Ditemukan 91550 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Pengawasan tenaga kerja
Lalai melakukan pengawasan
Memperjualbelikan barang dalam pengawasan
Pengawasan obat dan makanan
Pelayanan kesehatan
Menyalahgunaan kewenangan
Pengawasan keuangan daerah
Pelunasan angsuran kredit
Pengawasan ketenagakerjaan pada direktorat jenderal pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja kementerian ketenagakerjaan ri vs pt. pertamina patra niaga dan direktur jenderal pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja
Kementerian ketenagakerjaan ri;
Surat keputusan kepala badan pengawasan
obat dan makanan no. hk.00.06.4.41.184
Jarot budi prabowo vs kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp);
H. sugianto vs kepala perwakilan badan pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan provinsi jawa timur;;
Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan sebagai perbuatan berlanjut
Urusan pengawasan bank umum
Register : 02-01-2019 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 4/B/2019/PT.TUN.JKT Tanggal 30 Januari 2019 — DKK
Terbanding/Tergugat : PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
32 — 6
Terbanding/Tergugat : PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
32 — 6
DKK
Terbanding/Tergugat : PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Putus : 05-02-2008 — Upload : 25-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 367K/TUN/2005 Tanggal 5 Februari 2008 — KEPALA SUB DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN, DINAS BANGUNAN, PEMERINTAH KOTA SURABAYA ; ANITA
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA SUB DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN, DINAS BANGUNAN, PEMERINTAH KOTA SURABAYA ; ANITA
Register : 09-03-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 204 K/TUN/KI/2018 Tanggal 2 Mei 2018 — BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH VS FAKHRUR RAZIE;
141 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH VS FAKHRUR RAZIE;
PUTUSANNomor 204 K/TUN/KI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSIKALIMANTAN TENGAH, tempat kedudukan di Jalan AdonisSamad Nomor 18, Palangka Raya 73111;Dalam hal ini diwakili oleh Syaifudin Tagamal, S.H. dankawankawan, dan Parluhutan Sinaga, S.E., C.A. CfrA.
Bahwa Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Provinsi Kalimantan Tengah sudah tidak termasuk dalamkategori informasi yang dikecualikan karena proses penyelidikan danHalaman 3 dari 7 halaman.
Putusan Nomor 204 K/TUN/KI/2018ditentukan UndangUndang Komisi Informasi Publik juncto PeraturanPemerintah Nomor 61 tahun 2010 juncto UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tersebut di atas, maka Laporan Hasil Audit BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan NomorSR617/PW15/4/2014 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah sudah tidak termasukkategori informasi yangg dikecualikan;5.
Register : 03-04-2017 — Putus : 16-06-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 98/PDT/2017/PT. MDN Tanggal 16 Juni 2017 — pengawasan yayasan perguruan rakyat pancurbatu,dk x pembina yayasan perguruan rakyat pancurbatu, dk
41 — 37
41 — 37
pengawasan yayasan perguruan rakyat pancurbatu,dk x pembina yayasan perguruan rakyat pancurbatu, dk
Register : 30-03-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 83/B/2015/PT.TUN.JKT Tanggal 11 Mei 2015 — .;
DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI.;
110 — 39
110 — 39
.;DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI.;
Ide AnakAgung Gde Agung lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 434 Kantor NotarisTeheran, tanggal 9 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai pihakPENGGUGAT INTERVENSI 1 s/d 5/ PEMBANDING ;; MELAWAN:DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN(BPKP) BIDANG INVESTIGASI, berkedudukan di Jalan PramukaNomor 33, Jakarta Timur. 13120. Dengan ini memberi Kuasa kepadaTriyono Haryono, SH.,MH, Alexander Rubi Satyoadi, SE.,CFE.
Register : 24-01-2017 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 9 Mei 2017 — DASTUA GULTOM;DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI
146 — 249
146 — 249
DASTUA GULTOM;DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI
,kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP), beralamat di Jalan Pramuka No. 33,Jakarta Timur.
Putusan Nomor 18/G/2017/PTUNJKT.dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan sebelumadanya proses pidana, serta setelah adanya hasil pengawasan aparatpengawasan intern pemerintah atas keputusan dan/atau tindakanpejabat pemerintahan tersebut.
Intern Dalam Rangka MewujudkanKesejahteaan Rakyat; dang) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUUX/2012 tanggal23 Oktober 2012;Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 huruf e PeraturanPresiden Nomor 192 Tahun 2014 secara tegas dinyatakan bahwa:Pasal 2BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunannasional.Halaman 50 dari 92 halaman.
dalam diktum Ketiga huruf i Inpres Nomor 9 Tahun 2014tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern danKeandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern DalamRangka Mewujudkan Kesejahteaan Rakyat, secara tegasdinyatakan:KETIGA : Menugaskan Kepala Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) untuk melakukanpengavasan dalam rangka meningkatkan penerimaannegara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaranpengeluaran negara/daerah, meliputi:i. audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan
Dalam ketentuan tersebut disebutkanbahvea BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugaspemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunansesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku (vide Pasal 52 Keppres 103/2001).
Register : 25-09-2014 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 16-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 269/B/2014/PT.TUN.JKT Tanggal 4 Nopember 2014 — .;
KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.;
60 — 16
60 — 16
.;KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.;
,keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat danPengacara, beralamat di Jalan Petojo VIY VII Nomor 9 CidengJakarta Pusat 10150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;LAWAN:KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNANKOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, berdudukan diJalan Raya Kembangan Gedung Walikota Jakarta Barat Blok B.Lt.2, Jakarta Barat, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :1. SITISUMIYATI,, S.H.; 2.
Register : 20-03-2020 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 64/G/ KI/2020/PTUN.JKT Tanggal 16 Juni 2020 — Penggugat:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Tergugat:
Egi Primayoga
291 — 438
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Tergugat:
Egi Primayoga
291 — 438
M E N G A D I L I
- Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;--------------
- Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Putusan: 005/I/KIP-PS-A/2019 tertanggal 3 Maret 2020 ;--------------------------------------------------------------------
- Memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik ;------------------------------------------
Penggugat:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Tergugat:
Egi PrimayogaDevina,S.I.P. : NIP 198607042014022004Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkedudukan diJI. Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dariSekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)dengan Nomor: SKK/05/SU04/2/2020 tanggal 13 Maret 2020, untuk selanjutnyadisebut sebagai PEMOHON KEBERATAN / dahulu TERMOHON INFORMASI;MELAWANSDR.
Bahwa Pemohon Keberatan (Semula Termohon) dalam keterangan dipersidangan maupun dalam Kesimpulan tertulis pada persidangan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat telah menjelaskan secaralengkap mengenai pihak yang melakukan audit (pengawasan eksternal)terhadap entitas BPJS Kesehatan.
Berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan JaminanSosial, dinyatakan bahwa:1) Pasal 37 ayat (1):BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaantugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporankeuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepadaPresiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30Juni tahun berikutnya.2) Pasal 39:(1) Pengawasan terhadap BPJS dilakukan secara eksternal daninternal.(2) Pengawasan internal
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada PemohonInformasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembagakeuangan lainnya;b.
Pemohon keberatan dalam sengketa a quo telah melakukanpengujian konsekuensi sebagaimana terdapat di dalam bukti T 5 berupaLembar Pengujian Konsekuensi Nomor: KET: 1260/SU/04/2017 tertanggal 7Juli 2017, yang mengkualifisir informasi berupa Laporan Hasil Pengawasan(LHP) dan Kertas Kerja Pengawasan (KKP) dengan mendasarkan padaHalaman 36 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUNJKTketentuan Pasal 17 huruf a, e, , UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008Tentang Keterbukaan Informasi Publik ;2.
Register : 14-01-2011 — Putus : 11-01-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 7/G.TUN/2011/P.TUN Mks Tanggal 11 Januari 2011 — PENGGUGAT
GAURAV DHAWAN
TERGUGAT
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ( dahulu ) TIPE A2 MAKASSAR ( sekarang ) KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN MAKASSAR
81 — 38
81 — 38
PENGGUGATGAURAV DHAWANTERGUGATKEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ( dahulu ) TIPE A2 MAKASSAR ( sekarang ) KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN MAKASSAR
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI( dahulu ) TIPE A2 MAKASSAR (sekarang )KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEADAN CUKAI TIPE MADYA PABEANberkedudukan di Jalan HattaMakassarMAKASSAR,Nomor 2.>Dalam hal ini diwakili kuasahukumnya masing masing bernama :1.HANA S.J.KARTIKA,SH.LLM ;2. INDRA ADIWIJAYA, SH ;4. SULWAN KOJAR ;6. PRISKILA SURA L.A.SH ;7. ASRSY FEBRIA WARDANI, SH;8. NELY HIDAYATI, SH ;9.
Bahwa sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam gugatanPenggugat tertanggal 13 januari 2011, bahwa Penggugatpada pokoknya mempermasalahkan mengenai surat kepalakantor pengawasan dan peleyanan bea dan cukai Tipe A2Makassar ) sekarang kantor pengawasan dan pelayananBea dan Cukai Tipe Madya pabean Makassar ) Nomor : S1238/WBC.15/KPP.01/2010 tanggal 26 Oktober 2010( selanjutnya disebut objek gugatan cy) ;4.
Register : 02-02-2011 — Putus : 11-05-2011 — Upload : 13-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 17/G/2011/PTUN-JKT Tanggal 11 Mei 2011 — Elang Perkasa Film;Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
95 — 45
95 — 45
Elang Perkasa Film;Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
., :He ohne SHME S She S Shie o Shee ame kesemuanyaKewarganegaraan Indonesia, masing masing Advokat dan KonsultanHukumpada Kantor Pengacara Adnan BuyungNasution & Partners Law Firm,Berkantor di Menara Global, Lantai 3Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 27,Kota Jakarta 12950, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 21 Januari2011, selanjutnya disebutsebagai ....... ce eePENGGUGAT ;L aowoaoonKEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNANPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAPengadilanmembaca :PenetapanJAKARTA
Bahwa Dinas Pengawasan dan Penertiban BangunanProvinsi Daerah Khusus lIbukota Jakarta adalahPejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakanpenyelenggaraan urusan pemerintahan otonomidaerah di bidang pengawasan dan penertibanbangunan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UUHalaman 9 dari 124 Halaman Putusan Nomor 17/G/2011/PTUN.JKT10Nomor 29/2007 jo Pasal 2 ayat (1) PeraturanGubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 123 Tahun 2009 tentang Organisasi danTata Kerja Dinas Pengawasan dan PenertibanBangunan
;Pasal 2 ayat (1) Pergub DK JakartaNomori123/2009Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunanmerupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pengawasan dan penertiban bangunan.Bahwa selain itu Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Daerah Khusus IbukotaJakarta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SekertarisDaerah sebagaimana Pasal 17 ayat (4) UU Nomor29/2007 dan Pasal 2 ayat (2) Pergub DKI Jakarta10Nomor 123/2009 yang menyatakanPasal 17 ayat (4)Kepala Dinas bertanggung
Cakung,Jakarta Timur (KTUN Obyek Sengketa) ;Menyatakan menunda (menangguhkan) pelaksanaan SuratKeputusan Kepala Dinas Pengawasan DanPenertiban Bangunan Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor 125/2010 Tanggal 9November 2010 Tentang Pencabutan SuratKeputusan Gubernur Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor 05621/IMB/2004 Tanggal 25Juni 2004 Tentang Izin Mendirikan BangunanKantor Dan Gudang A./N. PT.
Cakung, Jakarta Timur (KTUNObyek Sengketa) ; Memerintahkan Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Kepala Dinas Pengawasan DanPenertiban Bangunan Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Nomor 125/2010 Tanggal 9November 2010 Tentang Pencabutan SuratKeputusan Gubernur Provinsi Daerah KhususIlbukota Jakarta Nomor 05621/IMB/2004 Tanggal 25Juni 2004 Tentang Izin Mendirikan BangunanKantor Dan Gudang A./N. PT.
Putus : 21-06-2012 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 K/TUN/2012 Tanggal 21 Juni 2012 — KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI vs PHOENIX COMMODITIES Pvt. Ltd
67 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI vs PHOENIX COMMODITIES Pvt. Ltd
(willekeur).f Bertentangan dengan hak yang dimiliki Penggugat secara sah atas bukti hak danmenurut ketentuan Perundanganundangan.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat (KepalaKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (dahulu ) Tipe A2Makassar (sekarang) Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan
LatuharhariNo. 19 Menteng, Jakarta untuk dan atas nama Hukum PhonixCommodities Pvt.Ltd.;3 Memerintahkan Kepada Tergugat (Kepala Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai (dahulu) Tipe A2 Makassar (sekarang ) KepalaKantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya PabeanMakassar) untuk mencabut Surat Keputusan No. S1238/WBC.15/KPP.O1/ 2010, tertanggal 26 Oktober 2010, Hal: Permohonan Reeksportatas gula = yang ditimbun di Gudang JI. Ir.
Oleh karena itu Tergugat memohonkepada Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus terlebih dahulueksepsi kompetensi absolut yang Tergugat ajukan.Bahwa sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam gugatan Penggugattertanggal 13 Januari 2011, bahwa Penggugat pada pokoknyamempermasalahkan mengenai surat Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A2 Makassar (sekarang Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe Madya Pabean Makassar) Nomor S 1238/WBC.15/KPP.01/2010 tanggal 26 Oktober
danPelayanan Bea dan Cukai (dahulu) Tipe A2 Makassar (sekarang) KepalaKantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya PabeanMakassar) No.
Ltd. ;4 Memerintahkan Tergugat (Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beadan Cukai (dahulu) Tipe A2 Makassar (sekarang) Kepala KantorPengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Makassar),untuk menerbitkan Surat Keputusan melakukan Reeksport atas gula milikPhonix Commodities Pvt.Ltd. yang ditimbun di Gudang JI. Ir.
Register : 28-11-2013 — Putus : 16-12-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 219/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 16 Desember 2013 — HERU SOKOCO;KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
31 — 18
31 — 18
HERU SOKOCO;KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Hamka No. 1,Larangan Utara, Larangan, KotaTangerang, Banten, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 18 NopemberHalaman 1 dari5 halaman Penetapan Nomor : 219/G/2013/PTUNJKT.2013, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ; =MELAWAN:KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBANBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,berkedudukan di Jalan Prapanca RayaNomor 9, Blok B, Lantai 7, JakartaSelatan, selanjutnya disebut sebagaiTERIGUGAT 9 essctesconst seaman enemaensPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Putus : 21-02-2006 — Upload : 05-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21K/TUN/2002 Tanggal 21 Februari 2006 — FARDI THOMAS DAN ONDIR THOMAS ; KEPALA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA ; ERWIN SALIM
64 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
FARDI THOMAS DAN ONDIR THOMAS ; KEPALA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA ; ERWIN SALIM
Register : 26-08-2009 — Putus : 08-12-2009 — Upload : 07-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 136/G/2009/PTUN-JKT Tanggal 8 Desember 2009 — Yayasan Panti Rahardja;Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
87 — 57
87 — 57
Yayasan Panti Rahardja;Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Dasar GugatanObyek Sengketa dalam Gugatan adalah merupakan keputusanTUNHalaman 3 dari 57 halaman Putusan No. 136/G/2009/PTUN JKT1.Bahwa obyek sengketa di dalam gugatan aquo adalahSurat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Tergugatsebagai badan atau penjabat yang melaksanakan urusanpemerintahan di bidang pengawasan dan penertibanbangunan untuk daerah Provinsi DKI, yakni SK KepalaDinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta No. 88/2009 tertanggal30 Juli 2009 tentang Pencabutan
Peraturan Gubernur Provinsi DKI JakartaNomor 123 Tahun 2009 tentang Organisasi dan TataKerja Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan TIDAKADA SATU KETENTUAN/PASAL YANG MENYATAKAN' BAHWAKEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PENCABUTAN IJIN PENGGUNAANBANGUNAN ADA PADA KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DANPENERTIBAN KOTA ADMINISTRASI C.Q. JAKARTA PUSAT.18.
BAHWA KETENTUAN MENGENAIKEWENANGANPENGGUNAAN BANGUNAN DIMILIKIyang diterbitkanPenataantanggalGubernurdalam7 ~~ TahunPengawasanAdministrasimaka secarakewenangandan Tata Kerja Dinas Pengawasan danUNTUK MELAKUKANOLEHJAKARTA SEHINGGA TERGUGAT DALAM2009DKI JAKARTA.atas, Ijin Menggunakandengan sesuai Keputusandan Pengawasan Bangunan3 Desember 2008 adalahProvinsi DKI Jakartaketentuan pasal 71991 dan bukandan PenertibanJakarta Pusat sehinggahukum hal tersebutGubernur Provinsi DKIKEWENANGAN TERSEBUT SECARAJELAS
Menteng,Jakarta Pusat ; (Foto copy sesuai denganaslinya) ;Halaman 49 dari 57 halaman Putusan No. 136/G/2009/PTUN JKTP 3P 4P5Surat Kepala Suku Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Kota AdministrasiJakarta Pusat Nomor 694/1.785 tanggal 13Juli 2008 serrihal Peringatan PenggunaanBangunan Berubah Fungsi ; (Foto copy sesualidengan aslinya) ;Surat AHP Nomor 141/AHP/JHA BYSDA/VI11/2009 tanggal 14 Agustus 2009perihal Tanggapan terhadap Surat KeputusanKepala Dinas Pengawasan dan PenertibanBangunan Provinsi
Pemberian Izin dimaksud disesuaikan dengan IzinHalaman 67 dari 57 halaman Putusan No. 136/G/2009/PTUN JKTPenggunaan Bangunan sebagai Rumah Sakit yang berakhirpada tanggal 14 Desember 2008 ;Bahwa, kemudian terbit Izin Penggunaan Bangunan Nomor3083/IPB/2008 tanggal 03 Desember 2008 oleh KepalaSuku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan KotaAdministrasi Jakarta Pusat (Bukti P2) ;Bahwa, bukti T17 berupa Surat Pemberitahuan KepalaSuku Dinas Pengawasan kepada Penggugat bahwa akandilaksanakan pemeriksaan
Register : 12-01-2016 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 13-06-2016
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 12 / B / 2016 / PT.TUN.SBY. Tanggal 10 Maret 2016 — BERNARDUS BEDA MORON, S.Si, VS KEPALA BALAI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN di Kupang
65 — 23
65 — 23
BERNARDUS BEDA MORON, S.Si, VS KEPALA BALAI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN di Kupang
Put.12/B/2016.PT.TUN.SBYNama Jabatan : KEPALA BALAI PENGAWASAN OBATDAN MAKANAN di Kupang ; Tempat Kedudukan : = JI.R.A.Kartini Kelurahan Kelapa Lima KotaKupang ;Selanjutnya disebut sebagaiao TERGUGAT / TERBANDING ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :12/Pen/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 1 Februari 2016 tentang PenunjukanMajelis hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; 2.
Register : 23-04-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 05-10-2015
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 01/G/2015/PTUN-BKL Tanggal 17 September 2015 — ADE FERIWAN, SE Melawan
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROPINSI BENGKULU
158 — 66
158 — 66
ADE FERIWAN, SE Melawan KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROPINSI BENGKULU
Parman No. 18 A Kota Bengkulu (depan kantorKEJATI Bengkulu), berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 15 April 2015 ;Untuk selanjutnya disebut sebagai .............0. 0.0.00. eee eee Penggugat;MELAWAN :KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI BENGKULU, berkedudukan di jalan Pembangunan No.14 Kota Bengkulu 5 2+ 22 20 nnn nnn nnn nnn nnn non nen nnn nen neeDalam hal ini memberi kuasa kepada :1. Triyono Haryanto, S.H., M.H.2. M. Muslihuddin, S.H., M.H.3.
Dedi Sudjarwadi, S.H.13.Eny Suryawati, S.H14.Beni Subarjo, S.H15.lrawan Amin Nugroho, S.H16.Yudha Prasetia Bhakti, S.H17.Nasarudin, S.H18.Widya Castrena Budi Dharma, S.HKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),berkantor di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120 dan Jalan PembangunanNomor 14 Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SKK 13/SU04/2/2015 tanggal 11 Mei 2015 jnnnnnneaene nnnUntuk selanjutnya
Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalamFORSTTRELN a, FN mr A ITENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23April 2015, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraBengkulu pada tanggal 23 April 2015, dalam Register Perkara Nomor01/G/2015/PTUNBKL dan telah diperbaiki pada tanggal 26 Mei 2015, denganmengemukakan alasanalasan sebagai berikut ;Adapun yang menjadi objek gugatan adalah sebagai berikut : .............Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan
Bahwa, Surat Keputusan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Bengkulu Nomor : SR2136/PW06/5/2014,Tanggal 30 Oktober 2014, Perihal : Laporan hasil Audit dalam rangkaPenghitungan kerugian negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Putusan Perkara Nomor : 01/G/2015 /PTUNBKL halaman 4Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan sentral produksiKecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, diterbitkan Tergugat termasuksebagai obyek
Bahwa apabila Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR2136/PW06/5/2014, Tanggal 30 Oktober 2014, Perihal : Laporan hasil Auditdalam rangka Penghitungan kerugian negara atas perkara dugaan TindakPidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalansentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada DinasPekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, tidak ditundapelaksanaannya maka perhitungan kerugian negara tersebut
Register : 02-01-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 3/B/2019/PT.TUN.JKT Tanggal 26 Februari 2019 — DKK
Terbanding/Tergugat : PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
37 — 6
Terbanding/Tergugat : PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
37 — 6
DKK
Terbanding/Tergugat : PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Register : 22-09-2008 — Putus : 10-02-2009 — Upload : 18-08-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 148/G/2008/PTUN-JKT Tanggal 10 Februari 2009 — Wong Ivonne Emmy;Kepala Suku Dinas Penataan Dan Pengawasan Bangunan Kotamadya Jakarta Barat
53 — 47
53 — 47
Wong Ivonne Emmy;Kepala Suku Dinas Penataan Dan Pengawasan Bangunan Kotamadya Jakarta Barat
LAWANHalaman 1 dari 49 halaman Putusan No.87/G/2008/PTUN JKTKEPALA SUKU DINAS PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNANKOTAMADYAJAKARTABerkedudukan di Jl. Raya Kembangan, JakartaBarat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. MUHAMVAD HIDAYAT,GH ia ewes ames sme some same 2 cee 2 ame 2 oe2. JUNAEDI, S.H.3. DEDI ROHEDI,GLH ys seme seme sees seme sane e see eise 2 te ee4.
KEN IMA DAMAYANTI, S.H.Keempatnya adalah Pegawai pada Kantor SukuDinas Penataan dan Pengawasan BangunanKotamadya Jakarta Barat, bagian Hukum,Organisasi dan Tata Laksana Kantor WalikotaJakarta Barat, berkedudukan di Jalan RayaKembangan No.2, Jakarta Barat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 1788/ 1.758.1,tertanggal 20 Oktober 2008, untukselanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor : 148
Kebun Jeruk XIX, RT.004/09, KelurahanMaphar, kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Baratpada tanggal 17 Oktober 2008 dari Pak Sudarajat,S.H., Pegawai pada Kator Penataan dan PengawasanBangunan pada Kantor Walikotamadya Jakarta Barat,pada saat Kuasa Penggugat menanyakan kepada KepalaKantor Penataan dan Pengawasan Bangunan WalikotaJakarta Barat dan pada saat itu diberikan fotocopysurat penyegelan tersebut, sedangkan gugatan itudiajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartapada tanggal 22 SeptemberDQG
Putus : 30-11-2005 — Upload : 18-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3550K/PDT/2002 Tanggal 30 Nopember 2005 — Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan di Jakarta cq. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Propinsi Jawa Barat di Bandung; Antonius Mulyadi alias Mulyadi Adi
18 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan di Jakarta cq. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Propinsi Jawa Barat di Bandung; Antonius Mulyadi alias Mulyadi Adi
Register : 20-09-2010 — Putus : 18-01-2011 — Upload : 13-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 137/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 18 Januari 2011 — Ariobimo Laguna Perkasa;Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Provinsi Dki Jakarta
80 — 58
80 — 58
Ariobimo Laguna Perkasa;Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Provinsi Dki Jakarta