Ditemukan 2675571 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemerintah daerah Peraturan pemerintah Penghinaan Barang jasa pemerintah Pemerintah kota padang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 19-03-2024 — Upload : 30-05-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 358 K/Pdt.Sus-HKI/2024
Tanggal 19 Maret 2024 — JAFRI DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
184 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JAFRI DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-11-2005 — Upload : 18-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3550K/PDT/2002
Tanggal 30 Nopember 2005 — Yadi Mulyadi; Pemerintah RI cq. Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan di Jakarta cq. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Propinsi Jawa Barat di Bandung; Antonius Mulyadi alias Mulyadi Adi
20 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yadi Mulyadi; Pemerintah RI cq. Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan di Jakarta cq. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Propinsi Jawa Barat di Bandung; Antonius Mulyadi alias Mulyadi Adi
Pengadilan PN RANGKAS BITUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-06-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Rkb
Tanggal 23 Februari 2017 — Lebak -Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kab. Lebak.
100 — 39
  • Lebak-Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kab. Lebak.
    Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kab. Lebak,beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 99 KecamatanCibadak, yang dalam hal ini diwakili oleh H. KoswaraPurwasasmita, S.H.,M.H. Advokat/Pengacara padakantor Pengacara dan Konsultan Hukum H. KoswaraPurwasasmita, S.H.,M.H. & Rekan, yang beralamat diJin. BTN Pepabri Lebong Blok A5/910, Cijoro Pasir,Rangkasbitung, Lina Budiarti, S.H., dalam jabatanKepala Bagian Hukum dan perundangundangan,Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, RullyHalaman 2 dari 69 Hal.
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Perdata
Register : 22-03-2019 — Putus : 01-04-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Tjs
Tanggal 1 April 2019 — Pemohon:
SU'UDI
20 — 0
  • /IST/2005 14 Februari Tahun 2005 atas nama MUHAMMAD DRAJAD RAZAQI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas catatan sipil pendaftaran penduduk dan keluarga berencana Pemerintah Kota Samarinda yang semula nama pemohon tersebut tercatatkan SUUDI diperbaiki menjadi SUUDI;
  • Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 19-03-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.YOPHI MISDAYANA,SH
2.M. LUKBER LIANTAMA, SH.,MH
Terdakwa:
ROHIMAN Bin ROHMAD
84 — 16
  • 1 (satu) lembar copy sesuai asli Ringkasan Kontrak Dinas Pertanian dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Banyuasin,tanggal 07 April 2016 yang ditandatangani M.Saman,SP.M.Si (Selaku PPK).
  • 1 (Satu) lembar copy sesuai asli Ceklist Bantuan Pemerintah Tahun 2016 dalam kegiatan pengembangan Irigasi Rawa Seluas 5.200 Ha tanggal 09 April 2016 yang ditandatangani ketua Tim Verfikasi YUHENDRA AUGUTULIANTINY,ST.
  • 1 (Satu) lembar copy sesuai asli Ceklist Bantuan Pemerintah Tahun 2016 dalam kegiatan pengembangan Irigasi Rawa Seluas 5.200 Ha tanggal 07 April 2016 yang ditandatangani ketua Tim Teknis CAHYONO,SP.
  • 1 (Satu) lembar copy sesuai asli Ceklist Bantuan Pemerintah Tahun 2016 dalam kegiatan pengembangan Irigasi Rawa Seluas 5.200 Ha tanggal 07 April 2016 yang ditandatangani ketua Tim Teknis CAHYONO,SP.
  • 1 (Satu) Lembar copy sesuai asli Surat Dinas Pertanian dan Peternakan pemerintah kabupaten banyuasin Nomor : 521/687/Pertanak-Sarpras/2016 tanggal 07 April 2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%).
  • 1 (Satu) lembar copy sesuai asli surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikulutura Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 520/879/SAPRAS/Dis-PTPH/XI/2016 Tanggal 26 November 2016 perihal Pencairan dana Bantuan Pemerintah.
  • 1 (Satu) lembar copy sesuai asli Ceklist Bantuan Pemerintah Tahun 2016 (Tahap II 30%) dalam kegiatan pengembangan Irigasi Rawa Seluas 3.611 Ha tanggal November 2016 yang ditandatangani ketua Tim Verfikasi YUHENDRA AUGUTULIANTINY,ST.
  • 1 (Satu) lembar copy sesuai asli Ceklist Bantuan Pemerintah Tahun 2016 dalam kegiatan pengembangan Irigasi Rawa Seluas 3.611 Ha tanggal 24 November 2016 yang ditandatangani ketua Tim Teknis CAHYONO,SP.
  • 1 (Satu) Lembar copy sesuai asli Dinas Pertanian dan Peternakan pemerintah kabupaten banyuasin Nomor : 521/ /Pertanak-Sarpras/2016 tanggal 24 November 2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%).
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 02-08-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg
Tanggal 1 Desember 2021 — Penuntut Umum:
RENANDA BAGUS WIJAYA, SH
Terdakwa:
HADIYANTO BIN JAMIN
105 — 59
  • Pengadaan Barang Atau Jasa Di Desa Tanggal 02 Januari 2020;
  • 1 (Satu) bendel Proposal Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan sarana prasarana Perdesaan di Jawa Tengah Tahun 2020 Kegiatan Pembangunan Embung Desa Gegersimo Pamotan Tanggal 20 Juli 2020;
  • 1 (Satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan sarana prasarana Perdesaan di Jawa Tengah Tahun 2020 Kegiatan Pembangunan Embung Desa Gegersimo
    Tugas Nomor: 095/1121/2020 tentang Pelaksanaan Monitoring Dan Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Di Desa Gegersimo Dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Kegiatan Embung Desa Di Desa Gegersimo;
  • 1 (satu) bendel Surat Tugas Nomor: 095/1478/2020 Tentang Monitoring Dan Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Gegersimo, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Kegiatan,
    serta Foto Pembangunan;
  • 1 (Satu) bendel Keputusan Bupati Rembang Nomor 821.2/0125/2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, dan Surat Pernyataan Pelantikan (SK Pengangkatn Camat Atas Nama Mohammad Mahfudz, S.H.)
    Tanggal 18 Januari 2019;
  • 1 (Satu) bendel Keputusan Bupati Rembang Nomor 140/1057/2020 tentang Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 (SK Tim Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi, SK Penunjukan Verifikator Atas Nama Totok Ansori) Tanggal 31 Januari 2020;
  • 1 (Satu) bendel Berita Acara Pembinaan Dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Untuk Peningkatan
    Sarana Prasarana Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2020 Kegiatan Pembangunan Embung Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan dan Surat Pernyataan Pelaksana Kegiatan Tanggal 13 Januari 2021;
  • 1 (satu) bendel Surat Pemberitahuan Nomor: 412/624/2020 Tentang Pelaksaksanaan Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Surat Perintah Tugas Nomor: 094/626, Serta Daftar Nama Tim Dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 10-11-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 15-10-2020
Putusan PT PALU Nomor 50/PID.TPK/2015/PT PAL
Tanggal 2 Desember 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ADVANI ISMAIL FAHMI, SH.
Terbanding/Terdakwa : SOETRISNO Alias TRIS Bin MISDI
125 — 53
  • untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (Satu) Buah Dokumen Berita Acara Penyerahan Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah
      Desa Nomor 013/163/PPKD/ V2013;
    2. 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Untuk Keperluan Belanja Bantuan Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pakava Kec.
      Donggala T.A 2013 ;
    3. 1 (Satu) Buah Dokumen Pertanggung jawaban Dana Bantuan Bagi Hasil Pajak Tahun 2014 Tanggal 1 Juli 2014;
    4. Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Untuk Keperluan Belanja Bantuan Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pakava Kec. Rio Pakava Kab. Donggala (ABT) T.A 2013;
    5. 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Untuk Keperluan Belanja Bantuan Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pakava Kec. Rio Pakava Kab.
      Rio Pakava;
    6. 1 (Satu) Buah Dokumen Foto copy Belanja Bantuan Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pakava Kec. Rio Pakava;
    7. 1 (Satu) Buah Dokumen Foto copy Belanja Bantuan Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pakava Kec. Rio Pakava;
    8. 1 (Satu) Buah Dokumen Foto copy Belanja Bantuan Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pakava Kec.
      Kab.Donggala;
    9. 1 (Satu) Buah peraturan Bupati Donggala No.30 Tahun 2011, tentang Tata cara penghitungan pajak mineral bukan logan dan batuan;
    10. 1 (Satu) Buah Peraturan Daerah Kab.Donggala Nomor.4 Tahun 2008 Tentang Desa;
    11. 1 (Satu) Buah Peraturan pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa;
    12. 1 (Satu) Buah Peraturan Daerah Kab.Donggala Nomor.1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
    13. Foto Copy Buku penerimaan Galian C 2012 s/d 2014;
    14. Laporan relisasi penerimaan
      Rio Pakava; 1 (Satu) Buah Dokumen Foto copy Belanja Bantuan Bagi HasilPajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pakava Kec. Rio Pakava; 1 (Satu) Buah Dokumen Foto copy Belanja Bantuan Bagi HasilPajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pakava Kec. Rio Pakava; 1 (Satu) Buah Dokumen Foto copy Belanja Bantuan Bagi HasilPajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pakava Kec.
      Rio Pakava;10. 1 (Satu) Buah Dokumen Foto copy Belanja Bantuan Bagi HasilPajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pakava Kec. Rio Pakava;11. 1 (Satu) Buah Dokumen Foto copy Belanja Bantuan Bagi HasilPajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pakava Kec. Rio Pakava;12. 1 (Satu) Buah Dokumen Foto copy Belanja Bantuan Bagi HasilPajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pakava Kec.
      Desa Nomor 013/163/PPKD/ V2013;2. 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)Untuk Keperluan Belanja Bantuan Bagi Hasil Pajak DaerahKepada Pemerintah Desa Pakava Kec.
      Donggala (ABT)T.A 2013;5. 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)Untuk Keperluan Belanja Bantuan Bagi Hasil Pajak DaerahKepada Pemerintah Desa Pakava Kec.
      RioPakava;10. 1 (Satu) Buah Dokumen Foto copy Belanja Bantuan BagiHasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pakava Kec. RioPakava;11. 1 (Satu) Buah Dokumen Foto copy Belanja Bantuan BagiHasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pakava Kec. RioPakava;12. 1 (Satu) Buah Dokumen Foto copy Belanja Bantuan BagiHasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pakava Kec.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-10-2023 — Upload : 27-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 647 PK/Pdt/2023
Tanggal 24 Oktober 2023 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI qq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI KALIMANTAN UTARA qq. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN NUNUKAN vs H. SYAMSUL BACHRI
81 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI qq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI KALIMANTAN UTARA qq. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN NUNUKAN, tersebut
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI qq.GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSIKALIMANTAN UTARA qq. BUPATI KEPALA DAERAHTINGKAT II KABUPATEN NUNUKAN vs H. SYAMSUL BACHRI
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Perdata
Register : 06-08-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 60/Pdt.P/2018/PN Tjs
Tanggal 20 Agustus 2018 — Pemohon:
Muhammat Nur Endi
99 — 7
    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
    2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7315-LU-01102012-0121 atas nama SHYLA NUR RAHMA tertanggal 3 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pinrang, yang semula nama Pemohon tercatatkan MUHAMMAD NUR ENDI seharusnya bernama MUHAMMAT NUR ENDI;
    3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan
    pencatatan tentang perbaikan tersebut pada Register-Register Akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  • Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
    • Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentangperbaikan tersebut pada RegisterRegister Akta tersebut kepada kantor dinaskependudukan dan pencatatan sipil pemerintah kabupaten bulungan untukdicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku;4.
    perkara permohonan ini dianggapsecara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;Penetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pat.P/2018/PN Tjs Halaman 4 dari 9TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu untuk memperbaiki NamaPemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315LU011020120121 atas namaSHYLA NUR RAHMA tertanggal 3 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh KantorDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah
    terdapatPenetapan Perdata Permohonan Nomor 60/Pat.P/2018/PN Tjs Halaman 6 dari 9kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lamadari Pemohon, dan huruf c menyatakan pejabat pencatatan sipil membuat catatanpinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksudpada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yang telah dikeluarkan oleh KantorDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah
    mengadiliPermohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tertera nama Pemohon adalahMUHAMMAD NUR ENDI, sedangkan berdasarkan bukti P2, P3, P5, P6 dan P7serta keterangan saksisaksi dalam persidangan yang saling bersesuaian diperolehfakta bahwa nama Pemohon adalah MUHAMMAT NUR ENDI;Menimbang, bahwa Pemohon baru menyadari bahwa pada Kutipan AktaKelahiran Nomor 7315LU011020120121 atas nama SHYLA NUR RAHMAtertanggal 3 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Pemerintah
    Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentangperbaikan tersebut pada RegisterRegister Akta tersebut kepada Kantor DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untukdicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku;4.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 03-11-2016 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 948/Pdt.P/2016/PN.Sby
Tanggal 3 Nopember 2016 — LUCKY EKOWATI OENTARTO
20 — 1
  • Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti namanya pada Kutipan Akte Kelahiran No. 349/1964, tertanggal 13 Agustus 1964, yang dikeluarkan oleh Kantor Tjatatan Sipil Malang (sekarang Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Malang), yang semula tertulis SIAN LIE LOEKY diganti menjadi LOEKY EKOWATI OENTARTO, sehingga nama lengkap Pemohon ditulis dan dibaca menjadi LOEKY EKOWATI OENTARTO ; 3.
    Memerintahkan kepada Kepala Kantor Tjatatan Sipil Malang (sekarang Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Malang) untuk melakukan catatan pinggir tentang penggantian nama seperti tersebut diatas dalam Daftar Register Kelahiran Tahun yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu ; 4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
    SipilMalang nomor : 349/1964, tertanggal Tiga belas Agustus seribu sembilan ratusenam puluh empat dari nama semula tertulis Sian Lie Loeky di ganti namamenjadi Loeky Ekowati Oentarto ; Bahwa untuk mengganti nama dan mengesahkan nama Pemohon pada AkteKelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya ; Bahwa untuk menganti nama, diperlukan Catatan Pinggir dalam DaftarKelahiran Tahun yang sedang berjalan dari Kantor Tjatatan Sipil Malang(Sekarag Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah
    Menerima Permohonan pemohon ;Memberi ijin kKepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada KutipanAkte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Tjatatan Sipil di Malang (sekarangDinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Malang) dari namaSian Lie Loeky diganti nama menjadi Loeky Ekowati Oentarto ; Memerintahkan kepada Kepala Kantor Tjatatan Sipil Malang (sekarang DinasKependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Malang) untuk mencatatHalaman 3 Penetapan No.948/Padt.P/2016/PN.Sby.Penggantian
    Memerintahkan kepada Kepala Kantor Tjatatan Sipil Malang (sekarang DinasKependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Malang) untuk melakukancatatan pinggir tentang penggantian nama seperti tersebut diatas dalam DaftarRegister Kelahiran Tahun yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu ; 4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.181.000, (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;Demikianlah ditetapkan pada hari : KAMIS tanggal :03 NOPEMBER 2016oleh kami PUJO SAKSONO, SH. MH.
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Khusus
Putus : 16-08-2016 — Upload : 09-03-2017
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 25/Pdt.Sus/2016/PN Psp
Tanggal 16 Agustus 2016 — Pemohon Keberatan : PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk; Termohon Keberatan : JONI HASIBUAN
85 — 46
  • Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor : 535/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2015 tanggal 2 Mei 2016 ;3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : Nomor : 535/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2015 tanggal 2 Mei 2016 ;4.
    Bahwa oleh karena Termohon Keberatan tersebut tidak melaksanakan kewajibanuntuk membayar angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan tersebut diatas danketika Pihak Pemohon Keberatan hendak melaksanakan Penarikan atas unitKenderaan/Mobil truck tersebut, maka pada tanggal 25 Nopember 2015Termohon Keberatan mengajukan Pengaduan/Gugatan pada BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara ;3.
    Bahwa kemudian Pemohon Keberatan tidak menghadiri Persidangan pada BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubaratersebut, dengan alasan :7.1.Surat Panggilan tidak disertai dengan formlir Pengaduan dari TermohonKeberatan ;7.2.Adanya Pilihan Hukum sukarela, antara Pemohon Keberatan dan TermohonKeberatan melalui Pengadilan Negeri wilayah Hukum Kreditur berkantor ;.
    Maka demi hukumBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah KabupatenBatubara Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Pengaduan TermohonKeberatan tersebut ;E.TERMOHON KEBERATAN TELAH LALAI MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA.14.
    Sehingga demi hukum, BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubaratidak Berwenang untuk memeriksa perkara Sengketa Termohon Keberatan(dahulu Konsumen) dengan Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) ;E.PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)PEMERINTAH KABUPATEN BATUBARA TIDAK MEMILIKI KEKUATANHUKUM MENGIKAT.16.Bahwa apabila dicermati secara seksama, sikap Termohon Keberatan selakuDebitur dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tok.
    Menyatakan Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat Putusan ArbitraseBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah KabupatenBatubara terdaftar dengan Nomor : 535/Pts/Arbitrase/BPSKBB/XIV2015 tanggal02 Mei 2016 ;5. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu (Uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada Perlawanan, Banding ataupun Kasasi ;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-06-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 327 PK/Pdt/2020
Tanggal 11 Juni 2020 — MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA TIMUR cq WALIKOTA SURABAYA cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA LAWAN YUSDI WIBOWO KUSUMA, DKK
176 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cqKEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA TIMUR cq WALIKOTASURABAYA cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGADAN PEMATUSAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA, tersebut;
    MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cqKEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA TIMUR cqWALIKOTA SURABAYA cq KEPALA DINAS PEKERJAANUMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN PEMERINTAHKOTA SURABAYA LAWAN YUSDI WIBOWO KUSUMA, DKK
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia cq Kepala Daerah Tingkat Provinsi Jawa Timur cqWalikota Surabaya cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga DanPematusan Pemerintah Kota Surabaya tersebut;2.
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cqKEPALA DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR cq WALIKOTASURABAYA cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGADAN PEMATUSAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA, tersebut;2.
Pengadilan PN SIGLI Perdata Tanah
Putus : 31-10-2012 — Upload : 23-09-2013
Putusan PN SIGLI Nomor 12/Pdt.Plw/2012/PN-SGI
Tanggal 31 Oktober 2012 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C/Q MENTERI DALAM NEGERI, C/Q GUBERNUR PROVENSI ACEH C/Q BUPATI PIDI JAYA C/Q CAMAT KECAMATAN BANDAR DUA LAWAN SIGIT ARSAL BIN R. BAMBANG
62 — 19
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C/Q MENTERI DALAM NEGERI, C/Q GUBERNUR PROVENSI ACEH C/Q BUPATI PIDI JAYA C/Q CAMAT KECAMATAN BANDAR DUA LAWAN SIGIT ARSAL BIN R. BAMBANG
    Kabupaten Pidie jaya, oleh karenadalil angka 2 ini tanpa dasar hukum yang sah sari Pelawan maka dalil Perlawanan setentangini haruslah ditolak ;Bahwa dalil Perlawanan dari Pelawan angka 3 sungguh dalil yang tidak mendasar padahukum, karena Camat Bandar Dua adalah instansi Pemerintah Kabupaten Pidie jaya dahulupada saat gugatan dalam perkara ini diajukan tidak ada hubungannya dengan GugatanPenggugat dan dengan diajukannya Camat Bandar Dua sebagai termohon eksekusi denganserta merta Pemerintah Kabupaten
    Pidie Jaya adalah sebagai termohon eksekusi dengan sertamerta Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai termohon eksekusi, karena pada saatitu tidak ada penyerahan asset dari Pemerintah Kabupaten Pidie kepada PemerintahKabupaten Pidie Jaya, dengan demikian Pemerintah Kabupaten Pidie tidak dapat dipisahkandalam hal objek eksekusi, karena Camat bagian dari Pemerintah Kabupaten Pidie jaya, olehkarena dalil perlawanan dari pelawan angka 3 ini tidak mempunyai dasar hukum, maka dalilPelawan ini harus
    Kabupaten :Pidie dansekarang telah beralih kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, sesuai daftar barangPemerintah Kabupaten Pidie yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,dikenal dengan Tanah Pasar Sayur yang luasnya 771 M2, yang terletak di Jalan Medan BandaAceh Gampong Ule Gle, Kecamatan Bandar Dua, maka oleh karenanya putusan PengadilanNegeri Sigli Nomor : 03/Pdt.G/2008/PNSgi tanggal 06 Nopember 2008 telah merugikan hakPelawan selaku pihak yang menguasai objek seksekusi ;Berdasarkan
    Kabupaten Pidie yangkemudian dimekarkan menjadi Kabupaten Pidie Jaya akan tetapi Bandar Dua tetap sajaKecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, artinya masih pemerintah Kabupaten PidieJaya, jadi Pelawan tidak perlu melakukan intervensi, disini Pelawan bingung tidak dapatmemisahkan perkara Perlawanan No. 12/Pdt.Plw/2012/PNSgi dan perkara perlawanan No.11/Pdt.Plw/2012/PNSgi ;5 Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I.
    /Pdt/2010 tanggal 23Pebruari 2011 kecuali bukti P3 dan P4 ;Menimbang, bahwa hanya bukti P3 dan P4 yang dilampirkan sebagai bukti baru yaituPernyataan Mantan Camat dan Foto bangunan objek sengketa ;Menimbang, terhadap bukti P3 adalah merupakan pernyataan bersama mantan Camat yangpernah bertugas di Kecamatan Bandar Dua, bahwa tanah tersebut merupakan tanah sah yang dikuasaioleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie kepadaPemerintah Tk.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 25-11-2021 — Putus : 25-10-2022 — Upload : 25-10-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 1172/Pdt.G/LH/2021/PN Sby
Tanggal 25 Oktober 2022 — Ciputra Kirana Dewata
Turut Tergugat:
Pemerintah Kota Surabaya c.q. Walikota Surabaya
103 — 43
  • Ciputra Kirana Dewata
    Turut Tergugat:
    Pemerintah Kota Surabaya c.q. Walikota Surabaya
Pengadilan PT SEMARANG
Putus : 11-02-2014 — Upload : 21-04-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 344/Pdt/2013/PT.Smg
Tanggal 11 Februari 2014 —
25 — 20
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, Cq. Meneteri Keuangan RI di Jakarta, Cq. Bank Rakyat Indonesia Pusat di jakarta, Cq. Bank Rakyat Indonesia Cabang Purwodadi, dkk
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, Cq.Meneteri Keuangan RI di Jakarta, Cq. Bank RakyatIndonesia Pusat di jakarta, Cq. Bank RakyatIndonesia Cabang Purwodadi yang beralamat di Jl.
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, Cq.Menteri Keuangan RI di Jakarta, Cq. Badan UrusanPiutang dan Lelang Negara Pusat di Jakarta, Cq.Kakanwil Badan Urusan Piutang dan Lelang Negaradi Semarang, Cq. Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Semarang beralamatKantor di Gedung Keuangan Negara Lt. 2. Jl.
    eksekusi tersebut tidak sah;eBahwa Pelawan tidak pernah dilibatkan dalam menentukanharga limit, sebagaimana diatur Pasal 27 (j) PeraturanMenteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 bertentangandengan Surat Edaran Menteri Keuangan;eBahwa penilaian dasar hukum dalam pelaksanaan lelangoleh majelis hakim dengan Peraturan Menteri KeuanganNo.93/PMK.06/2010 sangat keliru, seharusnya rujukannyaPasal 10 UU No.10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan, dalam hal ini Pasal 26UUHT adalah Peraturan Pemerintah
Pengadilan PN TARUTUNG Perdata
Register : 15-04-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PN TARUTUNG Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Trt
Tanggal 4 Agustus 2020 — 1.Sondang Ria Tamba 2.Daulat Parlindungan 3.Johannes Kho 4.Edi Kho lawan 1.Letare Angelina 2.Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara cq Kepal Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara
76 — 26
  • 1.Sondang Ria Tamba2.Daulat Parlindungan3.Johannes Kho4.Edi Kholawan1.Letare Angelina2.Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara cq Kepal Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara
    Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara cq.
    Bahwaalasan alasan yangdijadikan dasar bagi Gugatan Penggugatyang menjadikan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utaracq Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sebagaiTergugat Il adalah tidak berdasarkarena dalam penerbitan Akta kelahiranDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengacu pada peraturansebagaimanakami sebutkan diatas tentangpersyaratan dan Tata CaraPendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-11-2006 — Upload : 10-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 298PK/PDT/2004
Tanggal 30 Nopember 2006 — EDDY SUPRIYONO ; MUSINEM, Dkk ; RONALD LOLANG ; PEMERINTAH R.I. cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. di JAKARTA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN di SAMARINDA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA BALIKPAPAN di BALIKPAPAN
22 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • EDDY SUPRIYONO ; MUSINEM, Dkk ; RONALD LOLANG ; PEMERINTAH R.I. cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. di JAKARTA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN di SAMARINDA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA BALIKPAPAN di BALIKPAPAN
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 277/Pdt/2019/PT SMG
Tanggal 19 Juni 2019 — Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri R.I. Cq. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dkk
38 — 12
  • Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri R.I. Cq. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dkk
    Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri R.I. Cq.Gubernur Provinsi Jawa Tengah Cq. Kepala DinasPengelolaan Sumber Daya Air Provinsi JawaTengah, beralamat di JIn. Madukoro Blok AABB,Kota SemarangJawa Tengah. Selanjutnya disebutsebagai Terbanding semula Tergugat dalamKonpensi ;2. Ny. Puanah, Perempuan, Swasta, Indonesia, Mangkang Kulon, RT 03 RW03, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu,Kota SemarangJawa Tengah.
    Evi Rahmawati, Perempuan, Swasta, Indonesia, Alamat :MangkangKulon, RT 01 RW 04, Kelurahan Mangkang Kulon,Kecamatan Tugu, Kota SemarangJawa Tengah.Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semulaTergugat VII dalam Konpensi/Penggugat dalamRekonpensi ;8.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Tengah Cq. Kepala Kantor Pertanahan KotaSemarang, beralamat di JIn.
    atasnama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat Jawa Tengah Cq. DinasPekerjaan Umum yang berkedudukan di Semarang. Sekarang dikenalsebagai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cq. Dinas PengelolaanSumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Tengah, dalam hal iniTergugat ;Halaman 6 Penetapan Nomor 277/Pdt/2019/PT SMG10.11.12.Bahwa seharusnya Tergugat tidak mensertifikatkan Tanah ObyekSengketa dan Tanah milik Alm. Katimah H.
    atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang.Sekarang dikenal sebagai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cq. DinasPengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Tengah, karenaTergugat bukan merupakan pihak yang berhak;Bahwa akibat tindakan Tergugat!
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-06-2016 — Upload : 23-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Smg
Tanggal 22 Juni 2016 — INDAPATRA, PEMERINTAH KOTA SEMARANG cq. DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG cq. UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN CANDISARI cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI SEKOLAH UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN CANDISARI TAHUN ANGGARAN 2015
59 — 0
  • INDAPATRA, PEMERINTAH KOTA SEMARANG cq. DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG cq. UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN CANDISARI cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI SEKOLAH UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN CANDISARI TAHUN ANGGARAN 2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-05-2012 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2074 K/ Pdt/ 2011
Tanggal 30 Mei 2012 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C/Q MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL C/Q KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR C/Q. KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN JEMBER, dk
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C/Q MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL C/Q KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR C/Q. KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN JEMBER, dk
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C/Q MENTERIPENDIDIKAN NASIONAL C/Q KEPALA DINASPENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR C/Q.KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATENJEMBER, berkedudukan di JI. Dr. Subandi No. 29 Jember,dalam hal ini di wakili oleh Drs. Kusni, berkantor di JalanDr. Subandi No. 29 Jember, berdasarkan surat kuasatertanggal 13 April 2010 dan terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Jember Nomor : 115/Pendaft/Pdt/2010,tanggal 03 Mei 2010;2. BUPATI JEMBER C/Q. CAMAT TANGGUL C/Q.
    tertanggal08 Maret 2010 yang amar putusannya pada pokoknya berbunyi Menolakttgugatan Penggugat dan seterusnya......... dan putusan tersebut telahmempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa gugatan Nomor : 34/Pdt.G/2010/PN.Jr baik objek maupun subjekdan dasar gugatan adalah sama dengan objek, subjek pada dasar gugatandalam perkara No.: 104/Pdt.G/2009/PN.Jr;Bahwa objek gugatan adalah tanah yang ditempati SMP Negeri 6 Tanggulyang identitasnya seperti tersebut dalam gugatan tersebut;Bahwa subjeknya sama yaitu Pemerintah