Ditemukan 3077021 data
Urut Berdasarkan
Putus : 11-12-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208 PK/Pid.Sus/2017 Tanggal 11 Desember 2017 — AJIB SHAH
600 — 617 — Berkekuatan Hukum Tetap
600 — 617 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 208 PK/PID.SUS/2017Hak Interpelasi Anggota DPRD Tahun 2015, yang bertentangan dengankewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UndangUndang RINomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 327 Ayat (3)UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD danDPRD ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 12 Huruf a juncto Pasal 18 UndangUndang
kepada YangMulia Hakim Agung supaya mencermati sedari awal permasalahan yangdisangkakan kepada saya untuk diambil keputusan yang tidak bertolak belakangsatu dengan yang lain ;Dalam pertimbangan Judex Facti di halaman 376 menyebutkan :Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, terlinat pula adanya hubungansikap batin antara Terdakwa dengan perbuatannya (dolus) yang tercermin dariperbuatan nyata yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telahdipertimbangkan dalam uraian unsurunsur Pasal 12 huruf
Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata ;Dalam pertimbangan Judex Facti di halaman 378 menyebutkan :"Mengingat ketentuan Pasal 12 huruf b suncto Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP juncto
Nomor 208 PK/PID.SUS/2017Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana angka II huruf a dan b tersebut tidak dapat dibenarkan, denganpertimbangan sebagai berikut :1.
a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan bahwaputusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara padapemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana ;Memperhatikan Pasal 12 Huruf a juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang
Putus : 02-11-2011 — Upload : 03-10-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 431/PID.B/2011/PN.SBG Tanggal 2 Nopember 2011 — CHANDRA CANIAGO Als. UCOK
132 — 39
132 — 39
bakaran sisa shabushabu adalah milik terdakwa dan Boby (masih dalam pencarian);;Berdasarkan Berita Acara Analysis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 2771/KNE/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011 dengan kesimpulan barangbukti yang dianalisis milik tersangka atas noma CHANDRA CANIAGO Als.UCOK, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I(satu) Nomor urut 61 Undangundang RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika;nn Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1)huruf
berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini ;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secarayuridis apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidanasebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan suratdakwaan sebagai berikut :Pertama : Melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009; atauKedua : Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf
a UU No.35 tahun 2009;Menimbang, bahwa dalam tuntutannya, terdakwa dituntut oleh Penuntut Umumtelah melanggar pasal127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 sebagaimana dalamdakwaan Kedua;Menimbang, bahwa apabila memperhatikan susunan surat dakwaan dari JaksaPenuntut Umum adalah berbentuk alternatif, maka dengan demikian majelis memilikikeleluasaan untuk memilih dakwaan mana yang paling terbukti terhadap perbuatanterdakwa;Menimbang, bahwa majelis memilih untuk membuktikan dakwaan keduamelanggar pasal
127 ayat (1) huruf (a) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotikadalam dakwaan kedua yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Unsur Setiap Orang ;2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;Ad.1.
menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabushabu;Menimbang, bahwaberdasarkan keterangan saksisaksi yang duhubungkandengan barang bukti, juga pengakuan terdakwa maka unsur ke 2 telah terpenuhi ;Menimbang bahwa oleh karena semua unsurunsur dalam dakwaan Subsidairini telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan perbuatan Tindak Pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I BagiDiri Sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf
Putus : 20-04-2012 — Upload : 17-10-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 110/PID.B/2012/PN.SBG Tanggal 20 April 2012 — BUSMAN SIRINGO-RINGO
29 — 15
29 — 15
PerairanPulau Mansalar pada Posisi Posisi 01 37 777 U 098 36 792 T, berjarak +0,5 mil dari laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah danmerupakan jalur penangkapan ikan IA yang diperuntukkan bagi kapal NelayanTradisionil ;Menimbang, akibat perbuatan Terdakwa yang telah melanggar jalurpenangkapan ikan, Nelayan tradisionil tidak lagi dapat ikan ;Menimbang, bahwa dari uraianuraian tersebut di atas maka unsurmelanggar ketentuan mengenai jalur sebagaimana dimaksud dalam pasal 7ayat (2) huruf
2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdirubah dengan UU No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun2004 tentang Perikanan telah terpenuhi;Menimbang bahwa oleh karena semua unsurunsur yang tersebutdidalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan perbuatan Tindak Pidana melakukan usahadan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tanoa mematuhi ketentuan mengenaijalur penangkapan ikan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal7 ayat (2) huruf
berikut :HalHal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa tidak mematuhi ketentuan mengenai daerah, jalur,dan waktu atau musim penangkapan ikan yang ditetapkan oleh undangundang ;HalHal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidakakan mengulangi perbuatannya; Terdakwa bersikap sopan selama persidangan; Terdakwa belum sempat menikmati hasil tangkapannya ; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; Mengingat ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf
Putus : 11-03-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 524 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 11 Maret 2019 — MOH. MAFRUK BIN MISNAN
104 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
sudan beberapa kali membeli danmenggunakan shabu secara melawan hukum baik sendiri maupunbersamasama Terdakwa menggunakan narkotika sudah berlangsungbeberapa bulan lamanya;PERTANYAAN FAKTA HUKUM : Apakah perbuatan Terdakwa membelikemudian memiliki shabu untuk tujuan digunakan secara melawanhukum atau. melawan hak dan tidak bermaksud dijual dapatdipersalahkan memenuhi ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaataukah Pasal 127 Ayat (1) huruf
Majelis berpendapat Judex Facti salah menerapkan hukum dalam halmemeriksa dan memutus menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) aUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal faktaterungkap fakta hukum di persidangan menunjukkan Terdakwapenyalahguna narkotika jenis shabu seharusnya menerapkan Pasal 127Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.
Hal ini penting dipertimbangkan Judex Factimaupun Penuntut Umum mengingat jangan sampai terjadi Terdakwadinukum tidak sesuai dengan sikap batin dan kesalahan yang dilakukan.Artinya kesalahan dan mens rea Terdakwa sebagai penyalahguna Pasal127 Ayat (1) huruf a dan jangan sampai dihukum dengan menggunakanpasal pengedar Pasal 112 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1), Pasal 114 Ayat(1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Terungkap fakta, sikap batin atau niat Terdakwa menggunakan shabudan tidak
Sedangkan mereka yang membeli kemudian memiliki,menguasai, menyimpan narkotika dengan maksud/mens reanya untukdigunakan secara melawan hukum tidak dapat diterapbkan ketentuanPasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan diterapkan ketentuan Pasal127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Bahwa secara akal sehat dapat dipahami kedudukan Terdakwa sebagaipenyalahguna tentu sebelum menggunakan narkotika maka tentuTerdakwa
Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, keberatan Terdakwa dapatdibenarkan, Judex Facti salah dalam menerapkan hukum, seharusnyamenerapkan hukum Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika .Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur delik dalam Pasal 127 ayat (1) hurufa UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehinggaTerdakwa tersebut haruslah dinayatkan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang
Putus : 15-09-2011 — Upload : 19-07-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 263/Pid. B/2011/PN-SBG Tanggal 15 September 2011 — AWI SADIKIN Als AWI
35 — 10
35 — 10
Menyatakan terdakwa AWI SADIKIN Als AWI, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika jenis shabu bagi dirisendirisebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009tentang Narkotika;2.
mempertimbangkan terlebih dahulu halhal memberatkan dan halhal meringankan bagiterdakwa yaitu :Halhal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa yang sedang giatgiatnya diberantas Pemerintah karena dapatmerusak banyak generasi bangsa namun tetap dilakukan oleh Terdakwa;10Halhal yang meringankan :e = Terdakwa berlaku sopan di persidangan;e Terdakwa berterus terang dipersidangan, dan mengakui perbuatannya serta menyesalinyadan berjanji tidak akan mengulanginya;Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf
Putus : 26-06-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1604 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 26 Juni 2019 — DIMAS WIDIANSYAH bin H. MASYKUR ABDULLAH
53 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sus/2019Dakwaan Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1)huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKabupaten Bogor tanggal 16 Oktober 2018 sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa DIMAS WIDIANSYAH bin H.
pemohon kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolakdengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan TinggiBandung Nomor 297/PID.SUS/2018/PT.BDG tanggal 14 Januari 2019 yangmemperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor556/Pid.Sus/2018/PN Cbi tanggal 23 Oktober 2018 harus diperbaikimengenai lamanya pidana yang dijatunkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf
Putus : 05-04-2012 — Upload : 01-10-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 70/PID.B/2012/PN.SBG Tanggal 5 April 2012 — JHON MARTIN PASARIBU
168 — 58
168 — 58
oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaansebagai berikut :Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;atauKedua : Melanggar pasal pasal 111 ayat (1) Undangundang RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika ;Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa dalam tuntutannya, terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum telahmelanggar pasal127 ayat (1) huruf
a UU No.35 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaanKetiga;Menimbang, bahwa apabila memperhatikan susunan surat dakwaan dari JaksaPenuntut Umum adalah berbentuk alternatif, maka dengan demikian majelis memilikikeleluasaan untuk memilih dakwaan mana yang paling terbukti terhadap perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa majelis memilih untuk membuktikan dakwaan kedua melanggarpasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan keduayang unsurunsurmya adalah sebagai berikut:1 Unsur
Hak atau Melawan hukummenggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabushabu;Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan uraian unsur dan pertimbangan tersebutdi atas, maka unsur ke 2 telah terpenuhi ;Menimbang bahwa oleh karena semua unsurunsur dalam dakwaan Subsidair ini telahterpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatanTindak Pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf
akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan bagi diriTerdakwa sebagai berikut :HalHal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantasPeredaran dan penyalahgunaan narkotika;HalHal yang meringankan : e Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;e Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;e Sifat dari perbuatan terdakwa yang dilakukannya oleh karena terdakwa sudahketergantungan atas narkotika tersebut;Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf
Putus : 11-07-2017 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 810 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 11 Juli 2017 — JOSUA MARITO SIHOTANG
238 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
238 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yohannes Manorsor Simatupang menghisaprokok yang sudah bercampur narkotika jenis ganja, sehingga para Terdakwamerasa enak dan nikmat; Berdasarkan surat Keterangan Test Narkotika Nomor 1363/LABRS/VI/2016tanggal 1 Juni 2016 dari Rumah Sakit Umum Porsea disimpulkan bahwapada urine Terdakwa Josua Marito Sihotang mengandung Ganja (THC); Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin menyalahgunakan NarkotikaGolongan bagi diri sendiri:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 Ayat (1) huruf
Putusan No. 810 K/PID.SUS/2017Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri TobaSamosir tanggal 19 Oktober 2016 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa JOSUA MARITO SIHOTANG terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawanhukum melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan bagi diri sendirisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf aUndangUndang RI Nomor
Putusan No. 810 K/PID.SUS/2017kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa,sebagaimana selengkapnya disebutkan di bawah ini:Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biayaperkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan
Putus : 23-01-2018 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2561 K/PID.SUS/2017 Tanggal 23 Januari 2018 — BENI WIDYANTORO alias BENDOT bin KASYANTO
84 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
. 02Desa / Kecamatan Kepung, KabupatenKediri;Agama : Islam;Pekerjaan : Kernet Truck;Terdakwa tersebut berada dalam Rumah Tahanan Negara sejaktanggal 02 Februari 2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriKabupaten Kediri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:KESATU :Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;ATAU:KEDUA :Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf
Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaantingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaandengan tidak diterapkannya;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang
Putus : 06-09-2012 — Upload : 01-11-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 245/PID.B/2012/PN.SBG Tanggal 6 September 2012 — ERWIN SYAHPUTRA PASARIBU als. EWIN
55 — 8
55 — 8
ERWIN terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakanNarkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam dakwaan Atau keempat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009tentang narkotika ;2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ERWIN SYAHPUTRA PASARIBUalias.
EwinPerbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUKETIGA:Bahwa ia terdakwa ERWIN SYAHPUTRA PASARIBU als.
EwinPerbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1)huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUKEEMPAT:Bahwa ia terdakwa ERWIN SYAHPUTRA PASARIBU als.
Karenanya Majelis berpendapatunsur ke 2 tersebut, yaitu Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiritelah terpenuhi adanya oleh terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke 2, ke 3 dari pasal 127 ayat (1)huruf a Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka dengansendirinya pula unsur ke1 barang siapa di muka telah terpenuhi pula bahwa terdakwaadalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu sebagai penyalahgunaanNarkotika Golongan I bagi diri
sendiri ;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsurunsur dari pasal 127 ayat(1) huruf a Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelisberpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwadakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum danmeyakinkan ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sahmenurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanyaitu
Putus : 12-12-2017 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2255 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 12 Desember 2017 — SOI SANTRI WARASWANI alias ASOI
156 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
156 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
klip (Ob/embungkusnya);Bahwa Terdakwa SOI SANTRI WARASWANI alias ASOI tidak adamendapat izin dari Pemerintan Republik Indonesia untuk tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman berupa Sabu dan Narkotika Golongan bukan tanaman berupa Sabu tersebut bukan untuk tujuan pengembanganIlmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;Perbuatan Terdakwa SOI SANTRI WARASWANI alias ASOIsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf
saksi Ade, Sk dan saksi KasnoSuradi.Hakim tidak menerapkan ketentuan pasal 182 ayat (4) KUHAP dalampengambilan keputusan tidak didasarkan atas segala sesuatu yangterungkap dalam persidangan yaitu dengan menilai keterangan saksisaksi di bawah sumpah.Oleh karena itu dengan mengingat alasanalasan sebagaimana yangdikemukakan di atas kami mohon kiranya Mahkamah Agung R.1menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan pertimbanganHakim Pengadilan Tinggi Medan mengenai Pembuktian Unsur pasal127 ayat (1) huruf
Perbuatan Terdakwatersebut memenuhi semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara aquo hanya menjelaskan keberatankeberatan Penuntut Umum terhadappemidanaan Terdakwa tanpa didukung alasanalasan penambahan/pemberatanpidana yang relevan secara yuridis untuk dipertinbangkan Majelis dalampenambahan/pemberatan pidana;Bahwa alasan Penuntut Umum adalah mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat
penghargaan tentang suatu kenyataan, alasansemacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkatkasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengantidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkansebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurutketentuan Undangundang, dan apakah Pengadilan telah melampaui bataswewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Huruf a,b, c UndangUndang Nomor 8 Tahun
PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 17 Juli 2017 yang membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN.Kis tanggal 27April 2017, perlu. diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidanaTerdakwa karena kurang mencerminkan esensi tindak pidana dalam rumusanundangundang;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umumditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebaniuntuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf
Putus : 29-11-2011 — Upload : 04-10-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 464/PID.B/2011/PN.SBG Tanggal 29 Nopember 2011 — HARRY SAPUTRA PERKASA PASARIBU als. ARI
54 — 9
54 — 9
ARI,bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagidiri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf aUU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua)tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;3 Menyatakan barang bukti berupa :4 (empat) bungkus shabushabu, 1 (satu) kotak rokok yang dilakban hitam dan 1(satu) buah kompeng dot baby dilengkapi
menyesal serta berjanji tidak akanmengulanginya lagi ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meninjau apakah dengan faktayuridis yang telah ternyata tersebut terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dalam pasalUndangundang hukum pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, danuntuk itu akan dipertimbangkan apakah unsurunsurnya telah terpenuhi adanya ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan altematif, yaitu pasal 127 ayat (1) huruf
terpenuhiadanya oleh terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke 2, dari pasal 127 ayat (1) hurufa Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka dengansendirinya pula unsur ke1 barang siapa di muka telah terpenuhi pula bahwa terdakwaadalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang secaratanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsurunsur dari pasal 127 ayat(1) huruf
alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada terdakwa supayatetap berada dalam tahanan RUTAN hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada terdakwa harus puladibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusanini ;Mengingat akan pasalpasal dari Undangundang dan peraturan lain yangbersangkutan terutama pasal 127 ayat (1) huruf
Putus : 16-11-2011 — Upload : 18-09-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 435/PID.B/2011/PN.SBG Tanggal 16 Nopember 2011 — JHON FRINTO SILABAN Als. PATAS
17 — 4
17 — 4
PDM500/SIBOL/09/2011 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal15 Nopember 2011 yang pada akhir uraiannya Penuntut Umum berkesimpulan : Menuntutsupaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan terdakwa JHON FRINTO SILABAN Als PATAS terbukti bersalahmelakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggarPasal 111 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangnarkotika Jo Pasal 53 ayat (1) Jo.
No 35Tahun 2009 Tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Huruf a Jo.
alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada terdakwa supayatetap berada dalam tahanan RUTAN hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;16Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada terdakwa harus puladibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusanini ;Mengingat akan pasalpasal dari Undangundang dan peraturan lain yangbersangkutan terutama pasal 111 ayat (1) huruf
Putus : 19-06-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1385 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 19 Juni 2019 — BENNY HARTONO bin DARWIS ADRIAN
60 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Aru Jajar RT.19/RW.08,Kelurahan Pekan Sabtu, KecamatanSelebar, Kota Bengkulu;Islam;Swasta;alam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan NegeriBengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Pertama: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal114 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;AtauDakwaan Kedua: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal127 Ayat (1) huruf
kasasi selengkapnya termuat dalamberkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwaalasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkankarena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa putusan Judex Facti (in casu Pengadilan Tinggi Bengkulu) yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu atas keterbuktiandakwaan kedua Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf
Sus/2019 Bahwa berdasarkan halhal tersebut, terang dan jelas bahwa perbuatanTerdakwa in casu terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana putusanJudex Facti in casu: Bahwa berdasarkan keadaankeadaan tersebut, alasan kasasi pemohonkasasi/Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dinyatakanterbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana yang berat kepadaTerdakwa harus dinyatakan
Oleh karenanya, permohonan kasasi tersebutharus ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pulaternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukanoleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika,
Putus : 27-03-2018 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 K/PID.SUS/2018 Tanggal 27 Maret 2018 — FRANSISCUS HARIANTO Bin MATIUS SUTRISNO
62 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwaseharusnya dinyatakan terbukti bersalan melakukan tindak pidanamelanggar Pasal 12/7 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009Bahwa terungkap fakta hukum di persidangan, pada tanggal 12 April2017 bertempat di Jalan Raya Jepon Bogorejo depan PuskesmasJepon Kabupaten Blora, Terdakwa ditangkap sedang membawa satupaket Shabu seberat 0,571 gram.
Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal71 huruf UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuanHukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaranmateriil terhadap suatu perkara yang sedang diproses dan diperiksauntuk diadili di persidangan.Bahwa sikap pihak Kepolisian tersebut yang tidak profesional dalammenjalankan tugas dan kewajaibannya tentu merugiakan kepentinganTerdakwa untuk mendapatkan kebenaran materiil dari perkara yagdidakwakan kepadanya.Bahwa Terdakwa tidak dapat dirugikan atas
Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut maka perbuatanTerdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 127ayat (1) huruf a, sehingga Judex Facti telan salah menerapkanketentuan hukum Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009.
Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidanadalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, maka alasan kasasi PenuntutUmum tidak dapat dibenarkan dan beralasan untuk ditolak.Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa danmembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor269/Pid.Sus/2017/PTSMG, tanggal 5 Oktober 2017 yang memperbaikiPutusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 115/Pid.SUS/2017/PN Bla, tanggal2 Agustus
2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaraini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah
Putus : 21-11-2011 — Upload : 04-10-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 500/PID.B/2011/PN.SBG Tanggal 21 Nopember 2011 — ZULKARNAEN GEA Als. ZUL
36 — 7
36 — 7
ZUL bersalah melakukan tindakapidana sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam dakwaan atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RINo. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama : 2 (dua) tahun dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;3 Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus kecil daun ganja, 1 (satu) batang pipa kaca bakaran shabushabu, 1(satu) buah karet dot, 1 (satu
Zul, adalah benar mengandungCannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 LampiranUndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa ZULKARNAEN GEA Als.
Zul, adalah benar mengandungCannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 LampiranUndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwamenyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi danmemohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan ;Menimbang
hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsurunsur dari pasal 127 ayat(1) huruf a Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelisberpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwadakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum danmeyakinkan ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sahmenurut hukum dan meyakinkan
alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada terdakwa supayatetap berada dalam tahanan RUTAN hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada terdakwa harus puladibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusanini ;Mengingat akan pasalpasal dari Undangundang dan peraturan lain yangbersangkutan terutama pasal 127 ayat (1) huruf
Register : 01-04-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 11-05-2015
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 40/PID.SUS/2015/PN.TTN/NARKOTIKA Tanggal 11 Mei 2015 — SAFRIL MAHDI Bin HASAN BASRI, dkk
121 — 38
121 — 38
(1) Ke1 KUHPidana;Membebaskan Terdakwa I Safril Mahdi Bin Hasan Basri, Terdakwa IIMasdeni Bin Samsudin dan Terdakwa III Ihadat Limbong Bin JahidinLimbong oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum diatas;Menyatakan Terdakwa I Safril Mahdi Bin Hasan Basri, Terdakwa IIMasdeni Bin Samsudin dan Terdakwa III Ihadat Limbong Bin JahidinLimbong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umummelanggar Pasal 127 ayat (1) huruf
terdakwa Masdeni, terdakwa Ihadat Limbong dan Sdr.Suwasdi;Bahwa perbuatan terdakwa Safril Mahdi Bin Hasan Basri, terdakwa MasdeniBin Samsudin dan terdakwa Ihadat Limbong Bin Jahidin Limbong menggunakanNarkotika golongan I bagi diri sendiri berupa narkotika jenis shabushabu yangmelekat dalam pipa kaca bening dengan berat bruto 1,82 (satu koma delapan puluhdua) gram tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal127 Ayat (1) huruf
itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah danHalaman 19 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Ttn.meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanprimair, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaansubsider Penuntut Umum sebagai berikut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengandakwaan lebih subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan subsidair;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran Pasal 127 ayat (1) huruf
a Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara pelanggarantersebut, Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pecandu narkotika dankorban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan RehabilitasiSosial, namun berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, Hakim dapat memutus untuk menentukan yang bersangkutanmenjalani pengobatan
Register : 25-02-2015 — Putus : 01-04-2015 — Upload : 16-10-2015
Putusan PA KOLAKA Nomor 82/Pdt.G/2015/PA Klk Tanggal 1 April 2015 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
17 — 8
17 — 8
memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harusdinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yangpernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga,Kabupaten Kolaka oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dalamperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyataPenggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkanberdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63ayat (1) huruf
(a) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, jo.
Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang PengadilanAgama;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh tahapanproses mediasi untuk setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilansesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di
indikasi bahwaPenggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;11Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugatdengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatanPenggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalampenjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan jo Pasal 19 huruf
(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat padapetitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'inshugra Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian,maka berdasarkan Pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang
Register : 13-10-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 19-02-2016
Putusan PA KOLAKA Nomor 369/Pdt.G/2015/PA Klk Tanggal 28 Oktober 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
46 — 13
46 — 13
lagi, sebab ikatan batin antarasuami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, halmana kenyataan ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagalmewujudkan tujuan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum,apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hiduprukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telahmemenuhi alasan Pasal 19 huruf
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam sehingga gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan dengan verstek,dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinyatidak diubah dengan Undangundang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda UdilagMahkamah
Register : 21-05-2015 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 19-02-2016
Putusan PA KOLAKA Nomor 181/Pdt.G/2015/PA Klk Tanggal 1 Oktober 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
33 — 0
33 — 0