesuai dengan fakta dan bukti yangdiberikan yaitu sama dengan yang diuraikan pada sanggahan atas koreksi documentationdan clearance administration tersebut di atas karena sifat dan transaksi pada hakekatnyaadalah sama ;Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan sesuai ketentuan peraturanperpajakan yang berlaku maka dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidak tepatdan karenanya sewajarnya ditinjau kembali menjadi tidak terdapat koreksi ;Bahwa penerbitan SKPKB PPN Nomor : 00153/207

lebih dibayar Rp. 711.114,00Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 20036/PP/M.XI/16/2009, tanggal 6 Oktober 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut : Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP836/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 17 Juni 2008tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2005 Nomor : 00153/207

terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut,Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karenapertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yangmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP836/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 17 Juni 2008tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2005 Nomor : 00153/207

Salinan Keputusan.Bahwa tanggal 16 Maret 2006 Pemohon Banding mengajukanpermohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00169/207/01/731/06tertanggal 20 =~ Januari 2006 dengan Surat Nomor:690/100/Keu/II1/2006 tertanggal 2 Maret 2006 kepadaTerbanding;Bahwa tanggal 6 Februari 2007 Pemohon Banding menerimaKeputusan Terbanding Nomor: KEP03/WPJ.29/BD.0403/2007tertanggal 6 Februari 2007 tentang penolakan ataspermohonan Keberatan Pemohon Banding terhadap SuratKetetapan

KEP03/WPJ.29/BD.0403/2007 tanggal 6 Februari 2007 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2001 No. 00169/207/01/731/06,tanggal 20 Januari 2006 atas nama: PD. Air Minum KodyaBanjarmasin yang dalam hal ini banding diajukan olehKuasa Hukumnya Drs. Hariyasin, BKP. NPWP: 01.249.076.9731.000, alamat : Jalan A.

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.13116/PP/M.II1/16/2008 tanggal 18 Januari 2008,yang kami mohonkan peninjauan kembali, amar putusannyaberbunyi sebagai berikutMEMUTUSKANMengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP03/IWPJ.29/ BD.0403/2007 tanggal 6Februari 2007 tentang Keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001Nomor : 00169/207/01/731/06

KEP03/WPJ.29/ BD.0403/2007 tanggal 6Februari 2007 tentang Keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001No. 00169/207/01/731/06 tanggal 20 Januari 2006 atasnama : PD.

Januari2008 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.Vill.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis HakimPengadilan Pajak Nomor : Put.13116/PP/M.II1/16/2008tanggal 18 Januari 2008 yang menyatakanMengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP03/WPJ.29/ BD.0403/2007 tanggal 6 Februari2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001 Nomor :00169/207

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam Kutipan Akta NikahNomor : 207/34/V1I/2009 tanggal 26 Juni 2009 ; 2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan jejaka;3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen,Kabupaten Bojonegoro; nomor: 207/34/V1/2009, tanggal 26 Juni 2009;2.

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 maka perkara ini menjadiwewenang Pengadilan Agama Bojonegoro; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belahpihak berperkara sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti fotocopy Kutipan Akta NikahNomor : 207/34/V1I/2009 tanggal 26 Juni 2009 yang dibuat dan ditandatangani olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen, KabupatenBojonegoro

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 08 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116723.16/2014/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 17 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00119/KEB/WPJ.14/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00010/207

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00119/KEB/WPJ.14/2017 tanggal 20 Juni 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2014 Nomor: 00010/207/14/722/16 tanggal 29 Maret 2016 atasnama: PT. Buluh Perindu, NPWP: 01.614.614.4722.000,beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 178, Sungai PinangDalam, Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP00119/KEB/WPJ.14/2017 tanggal 20 Juni 2017, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014 Nomor00010/207

mengajukansurat uraian banding tanggal 29 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT103411.16/2010/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 25 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP46/KEB/WPJ.20/2016, tanggal 22 Februari 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010Nomor 00183/207

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP46/KEB/WPJ.20/2016, tanggal 22 Februari 2016, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010Nomor 00183/207/10/007/14, tanggal 28 November 2014, atasnama PT Quadra Solution, NPWP 01.644.673.4007.000,beralamat di Gedung Menara Duta Lt.7 Wing C, Jalan H.R.Rasuna Said Kay.89, SetiabudiJakarta Selatan adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP46/KEB/WPuJ.20/2016, tanggal 22 Februari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010Nomor 00183/207

Putusan Nomor 710/C/PK/PJK/2014.Barang & Jasa Nomor : 00009/207/06/511/12 tanggal 4 Januari 2012 Masa PajakSeptember 2006 ;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, PDAM Kota Semarangmengajukan banding atas ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang & Jasa Masa Pajak September 2006 sebesar Rp.280.720.718, (Dua ratus delapanpuluh juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) dikarenakan :a PDAM Kota Semarang melakukan pemasangan pipa dan meteran sematamatahanya

0PPN 189.676.161 0SANKSI 91.044.557 0TOTAL 0280.720.718 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 44413/PP/M.IV/16/2013 tanggal 11 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut :e Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP1359/WPJ.10/2012 tanggal 26 September 2012,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2006 Nomor00009/207

PAMSemarang.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidak dapat diterimapermohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor :KEP1359/WPJ.10/2012 tanggal 26 September 2012 mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak September 2006Nomor : 00005/207

Putusan Nomor 1237/B/PK/Pjk/2019dengan petitum banding sebagai berikut:1.2.Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP313/WP4J.07/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00046/207/10/057/14 tanggal 24 November2014 Masa Pajak Juni 2010, sehingga jumlah Pajak Penghasilan yangharus dibayar menurut Pemohon Banding dengan perincian sebagai

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 29 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87619/PP/M.XIVB/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP313/WPJ.07/2016 tanggal26 Januari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00046/207

Putusan Nomor 1237/B/PK/Pjk/2019mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP313/WP4J.07/2016 tanggal 26 Januari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010 Nomor00046/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.307.663.3057.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp31.462.404,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Desember 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009415.16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 27 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00049/KEB/WPUJ.16/2018, tanggal 6 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2016Nomor 00030/207

Mengabulkan seluruh Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00030/207/15/832/17, tanggal 19 September2017, Masa Pajak Maret 2016, atas nama Konsorsium PT Wijaya Karya PT Technip Indonesia (Konsorsium atau KWT) NPWP 66.141.721.2832.000, beralamat di Jalan DR. Moh.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00049/KEB/WPJ.16/2018, tanggal 6 Agustus 2018, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Maret 2016 Nomor 00030/207

Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 2 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87621/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP381/WPJ.07/2016 tanggal28 Januari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00048/207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP381/WPJ.07/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00048/207/10 /057/14 tanggal 24 November 2014 Masa PajakAgustus 2010, atas nama PT NAFASINDO, NPWP01.307.663.3057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP381/WPJ.07/2016 tanggal 28 Januari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor00048/207

Damsik Ladjalani selakuPemerintah Daerah (Bupati Tojo UnaUna) merasa telahtercemar nama baiknya didepan masyarakat Sulawesi Tengahkhususya Kabupaten Tojo UnaUna dan melihat' hal tersebutDrs Damsik Ladjalani selaku Pemerintah Daerah / Bupati TojoUna Una melaporkan hal ini kepada pihak Kepolisian PolresTojo UnaUna untuk diproses sesuai dengan peraturanperundang undangan yang berlakuPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 207 KUHP.KEDUA : PrimairBahwa Ia terdakwa Drs.

MASHURI LAHAY alias ULIbersalah melakukan tindak pidana Penghinaan terhadappenguasa atau kekuasaan umum sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 207 KUHP dalam Surat DakwaanPertama Jaksa Penuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. MASHURILAHAY alias ULI dengan pidana penjara selama 5 (lima)Bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa segeraditahan ;3. Menetapkan barang bukti berupa I (satu) lembar Koran Nuansa Pos terbitan hari Jumattanggal O8 Januani 2010 yang bertuliskan MM.

jalannyapersidangan dan mengakui kesalahannya serta menyesaliperbuatannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka Putusan PengadilanNegeri Poso tertanggal 17 Januari 2011 Nomor: 332/Pid.B/2010/PN.P so harus dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena putusan PengadilanNegeri Poso tersebut dikuatkan, maka biaya perkaradibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;13Memperhatikan ketentuan dalam pasal 207

mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Desember 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT27 Agustus 2019,009417.16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggalyang telah berkekuatan hukum tetap tersebutberikut: Menolak banding Pemohon Bandingadalah sebagaiterhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00051/KEB/WPuJ.16/2018, tanggal 6 Agustus2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2016Nomor 00032/207

Putusan Nomor 5168/B/PK/Pjk/2020terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00032/207/16/832/17, tanggal 19September 2017, Masa Pajak Mei 2016, atas nama Konsorsium PTWijaya Karya PT Technip Indonesia (Konsorsium atau KWT) NPWP66.141.721.2832.000, beralamat di Jalan DR. Moh.

Putusan Nomor 5168/B/PK/Pjk/2020atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Mei 2016 Nomor 00032/207/16/832/17,tanggal 19 September 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP 66.141.721.2832.000, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Mei 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001784.16/2019/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 18 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00111/KEB/WPJ.03/2018, tanggal 14 Desember 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2016Nomor 00005/207

Putusan Nomor 5302/B/PK/Pjk/2020Keberatan Wajid Pajak atas SKPKB PPN Masa Pajak November2016 Nomor 00005/207/16/315/18, tanggal 16 Januari 2018, atasnama PT Gemilang Cahaya Mentari, NPWP 02.881.932.4315.000,beralamat di Desa Neknang NeknangBakam Bangka00000adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidaksah dan tidak berkekuatan hukum;3.3.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00111/KEB/WPJ.03/2018, tanggal 14 Desember 2018, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2016 Nomor00005/207

Banding tanggal 13 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put109769.16/2013/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 10 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP01497/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 11Oktober 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2013 Nomor: 00319/207

Putusan Nomor 394/B/PK/Pjk/2020(6) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Juli 2013 Nomor 00319/207/13/055/15tanggal 6 Agustus 2015;dengan segala akibat hukumnya;5. Menyatakan bahwa dalam perkara a quo tidak terdapat PPN yangterutang;6.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01497/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 11 Oktober 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor00319/207

Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan denganTergugat pada tanggal 8 Oktober 1999 di hadapan pejabat pencatatperkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat IIDenpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan / Duplikat No. 207/K.DS/TP/1999 tanggal 17 November 1999 ;2.

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilakukan di Denpasar pada tanggal 8 Oktober 1999 sesuai denganKutipan Akta Perkawinan No. 207/K.DS/TP/1999 pada Kantor CatatanSipil Kotamadya Denpasar putus karena perceraian dengan segalaakibat hukumnya ;3. Memerintahkan para pihak melaporkan kepada Kantor Catatan SipilKota Denpasar paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilantentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapuntuk dicatat pada register ;4.

Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 207/K.DS/TP/1999tanggal 17 November 1999 yang dikeluarkan oleh KantorCatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tandaPu j 22222 ono nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 419/lst.JB/2002 tanggal07 Juni 2002 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lyangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaDenpasar, diberi tanda P23.

Bahwa, sebagaimana pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Buku Il, Cetakan ke5, Mahkamah Agung RI,Tahun 2004, halaman 144148, yaitu: Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak danbarang tidak bergerak diatur dalam Pasal 207 HIR atau pasal 225RBg.Il. KEDUDUKAN HUKUM PELAWAN:1. Bahwa, PELAWAN mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Malangberdasarkan pasal 28 D ayat (1) UndangUndang Dasar RepublikIndonesia yang menyatakan (1).

Bahwa, PELAWAN mengajukan gugatan ke Pengadilan NegeriKepanjen berdasarkan Pasal 207 HIR atau Pasal 25 RBg,sebagaimana dimaksud pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Buku II, Cetakan ke5, Mahkamah Agung RI,Halaman 2 dari 11 halaman perkara Nomor 300/PDT/2016/PT SBYTahun 2004, halaman 144148, yaitu:Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak danbarang tidak bergerak diatur dalam Pasal 207 HIR atau Pasal 225RBg.KEDUDUKAN HUKUM TERLAWAN:1.