Ditemukan 5381009 data
Urut Berdasarkan
Putus : 12-08-2009 — Upload : 02-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 701 K/PID/2009 Tanggal 12 Agustus 2009 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BAA ; DANIEL SUEK;
35 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BAA ; DANIEL SUEK;
RoteBarat Laut, Kabupaten Rote Ndao;agama : Kristen Protestan;pekerjaan : Tani;Terdakwa berada di luar tahanan ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao karenadidakwa :Bahwa ia terdakwa DANIEL SUEK pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2008sekitar jam 13.00 WITA atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Junitahun 2008 bertempat di Dusun Oemilan, Desa Oetutulu, Kecamatan RoteBarat Laut, Kabupaten Rote Ndao atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Rote Ndaomembawa pergi seorang wanita yang belum dewasa yaitu Oktadiana Ndun,tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya,dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun di luar perkawinan, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengancara sebagai berikut :Bahwa awalnya antara terdakwa dengan saksi koroban sudah menjalinhubungan pacaran sejak bulan Januari 2008.
Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.1.000, (seribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao No.189/PID.B/2008/PN.RND tanggal 11 Desember 2008 yang amar lengkapnyasebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa Daniel Suek tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Melarikan seorangPerempuan yang belum dewasa ;2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;3. Memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah tahananNegara;4.
No. 701 K/PID/2009Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 59/Akta.Pid/2008/PN.RND yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rote Ndao yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri BAA telah mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 19 Desember 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Rote Ndao pada
tanggal 19 Desember 2008;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkandengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri BAA pada tanggal 11 Desember 2008 dan Pemohon Kasasi/JaksaPenuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember2008 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan NegeriRote Ndao pada tanggal 19 Desember 2008, dengan demikian permohonankasasi beserta alasanalasannya telah
Putus : 28-11-2006 — Upload : 30-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2491K/PID/2006 Tanggal 28 Nopember 2006 — Hemawati br Bangun; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabanjahe
18 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hemawati br Bangun; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabanjahe
Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugatselain dan selebihnya ;Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan paraTergugat, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram denganputusannya Nomor: 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tanggal 24 Mei 2007 M.bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1428 H. yang amarnya sebagaiberikut : Menyatakan bahwa permohonan banding para Pembanding dapat diterima; Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 130/Pdt.G/2006/PA.SEL, tanggal 20
Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, Nomor 21/Pdt.G/2007/PT.MTR. yang membatalkanputusan Pengadilan Agama Selong tanggal 20 Desember 2007, No.130/Pdt.G/2006/ PA.SEL. hanya dengan alasan dan pertimbangan hukumbahwa para Penggugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi tidak memilikikapasitas sebagai para Penggugat adalah suatu pertimbangan hukum yangsecara nyata dan jelas salah penerapan hukum acara perdata sebab sangatjelas para Pemohon Kasasi sangat
Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalamputusannya tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR yang bunyinya:Hal. 6 dari 9 hal. Put.
para Penggugat/para Pemohon Kasasiadalah mengenai pembatalan wakaf ternadap tanah sengketa maka dengantidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanahsengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannyatersebutmaka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukumsebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat ;Hal. 7 dari 9 hal.
dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara
Putus : 25-04-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1581 K/Pid/2012 Tanggal 25 April 2013 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige; KAMARUDIN NADEAK
15 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
15 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige; KAMARUDIN NADEAK
Negeri Balige karena didakwa :Bahwa ia terdakwa KAMARUDIN NADEAK pada hari Senin tanggal 09Nopember 2009 sekira pukul19.30 atau setidaktidaknya pada waktu lain dibulanNopember 2009 atau setidaktidaknya pada tahun 2009,bertempat di Desa HutaTinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir,atau setidaktidaknya di suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baligedengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikintidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan
(seribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Balige No. 26/Pid.B/2012/PNBLGtanggal Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Kamarudin Nadeak telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merusak barang;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kamarudin Nadeak oleh karena itudengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;3.
(seribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 180/PID/2012/PTMdntanggal 30 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 01 Maret 2012,Nomor : 26/Pid.B/2012/PNBLG., yang dimintakan banding tersebutsepanjang status barang bukti yang amar selengkapnya berbunyi sebagaiberikut :Menyatakan Terdakwa Kamarudin Nadeak, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak
Negeri Balige yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 21 Mei 2012 Jaksa/Penuntut Umum mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan memori kasasi bulan Mei 2012 dari Jaksa/Penuntut Umumsebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baligepada tanggal 21 Mei 2012;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Hal. 3 dari 6hal.
No. 1581 K/Pid/2012Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukankepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige padatanggal 10 Mei 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2012 serta memori kasasinya telahditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 21 Mei 2012,dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telahdiajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut
Putus : 14-10-2005 — Upload : 09-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1263K/PID/2005 Tanggal 14 Oktober 2005 — GATOT SUROSO ; JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MALANG
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
GATOT SUROSO ; JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MALANG
Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan paraTergugat, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram denganputusannya Nomor: 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tanggal 24 Mei 2007 M.bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1428 H. yang amarnya sebagaiberikut : Menyatakan bahwa permohonan banding para Pembanding dapat diterima; Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 130/Pdt.G/2006/PA.SEL, tanggal 20
Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, Nomor 21/Pdt.G/2007/PT.MTR. yang membatalkanputusan Pengadilan Agama Selong tanggal 20 Desember 2007, No.130/Pdt.G/2006/ PA.SEL. hanya dengan alasan dan pertimbangan hukumbahwa para Penggugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi tidak memilikikapasitas sebagai para Penggugat adalah suatu pertimbangan hukum yangsecara nyata dan jelas salah penerapan hukum acara perdata sebab sangatjelas para Pemohon Kasasi sangat
Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalamputusannya tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR yang bunyinya:Hal. 6 dari 9 hal. Put.
para Penggugat/para Pemohon Kasasiadalah mengenai pembatalan wakaf terhadap tanah sengketa maka dengantidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanahsengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya tersebutmaka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukumsebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat ;Hal. 7 dari 9 hal.
kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram
Putus : 03-01-2008 — Upload : 31-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 219K/PID/2007 Tanggal 3 Januari 2008 — Hanny Tanser; Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tondano
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hanny Tanser; Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tondano
Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugatselain dan selebihnya ;Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan paraTergugat, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram denganputusannya Nomor: 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tanggal 24 Mei 2007 M.bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1428 H. yang amarnya sebagaiberikut : Menyatakan bahwa permohonan banding para Pembanding dapat diterima; Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 130/Pdt.G/2006/PA.SEL, tanggal 20
Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, Nomor 21/Pdt.G/2007/PT.MTR. yang membatalkanputusan Pengadilan Agama Selong tanggal 20 Desember 2007, No.130/Pdt.G/2006/ PA.SEL. hanya dengan alasan dan pertimbangan hukumbahwa para Penggugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi tidak memilikikapasitas sebagai para Penggugat adalah suatu pertimbangan hukum yangsecara nyata dan jelas salah penerapan hukum acara perdata sebab sangatjelas para Pemohon Kasasi sangat
Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalamputusannya tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR yang bunyinya:Hal. 6 dari 9 hal. Put.
para Penggugat/para Pemohon Kasasiadalah mengenai pembatalan wakaf terhadap tanah sengketa maka dengantidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanahsengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannyatersebutmaka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukumsebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat ;Hal. 7 dari 9 hal.
kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram
Register : 11-11-2010 — Putus : 20-12-2010 — Upload : 01-06-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 138/PLW/2010/PTUN-JKT Tanggal 20 Desember 2010 — Andi Maddusila Andi Ijo;Menteri Dalam Negeri RI
51 — 99
51 — 99
Andi Maddusila Andi Ijo;Menteri Dalam Negeri RI
YADI JAYADI, S.H.Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada BiroHukum Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 183/4807/Sj.
Tertanggal 6 Desember2010, untuk selanjutnya disebut sebagaibeeen ee eee eee eeeeeeaetnestem eae TERLAWAN ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telahmembaca : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 138/G/2010/PTUN.JKT., tertanggal 1Nopember 2010 tentang Penetapan Dissmisal ;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor138/PEN/2010/PTUNJKT., tertanggal 16 Nopember 2010tentang penetapan Susunan Majelis Hakim ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor : 131.73 438 Tahun 2010, tanggal 5Agustus 2010, Tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati danPengesahan Pengangkatan Bupati Gowa Provinsi SulawesiSelatan, dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :132.73 489 Tahun 2010, tanggal 5 Agustus 2010, TentangPengesahan Pemberhentian Wakil Bupati dan PengesahanHalaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor138/PLW/2010/PTUN JKT.Pengangkatan Waki Bupati Gowa Provinsi SulawesiS@laTaM = sees
Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.73 438 Tahun2010, tanggal 5 Agustus 2010, Tentang PengesahanPemberhentian Bupati dan Pengesahan Pengangkatan BupatiGowa Provinsi Sulawesi Selatan, dan Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor : 132.73439 Tahun 2010,tanggal 5 Agustus 2010, Tentang Pengesahan PemberhentianWakil Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Wakil BupatiGowa Provinsi Sulawesi Selatan ;7.
TataUsaha Negara Jakarta Nomor 138/G/2010/PTUN.JKT. tanggal 1NOpembSr ZOD fmm = mn = wn ts nw en en ne en mnMenimbang, bahwa adapun Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor 138/G/2010/PTUN.JKT. tanggal 1Nopember 2010 tersebut pada pokoknya telah menyatakan gugatan20Penggugat terhadap objek sengketa Keputusan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 131.73 438 tahun 2010 tanggal5 Agustus 2010 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 132.73 4389 tahun 2010 tanggal
Putus : 17-05-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 223 K/Pid/2018 Tanggal 17 Mei 2018 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar ; Dra. HETSI MULYAN
22 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar ; Dra. HETSI MULYAN
Negeri Gianyar Nomor159/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 18 Desember 2017 yang amar lengkapnyasebagai berikut:Menyatakan Terdakwa Dra.
Membebankan biaya perkara kepada Negara;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 159/Pid.B/2017/PN Ginyang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gianyar, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2017, Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Gianyar mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Januari 2018 dari Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Gianyar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Gianyar pada tanggal 5 Januari2018;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut telahdiucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyarpada tanggal 18 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2017 serta memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar padatanggal 5 Januari 2018.
Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanyakesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimanamestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gianyar mengenaihukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnyaHal. 6 dari 10 hal.
Putusan Nomor 223 K/Pid/2018terbukti dilakukan Terdakwa, tidak dapat dibenarkan karena PengadilanNegeri Gianyar tidak salah menerapkan hukum dalam mengadiliTerdakwa dalam perkara a quo;Bahwa putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan TerdakwaDrs.
Putus : 10-10-2006 — Upload : 28-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2332K/Pid/2005 Tanggal 10 Oktober 2006 — Abun bin Abuku ; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mempawah
16 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
Abun bin Abuku ; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mempawah
Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan paraTergugat, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram denganputusannya Nomor: 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tanggal 24 Mei 2007 M.bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1428 H. yang amarnya sebagaiberikut : Menyatakan bahwa permohonan banding para Pembanding dapat diterima; Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 130/Pdt.G/2006/PA.SEL, tanggal 20
Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, Nomor 21/Pdt.G/2007/PT.MTR. yang membatalkanputusan Pengadilan Agama Selong tanggal 20 Desember 2007, No.130/Pdt.G/2006/ PA.SEL. hanya dengan alasan dan pertimbangan hukumbahwa para Penggugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi tidak memilikikapasitas sebagai para Penggugat adalah suatu pertimbangan hukum yangsecara nyata dan jelas salah penerapan hukum acara perdata sebab sangatjelas para Pemohon Kasasi sangat
Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalamputusannya tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR yang bunyinya:Hal. 6 dari 9 hal. Put.
para Penggugat/para Pemohon Kasasiadalah mengenai pembatalan wakaf terhadap tanah sengketa maka dengantidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanahsengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya tersebutmaka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukumsebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat ;Hal. 7 dari 9 hal.
dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam
Putus : 07-10-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 7 Oktober 2013 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya ; LIDYA NATALIA
38 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya ; LIDYA NATALIA
Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2011 sampai dengantanggal 24 Agustus 2011 (Tahanan Kota) ;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus2011 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2011 (Tahanan Kota) ;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober2011 sampai dengan tanggal 22 November 2011 (Tahanan Kota) ;5. Perpanjangan II Ketua pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 November2011 sampai dengan tanggal 22 Desember 2011 (Tahanan Kota) ;6.
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2011sampai dengan tanggal 17 Januari 2012 (Tahanan Kota) ;7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012 (Tahanan Kota) ;Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karenadidakwa :Hal. 1 dari 56 hal. Put.
Tinggi Surabaya Nomor : 68/PID/2012/PT.SBY., tanggal 05 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.2432/Pid.B/201 1/PN.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatPengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000, (lima riburupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 2432/Pid.B/2011/PN.Surabaya., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriSurabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 April 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 April 2012
No. 445 K/Pid.Sus/2013dijatuhkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri, kemudian diringankan olehJudex Facti Pengadilan Tinggi menjadi pidana penjara selama 1 tahun denganmasa percobaan 2 tahun ;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam hal mengurangi pidanapenjara Terdakwa tidak didasarkan pada alasan pertimbangan yang memadaiatau cukup beralasan (onvoldoende gemotoveerd).
Putus : 08-05-2008 — Upload : 11-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 564K/PID.SUS/2008 Tanggal 8 Mei 2008 — JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU ; vs. MICHAEL GANI
10 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
10 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU ; vs. MICHAEL GANI
Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 15 September 2008sampai dengan 14 Oktober 2008 ;3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 15 Oktober 2008sampai dengan tanggal 13 Desember 2008 ;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulteng sejak tanggal 14Desember 2008 sampai dengan tanggal 12 Januari 2009 ;5. Perpanjangan tahap II Ketua Pengadilan Tinggi Sulteng sejak tanggal 13Januari 2009 sampai dengan 11 Pebruari 2009 ;6.
Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Januari 2009 sampai dengan 26Pebruari 2009 ;7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Pebruari 2009sampaid engan 27 April 2009 ;8. Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI selama 50 (lima puluh)hari sejak tanggal 7 April 2009 ;9.
Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 27 Januari2009 Nomor : 183/Pid.B/2008/PN.Dgl., yang dimohonkan banding, sebatasmengenai sebagian pertimbangan hukum dan kualifikasinya maupunredaksi amar putusan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaiberikut :C. a.
Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara inidalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.02/Akta.Pid/2009/PT.DGL, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 1 April 2009 Penasehat Hukum Terdakwamengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palutersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2009 dari PenasehatHukum
Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Donggala pada tanggal itu juga ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2009 dan PenasehatHukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2009serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriDonggala pada tanggal 13 April 2009 dengan demikian permohonan kasasibeserta dengan
Putus : 23-04-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2866 K/PID.SUS/2017 Tanggal 23 April 2018 — PENUNTUT
UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI WATAMPONE ; SONY PUTRA SAMAPTA;
80 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENUNTUTUMUM pada KEJAKSAAN NEGERI WATAMPONE ; SONY PUTRA SAMAPTA;
: Wiraswasta;Terdakwa tidak ditahan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut :Dakwaan KesatuPrimairSubsidair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diperbaharui denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto P asal55 ayat (1) ke1 KUHP;: diatur dan diancam pidana dalam
ini kepada Negara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Mks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa padatanggal 23 Juni 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watamponemengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Juli 2014 dari Penuntut Umumpada Kejaksaan
Negeri Watampone tersebut sebagai Pemohon Kasasi,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 Juli 2014;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Hal. 6 dari 15 hal.
No. 2866 K/PID.SUS/2017Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone pada tanggal 12 Juni2014 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi padatanggal 23 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar padatanggal 2 Juli 2014 .
Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:Bahwa a lasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum yangmenyatakan putusan Hakim (Judex Facti) Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Makassar No mor 74/Pid.SusTPK/2017/PN.Mks.tanggal 12 Juni 2014 adalah salah dan keliru dalam menerapkan h ukumkarena telah salah mengkualifisier perbuatan pidana yang dilakukan olehTerdakwa dan menjatuhkan putusan dengan membebaskan Terdakwa daridakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta h ukum yang
Putus : 18-08-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1334 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 18 Agustus 2016 — PENUNTUT
UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP SUPARDI bin MUDHAR;
35 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP SUPARDI bin MUDHAR;
Negeri, sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengantanggal 04 April 2016;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05April 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengantanggal 01 Mei 2016;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejaktanggal 02 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b.Ketua Kamar Pidana Nomor 2613/2016/S.646.Tah.Sus.lk
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (limaribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 251/PID.SUSPRK/2016/PT SBY tanggal 03 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagaiberikut: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; Merubah Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 12 April 2016Nomor 68 / Pid.Sus / 2016 / PN Smp., sekedar mengenai pidana yangdijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar sebagai berikut:1.
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalanioleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 12 April2016 Nomor 68 / Pid.Sus / 2016 / PN Smp. untuk selebihnya;6.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah),;Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/ 2016/PN.Smpyang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2016 Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa masingmasing mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Mei 2016 dari Penuntut
Umumpada Kejaksaan Negeri Sumenep sebagai Pemohon Kasasi , yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 26 Mei 2016;Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 30 Mei 2016 dari Terdakwasebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSumenep pada tanggal 31 Mei 2016;Hal 8 dari hal.15 Put.
Putus : 16-08-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1259 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 16 Agustus 2018 — PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGBALAI ASAHAN ; FORDIANTO SIMANJUNTAK
18 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGBALAI ASAHAN ; FORDIANTO SIMANJUNTAK
Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor444/Pid.Sus/2017/PN.Tjb tanggal 9 Januari 2018 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Fordianto Simanjuntak telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PenyalahHal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1259 K/Pid.Sus/2018guna Narkotika Golongan bagi diri sendiri sebagaimana dalamDakwaan Alternatif Ketiga;2.
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PT.MDN tanggal 22 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagaiberikut: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 9Januari 2018 Nomor 444/Pid.Sus/2017/PN.Tjb yang dimintakanbanding tersebut;Hal. 3 dari 7 hal. Put.
No. 1259 K/Pid.Sus/2018 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkatPengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2018/PN.Tjbyang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2018, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal
23 April 2018 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan tersebut sebagaiPemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTanjung Balai pada tanggal 23 April 2018;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebuttelah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTanjungbalai Asahan pada tanggal 3 April 2018 dan Penuntut Umumtersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2018 sertamemori kasasinya
telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTanjung Balai pada tanggal 23 April 2018.
Putus : 22-10-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1029 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 22 Oktober 2015 — PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI NUNUKAN ; ACONG bin SALENDANG
28 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI NUNUKAN ; ACONG bin SALENDANG
sejaktanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 April 2012;Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengantanggal 08 Juni 2012;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejaktanggal 09 Juni 2012 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2012;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08Agustus 2012 sampai dengan 06 September 2012;Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Nunukan KalimatanTimur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut
No. 1029 K/Pid.Sus/2013dalam bulan Januari tahun 2012 atau masih dalam tahun 2012, bertempat diJalan Pasar Baru Rt.04 Kelurahan Nunukan Utara, Kabupaten NunukanPropinsi Kalimantan Timur atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yangmasih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang tanpahak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara antara lainsebagai berikut :Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012
IMEI 856396028908319dirampas untuk dimusnahkan;Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp1.000,00 (seribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor:81/Pid.Sus/2012/PN.Nnk tanggal 07 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1.Menyatakan Terdakwa ACONG bin SALENDANG tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umumtersebut
Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor:81/Pid.Sus/2012/PN.Nnkyang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nunukan yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2012 Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Nunukan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Agustus 2012 dari PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan PengadilanNegeri Nunukan pada tanggal 10 Agustus
2012;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkandengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 07 Agustus 2012 dan PenuntutUmum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2012 sertamemori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukanpada tanggal 10 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi besertadengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengancara menurut undangundang, oleh karena
Putus : 21-12-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2726 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 21 Desember 2011 — BUDI PRANOWO ; JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA
33 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUDI PRANOWO ; JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA
Kopta No. 3/18,Samarinda ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Mantan Kabid Pemanfaatan Hutanpada Dinas Kehutanan PropinsiKalimantan Timur ;Terdakwa berada diluar tahanan ;yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karenadidakwa :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa BUDI PRANOWO selaku Kepala BidangPemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur, sebagaiyang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksiAMINULLAH HAK (dilakukan penuntutan terpisah) antara bulan Juli tahun
Kaltim sebagai yang melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan dengan saksi AMINULLAH HAK (dilakukan penuntutanterpisah) antara bulan Juli tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain yang masih dalam tahun 2004 sampai dengantahun 2005 bertempat di kantor Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Jl.Kusuma Bangsa Samarinda atau setidaktidaknya pada tempattempat laindalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau
Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000(lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 48 / Pid.B /2010 / PN.Smda tanggal 27 September 2010 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 2726 K/Pid.Sus/2010. Menyatakan Terdakwa BUDI PRANOWO, tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan baik dalamDakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair..
Membebankan biaya perkara kepada Negara.Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor :48 / Pid.B /2010 / PN.Smda yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan NegeriSamarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2010 Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;Hal. 30 dari 40 hal. Put.
No. 2726 K/Pid.Sus/2010Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Oktober 2010 dari Jaksa /Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Samarinda pada tanggal itu juga ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkandengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Samarinda pada tanggal 27 September 2010 dan Pemohon Kasasi /Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada
Register : 18-08-2009 — Putus : 15-12-2009 — Upload : 04-10-2012
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 82/G/2009/PTUN.SBY Tanggal 15 Desember 2009 — SUMIYATI SAROJO
melawan
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG ( UM )
65 — 23
65 — 23
SUMIYATI SAROJOmelawanREKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG ( UM )
., M.Hum ;Advokat..........Advokat dan Anggota BKBH Universitas Negeri Malang,beralamat di Jalan Surabaya Nomor : 6 Malang ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 3697p/H32/KP/2009 tertanggal 30 Juli 2009, selanjutnya disebutSQDAgAL 0... eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas ;Setelah membaca : 1 Surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Juli 2009 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal22 Juli 2009 dibawah register
perkara Nomor : 82/ G/2009/PTUN.SBY; 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :82.K/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY.tanggal 23 Juli 2009 tentang penunjukkanMajelis Hakim ; 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 82.HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tanggal 24 Juli 2009 tentang Pemeriksaan Persiapan ;4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 82.HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tanggal 18 Agustus 2009 tentang hari sidang ;5 Setelah
Universitas Negeri Malang Nomor0027/KEP/H32/PR/2008, tentang Pemberlakuan Rencana Strategis(Renstra) Universitas Negeri Malang Tahun 20082012, tanggal 14 Januari392008; (vide bundel bukti bertanda T7); karenanya permohonan Penggugatyang demikian itu dengan tegas harus ditolak menuruthukum; Berdasarkan .............Berdasarkan alasan hukum dalam jawaban di atas, Tergugat mohon denganhormat Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan: 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
;Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini, Pengadilan akan mengujisecara ex tunc, hal mana Pengadilan dalam menguji obyek sengketadidasarkan...............didasarkan pada faktafakta dan peraturan perundangundangan yang berlaku padasaat obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat; Menimbang, bahwa suami Penggugat (in casu Drs.
, maka terhadappermohonan Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan Keputusan obyek sengketamerupakan permohonan yang tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak pulaoleh Pengadilan; Menimbang...........Menimbang, bahwa sehubungan gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan,maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkarayang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan; Menimbang, bahwa alat bukti lain yang belum dipertimbangkan dalamputusan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi karena alat
Putus : 21-12-2009 — Upload : 28-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1782 K/PID/2009 Tanggal 21 Desember 2009 — Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan ; ANWAR SADAD
48 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan ; ANWAR SADAD
Embong Baru Desa Sepulu KecamatanSepulu Kabupaten Bangkalan ;Agama Islam;Pekerjaan Swasta;Terdakwa pernah ditahan :Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2008 s/d tanggal 04 Nopember2008 ;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Nopember 2008s/d tanggal 14 Desember 2008 ;Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 15 Desember 2008 s/dtanggal 13 Januari 2009 ;Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2009 s/d tanggal 27Januari 2009 ;Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2009 s/dtanggal 13 Pebruari
2009 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Pebruari2009 s/d tanggal 14 April 2009 ;Perpanjangan Ketua PT ke1, sejak tanggal 15 April 2009 s/dtanggal 14 Mei 2009 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan karenadidakwa :Hal. 1 dari 41 hal.
Bangkalan telahmengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeritersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 Juli 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraanPengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 27 Juli 2009 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telahdijatunkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Bangkalan pada tanggal 27 April 2009 danPemohon Kasasi
/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasipada tanggal 14 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 27 Juli 2009dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannyatelah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang ;Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkarapidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selaindaripada
No. 1782 K/Pid/2009Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 304/Pid/2009/PT.SBY tanggal 29 Juni 2009 yang membatalkan putusanPengadilan Negeri Bangkalan No. 04/Pid.B/2009/PN.BklI tanggal 27 April2009;MENGADILI SENDIRIMenyatakan Terdakwa ANWAR SADAD tersebut di atas tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair ;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari
Putus : 26-08-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1676 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 26 Agustus 2010 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MEDAN; INDRA TAMPUBOLON
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MEDAN; INDRA TAMPUBOLON
Negeri sejak tanggal 11Agustus 2009 sampai dengan tanggal 9 September 2009 ;Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2009 sampai dengantanggal 27 September 2009 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28September 2009 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2009 ;Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampaidengan tanggal 10 November 2009 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11November 2009 sampai dengan tanggal 9 Januari 2010 ;Perpanjangan oleh Ketua
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juni 2010 Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Hal. 16 dari 20 hal.
Pet.Put No. 1676 K/Pid.Sus/2010Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon KasasilVTerdakwa pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah mengambil alih seluruhpertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Medan, sehingga membenarkan danmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan adalah tidak tepat dan keliru ;Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah melanggar Pasal 23 UndangUndang No.14 Tahun 1970 jo Pasal 195 ayat 2 Rbg, yang mana dalammengambil setiap putusan haruslah didasari
padapertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Medan, oleh karena itu putusanPengadilan Tinggi Medan harus dibatalkan ;Bahwa selain hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Medan tidak cukupmempertimbangkan sebagai dasar untuk mengambil keputusannya, hal inidapat dilihat yaitu pada satu sisi Pengadilan Tinggi Medan dalampertimbangannya secara utuh telah sependapat pada alasan dan pertimbanganPengadilan Negeri Medan, sehingga secara utuh pula mengambil alih sebagaialasan dan pertimbangan untuk mengambil
putusan, akan tetapi ternyata isiputusan Pengadilan Tinggi Medan berbeda dengan isi putusan PengadilanNegeri Medan yaitu dalam amar putusan Pengadilan Negeri Medan pada angka6 berbunyi membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesarRp 5.000, (lima ribu rupiah), sedangkan dalam amar putusan Pengadilan TinggiMedan pada poin 4 berbunyi membebankan kepada Terdakwa untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat bandingsebesar Rp 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah)
Putus : 30-01-2008 — Upload : 15-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 799K/PID/2006 Tanggal 30 Januari 2008 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual ; LUKAS UWURATUW.
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual ; LUKAS UWURATUW.
beralamat di Ngiri RT. 01 RW. 02,Kelurahan Karangawen, Kecamatan Karangawen,Kabupaten Demak;14.SUCIPTO, beralamat di Karangawen RT. 02 RW. 07,Kelurahan Karangawen, Kabupaten Demak;Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat surat yang bersangkutan;Menimbang bahwa, dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Termohon Kasasi sebagai Para Penggugat telah menggugatsekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Semarang padapokoknya atas dalildalil :Bahwa Para Penggugat bekerja di Tergugat, yaitu : Penggugat 1 bekerja sejak tahun 2004 pada bagian Fingger Joint; Penggugat 2 bekerja sejak tahun 2006 pada bagian Fingger Joint; Penggugat 3 bekerja sejak 16 Mei 2005 pada bagian Fingger Joint; Penggugat 4 bekerja sejak 7 Mei 2004 pada bagian Fingger Joint; Penggugat 5 bekerja sejak tahun 2006 pada bagian Mesin Potong; Penggugat 6 bekerja sejak tahun 2004; Penggugat 7 bekerja sejak Agustus 2004 pada bagian
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarangsupaya memberikan putusan sebagai berikut :Dalam Pokok Perkara :1.
Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini lebih dahulu,meskipun diajukan perlawanan atau kasasi;ATAU:Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusanNo. 105/G/2008/PHI.SMG. tanggal 2 Desember 2008 yang amarnya sebagaiberikut :1.
Negeri Semarang, permohonan manakemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri tersebut pada tanggal 30 Desember 2008;Bahwa setelah itu olen Para Penggugat yang pada tanggal 5 Januari2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat namun tidakdiajukan jawaban memori kasasi;Hal. 4 dari 8 hal.
Putus : 14-12-2006 — Upload : 03-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1681K/PID/2003 Tanggal 14 Desember 2006 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMEDANG ; DJUMANA NARMAWIRIA
26 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMEDANG ; DJUMANA NARMAWIRIA
Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan paraTergugat, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram denganputusannya Nomor: 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tanggal 24 Mei 2007 M.bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1428 H. yang amarnya sebagaiberikut : Menyatakan bahwa permohonan banding para Pembanding dapat diterima; Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 130/Pdt.G/2006/PA.SEL, tanggal 20
Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, Nomor 21/Pdt.G/2007/PT.MTR. yang membatalkanputusan Pengadilan Agama Selong tanggal 20 Desember 2007, No.130/Pdt.G/2006/ PA.SEL. hanya dengan alasan dan pertimbangan hukumbahwa para Penggugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi tidak memilikikapasitas sebagai para Penggugat adalah suatu pertimbangan hukum yangsecara nyata dan jelas salah penerapan hukum acara perdata sebab sangatjelas para Pemohon Kasasi sangat
Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalamputusannya tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR yang bunyinya:Hal. 6 dari 9 hal. Put.
para Penggugat/para Pemohon Kasasiadalah mengenai pembatalan wakaf terhadap tanah sengketa maka dengantidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanahsengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya tersebutmaka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukumsebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat ;Hal. 7 dari 9 hal.
dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam