Ditemukan 148706 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 24-02-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3232 K/Pdt/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — UJANG NIBAR, ; DIREKTUR UTAMA DANA PENSIUN PEGADAIAN,
191112 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pengajuan gugatan Penggugat yang salah dan tidak sesuai denganhukumacara perdata (HIR/RBg) tersebut sangat merugikan kepentinganTergugat, karenaTergugat harus hadir berkalikali ke Pengadilan NegeriPasaman Barat yang lokasinya cukup jauh dengan domisili dari Tergugat,padahal Tergugat belum tentu bersalah;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasaman Barattelah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2014/PN Psb, tanggal 3 Februari2015 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak
    Padahal jika Majelis Hakimmemperhatikan dan menilai dengan sungguhsungguh suratsurat buktiyang Penggugat ajukan terutama surat bukti P2 dan P4 dandipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentu Majelis Hakim akan setujudengan apa yang Penggugat tuntut dalam surat gugatan dan oleh karenaitu Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat serta Putusan PengadilanTinggi Padang Nomor 54/PDT/2015/PT PDG, tanggal 8 Juni 2015 harusdibatalkan demi hukum;.
Register : 19-09-2014 — Putus : 06-01-2015 — Upload : 20-03-2015
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2419/Pdt.G/2014/PA.Tgrs
Tanggal 6 Januari 2015 — PENGGUGAT : TERGUGAT
64
  • dalil gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan, makadalil Penggugat telah menjadi dalil yang tetap;Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yanglebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa yang menjadi penyebabterjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang perlu dilinat adalahperkawinannya itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih bisadipertahankan atau tidak, sebab apabila perkawinan kedua belah pihak sudahpecah dan atau sudah retak, maka sudah tentu
    perkawinan itu sendiri sudahpecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihakmenginginkan perkawinannya tetap utuh atau tidak ingin bercerai, tetapiapabila perkawinan itu tetap dipertahankan, sudah tentu pihak yangmenginginkan perkawinannya pecah, ia tetap akan berbuat bahkanmelakukan yang tidak baik dengan tujuan agar perkawinannya tetap pecah;Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antaraseorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentukrumah
Register : 20-01-2021 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 22-02-2021
Putusan PTA SURABAYA Nomor 49/Pdt.G/2021/PTA.Sby
Tanggal 22 Februari 2021 — Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding
7820
  • dapat menguatkan dalil gugatannya tersebut,dimana bukti P 2 yang diajukan berupa foto copy surat ketetapan iuran lpedayang menurut hukum bukan merupakan bukti kepemilikan, demikian pula buktiP3 dan bukti P 4 berupa foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinyakarenanya tidak dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 1888KUHPerdata, Sedangkan bukti P5 berupa Foto copy draf Akta PembagianHarta Bersama yang belum ditandatangani oleh Notaris, dimana akta tersebutbaru merupakan draf yang tentu
    harus dipandang belum jadi sebagai aktaotentik dan tentu tidak memiliki kKekuatan pembuktian karenanya harusdikesampingkan.Menimbang, bahwa begitupula bukti P6 berupa hasil PrintOut/Cetak dari foto rumah yang tidak dilengkapi dengan data dukung berupasurat yang membuktikan status kepemilikan rumah tersebut, sehinggakarenanya bukti tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perludipertimbangkan, dan begitu pula halnya dengan bukti P 7 berupa hasil PrintOut dari foto tanah sengketa yang
Register : 15-11-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 28-11-2019
Putusan PA BANGKO Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Bko
Tanggal 26 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
284
  • Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut tidak ditentukan alasan untuk menyimpangiketentuan ayat (1) nya, Majelis Hakim berpendapat bahwa haruslah ada alasan yangbegitu penting/urgen agar penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) tersebut dapatdibenarkan, sebab apabila tidak ada alasan yang mendasarinya maka akan banyakpreseden buruk yang terjadi di masyarakat, banyak orang akan dengan mudah untukmengajukan dispensasi kawin padahal belum tentu
    anak Pemohon baru boleh diizinkan untuk melaksanakan perkawinanterpaksa harus menunggu 11 bulan lagi, sementara hubungan anak Pemohon denganDepi Apriyadi bin Sari Wibowo telah begitu dekat karena telah berpacaran sejak 1,5(satu setengah) tahun yang lalu sehingga dikhawatirkan akan melakukan halhal yangdilarang oleh agama Islam;Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi hubungan antara anak Pemohon(Ita Nur Oktavia binti Dadan) dengan Depi Apriyadi bin Sari Wibowo sebagaimanadijelaskan di atas, maka tentu
Register : 23-08-2017 — Putus : 19-10-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1134/Pdt.G/2017/PA.Bjm
Tanggal 19 Oktober 2017 —
121
  • 1134/Pdt.G/2017/PA.Bjm hal 1 dari 15 halaman10.Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalamkeadaan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2013, ketentraman rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah, yaitu antara Penggugat danTergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalahekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugatkarena Tergugat malas bekerja, segala kebutuhan rumah tangga ditutupipenghasilan Penggugat, hal itu tentu
    saja membuat Penggugat tidak nyamanberumah tangga bersama Tergugat;Bahwa Tergugat juga suka menghabiskan uang Penggugat dengan main judionline dan membeli obatobat terlarang bahkan Narkotika jenis sabusabu,Penggugat tentu saja marah dengan Tergugat, sehingga terjadi lagi pertengkaranantara Penggugat dan Tergugat;Bahwa sering Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat agar Tergugattidak lagi berbuat demikian, tetapi Tergugat bukannya menurut malah berbalikmarah kepada Tergugat hal itu membuat Penggugat
Register : 25-01-2017 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 12-04-2017
Putusan PN JOMBANG Nomor 32/Pid.B/2017/PN Jbg
Tanggal 16 Maret 2017 — PURWANTO Alias CAPUNG BIN TUMIRAN
183
  • Bahwa permainan judi togel ini menggunakkan uang, dimana uang tersebutuntuk membeli nomor togel seharga Rp. 1.000,, dan setiap pembeli nomerbelum tentu menang sehingga permainan ini bersifat untunguntungan;Bahwa tempat berjualan togel tersebut adalah sebuah tempat yang mudahdikunjungi oleh orang banyak;10.Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untukbenar;Saksimenjual nomor togel tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut adalahDANI SETIAWAN,
    ;Bahwa permainan judi togel ini menggunakkan uang, dimana uang tersebutuntuk membeli nomor togel seharga Rp. 1.000,, dan setiap pembeli nomerbelum tentu menang sehingga permainan ini bersifat untunguntungan;6.benar;Bahwa tempat berjualan nomor togel tersebut adalah sebuah tempat yangmudah dikunjungi oleh orang banyak;Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untukmenjual nomor togel tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut adalahMenimbang, bahwa
Register : 19-01-2021 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 28-01-2021
Putusan PA SENGKANG Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Skg
Tanggal 28 Januari 2021 — Pemohon melawan Termohon
1813
  • Sehingga apabila pernikahan tersebut sampai gagal,maka tentu akan memberi efek negatif dan mudarat atau risiko membahayakanbagi kedua keluarga calon pengantin yang dalam istilah adat bugis dikenaldengan siri.Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim adalah anak Pemohonbernama April bin Ambo Dalle dan calon istrinya bernama Indo Upe binti Nadisamasama menginginkan pernikahan tersebut, dan tanpa sesuatu paksaandari siapapun, lagi pula kedua calon pengantin ini sudah saling mengenalselama 1 tahun 2 bulan.
    :JI. )oIJ1Artinya: Kemadharatan itu harus dihilangkanMenimbang, bahwa~ apabila dipertautkan antara mengambilkemashlahatan atau menolak kemudharatan maka tentu. menolakkemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan hal inisejalan dengan kaidah fighi yang berbunyi:WlaodJl ols Je prio wlaoll,>Artinya : Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambilkemashlahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan
Register : 02-09-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 10-07-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 56/PDT/2015/PT PTK
Tanggal 11 Februari 2016 — Pembanding/Penggugat : WAHJUNI SUGIH DAN JESSICA SUCI SUNARSIA
Terbanding/Tergugat : HAJJAH IPAH SUSILAWATI
8628
  • Bahwa selain tindakan Tergugat yang tidak mengakui adanya peralinan haktanah tersebut di atas, ternyata Tergugat juga telah berusaha untukmempengaruhi pihak pihak pembeli yang berminat untuk membeli tanahobjek sengketa tersebut, yang mana tindakan Tergugat tersebut dilakukandengan cara menghalangihalangi pihak ketiga untuk membeli tanah milikPara Penggugat, sehingga hal tersebut tentu saja telah menimbulkankerugian bagi Para Penggugat baik secara materiil maupun imateriil.8.
    Bahwa selain mengalami kerugian Materiil, Para Penggugat juga telahmengalami kerugian Imateriil karena tindakan Tergugat tersebut yang telahmenyebabkan Para Penggugat menjadi stress dan tidak tenang karenaHalaman 5 dari 13 halaman Perkara Nomor 56/PDT/2015/PN PTK.10.11.selalu dihalanghalangi haknya, untuk memanfaatkan dan menjual tanahobjek sengketa kepada pihak lainnya, yang mana kerugian imateriil dalamperkara ini tentu Saja sangat sulit untuk dinilai dalam bentuk uang, namundalam perkara ini Para
Register : 13-10-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 09-04-2019
Putusan PA KISARAN Nomor 849/Pdt.G/2016/PA.Kis
Tanggal 14 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
95
  • dalamikatan perkawinan tersebut hakhak seorang suami maupun istri terabaikan,serta masingmasing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanyaikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankanperkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan mudharatatau mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangankaidahkaidah hukum Islam ( maqgashid alsyariah ), sebab perkawinansemacam itu. akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yangberkepanjangan yang tentu
    memudharatkan kepada salah satu pihak ataukedua belah pihak suami maupun istri;Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akanberpotensi menimbulkan kemudharatan dan mafsadah yang lebih besar daripada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakandari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yangberbunyli: an omedlas ws AE 6583 awlaall 95Artinya :Halaman 11 dari 15 halaman Putusan
Register : 25-08-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan MS Suka Makmue Nomor 202/Pdt.P/2021/MS.Skm
Tanggal 15 September 2021 — Pemohon melawan Termohon
1912
  • Sedangkan bagi anakPemohon dan Pemohon Il juga akan mempunyai kepastian hukumdengan mendapatkan akte kelahiran.4 Bahwa, mencatakan pernikahan sesuaiketentuan UndangUndang tentu akan memberikan manfaat bagiPemohon dan Pemohon Il, akan tetapi membiarkan (menolakPenetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 12 dari 15 halkeabsahan) pernikahan Pemohon dan Pemohon II yang mempunyaihalangan perkawinan tentu akan lebin memberikan kemudaratan tidakhanya bagi Pemohon dan Pemohon II akan tetapi juga bagi anakPemohon
Register : 25-08-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan MS Suka Makmue Nomor 201/Pdt.P/2021/MS.Skm
Tanggal 15 September 2021 — Pemohon melawan Termohon
2716
  • Sedangkan bagi anakPemohon dan Pemohon Il juga akan mempunyai kepastian hukumdengan mendapatkan akte kelahiran.4 Bahwa, mencatakan pernikahan sesuaiketentuan UndangUndang tentu akan memberikan manfaat bagiPemohon dan Pemohon Il, akan tetapi membiarkan (menolakkeabsahan) pernikahan Pemohon dan Pemohon II yang mempunyaihalangan perkawinan tentu akan lebin memberikan kemudaratan tidakPenetapan Nomor 201/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 12 dari 15 halhanya bagi Pemohon dan Pemohon II akan tetapi juga bagi anakPemohon
Register : 28-08-2017 — Putus : 09-01-2018 — Upload : 16-01-2018
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 614/Pdt.G/2017/PA.SUB
Tanggal 9 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
104
  • ini tidak secara tegas diuraikan dalam jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi keberatan bercerai denganTergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, karena Tergugat Rekonvensi/PemohonKonvensi tetap mau menceraikan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi,maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensisecara tertulis adalah sebagai berikutBahwa anak yang bernama Nazriel ilham Saputra, umur 04 tahun yaitu masih di bawahumur tentu
    Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telahmemenuhi Pasal 157 ayat (1) Rbg. dan Pasal 158 Rbg juga telah memenuhi ketentuanPasal 78 huruf (c) Undangundang Nomor 07 Tahun 1989, Pasal mana tidak termasukdiubah oleh Undangundang Nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukangugatan Rekonvensi yang pada pokoknya bahwa anak yang bernama Nazriel IlhamSaputra, umur 04 tahun yaitu masih di bawah umur tentu
Register : 10-09-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan MS Suka Makmue Nomor 238/Pdt.P/2021/MS.Skm
Tanggal 29 September 2021 — Pemohon melawan Termohon
186
  • Sedangkan bagi anak Pemohon dan Pemohon Il juga akanmempunyai kepastian hukum dengan mendapatkan akte kelahiran.Bahwa, mencatakan pernikahan sesuaiketentuan UndangUndang tentu akan memberikan manfaat bagiPemohon dan Pemohon Il, akan tetapi membiarkan (menolakkeabsahan) pernikahan Pemohon dan Pemohon II yang mempunyaihalangan perkawinan tentu akan lebin memberikan kemudaratan tidakhanya bagi Pemohon dan Pemohon II akan tetapi juga bagi anakPemohon dan Pemohon Il.
Register : 21-09-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PA AMBON Nomor 284/Pdt.G/2020/PA.Ab
Tanggal 2 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
4014
  • Dan menurut MajelisHakim bahwa fakta dipersidangan antara penggugat rekonpensi dan tergugatrekonpensi telah berpisah kurang lebih 2 tahun lamanya adalah karena faktorketidak cocokan lagi atau tidak harmonis lagi, dan masingmasing menyadarinyaidan ingin bercerai secara baikbaik.Menimbang, bahwa sudah cukup lama Pemohon dengan TermohonHal 11 dari hal 15 Put.No.284/Pdt.G/2020/PA.Abmembina rumah tangga sejak tahun 2004 sampai 2018, tentu banyak suka dukayang dialami bedua dan perceraian inipun dikehendaki
    Akan tetapidalam persidangan Penggugat Rekopensi / Termohon konpensi menyatakantidak lagi menuntut mutah, akan tetapi majelis berpendapat lain, bahwaPemohon dan Termohon sudah cukup lama membina rumah tangga sejak daritahun 2004 hingga tahun 2018, tentu banyak suka duka yang dirasakan bersamadan ternyata Termohon adalah seorang isteri yang baik kepada Pemohon(suaminya) melayani dengan tulus halmana Termohon masih sering ke rumahPemohon untuk melayaninya sebagaimana layaknya walaupun ketika itu merekatelah
Register : 19-02-2020 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 26/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 18 Juni 2020 — Penggugat:
AMIR HIDAYAT
Tergugat:
BUPATI MOJOKERTO
19194
  • disikapi olehkomisi karena ini ranahnya panitia penyelenggra (Kabupaten) dikembalikankepada Panitia;Halaman 53 dari 124 halaman, Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.SBYBahwa, setahu saksi Bupati memberikan jawaban menolak atas keberatanyang diajukan oleh Penggugat;Bahwa, ketik saksi bertemu Bupati, saksi sampaikan karena di desaCentong terjadi seriou lebih surat suara tidak sah, lebih banyak dari desayang lainnya, kemudian disampaikan Bupati kalau kita hanyamenyelesaikan desa Centong, yang lain belum tentu
    /PTUN.SBYsepengetahuan saya juga bahwa apa yang telah dibuat itu yang berwenangsepanjang kemudian itu dimafaatkan;Bahwa, didalam hukum administrasi bahwa setiap tindakan pemerintahantermasuk proses rumusan regulasi harus dipandang keharusan sampaikemudian ada pengaturan terhadap keputusan, mungkin akan adapengujian terkait tata tertib ini tidak kemudian dimunculkan dalam peraturandesa juga sehingga pengujiannya tidak bisa dilakukan untuk objek untukdiujikan;Bahwa, terkait dengan perbedaan rezim tentu
    berbeda dan tentu tidak bisaditerapkan dalam konteks Pilkades tetapi dalam hal ada norma yang tidakjelas atau kurang lengkap, tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturandalam konteks itu maka bila ada permasalahan maka proses penafsirandapat diambil karena kemudian ada semacam akar rumput yang sama,tetapi dalam konteks penerapan hukum tidak sesederhana yang kemudianada kasuistik karena melibatkan banyak hal misalkan dalam konteksbeberapa pendekatan lagi tentu akan melibatkan interpretasi dengansosiologis
    kKemudianbersifat dan juga sebaliknya yang ada UU dulu, menetapkan seorang sajamenjadi warganegara;Bahwa, sepanjang yang saya pahami bahwa diskresi bukan suatu yangbebas sama sekali, dia harus memperhatikan hal lainnya, selain itu dalamkonteks pemerintahan dia dibebani dengan serangkaian asasasas danregulasi atau bahkan tindakan faktual;Bahwa, sebetulnya ada beberapa pemahaman tentang kedudukan hukumyaitu Seseoarang dirugikan yang apabila dirugikan maka dapat menggugatke Pengadilan, ditahap mana tentu
    pihakyang akan mengajukan sengketa objek sengketanya adalah Berita Acarapenetapan hasil Keputusan Panitia tentang penetapan calon pemilih ataukalau ada juga Keputusan BPD, kalau calon sudah dilantik tentu objekHalaman 93 dari 124 halaman, Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.SBYadalah SK Bupati tentang pelantikan, boleh saja dimasukkan SKSKdibawahnya, karena ada yang berpendapat bagian KTUN berantai atauKTUN sendirisendiri, itu Kewenangan Majelis;Bahwa, Panitia masuk subjek hukum , kenapa Panitia masuk
Register : 02-07-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pdp
Tanggal 9 April 2020 — Penggugat:
FADLY AMRAN, BBA, WALIKOTA PADANG PANJANG.
Tergugat:
PT. ALAM SEJAHTERA SEJATI
21599
  • , Tidak, ini mesti dibuktikan atas dasar putusan Pengadilan yangmenyatakan itu batal demi hukum, tidak lain serta merta dan tidak bisakita terjemahkan sendiri, karena lahirnya perjanjian karenakesepakatan;Bahwa perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum yang paling esensialyang harus dipenuhi oleh para pihak untuk melaksanakan perjanjiansebagai suatu perbuatan hukum tentu mengacu kepada syarat sahnyaperjanjian tersebut, kalau mengacu kepada pihak tentu subjektif jadipatokannya yaitu kesepakatan dan
    Karena menyangkut hubungan keperdataan,Halaman 56 dari 122 Putusan Nomor 1/Padt.G/2019/PN Pap.kesepakatan yang dikedepankan, tetapi kalau hal putusan Pengadilanyang menetapkan baru harus ditaati;Bahwa putusan Pengadilan tersebut hukum yang mesti ditaati,kemudian kalau ada aturan hukum lain yang menjadikan syarat untukpelaksanaan putusan Pengadilan tersebut tentu kita harus mengacukepada aturan tersebut, cuma yang mesti diperhatikan adalah apakahpada saat dinyatakan wanprestasi tersebut berkaitan
    dengan apawanprestasinya dulu, karena ada 3 (tiga) kategori dan hukum yangmana lagi yang bisa dijadikan acuan dan hal itu tergantung darikonteknya;Bahwa kalau menyangkut tidak maksimalnya pekerjaan tersebut dandinyatakan wanprestasi tadi tentu pihak tersebut harus memaksimalkanpekerjaannya.
    ada pengambil alihan,yang diambil alin tentu keseluruhan karena dianggap satu kesatuan,karena diambil alin keseluruhan penghitungannya inilah yang akandisepakati oleh para pihak, kemudian para pihak seyogyanya saransaya tetap harus melibatkan pihak ke3 agar lebih netral untuk melihatdan objektif penilaiannyaBahwa kalau dilibatkan pihak ke3 tetapi pihak ke3 tersebut merugikansalah satu pihak Saksi tidak bisa menilai karena hal tersebut merupakansangat subjektif sekali, yang harus diketahui pihak
    sudah ada suatu nilaiplus yang telah dinikmati oleh pihak lain;Bahwa sepanjang yang Saksi ketahui yang dihitung oleh Apraisaladalah fisik atau nilai bangunan yang ada pada saat dilakukanpenghitungan, kemudian apraisal akan menghitung berdasarkan tahunpertahun, tahun pertama berapa nilainya, tahun kedua berapa nilainyadan sampai tahun terakhir berapa nilainya;Bahwa kapan mulai dihitungnya tentu tentu pada saat bangunantersebut dapat dipergunakan dan tetap berpatokan kepada jangkawaktu karena jangka
Putus : 14-06-2017 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN PRAYA Nomor 37/PDT.G/2016/PN.Pya
Tanggal 14 Juni 2017 — - SURYO, Sebagai Penggugat Melawan : -PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT / GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, DKK. Sebagai Para Tergugat.
15978
  • dirugikan karena tidakpernah menguasai tanah sengketa, adalah dalil yang tidak masuk akalsebab ayahnya sendiri tidak pernah mengetahui adanya tanah sengketaapalagi menguasainya, sehingga tidak mungkin mewariskan tanah yangdia sendiri tidak mengetahui dan tidak menguasai serta tidakmempunyai alas hak atasnya, karena tanah sengketa tetap dalamHalaman 17daril10Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/PDT.G/2016/PN.Pyapenguasaan dan telah menjadi hak penuh Tergugat 1 dengan alas hakyang jelas dan benar.Bahwa tentu
    tidak bisa mengganggu, Negara memberikan jaminandan tidak boleh diganggu begitu saja apalagi hak milik.Bahwa sebelum tanggal 24 september 1960 tentu ada alatalat bukti lainyang bisa dijadikan sebagai alas hak untuk memiliki tanah seperti suratpajak hasil bumi (pipil garuda) sebagaiana yang terdapat dalamPeraturan Menteri Negara No 2 Tahun 1962 Juncto No 26 Kemendagpritahun 1970. jadi apa yang disebut sebagai kutipan sebelum tanggal 24September 1960 tentu adalah surat pajak hasil bumi (pipil garuda
    misalnya akte jual beli itu berfungsi sebagai alatbukti awal kemudian kalau misalnya di jawa (kurang jelas) ada pipil,ada girit, nah yang itu sebagai alat bukti yang ditunjukkan bahwa merekainilah yang berhak jadi kalau misalnya terjadi sesuatu dikemudian hariHalaman 51daril10Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/PDT.G/2016/PN.Pyayang melepaskan hak atas tanah itu bukan orang yang tercantumnamanya baik di dalam sertfikat atau alat bukti yang ditunjukkan ituadalah akte jual beli antara A dan B maka ya tentu
    Untuk dinilai bahwa hak atas tanah itu ada maka seseorang harusdapat menunjukkan alat bukti yang menurut PP 24 tahun 1997 itudisebut dengan ahli menempatkan sebagai bahan bukti awal misalnyatadi ahli katakana ada akte jual beli dari siapa yang tentu akte jual beliitu kalau dulu yang menjualnya adalah alat bukti awal yang namanyaapapun kalo di jawa itu disebut dengan petuk gire pipil itu jugaditunjukkan maka berarti akte kepemilikan yang pertama artinya ada2.
    untuk menjaga dan memelihara tanahnya dantetap harus dilindungi orang tadi jadi tidak boleh diabaikan olehsiapapun termasuk oleh pemerintah daerah.Bahwa Ahli menerangkan orang yang harus melepaskan hak atas tanahitu adalah orang berstatus atau badan hukum yang bersetatus sebagaipemegang hak baik pemegang hak berdasarkan alat bukti di luarsetifikat dan atau di sertifikat kalau kKemudian terjadi bahwa pelepasanitu dilakukan oleh orang atau badan hukum yang tidak bersetatussebagai pemegang hak maka tentu
Register : 11-04-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 12-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1237/Pdt.G/2016/PA.Tgrs
Tanggal 16 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
147
  • Tgrstangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dankewajibannya masingmasing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atastanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraiandalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,atau setidaktidaknya gugatan Penggugat untuk
Register : 29-06-2016 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 04-01-2017
Putusan PA MATARAM Nomor 306/Pdt.G/2016/PA.Mtr
Tanggal 24 Agustus 2016 — PEMOHON
177
  • Bahwa 1 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umurdan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolonganPenggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhanmental dan fisik 1 orang anak tersebut sematamata untuk kepentinganHim 2 dari 6 Him Put. No.0306/Pdt.G/201 6/PA.Mtrmereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapbkan sebagai pemeganghak hadlanah dari 1 orang anak tersebut;.
Register : 01-08-2006 — Putus : 28-08-2006 — Upload : 10-03-2013
Putusan PA JEMBER Nomor 1856/Pdt.G/2006/PA.Jr
Tanggal 28 Agustus 2006 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
80
  • ANAK 2, umur 4 tahun (keduanya ikut Penggugat)Bahwa pada mulanya rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan dengan baik,akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, seringterjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, yaitu Tergugattidak dapat mencukupi nafkah keluarga secara layak pada Penggugat, dimana Tergugat bekerjadibengkel dan penghasilannya tidak tentu, oleh karena masalah itu rumah tangga sering adaperselisihan