berwenang mengadili perkaraa quo;Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonandalam Perkara Perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious,sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkantersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap halhal yangdimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan

Pemohon ataskepemilikan dokumen kependudukan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakimberpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 5105LT090920130213tertanggal 16 September 2013, dari yang semula tertulis dan terbaca bernamaIda Bagus Nyoman Surya Barata Kiniten diperbaiki menjadi tertulis dan terbacabernama Ida Bagus Nyoman Surya Berata Keniten, tidaklah melanggar ketentuanperaturan perundangundangan, kepatutan, kesusilaan

merubah namanya hanya sajaperubahan nama tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang teruS menerussehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada Ssulitnya lembagapencatat terkait melakukan pencatatan ;Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PN BbsMenimbang, bahwa karena kewajiban Hakim untuk menggali dan mengikutiserta memahami nilainilai dalam masyarakat, Sepanjang perubahan namatersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilainilai agama,kesopanan dan kesusilaan

dalam masyarakat;Menimbang, bahwa perubahan nama ini setelah ditanyakan kepadaPemohon bukanlah untuk mengaburkan identitas Pemohon karena keterlibatanPemohon dengan halhal yang melanggar hukum namun sematamata demikepentingan Pemohon kelak dikemudian hari ;Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan Pemohon sebagai perubahanatas namanya bukanlah berupa gelar kebangsawanan juga tidak bertentangandengan normanorma yang berlaku dalam masyarakat baik norma kesopananmaupun norma kesusilaan;Menimbang, bahwa

Dimana perubahan tersebut dibolehkan sepanjang tidak bertentangandengan undangundang dan kesusilaan (kepatutan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka pengubahan namatersebut tidak dilarang oleh Undangundang dan kesusilaan (kepatutan) sehinggaapabila dihubungkan dengan P1 tentang Kartu Tanda Penduduk, P2 tentang KartuKeluarga dan P3 tentang Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon sertadikuatkan oleh keterangan Pemohon, maka Hakim mendapatkan suatu bukti bahwanama Pemohon

DIAN TRI NUR WAHYUNI binti WASIDI) telah lama berhubungan/ berpacarandan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama, dan orang tua keduaanak tersebut sudah tidak bisa mengawasi lagi pergaulan kedua anak tersebut,sehingga keduanya mempunyai peluang yang cukup leluasa untuk salingbertemu/pergi berduaan tanpa diawasi oleh orang tua/kerabat masingmasing,dan pada hakekatnya kondisi tersebut bisa berpeluang besar terjadinyaperbuatan/prilaku yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dannorma kesusilaan

;Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundangundangantersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang dharury, yakni telahleluasanya anak Pemohon bernama IRFAN NURI bin WASIS bergaul denganseorang perempuan bernama (DIAN TRI NUR WAHYUNI binti WASIDI), olehkarenanya Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari keduanya,praktis akan mengakibatkan anak Pemohon tersebut dikhawatirkan berbuatsesuatu yang melanggar norma agama, hukum dan kesusilaan;Menimbang, bahwa disamping itu pula

Hakimakan mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai atasnama Pemohon akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya danternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dibuatoleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahunpembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebutmenerangkan bahwa istri Pemohon terdahulu bernama Ani binti Jamarudinserta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan

Penetapan No. 92/Pdt.P/2020/PA.Pnjbernama Muhammad Nur telah meninggal dunia pada hari Minggu 01 Juli 2012,serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama danketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat buktitersebut telan memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harusdinyatakan terbukti bahwa Pemohon II merupakan Janda cerai mati;Menimbang, bahwa adanya fakta dan pengakuan Pemohon danPemohon II di muka sidang bahwa pada saat Pemohon menikah

A TAUFIQUR ROHMAN bin M NASU'IN telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama, dan orangtua kedua anak tersebut sudah tidak bisa mengawasi lagi pergaulan keduaanak tersebut, sehingga keduanya mempunyai peluang yang cukup leluasauntuk saling bertemu/pergi berduaan tanpa diawasi oleh orang tua/kerabatmasingmasing, dan pada hakekatnya kondisi tersebut bisa berpeluang besarterjadinya perbuatan/prilaku yang bertentangan dengan norma agama, normahukum, dan norma kesusilaan

;Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundangundangantersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang dharury, yakni telahleluasanya anak Pemohon yang bernama SISKA FATMAWATI binti KUSWARIbergaul dengan A TAUFIQUR ROHMAN bin M NASU'IN, oleh karenanyaMajelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari SISKA FATMAWATI bintiKUSWARI dan A TAUFIQUR ROHMAN bin M NASU'NN, praktis akanmengakibatkan anak Pemohon tersebut dikhawatirkan berbuat sesuatu yangmelanggar norma agama, hukum dan kesusilaan

Nomor1 Tahun 1974, harus ada Dispensasi dari pengadilan ;woneeee Menimbang, bahwa berdasarkan keteranganketerangan Para Pemohonyang dikuatkan dengan keterangan saksisaksi telah terbukti bahwa ANAKPEMOHON telah berhubungan akrab dan menjalin cinta serta sering bersamadengan seorang lakilaki bernama CALON SUAMI tersebut, hubungan manatelah berakibat calon mempelai wanita hamil 7 bulan dan bila tidak segeradilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi halhal yangmelanggar hukum dan norma kesusilaan

diantaramu dan orangorang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang lakilaki danperempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan merekadengan karuniaNya dan Allah Maha Luas PemberianNya dan MahaMengetahui.doktrin qaidah Fighiyyah yang berbunyi :WlaoJl ul> le perso r lal 550Artinya : Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan.maka dalam perkara ini pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMItersebut dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dannorma kesusilaan

Bin.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksisaksi dipersidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah danmeyakinkan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, olehkarena itu ia harus dipidana;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, makaperlu dipertimbangkan terlebih dahulu kKeadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa:Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kesusilaan

cinta sejak 5 tahun yang lalu dan hubungankeduanya semakin dekat; Bahwa calon suaminya telah melamarnya dan lamarannya sudah diterimanamun rencana untuk melangsungkan pernikahan ditolak oleh KUAKecamatan Tamalatea, karena ia baru berumur 17 tahun 6 bulan; Bahwa yang bersangkutan sudah tidak sekolan memiliki kesibukanmembantu orang tua di kebun; Bahwa ia dan calon suaminya telah saling mencintai dan sering pergiberdua karenanya ia takut akan terjadi lagi pelanggaran terhadap normaagama dan norma kesusilaan

Bahwa akibat hubungan yang sangat erat antara anak Pemohon dengancalon suaminya tersebut bahkan keduanya sering pergi berduaan dandikhawatirkan akan terjadi lagi pelanggaran terhadap norma agama dannorma kesusilaan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukumsebagai berikut:1. Bahwa anak Pemohon bernama XXX sudah agqil baligh dan secara psikologisudah dewasa, meskipun baru berumur 17 tahun 6 bulan;2.

Bahwa karena anak Pemohon sering pergi berduaan dengan calonsuaminya tersebut dan ada kekhawatiran yang sangat kuat akan terjadinyapelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan, maka pernikahantersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;Menimbang bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum yangterungkap dalam persidangan maka Hakim akan mempertimbangkan halhalsebagai berikut :Menimbang bahwa pada dasarnya pernikahan tidak dapat dilaksanakanbila calaon mempelai salah satunya atau keduanya belum

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi surat penolakan itsbat nikah atasnama Pemohon dan Pemohon Il, yang dicocokkan dengan aslinya danternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantorpos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahunpembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebutmenerangkan bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak tercatatpada KUA Kecamatan Bontang Selatan, serta isinya tidak bertentangan denganhukum, kesusilaan

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya danternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantorpos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahunpembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebutmenerangkan bahwa Pemohon dan Pemohon II sebagai kepala keluarga,serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan

UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dicocokkan denganaslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telahdinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu,memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebutdan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah bercerai denganistrinya atas nama Rasda binti La Eko pada Pengadilan Agama Pinrang padatanggal 09 September 2021, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum,kesusilaan

keduanyasemakin dekat: Bahwa ia telah melamar calon istrinya dan lamarannya sudah diterimanamun rencana untuk melangsungkan pernikahan ditolak oleh KUAKecamatan Tamalatea, karena ia baru berumur 18 tahun 9 bulan; Bahwa yang bersangkutan sudah tamat SMA tahun ini dan sudah memilikipekerjaan sebagai montir dengan pengasilan Rp200.000,00 (dua ratus riburupiah); Bahwa ia dan calon istrinya telah saling mencintai dan sering pergi berduakarenanya ia takut akan terjadi lagi pelanggaran terhadap norma agama dannorma kesusilaan

Bahwa akibat hubungan yang sangat erat antara anak Pemohon dengancalon istrinya tersebut bahkan keduanya sering pergi berduaan danHalaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2020/PA.Jnpdikhawatirkan akan terjadi lagi pelanggaran terhadap norma agama dannorma kesusilaan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukumsebagai berikut:1. Bahwa anak Pemohon bernama XXX sudah agqil baligh dan secara psikologisudah dewasa, meskipun baru berumur 18 tahun 9 bulan;2.

Bahwa karena anak Pemohon sering pergi berduaan dengan calon istrinyatersebut dan ada kekhawatiran yang sangat kuat akan terjadinyapelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan, maka pernikahantersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;Menimbang bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum yangterungkap dalam persidangan maka Hakim akan mempertimbangkan halhalsebagai berikut :Menimbang bahwa pada dasarnya pernikahan tidak dapat dilaksanakanbila calaon mempelai salah satunya atau keduanya belum

DIVA(terdakwadalam berkas perkara terpisah) yang dengan sengaja dan tanpa hakmendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau. membuat dapatdiaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memilikimuatan yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan terdakwa antara laindengan cara sebagai berikut :Berawal saksi MADE ANDIKA DWI UTHAMA, SH. dari Dir.

Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah) dibebankankepada terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, PengadilanNegeri Denpasar telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : 1.Menyatakan Terdakwa WAYAN ANDRE NATA. tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DenganSengaja dan Tanpa Hak Membantu Mendistribusikan dan MembuatDapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yangMemiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan

Tim Penasehat Hukum Terdakwa sertaPenuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Tim Penasehat HukumTerdakwa , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya,yang mengatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak membantumendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dandokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Padahal Penggugat sudah menjelaskan berita tersebut tidak benar;Bahwa menurut Peraturan Dewan Pers yang ditetapkan tanggal 29 Oktober2008, selanjutnya disebut Pedoman Hak Jawab, dalam angka 13 huruf (f),Tergugat memiliki kewajiban meminta maaf kepada publik atas danketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan atau bohong, danniscaya demi norma kesusilaan/tata krama yang berlaku dimasyarakatTergugat harus pula meminta maaf kepada Penggugat.

No.9/Pdt/2016/PT.PLK.11.12.norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga takbersalah yg lebih lanjut dalam penjelasan dijelaskan Pers nasional dalammenyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahanseseorang, terlebih lagi untuk kasuskasus yang masih dalam prosesperadilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yangterkait dalam pemberitaan tersebut;Bahwa perbuatan Tergugat tidak hanya melanggar kewajiban hukum yangmelekat pada Penggugat sebagai

Oleh karenanya Mohon agar Majelis Hakim membebankan pembuktiankepada Tergugat atas validitas informasi yang diterbitkannya;Bahwa berdasarkan hal hal yang telah Penggugat uraikan, telah nyatabahwa Perbuatan Tergugat tersebut diatas merupakan perbuatan melanggaraturan hukum, norma kesusilaan serta kode etik jurnalistik, yang akibat dariperbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian materil maupunimaterial terhadap Penggugat, dengan demikian adalah beralasan hukum bagiPenggugat berkesimpulan

Bahwa menurut Peraturan DewanPers yang ditetapkan tanggal 29 Oktober 2008, selanjutnya disebut Pedoman HakJawab, dalam angka 13 huruf (f), Tergugat memiliki kKewajiban meminta maafkepada Publik atas dan ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah danatau bohong, dan niscaya demi norma kesusilaan/tata krama yang berlakudimasyarakat Tergugat harus pula meminta maaf kepada Penggugat.

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut diatasmerupakan perbuatan melanggar aturan hukum, norma kesusilaan serta kode etikjurnalistik, yang akibat dari perobuatan Tergugat tersebut telah menimbulkankerugian materil maupun imaterial terhadap Penggugat, dengan demikian adalahberalasan hukum bagi Penggugat berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugatmerupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya Tergugat wajib untukmengganti kerugian kerugian Penggugat;Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat di dalam jawabannyatelah

KIRANA ADEEVA SIREGAR (umur 2 tahun), perempuan, lahir di Medan tanggal 03 Januari 2018 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan/hadhanah Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EPANIA RUMY ALS KARIN BINTI IRYANTO RUMI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Yang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;
2. Menjatuhkan

1. Menyatakan Terdakwa Fuad Fahru Rozi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan

Dimana pergantian tersebut dibolehkan sepanjang tidak bertentangandengan undangundang dan kesusilaan (kepatutan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum = makapengubahan nama tersebut tidak dilarang oleh Undangundang dan kesusilaan(kepatutan) sehingga apabila dihubungkan dengan P1 tentang Kartu TandaPenduduk, P2 tentang kartu Keluarga dan P3 tentang Akte Perkawinan yangkesemuanya nama Ibu Pemohon YUNITA BUDIMAN maka pembuktian yangdiajukan oleh Pemohon telah bersesuaian dan terbukti menurut

Bahwasemakin hari hubungan pertemanan anak Pemohon semakindekat dan membuat Pemohon khawatir akan terjadi halhal yang melanggarnorma kesusilaan dan/ atau melanggar hukum sehingga Pemohonbermusyawarah dengan keluarga Calon Putra sebagaimana umumnyamusyawarah orangtua yang memiliki anakanak yang beranjak dewasa,dan telah menghasilkan kesepakatan yaitu. menikahkan CalonPutridanCalon Putra;5.

Bahwa Pemohon sudah menasehati anak Pemohon agar sabarmenunggu sampai cukup umur, namun anak Pemohon tetap ingin segeramenikah sehingga Pemohon berkeyakinan bahwa segera menikahkan anakpemohon merupakan cara terbaik untuk mencegah terjadinya pelanggarannorma agama, kesusilaan dan/ atau pelanggaran hukum seperti perbuatanzinah;7. Bahwa antara anak Pemohon (Calon Putri) dan Calon Putratidakterdapat halangan untuk menikah;8.

Utami dimana nama tersebut seperti yangtertulis dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat tanda bukti P4 tentang KutipanAkta Kelahiran Pemohon tersebut diatas maka benar Pemohon tertulis AnisaDwiutami, sehingga Pemohon berkeinginan untuk memisah nama Dwiutami didalamKutipan Akta Kelahiran Pemohon sehingga menjadi nama Dwi Utami, disesuaikandengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dimana perubahan tersebut dibolehkansepanjang tidak bertentangan dengan undangundang dan kesusilaan

(kepatutan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka pengubahannama tersebut tidak dilarang oleh Undangundang dan kesusilaan (kepatutan)Halaman 6 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2019/PN MIgsehingga apabila dinubungkan dengan P1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P2,berupa Kartu Keluarga, P3 berupa ljazah Sarjana Kedokteraan UniversitasBrawijaya dan P5 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah yang diajukan olehPemohon maka Hakim mendapatkan suatu bukti bahwa Pemohon berkeinginanmemisah nama Dwiutami,

masyarakat;Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk menyelaraskan nama dantahun lahir hanya saja penyelarasan tersebut bukanlah suatu kebiasaan yangterus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak padasulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan;Menimbang, bahwa karena kewajiban hakim untuk menggali danmengikuti serta memahami nilainilai dalam masyarakat,sepanjang perubahannama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilainilai agama, kesopanan dan kesusilaan

dengan organisasi terlarangataupun terorisme atau kejahatankejahatan lain namun sematamata agarnama dan tahun lahir Pemohondisesuaikan dengan data yang sebenarnyasesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, CatatanKelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan pemohon sebagaipenyelarasan atas nama nya bukanlah berupa gelar kebangsawanan juga tidakbertentangan dengan normanorma yang berlaku dalam masyarakat baik normaagama, norma kesopanan maupun norma kesusilaan