Dalam Penundaan1.Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 TERGUGAT telah menerbitkan suratKeputusan Bupati Nomor 821/130/SKBUP/VI/2013 Tentang PenangkatanPegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural yang mana menimbulkankeresahan serta ketidakpastian hukum terhadap PARA PENGGUGAT karenatidak melalui proses dan melanggar hukum;Bahwa Tergugat juga mengangkat kroninya menjadi Pegawai Negeri Sipilpindahan dari Provinsi Sulawesi Selatan diangkat sebagai Kepala DinasPekerjaan Umum melalui keputusan a quo, sementara

Dalam Pokok Perkara :1.Bahwa tanggal 27 Juni 2013 Tergugat telah menerbitkan Surat KeputusanBupati Nomor 821/130/SKBUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentangHalaman 7 dari 48 halaman, Putusan Perkara No. 30/G/2013/PTUNSMD.Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dimana prosespenerbitan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara a quo masih dalamrentang masa tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan padabulan Juli 2012 hingga akhir Juni 2013 sebagaimana yang telah ditetapkanoleh

Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Kepentingan Umum;Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan keputusan a quo telahmelahirkan hubungan yang tidak nyaman diantara sesama pejabat yangdimutasi khususnya terhadap Para Penggugat.

Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa merupakantindakan hukum Tata Usaha Negara karena didasarkan pada hukum Tata UsahaNegara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;4.

objek sengketatidak memenuhi ketentuan secara prosedur, maka Majelis Hakim berpendapatTergugat menerbitkan objek sengketa telah bertindak sewenangwenang, sehinggaTergugat telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas larangansewenangwenang, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa haruslahsemua fakta yang relevan dikumpulkan dan dipertimbangkan;Menimbang bahwa lebih lanjut, dengan tidak menanggapi gugatan ParaPenggugat yang telah dirugikan dengan terbitnya objek sengketa a

Bahwa ketika Tergugat menerbitkan Surat Keputusan TataUsaha Negara Nomor 540/023/IUP OP/MBPBAT/II/2011, yangkini menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara a quo,Tergugat tidak memperhatikan dan mempertimbangkankepentingan dari pihak terkait secara langsung.

Karena tindakankesewenang wenangan Tergugat yang tidak memperhatikanKEPENTINGAN PENGGUGAT yang melekat sebagai pelaksanaatas izin izin tersebut waktu)== menerbitkan SuratKeputusan Tata Usaha Negara a quo. Maka menurut hukum,Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatanterhadap pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu) Surat KeputusanNomor 540/023/IUP OP/MBPBAT/I1/2011 tanggal 8Pebruari 2011.

MakaPejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat, jelasjelas tidak memperhatikan ASASASAS UMUM PEMERINTAHANYANG BAIK (AUUPB), yang wajib diperhatikan oleh Tergugatsebelum menentukan dan menerbitkan Keputusan Tata UsahaNegara.

Semestinya Tergugat memanggi Penggugat sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan dari CV.DWI KARYA PRATAMA sebelum menerbitkan Surat KeputusanTata Usaha Negam a quo. Dalam kenyataan nampaknyaTergugat hanya mendengar dan menerima laporan dari CV.DWI KARYA PRATAMA SAJA tidak menanyakan kepada CV. DWIKARYA PRATAMA apakah ada pihak pihak lain yangterkait dengan izin izin pertambangan' tersebut.35.

Dwi Karya Pratama telah memberikan kuasaPenuh kepada Penggugat, maka seharusnya Tergugat tidaksampai mengambil keputusan dengan menerbitkan Suratkeputusan Nomor 540/023/IUP OP/MBPBAT/II/2011 tanggal 8Pebruari 2011 yang menjadi obyek sengketa tata usahanegara a quo.37.

sengketa ini, Penggugat berpendapat bahwa sanksi administrasiyang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak (selanjutnya dalam SuratGugatan ini disebut sebagai "Tergugat") melalui penerbitan Surat TagihanPajak PPN No. 00001/187/09/091/10 tanggal 18 Agustus 2010 atas PPNMasa Pajak November 2009 (selanjutnya dalam Surat Gugatan ini disebutsebagai "STP 01") telah dikenakan kepada Penggugat bukan karenakesalahan Penggugat atau setidaktidaknya karena kekhilafan Penggugat.Oleh karena itu, ketika Tergugat menerbitkan

Di dalam pelaksanaannya KKKS mengalami kesulitanuntuk melakukan pemungutan PPN pada akhir bulan berikutnyasetelah bulan penyerahan sesuai ketentuan di dalam Pasal 6 tersebutkarena pada kenyataannya tidak semua rekanan menerbitkan tagihanHalaman 11 dari 34 halaman.

PMK 11/2005 berdampak pada KKKS untukharuSs memungut dan menyetor PPN sebelum diketahui secara pastidan benar berapa jumlah invoice yang seharusnya ditagihkan olehpihak rekanan kepada KKKS;Bahwa perlu ditambahkan lagi jika hasil validasi KKKS menyatakanbahwa invoice tidak sesuai dengan yang seharusnya ditagihkan makarekanan hams memperbaiki dan menerbitkan invoice dan Faktur Pajakbaru sesuai dengan nilai yang seharusnya.

Di dalam pelaksanaannya KKKS mengalami kesulitanuntuk melakukan pemungutan PPN pada akhir bulan berikutnya setelah bulanpenyerahan sesuai ketentuan di dalam Pasal 6 tersebut karena padakenyataannya tidak semua rekanan menerbitkan tagihan dalam jangka waktutersebut, atau apabila rekanan telah menerbitkan Faktur Pajak sesuai denganperaturan yang berlaku, pada kenyataannya tidak semua rekanan langsungmenyerahkan Faktur Pajak tersebut pada hari atau periode yang sama.Sehingga dengan belum diterimanya

PMK 11/2005 berdampak pada KKKS untuk harusmemungut dan menyetor PPN sebelum diketahui secara pasti dan benar berapajumlah invoice yang seharusnya ditagihkan oleh pihak rekanan kepada KKKS.Perlu ditambahkan lagi jika hasil validasi KKKS menyatakan bahwa invoice tidaksesuai dengan yang seharusnya ditagihkan maka rekanan harus memperbaikidan menerbitkan invoice dan Faktur Pajak baru sesuai dengan nilai yangseharusnya.

obyek sengketa tidak pernahmengundang, memanggil secara lisan maupun tertulis kepadaPenggugat untuk memusyawarahkan dalam membuat suatu keputusan,Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.ABNhal ini sangatlah bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Huruf c, Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakniPejabat Pemerintahan memiliki kKewajiban mematuhi persyaratan danprosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;14.Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa

tidak pernahmeminta atau mengundang Penggugat untuk didengar pendapatnyasebelum membuat atau menerbitkan obyek sengketa hal ini sangat tidaksesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Huruf f Undangundang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni Pejabat Pemerintahanmemiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakatuntuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusandan/atauTindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;15.Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa

;16.Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak berdasar dantidak mengedepankan hukum atau perundang undangan lain dan jugapenggugat merasa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat tidakada manfaat hukum bagi penggugat maupun pihak yang memberikaninformasi kepada tergugat sehingga melanggar Asas Kepastian Hukum;17.Bahwa tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak pernahmemanggil untuk melakukan musyawarah dengan penggugat sehinggatergugat dalam menerbitkan obyek sengketa hanya

Bahwa Kepala Pemerintah Negeri Amahai menerbitkan Surat KeteranganKepemilikan Tanah Nomor: 593.2/19/KET/V/2016, tanggal 16 Mei 2016,(vide Bukti T4 = T.II.Int.1 dan 2. 4);. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2017 Anak cucu Moyang Barnessy Mainassyyang bertempat di Negeri Rutah mengirimkan surat kepada Raja NegeriAmahai dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab.

Bahwa Kepala Pemerintah Negeri Amahai menerbitkan surat Nomor:140/36/PNA/VII/2017, Perihal: Pembatalan Surat Keterangan KepemilikanTanah, yang ditujukan kepada Sdr. Tony Martono Lewenussa, tanggal 26Juli 2017, (vide Bukti P1 = T7 = T.II.Int.1 dan 2. 7) (objek sengketa);.

sengketa ini, Penggugat berpendapat bahwa sanksi administrasiyang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak (selanjutnya dalam SuratGugatan ini disebut sebagai "Tergugat") melalui penerbitan Surat TagihanPajak PPN No. 00010/187/09/091/10 tanggal 18 Agustus 2010 atas PPNMasa Pajak September 2009 (selanjutnya dalam Surat Gugatan ini disebutsebagai "STP 10") telah dikenakan kepada Penggugat bukan karenakesalahan Penggugat atau setidaktidaknya karena kekhilafan Penggugat.Oleh karena itu, ketika Tergugat menerbitkan

Di dalam pelaksanaannya KKKS mengalami kesulitanuntuk melakukan pemungutan PPN pada akhir bulan berikutnyasetelah bulan penyerahan sesuai ketentuan di dalam Pasal 6tersebut karena pada kenyataannya tidak semua rekananmenerbitkan tagihan dalam jangka waktu tersebut, atau apabilarekanan telah menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan peraturanyang berlaku, pada kenyataannya tidak semua rekanan langsungmenyerahkan Faktur Pajak tersebut pada hari atau periode yangsama.

PMK 11/2005 berdampak pada KKKSuntuk harus memungut dan menyetor PPN sebelum diketahui secarapasti dan benar berapa jumlah invoice yang seharusnya ditagihkanoleh pihak rekanan kepada KKKS;Bahwa perlu ditambahkan lagi jika hasil validasi KKKS menyatakanbahwa invoice tidak sesuai dengan yang seharusnya ditagihkanmaka rekanan hams memperbaiki dan menerbitkan invoice danFaktur Pajak baru sesuai dengan nilai yang seharusnya.

Putusan Nomor 250 B/PK/PJK/2013Dengan demikian, ketika PMK 11/2005 mengatur mengenai saat pemungutan PPNoleh Pemungut PPN dan aturan tersebut berbeda dengan ketentuan yang telahdiatur dalam Pasal 10 PP 143, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 4 UU10/2004 diatas, ketentuan dalam PMK 11/2005 tersebut tidak dapat diakuikeberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.Pemohon berpendapat bahwa halhal inilah yang sebenarnya juga telah disadarioleh Termohon sehingga Termohon menerbitkan

Di dalam pelaksanaannya KKKS mengalami kesulitanuntuk melakukan pemungutan PPN pada akhir bulan berikutnya setelah bulanpenyerahan sesuai ketentuan di dalam Pasal 6 tersebut karena padakenyataannya tidak semua rekanan menerbitkan tagihan dalam jangka waktutersebut, atau apabila rekanan telah menerbitkan Faktur Pajak sesuai denganperaturan yang berlaku, pada kenyataannya tidak semua rekanan langsungmenyerahkan Faktur Pajak tersebut pada hari atau periode yang sama.Sehingga dengan belum diterimanya

Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa Telah BertentanganDengan Ketentuan Pasal 53 Ayat (2) UU Peradilan TUN3.1. Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat Bertentangan DenganPeraturan PerundangundanganBahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata UsahaNegara (beshicking) telah melanggar peraturan perundangundangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PeradilanTUN yang Penggugat dapat jabarkan sebagai berikut:Halaman 11 dari 37 halaman.

Putusan Nomor 151 K/TUN/2013Bahwa dasar hukum Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negaradalam melakukan fit and proper test terhadap Penggugat selaku calonPengurus Bank berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 khususnya Pasal 16hingga Pasal 26 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNPtanggal 28 Maret 2011 Perihal : Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fitand Proper Test);Namun dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yangdipermasalahkan oleh Penggugat

Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat Bertentangan Dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Baik (Algemene Beginselen van BehoorlijkBestuur);Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata UsahaNegara (beshicking) telah melanggar AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2)huruf b UU Peradilan TUN yang Penggugat dapat jabarkan sebagaiberikut:(a) Asas Kepastian HukumYang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asasdalam negara hukum yang mengutamakan

Putusan Nomor 151 K/TUN/2013(4) Mewajibkan kepada Tergugat menerbitkan Surat Keputusan baru untukmelakukan fit and proper test ulang terhadap Penggugat sesuai SuratDireksi Bank BUB Nomor 412/DIRSDM/2011 tanggal 16 Agustus 2011;(3) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN1.Bahwa pada angka V halaman 1516 dalam gugatan a

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru untukmelakukan fit and proper test ulang terhadap Penggugat sesuai SuratDireksi Bank BUB Nomor 412/DIRSDM/2011 tanggal 16 Agustus 2011;5.

Memerintahkan k K la Kantor DinKependudukan dan Catatan Sipil Kota suRABAYA untukmendaftar dan mencatat tentang kelahiran Pemohon seperti diatas dalam RegisterKelahiran tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan akte kelahiran dimaksud ;4.

Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKota SURABAYA untuk mendaftar dan mencatat tentang kelahiran Pemohon sepertidiatas dalam Register Kelahiran tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan aktekelahiran dimaksud ; 3.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kandangan untuk mengirimkan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk dicatat kelahiran Pemohon kedalam register yang khusus untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran Pemohon; ----------------------------------------------------------------------------------4.

Bahwa untuk memenuhi maksud diatas pemohon mengajukanpermohonan pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandanganmohon kiranya dapat menerbitkan suatu. penetapan danmemerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mencatatpada register yang diperuntukan untuk itu dan membuatkan AktaKelahiran anak pemohon sesuai peraturan yang berlaku;Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan tersebut diatasmohon kiranya Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Kandangan berkenanmenerima

Memerintahkan kepada Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil yang Kabupaten HuluSungai Selatan untuk mencatat pada RegisterAkta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan AktaKelahiran terhadap peristiwa kelahiranPemohon;4.

Dan dalam ayat (2) disebutkan: Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat padaRegister Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.Sedangkan dalam Pasal 32 ayat (2) menyebutkan : Pencatatan kelahiranyang melampaui batas waktu 1 (Satu) tahun harus dilaksanakanberdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya Pemohonmenyatakan oleh karena kurang pengetahuan orang tua Pemohon padasaat itu sehingga sampai dengan saat sekarang Pemohon belum

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kandanganuntuk mengirimkan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatanuntuk dicatat kelahiran Pemohon kedalam register yang khususuntuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwakelahiran Pemohon;4.

Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untukmencatat kelahiran anak Pemohon tersebut pada Register Aktakelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta kelahiran ; 5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini ; Demikian permohonan kami ajukan dan atas terkabulnyapermohonan ini dihaturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa dalam UndangUndang No. 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, Bagian Kesatu tentangPencatatan Kelahiran, Paragraf 1 tentang Pencatatan Kelahiran di Indonesia, Pasal 27, telah ditentukan : 1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Pendudukkepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinyaperistiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejakkelahiran 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat11pada Register Akta kelahiran dan menerbitkan

kepadaPemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepadaKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo ;12Menimbang, bahwa guna terpenuhinya maksud dari UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,maka diperintahkan kepada Kepala Dinas kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan pencatatanatas nama anak Pemohon yang bernama VALENCIA ALIT ARDHANAtersebut ke dalam daftar kelahiran yang saat ini sedang berjalan serta dapat menerbitkan

Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untukmencatat kelahiran anak Pemohon tersebut pada Register AktaKelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta kelahiran ;5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yangtimbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 194.000, (seratussembilan puluh empat ribu rupiah); Demikian ditetapkan pada hari JUMAT, tanggal 26 April 2013oleh AGUS DARMANTO, SH. MH.

Pemohon dari

MARNES RIFALDI SARITE menjadi MARNES TASYEN RIFALDI SARITE pada Register Akta Kelahiran/ Register khusus untuk

itu dan mencatatkan peristiwa perubahan dan perbaikan Kesalahan penulisan nama anak Pemohon tersebut sebagai

catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 7103-LT-27112013-0058 dan/atau

menerbitkan

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untukmengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai / Penjabat PencatatSipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenKepulauan Sangihe yang telah menerbitkan Kutipan Akta Kelahiranberdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7103LT271120130058 tersebutuntuk selanjutnya dapat dicatatkan peristiwa Perubahan dan PerbaikanKesalahan Penulisan nama Anak Pemohon dari MARNES RIFALDISARITE menjadi MARNES TASYEN RIFALDI SARITE pada RegisterAkta

permohonan pemohon telahdikabulkan dengan berdasarkan pasal 101 huruf (b) dan (c) Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka terhadap petitumpermohonan pemohon pada point 2 yang berbunyi "Memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Penetapanini kepada Pegawai / Penjabat Pencatat Sipil pada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe yangtelah menerbitkan

Kelahiran berdasarkan Akta KelahiranNomor : 7103LT271120130058 tersebut untuk selanjutnya dapatdicatatkan peristiwa Perubahan dan Perbaikan Kesalahan Penulisan namaAnak Pemohon dari MARNES RIFALDI SARITE menjadi MARNES TASYENRIFALDI SARITE pada Register Akta Kelahiran / Register Khusus untuk itudan mencatatkan peristiwa Perubahan dan Perbaikan Kesalahan Penulisannama Anak Pemohon tersebut sebagai catatan pinggir pada Kutipan AktaKelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7103LT271120130058dan/atau menerbitkan

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untukmengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai /Penjabat PencatatSipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenKepulauan Sangihe yang telah menerbitkan Kutipan Akta Kelahiranberdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7103LT271120130058 tersebutuntuk selanjutnya dapat dicatatkan peristiwa Perubahan dan PerbaikanKesalahan Penulisan nama Anak Pemohon dari MARNES RIFALDISARITE menjadi MARNES TASYEN RIFALDI SARITE pada RegisterAkta

>

FITRIANI, yang dilahirkan di Pagaran Tonga, pada tanggal 03 April 1997;

MUHAMMAD RAJAB, yang dilahirkan di Pagaran Tonga, pada tanggal 15 Agustus 1998;

;

penulisan nama Pemohon yang keliru, yaitu Abdullah Ali serta menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk yang baru atas nama Pemohon yang benar, yaitu Abdullah;

dari Boen Hian Loe dan Liem Wen Hwie sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akte Kelahiran nomor 78, tanggal 3 September 1962 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, menjadi HERMAN BUDIANTO;

Akta Kelahiran Pemohon, selanjutnya untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;

yang masihtercatat dengan nama Siauw Pauw;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ini, maka Hakimberkesimpulan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon semulabernama Boen Siauw Pauw menjadi Herman Budianto, olen karena tidakbertentangan dengan aturan hukum yang ada maka sudah sepatutnya untukdikabulkan dan oleh karenanya menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) UndangUndangTentang Admiistrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada KantorPencatatan Sipil/instansi Pelaksana yang menerbitkan

Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bondowosoyang berwenang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Pemohon untuk melakukanpencatatan pinggir tentang perbaikan/perubahan penulisan nama Pemohonseperti tersebut di atas dalam Daftar Register Kelahiran dalam tahun yangsedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;5.

Putusan Nomor 260 K/TUN/2014Jawaban Tergugat II Intervensi , II dan III tanggal 6 Mei 2013 dalamperkara Nomor 29/G/2013/PTUNMDN di Pengadilan Tata UsahaNegara Medan, pada huruf B poin 1 halaman 3, mengatakan bahwayang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28221/U/TT/2007tanggal 8 Agustus 2007 atas nama Meika Damayanti, adalah KepalaDinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi;4.

Ngadiono Pono, karena Alm.Ngadiono Pono menikah dengan Ciah tidak mempunyai keturunan;Bahwa Tergugat menerbitkan objek gugatan dalam perkara ini tidakmelakukan penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapatdipertanggung jawabkan (vide Pasal 24 huruf b Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang PelaksanaanUndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan), hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:Halaman 5 dari 24 halaman.

objek gugatan dalam perkara initelah bertentangan dengan Pasal 1 angka 9 dan 10 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;17.18.Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan dalam perkara inijuga telah bertentangan dengan Pasal 3 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersin Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,khususnya bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas TertipPenyelenggaraan Negara dan Asas

Bahwa sengketa yang dimaksud di atas adalah karenaPenggugat dalam perkara a quo tidak secara jelasmenjelaskan posisi Para Tergugat yang telah mengeluarkanatau tidak menerbitkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negarayang konkrit, final serta individual;b.

Oleh karena pengakuan dan laporanBapak Ngadiono Pono kepada Tergugat identik dengan keabsahanTergugat Il Intervensi sebagai anak kandungnya, yaitu bahwa anakperempuannya telah lahir di Bandar Baru pada tanggal 20 Mei 2001 danatas dasar laporan tersebut Tergugat menerbitkan objek gugatan.

(Saksi Fauzi); Bahwa setelah pernikahan antara terdakwa dansaksi Gustina terjadi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuah Selatanmencatat pernikahan tersebut dalam Buku Register di Kantor UrusanAgama Kecamatan Batipuah Selatan dengan Nomor RegisterHalaman 3 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN Swl0016/016/II/2017 tanggal 03 Februari 2017 lalu menerbitkan Buku Nikahdengan Nomor Seri : 3436277 tanggal 03 Februari 2017;Bahwa sekitar bulan Agustus Tahun 2017 hari Sabtudimana tanggalnya tidak diingat

(Saksi Fauzi); Bahwa setelah pernikahan antara terdakwa dansaksi Gustina terjadi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuah Selatanmencatat pernikahan tersebut dalam Buku Register di Kantor UrusanAgama Kecamatan Batipuah Selatan dengan Nomor Register0016/016/II/2017 tanggal 03 Februari 2017 lalu menerbitkan Buku Nikahdengan Nomor Seri : 3436277 tanggal 03 Februari 2017; Bahwa sekitar bulan Agustus Tahun 2017 hari Sabtudimana tanggalnya tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa meninggalkansaksi Gustina

Kabupaten Tanah Datar dan dari pernikahan tersebutHalaman 8 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.B/2018/PN SwlTerdakwa dan anak saksi bernama Gustina telah dikaruniai seorang anakperempuan;Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Gustina, S.Pd diketahui oleh keduabelah pihak keluarga dan yang menjadi wali nikah Gustina adalah saksisendiri selaku orang tua, dan yang menikahkan terdakwa dan Gustina adalahKepala Kantor Urusan Agama Batipuah Selatan bernama Fauzi, S.Ag danselanjutnya Kantor Agama Batipuah Selatan menerbitkan

dengan Terdakwa secara sah pada hari Rabu tanggal22 November 2017 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi yang berlokasi diDusun Talangung Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;Bahwa pernikahan tersebut diketahui oleh kedua belah pihak keluarga, danyang menjadi wali nikah saksi adalah bapak saksi yang bernama KhairulBakri, dan yang menikahkan saksi dengan Terdakwa adalah Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Talawi yang bernama Akmaluddin, S.Ag.selanjutnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi menerbitkan

Selatan;Bahwa Saksi menerangkan bahwa sewaktu Terdakwa menikahdengan Saksi Noviawati pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 sekirapukul 13.30 WIB di rumah Saksi Noviawati yang berlokasi di Desa SalakKecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut, pernikahan tersebut saat itudiketahui oleh masingmasing keluarga kedua belah pihak, dan yangbertindak sebagai penghulu yang menikahkan adalah Saksi sendiri selakuKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, dan selanjutnya KantorUrusan Agama Kecamatan Talawi menerbitkan

Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan dan menerbitkan akte kelahiran atas nama anak kedua Pemohon tersebut di atas dalam buku register yang sedang berjalan ;--------------------------------------------------------4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; ------------------------

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan Para Pemohon pada tanggal 17 November 2020 di Gereja Katolik Keuskupan Sibolga sesuai dengan Surat Perkawinan Jilid VI No. 1062 adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar

B 1463360 yang sebenarnya adalah bernama BUCHARI MUSLIM USIP, lahir di Palembang, tanggal 12 Desember 1969;Memberikan ijin kepada Kantor Imigrasi Cianjur untuk mencatat segala sesuatu mengenai perbaikan identitas Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama yang benar dari anak Pemohon bernama JASMINE FINDY ADDILA, yang lahir di Sragen, pada tanggal 16 Maret 2004;
3. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar menerbitkan akta kelahiran baru untuk anak pemohon ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon yang ditetapkan