Oktober 2012 , maka sesuai dengan ketentuanPasal 52 ayat (1) Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana dirubah dengan Undangundang Nomor 24 Tahun2013 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenangmengadili permohonan ini;Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama Pemohon, haruslahtidak melanggar adat sesuatu daerah atau tidak dianggap sebagaisesuatu gelar bangsawan ataupun melanggar kesusilaan

umum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut bahwa Pemohoningin merubah nama pemohon pada Akte Kelahiran yang semula dengannama YOE LAN dirubah menjadi YULANDA LUMANAUW dan Kartu TandaPenduduk bernama ESIH WARTINI dirubah menjadi YULANDA LUMANAUWtersebut di atas tidak melanggar adat sesuatu daerah dan tidak merupakansesuatu gelar bangsawan serta tidak melanggar kesusilaan umum, sehinggasudah sepatutnya untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama Pemohon yangberkaitan dengan

Dimanaperubahan tersebut dibolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan undangundang dan kesusilaan (kepatutan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum = makapengubahan nama tersebut tidak dilarang oleh Undangundang dan kesusilaan(kepatutan) sehingga apabila dihubungkan dengan P1 tentang Kartu TandaPenduduk (KTP) dan P2 tentang Kartu Keluarga yang kesemuanya namaPemohon tertulis atas nama WINARKO LUMINTURAHARDJO maka pembuktianyang diajukan oleh Pemohon telah bersesuaian menurut hukum sehinggaPermohonan

Sehingga dengan demikian syarat huruf c telahterpenuhi ;n Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya syarat huruf a, b dan c, maka adalahcukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan melanjutkan pemeriksaan gugatandinyatakan tidak dapat diterima apabila :gugatan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (unlawful), dan ;tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum (no basic reason) ;(M.

adalah sah menurut hukum;bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, karena peristiwaperistiwa yang didalilkan dalam posita, yaitu tentang perkawinan Penggugat denganTergugat dan permasalahan rumah tangganya, adalah sesuai dan selaras dengan apayang diminta Penggugat dalam petitum pokok angka 2, yaitu. meminta agarperkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;bahwa perihal petitum pokok angka 2 Penggugat, pada dasarnya tidaklah melawanhukum atau ketertiban dan kesusilaan

telah ternyata XXXXXX dan XXXXXX telah lamaberhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergianbersama, dan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa mengawasi lagipergaulan kedua anak tersebut, sehingga keduanya mempunyai peluang yangcukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berduaan tanpa diawasi oleh orangtua/kerabat masingmasing, dan pada hakekatnya kondisi tersebut bisaberpeluang besar terjadinya perbuatan/prilaku yang bertentangan dengannorma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan

;Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundangundangantersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang dharury, yakni telahleluasanya anak para Pemohon yang bernama XXXXXX bergaul denganXXXXXX, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dariXXXXXX dan XXXXXX, praktis akan mengakibatkan anak para Pemohontersebut dikhawatirkan berbuat sesuatu yang melanggar norma agama, hukumdan kesusilaan;Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim memandangmembiarkan hubungan anak

pihak lain;Menimbang, bahwa selain daripada itu, Substansi terhadap halhal yangdimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan normaketertiban yang berlaku didalam masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana yang telahdiuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonandari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbanganpertimbangan

kependudukan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakimberpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalamKutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2.538/LI.NP/Capil/2011 tertanggal 30Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2020/PN SrpDesember 2011, dari yang semula tertulis dan terbaca bernama Ni Kadek AyuPuspadewi diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca bernama Ni Kadek Ayu LestariDewi, tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan,kesusilaan

Dimana perubahan tersebut dibolehkan sepanjang tidakbertentangan dengan undangundang dan kesusilaan (kepatutan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum = makapengubahan nama tersebut tidak dilarang oleh Undangundang dan kesusilaan(kepatutan) sehingga apabila dihubungkan dengan P1 dan P2 tentangKeterangan Penduduk, P3 tentang kartu Keluarga dan P4 dan P5 tentangAkte Kelahiran yang kesemuanya nama Para Pemohon tertulis atas namaONGKO BUDIHARTO dan ANASTASIA VENNESSE THEODORES maka pembuktianyang

bahwa telah ternyata XXX dan XXX telah lamaberhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergianbersama, dan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa mengawasi lagipergaulan kedua anak tersebut, sehingga keduanya mempunyai peluang yangcukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berduaan tanpa diawasi oleh orangtua/kerabat masingmasing, dan pada hakekatnya kondisi tersebut bisaberpeluang besar terjadinya perbuatan/prilaku yang bertentangan dengannorma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan

;Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundangundangantersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang dharury, yakni telahleluasanya anak Para Pemohon yang bernama XXX bergaul dengan XXX, olehkarenanya Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari XXX danXXX, praktis akan mengakibatkan anak Para Pemohon tersebut dikhawatirkanberbuat sesuatu yang melanggar norma agama, hukum dan kesusilaan;Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim memandangmembiarkan hubungan anak Para Pemohon

makauntuk menikahkan tersebut harus ada Dispensasi dari pengadilan ; Menimbang, bahwa berdasarkan keteranganketerangan Para Pemohon yang dikuatkandengan keterangan saksisaksi telah terbukti bahwa ANAK PEMOHON telah berhubunganakrab dan menjalin cinta serta sering tidur bersama dengan seorang perempuan bernamaCALON ISTRI tersebut, hubungan mana telah menimbulkan keresahan dalam masyarakatdan bila tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi halhal yangmelanggar hukum dan norma kesusilaan

b> le prio rwlasll 59Artinya: Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan.maka dalam perkara ini pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI tersebutdipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undangundang,maka dapat dikabulkan ;~ Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh

Keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dalampersidangan terbukti bahwa Ayu Astria binti Nurdin berkeinginan untukmenikah dengan Jamil bin Abu karena hubungan cinta keduanya semakinerat dan tidak dapat menunda keinginannya untuk menikah karenadikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam.Keinginan Ayu Asiria binti Nurdin menikah dengan Jamil bin Abu adalahatas

Keinginan tersebut karena dikhawatirkan tidak mampumenahan dan menghindari dari perbuatanperbuatan yang melanggarnorma kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan Ayu Astria bintiNurdin menikah dengan Jamil bin Abu adalah atas kemauan sendiri tanpaada paksaan dari pihak lain. Di samping itu, keduanya tidak termasuksaudara kandung ataupun saudara sesusuan dan Jamil bin Abu jugatidak terikat pernikahan dengan orang lain..

adalah sebagai berikut :e Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatig);e Harus ada kesalahan (schuloa);e Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian (causaliteit); Bahwa dalam Drukkers Arrest yaitu Standaard Arrest Hoge Raad tanggal31 Januari 1919 dalam perkara Cohen vsLindenbaum PerbuatanMelawan Hukum (onrechtmatige daad) diberi rumusan tambahan yaitutermasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain ataubertentangan dengan kewajiban hukumsipembuatsendiriataubertentangan dengan kesusilaan

atau dengan kepatutan di masyarakat, baikterhadap diri atauataubenda orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheidwelke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anderslijf of goed); Bahwa selanjutnya menurut Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, bahwaberbuat atau tidak berbuat merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum,jika: Melanggar Hak orang lain, atau Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau Bertentangan dengan kesusilaan, atau Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku

Dimana pergantian tersebut dibolehkan sepanjang tidakbertentangan dengan undangundang dan kesusilaan (kepatutan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka pergantian namatersebut tidak dilarang oleh Undangundang dan kesusilaan (kepatutan) sehinggaapabila dihubungkan dengan P3 tentang Surat Baptis Gerja Baithani yang diajukanoleh Pemohon, maka Hakim mendapatkan suatu bukti bahwa nama Indonesia yanglazim Pemohon gunakan adalah Debora Evelyn Rosa Kartika, maka hakim berpendapatbahwa pembuktian

dengan undangundang yang berlaku;Bahwa dengan berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdata yangmenentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalahSuatu Sebab Yang Halal serta Pasal 1335 KUHPerdata yang isinyamenyatakan:Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebabyang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum;Serta Pasal 1337 KUHPerdata yang isinya menyatakan:Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undangundang, atauapabila berlawanan dengan kesusilaan

Soal kebatinan menginjak lapangankeagamaan dan kesusilaan, yang pada hakekatnya agak lain daripada lapangan Hukum. Bahwa selalu ada saling mempengaruhidiantara dua lapangan tersebut, adalah betul, akan tetapi ini adalahperkara lain.Hal. 44 dari 74 hal. Put.

Dan sebagai penjelasan dapat dianggap pasal1337 B.W. yang mengatakan, bahwa causa adalah tidakdiperbolehkan, apabila dilarang oleh undangundang atau apabilabertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.Suatu larangan dalam undangundang yang selayaknya merupakanhalangan untuk membuat suatu persetujuan yang bersifatmelanggar larangan itu. Misalnya seorang berjanji akan membunuhorang lain atau akan mencuri barangbarang milik orang lain.

Menurut mantan Hakim Agung Mariana Sutadi, kausa yangtidak halal itu harus merujuk pada hal yang dilarang undangundangatau apabila bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.Rujukan itu ditentukan dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Eggens itu, bahwaketentuan yang mengharuskan orang dapat dipegang ucapannya,adalah suatu tuntutan kesusilaan dan memanglah benar bahwakalau orang ingin dihormati sebagai manusia, ia harus dapatdipegang perkataannya, namun Hukum yang harusmenyelenggarakan ketertiban dan menegakkan keadilan dalammasyarakat, memerlukan asas konsensualisme itu demi untuktercapainya kepastian hukum.

Penggugat danTergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimanaketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, danoleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukanhukum (persona standi in yudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut, Majelis Hakimmenilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara serta tidakbertentangan hukum, kesusilaan

Putusan Nomor 0133/Padt.G/2015/PA.Btksedang isinya tidak bertentangan hukum, kesusilaan, agama dan ketertibanumum sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, merupakan surat yangdibuat sendiri oleh para pihak, bermeterai cukup dan disaksikan oleh 2 (dua)orang saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tergolongakta dibawah tangan namun tidak dibantah oleh salah satu pihak dalam perkaraa quo, maka sesuai dengan Pasal 1875

mengikat dalam hal menunjukkan bahwa antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan hinggaberakhir pada pernyataan talak Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, Majelis Hakim menilaiisi bukti tersebut relevan sepanjang membuktikan tentang peristiwa penjatuhantalak secara tertulis oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai akibat daripertengkaran dan perselisihnan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat,sedang isinya tidak bertentangan hukum, kesusilaan

No. 86 K/MIL/201304 Kelurahan Atang Sendjaja, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor atau setidaktidaknya dalam tahun 2008 di tempattempat yang termasuk daerah hukum PengadilanMiliter IIO9 Bandung telah melakukan tindak pidana Barangsiapa dengan sengaja danterbuka melanggar kesusilaan, dengan caracara sebagai berikut :a.Bahwa Terdakwa (Joko Fendi Widodo) masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk, setelah lulus dilantik dengan pangkatSerda, ketika perkara ini terjadi

bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsurunsurtindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantumdalam :Pasal 281 ke1 KUHP.AtauPasal 281 ke2 KUHP.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IIO09 Bandungtanggal 11 September 2012 sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :*Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangandengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : JOKO FENDI WIDODO PELDANRP. 516170, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan dengankehendaknya,melanggar kesusilaan.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana berupa pidana penjara selama :6 (enam) bulan.Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.3.

Salah satu pendapat yang patutdicermati adalah bahwa suatu kehormatan manusia diserang atau dihina dalamaspek baik budi atau kesusilaan (Zedelijke waarde). Dalam hal ini aspek budiHal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1637 K/Pid/2010atau kesusilaan sangat tergantung pada budaya atau kebiasaan dalammasyarakat serta tingkat kedekatan personal antar pihak yang terkait.

No. 1637 K/Pid/2010Toraja nama baik atau harga diri merupakan yang paling dijunjung tinggi dalamsetiap aspek kehidupan masyarakat Tana Toraja.Bahwa suatu kehormatan manusia diserang atau dihina dalam aspekbaik budi atau kesusilaan (Zedelijke waarde), dalam hal ini aspek baik budi ataukesusilaan sangat tergantung pada budaya atau kebiasaan dalam masyarakatserta tingkat kedekatan personal antara pihak yang terkait.

;Menimbang, bahwa dari faktafakta di persidangan tidak adaindikasitentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan Saksi Pertama, dan keteranganyang diberikan saksi tersebut ternyata rationable dan bersesuaian satu sama lain,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah yangsesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secaramateriil dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama Pemohon dan PemohonIl mengenai dalildalil permohonan

;Menimbang, bahwa dari faktafakta di persidangan tidak ada indikasitentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan Saksi Kedua, dan keterangan yangdiberikan saksi tersebut ternyata rationable dan bersesuaian satu sama lain,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah yangsesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secaramateriil dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua Pemohon mengenai dalildalil permohoan Pemohon dan Pemohon

;Menimbang, bahwa dari faktafakta di persidangan tidak adaindikasitentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan Saksi Pertama, dan keteranganyang diberikan saksi tersebut ternyata rationable dan bersesuaian satu sama lain,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah yangsesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secaramateriil dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa keterangan Saksi ketiga Pemohon dan Pemohon IImengenai dalildalil permohonan

Selain itu akta tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil aktasepihak karena tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan, sengajadibuat sebagai bukti serta berkaitan langsung dengan pokok perkara.Dengan demikian sesuai Pasal 291 R.Bg. jo. Pasal 1878 KUH Perdata.akta tersebut merupakan bukti yang sah dalam perkara ini danmembuktikan bahwa Subang dan kedua orang anaknya Zubaidah danRubiah adalah ahli waris dari Saat:3.

Selain itu akta tersebut dinilai telah memenuhi syarat materilakta sepihak karena tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan,sengaja dibuat sebagai bukti serta berkaitan langsung dengan pokokperkara. Dengan demikian sesuai Pasal 291 R.Bg. jo. Pasal 1878 KUHPerdata, akta tersebut merupakan bukti yang sah dalam perkara ini danmembuktikan bahwa Saat, Hasnah OK, Subang Relan dan Datok KulakAmpat telah meninggal dunia :4. Foto copy KTP atas nama Rubiah.

Selain itu akta tersebut dinilai telah memenuhi syarat materilakta sepihak karena tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan,sengaja dibuat sebagai bukti serta berkaitan langsung dengan pokokperkara. Dengan demikian sesuai Pasal 291 R.Bg. jo. Pasal 1878 KUHPerdata, akta tersebut merupakan bukti yang sah dalam perkara ini danmembuktikan bahwa Agustina Marlina, M. Sofyan dan M.

Unsur Tanpa mendapat ijin;Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak yaitu tidak ada ijin dari pejabatyang berwenang dan bertentangan dengan undangundang serta melanggar normanormaagama, kesusilaan dan masyarakat ;Menimbang, bahwa Permainan Judi di pandang sebagai bertentangan dengannorma agama, kesusilaan dan moral Pancasila, juga dipandang membahayakan bagikehidupan dan penghidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga permainan judidipandang sebagai suatu kejahatan yang kemudian diatur dalam

Bahwa yg menjadi BANDAR dalam perjudian Cap Jeki tersebutadalah TAM (DPO) dan jenis perjudian Cap Jeki tersebut adalah suatu permainan yangbertentangan dengan normanorma agama, kesusilaan dan masyarakat serta jenisperjudian Cap Jeki tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dengandemikian unsur ini telah terbukti ;Ad.3.

Bahwa yg menjadi BANDAR dalam perjudian Cap Jeki tersebutadalah TAM (DPO) dan jenis perjudian Cap Jeki tersebut adalah suatu permainan yangbertentangan dengan normanorma agama, kesusilaan dan masyarakat serta jenisperjudian Cap Jeki tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dengan demikianunsur ini telah terbukti ;Ad.3.

Unsur Yang Diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ; Menimbang, bahwa Permainan Judi di pandang sebagai bertentangan dengannorma agama, kesusilaan dan moral Pancasila, juga dipandang membahayakan bagikehidupan dan penghidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga permainan judidipandang sebagai suatu kejahatan yang kemudian diatur dalam Undang undangnomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

yangmemeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 35/Pdt.G/2017/PN.Tte untukmenguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam bentuk Akta PerdamaianMenimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon kepada Majelis Hakimagar perjanjian perdamaian yang telah mereka sepakati bersama tersebut dapatdijadikan Akta Perdamaian ;Menimbang, bahwa dengan adanya perjanjian perdamaian danpermohonan dari para pihak tersebut, dimana perjanjian perdamaian tersebut tidakbertentangan dengan Undangundang, ketertiban umum dan kesusilaan

berupaya merukunkan Pemohon danTermohon namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Kutipan Akta Nikah yangdiajukan oleh Pemohontersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangansebagai berikut :bahwa surat asli dari fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut dibuat olehpejabat umum yang berwenang untuk itu;bahwa dalam surat tersebut telah dicantumkan dengan jelas waktupembuatannya dan ditandatangani;bahwa isi akta tersebut relevan dengan pokok perkara dan tidakbertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan

Daftar Pembayaran Gaji IndukPNS dan CPNS Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PemerintahKabupaten Sarolangun Bulan Juni 2016 yang diajukan oleh Pemohontersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :bahwa surat asli dari fotokopi Daftar Pembayaran Gaji tersebut bukanmerupakan akta namun mengandung fakta yang berkaitan dengan pokokperkara sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti;bahwa isi surat tersebut relevan dengan pokok perkara dan tidakbertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan

/Pdt.G/2016/PA.Srl.Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yangdiajukan oleh Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim memberikanpertimbangan sebagai berikut : bahwa surat asli dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat olehpejabat umum yang berwenang untuk itu; bahwa dalam surat tersebut telah dicantumkan dengan jelas waktupembuatannya dan ditandatangani ; bahwa isi surat relevan dengan pokok perkara dan tidak bertentangandengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban