Ditemukan 26458 data
111 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
bagi masyarakat luas yang sangatsangat membutuhkan keberadaan Rumah sakit Islam Surakartasebagai tempat yang selama ini dipercaya oleh masyarakat Solo,Sukoharjo dan sekitarnya, baik untuk pengobatan, IGD, rawat jalan,rawat inap, maupun kebutuhan pelayanan kesehatan lainnya; Bahwa Perubahan Izin Operasional Rumah Sakit Islam SurakartaKelas B mutlak sangat diperlukan baik dari sisi yuridis, administratif,ekonomi, maupun dari sisi sosial kemasyarakatan, utamanya bagimasyarakat luas sebagai pengguna layanan
pemerintah, yang mestinyasebelum mengeluarkan surat atau keputusan tersebut, mendasarkanpada fakta yang terjadi dan melihat kepentingan umum yang lebih urgendaripada mempermasalahkan halhal yang diluar kewenangannyasehingga tindakan Tergugat yang mengembalikan dokumenPermohonan Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas Bdengan alasanalasan tersebut dalam objek gugatan jelasjelasmenimbulkan kerugian baik secara ekonomi, sosial, sektor pajak,pelayanan BPJS, kepentingan masyarakat luas pengguna layanan
bagaimana nasib masyarakat yang tidak mampukarena tidak ada layanan BPJS?
Dan menurut kami, yang terpenting adalahkondisi urgen dan darurat RSIS segera dapat mendapatkan izin operasionaldemi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan;Bahwa ketidakpekaan atas kondisi yang dialami RSIS dan masyarakat yangmembutuhkan layanan kesehatan, menurut kami Tergugat telahmengabaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, produk hukum yangtelah dibuat oleh Tergugat semakin menjauhkan peran RSIS yang selama inidapat bekerja sama dengan instansi pemerintah khususnya di bidangkesehatan
Nursodik, SH
Terdakwa:
SARKOHA Bin HERMAN M.T.
27 — 0
MDS warna merah, 1 buah tas warana coklat, 1 buah senjat Air Sof Gun Baretta M.48 Nomor seri 16l39613 warna hitam dan kartu angota Perbakin Basis Shooting Club 5 bootl lem China merk Tong Shen, 1 gulung isolasi bolak balik, 1 buah gunting, 1 buah cutter/pisau silet, 56 lembar stiker call center logo BNI yang bertuliskan Jika Kartu ATM Bermasalah Tertelan Segera hubungi BNI Call 088212809999, 8 lembar stiker bertuliskan Perhatian Layanan
Pengaduan jika Kartu ATM Bermaslah Tertelan dan Uang tidak keluar segera hubungi layanan kami 088290044400. 69 lembar stiker call center Tips Keamanan Transaksi di ATM BRI Terminal ID 088211100400. 15 lembar stiker call center ATM Bank Mandiri yang bertuliskan Apabila Mesin ATM mempunyai masalah Trouble System Kartu Anda Tertahan Segera lakukan Proses Pemblkiran di Mandiri Call 0882900444000. 3 lembar stikercall centre ATM Bank Mandiri yang bertuliskan Apabila Mesin ATM Mempnyai
DONI SAPUTRA,SH
Terdakwa:
ADIOS SUCIPTO Bin M.NASIR
91 — 38
- 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.800 / DISKES-RSUD / 729 / 2018 Tentang Perubaha Ketiga Atas Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.800/DISKES-RSUD/12/2018 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum daerah Rokan Hulu Tahun 2018 Tanggal 22 Januari 2018.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.440 / DISKES / 55 / 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Tanggal 14 Januari 2019.
- 1 (satu) rangkap asli Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.800/DISKES-RSUD/137/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.800/DISKES-RSUD/48/2017 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu.
- 1 (satu) rangkap asli bukti Cek 2018 dan 2019.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat dengan Prosedur E-PURCHASING Berdasarkan E-CATALOGUE.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.800/DISKES-RSUD/750/2018 Tentang Penunjukan dan Penetapan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu Periode Tahun 2018-2023.
- 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Dewan Pengawas Tentang Kinerja Badan Layanan Umum Daerah RSUD Rokan Hulu Tahun 2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy Perubahan Harga gas dari PT.
1.MOHAMAD FAHMI, S.H, M.H
2.EDI SYAHJURIT TARIGAN SH., MH.
Terdakwa:
Dedi Iskandar Bin Jumadi Alm.
117 — 37
- 1 (Satu) Eks Keputusan Walikota Langsa Nomor 18/027/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Langsa Nomor 1/027/2016 Tentang Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Langsa Tahun 2016.
- 1 (Satu) Eks Keputusan Walikota Langsa Nomor 450/900/2014 Tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh Pada RSUD Kota Langsa.
- 1 (satu) buku Asli Rencana Strategis tahun 2012-2017 Badan Layanan Umum RSUD Pemerintah Kota Langsa.
- 1 (satu) buku Asli Rencana Kerja tahun 2016 Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Langsa.
- 1 (satu) laporan foto copy Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Langsa Tahun 2015.
- 1 (satu) laporan foto copy Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Bandan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Langsa Tahun 2016.
- 1 (satu) foto copy Dokumen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa.
- 1 (satu) Asli Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan RSUD Langsa (RKAP-SKPK) Tahun Anggaran 2016.
- 1 (satu) foto copy Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan RSUD Langsa (RKAP-SKPK) Tahun Anggaran 2016.
- 1 (satu) asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (DPPA-SKPK) Tahun Anggaran 2016.
- 1 (satu) foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (DPPA-SKPK) TA 2016.
- 1 (satu) foto copy yang sudah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota (DPPA-SKPK) Tahun Anggaran 2016.
- 1 (satu) buah Flasdiks berisikan email antara Sdr. Sutrisno dengan Sdr. Dedi Iskandar.
31 — 11
Terdakwa dengan cara antaralain, sebagai berikut : Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wib, ketikaTerdakwa DEDI SUPRIYANTO Als DEDI Bin DANAS (Alm) sedang berada di kebunkelapa sawit milik warga Desa Sekijang bersamasama dengan Saksi ZAMRIHalaman 3 dari 32 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2016/PN.BknRAMLAN Als ZAMRI Bin RAMLAN (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah)dan temanteman Terdakwa lainnya lalu seorang pembeli yang ingin membeliNarkotika jenis shabu shabu mengirimkan layanan
buah tas kecil warna orange, 1 (Satu) buah dompet merkLevis warna coklat, uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1(satu) kantong plastic pipet dan 1 (satu) bungkus plastic bening;Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwasedang berada di kebun kelapa sawit milik warga Desa Sekijang bersamasamadengan Zamri Ramlan Als Zamri Bin Ramlan (Alm) dan temanteman Terdakwalainnya, lalu seorang pembeli yang ingin membeli Narkotika jenis shabushabumengirimkan layanan
terungkapdipersidangan berdasarkan keterangan saksisaksi, dan telah diakui sendiri olehTerdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, berawal padahari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa sedangberada di kebun kelapa sawit milik warga Desa Sekijang bersamasama dengan saksiZamri Ramlan Als Zamri Bin Ramlan (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah)dan temanteman Terdakwa lainnya lalu seorang pembeli yang ingin membeli Narkotikajenis shabu shabu mengirimkan layanan
KASMANI BIN KASNI
Termohon:
LINA BINTI TRO DONO
6 — 4
KompilasiHukum Islam, Pasal 131, ayat (2) dan (3);Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankankepada Pemohon, namun Pemohon mengajukan Permohonan PembebasanBiaya Perkara dan sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Nomor W13.A5/0709/HK.05/SK/IV2018 tanggal 28 Pebruari 2018Tentang Layanan
7 — 5
menjatuhkan talak satubain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Agama Bandung Nomor W10A1/3689/Hk.05/V/2021 tanggal 10Mei 2021 ternyata Penggugat telah memperoleh layanan
10 — 1
pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatanPenggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan denganputusan Verstek;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untukberperkara secara cumacuma telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan AgamaHim. 9 dari 11 Putusan No. 2641/Pdt.G/2020/PA.SbySurabaya dengan penetapan tanggal O09 Juni 2020, maka Penggugatmendapatkan layanan
9 — 5
Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikanketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 gugatanPenggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugatterhadap Penggugat, dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan AgamaSoreang Nomor W.10A25/3477/HK.05/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020,Penggugat mendapatkan Layanan Pembebasan Biaya dan berdasarkan SuratKeputusan Sekertaris Pengadilan Agama Soreang tertangal
10 — 1
ditambah kondisi sosial kultur. masyarakat setempat yang masih menganggapketiadaan pencatatan pernikahan adalah hal yang lumrah sehingga banyakpernikahan yang tidak tercatat, hal mana ditunjukkan dengan Para Pemohonyang tidak segera mengurus pencatatan nikahnya setelan mengetahuipenghulu nikah tidak mencatatkan perkawinannya, di sisi lain Para Pemohonjuga akan membutuhkan banyak biaya jika harus mengurus pencatatannikahnya karena daerah tempat tinggal Para Pemohon juga Sulit dijangkau danmenjangkau layanan
8 — 0
No. 1358/Padt.P/2019/PA.SbyMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa persidangan dalam perkara aquo, sesuai denganketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi MasyarakatTidak Mampu di Pengadilan, dapat dilakukan di luar gedung Pengadilan;Menimbang, bahwa dari permohonan para Pemohon tersebut dapatdisimpulkan bahwa para Pemohon mohon kepada Pengadilan
6 — 3
tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebutdisebabkan alasan yang dibenarkan oleh undangundang, maka MajelisHakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatanpenggugat yang beralasan dan tidak melawan hokum dapat dikabulkantanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua pengadilanagama pekanbaru Nomor 0015/Padt.G/2017/PA.Pbr tanggal 05 Januari 2017tentang pembebasan biaya layanan
dengan Undangundang Nomor 32 Tahun1954, serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada para Pemohonuntuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, untukdilakukan pencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
8 — 0
dan Pasal 126 HIR, maka gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek ;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PerubahanKedua Terhadap Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPenggugat namun sesuai Penetapan Layanan
16 — 2
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang PedomanPemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan,maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepadaanggaran Negara ;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atasmaka Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnyasehingga Hakim mengabulkan petitum pertama dari Pemohon;Mengingat Pasal 71 UndangUndang No. 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan, Pasal 100 dan 101 Peraturan Presiden Nomor25 Tahun 2008 Tentang
13 — 5
Mtr.layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon dan Pemohon Ildiberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negaramelalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018.Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;2.
16 — 6
yang sah menurut hukum;Bahwa, Majelis Hakim pada setiap sidang telah berusaha menasihatipihak Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat dalam rumah tangga yangbaik, tetapi tidak berhasil;Bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk berperkara secaraprodeo sehingga sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu MajelisHakim memeriksa dan mempertimbangkan gugatan Penggugat untukberperkara secara cumacuma atau prodeo;Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Ketua Pengadilan telahmengeluarkan Penetapan layanan
11 — 6
dimekarkan menjadi Kecamatan Nambo telahterjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Pemohon II dapatmembuktikan dalildalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah paraPemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Para Pemohon termasuk golonganekonomi lemah (tidak mampu), maka seluruh biaya yang ditimbulkandibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun2020 berdasarkan Penetapan Layanan
5 — 3
Bahwa Penggugat ingin mengajukan perkara ke Pengadilan AgamaSengkang, akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukupuntuk membayar biaya perkara sesuai surat keterangan tidak mampunomor 422.4/151/DP/III/2015, tanggal 18 Maret 2015, dikeluarkanoleh Kepala Desa Patila, sehingga Penggugat bermohon agardiberikan izin mendapat layanan pembebasan biaya perkara.Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas Penggugat mohon denganhormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. majelis hakim yangmemeriksa dan
13 — 5
Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1),maka Pemohon dan Pemohon Il diperintahkan untuk mencatatkanperkawinannya kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan BiayaPerkara Ketua Pengadilan Agama Ende Nomor: W23A2/215.w/Hk.05/III/2019tanggal 01 Maret 2019 biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPAPengadilan Agama Ende tahun 2019 yang jumlahnya akan disebutkan dalamamar penetapan ini;Mengingat