DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ; JARINGAN ADVOKASI RAKYAT INDONESIA (JARI)

ArunLNG yang di serahkan kepada Dirjen Kekayaan Negara melaluiLembaga Managemen Aset.4.

Arun LNG yang di serahkan kepadaDirjen Kekayaan Negara melalui Lembaga Managemen AsetNegara;2) Daftar harga sewa aset bergerak dan tidak bergerak bekas PT.Exxon Mobil dan PT. Arun LNG;3) Laporan keuangan penggunaan hasil dari Daftar aset bergerakdan tidak bergerak bekas PT. Exxon Mobil di Aceh dan PT.Arun LNG yang di serahkan kepada Dirjen Kekayaan Negaramelalui Lembaga Managemen Aset.b.

Arun LNG yang di serahkan kepada Dirjen Kekayaan Negara melaluiLembaga Managemen Aset Negara;2) Daftar harga sewa aset bergerak dan tidak bergerak bekas PT. Exxon Mobildan PT. Arun LNG;3) Laporan keuangan penggunaan hasil dari Daftar aset bergerak dan tidakbergerak bekas PT. Exxon Mobil di Aceh dan PT.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada PemohonInformasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;e.

Pasal 44 ayat (1) hurufb, hurufd, huruf e, hurufh, dan hurufi UU Kearsipan(2)Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabilaarsip dibuka untuk umum dapat:b. mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektualdan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategoridilindungi kerahasiaannya;merugikan ketahanan ekonomi nasional;mengungkapkan rahasia atau data pribadi; danmengungkap memorandum atau suratsurat

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH IX DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SEMARANG Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA

SingosariUtara I No. 9 NusukanSurakarta ; Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Pebruari 2013 ;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING, semula PENGGUGAT ; melawan1 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (Cgq.KEMENTERIAN KEUANGAN RI Cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARACq. KANTOR WILAYAH IX DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA SEMARANGCq.

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG SURAKARTA, beralamat di Jalan KiMangun Sarkoro Nomor. 141 Surakarta ; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semulaTERGUGAT I i2 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (Cgq.KEMENTERIAN KEUANGAN RI Cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARACq.

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG JAKARTA III, beralamat di JalanPrapatan No.10 Jakarta Pusat ; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDI I, semulaTERGUGAT Il ; 3 LIE RUDIANSYAHPekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Pattimura Nomor. 80Surakarta ;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III, semula TERGUGAT ll ; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan semua suratsurat yangberhubungan dengan perkara tersebut ; TENTANG DUDUK PERKARA :Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan

MARIMIN melawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta,Jl. KiMangunsarkoro No. 141 Surakarta,selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN I ;2. DYAH MANIMAYA DRIYATI, Alamat Jl. Gatot Subroto No. 5RT.004 RW.002, Kel. Kemlayan, Kec.

PeraturanMenteri Keuangan Nomor : KEP135/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember2006 ~=tentang Organisasi dan TataKerja Instansi Vertikal DirektoratJenderal Kekayaan Negara, dimanalokasi obyek sengketa berada diwilayah kerja Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang NegaraSurakarta (Terlawan I) danpersyaratan lelang telah lengkap makaTerlawan I tidak boleh menolakpermohonan lelang tersebut (Ps 7Vendu Reglement).

KantorPertanahan Wonogiri menerbitkan Sertifikat HakTanggungan (SHAT) peringkat pertama No. 382/2007tertanggal 9 April 2007 atas nama Pemegang HakTanggungan Koperasi Serba Usaha Sabar Artha Sentosayang berkedudukan di Surakarta.Bahwa seperti diakuinya sendiri oleh Pelawan ternyataPelawan tidak dapat menyelesaikan pinjamannya kepadaKoperasi sesuai dengan Schedule yang disepakati, Aquo27cukup beralasan hukum apabila Obyek Sengketadimohonkan lelang oleh Koperasi melalui Terlawan I(Kantor Pelayanan Kekayaan

Fotocopy Salinan Risalah Lelang Nomor : 121/2009,tanggal 28 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor35Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta,diberi tanda P.1l. ;Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberimaterai cukup, dan diserahkan hanya fotocopy denganalasan aslinya ada pada Terlawan I dan II ;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat,pihak Pelawan juga telah mengajukan ~ saksi saksi dipersidangan sebagai berikut1.

Fotocopy Salinan Risalah Lelang Nomor : 121/2009,tanggal 28 April 2009 yang dikeluarkan oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta,diberi tanda T.II 4 ;5.

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN,

DEPARTEMEN KEUANGAN RI Cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (Coq.DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA LAINLAIN,berkedudukan di Gedung Syafrudin Prawiranegara, Lantai 9Utara, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 24, Jakarta Pusat 10710;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut, ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka

setelah diadakan pengukuran dan diplotkan padapeta adalah bagian dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 278/Karet Tengsin,di atasnya terdapat bangunan sesuai dengan peta lampiran surat ini;"Surat ini merupakan tanggapan dari Badan Pertanahan Nasional/KantorPertanahan Kotamadya Jakarta Pusat yang ditujukan kepada Tergugat (DirekturKekayaan Negara Lainlain, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DepartemenKeuangan Republik Indonesia) (vide Bukti P3c);Fotokopi surat No. 1895/09.01SPP tanggal 14 November

Bahwa dengan bubarnya BPPN pada tanggal 27 Februari 2004, makaberdasarkan ketentuan Pasal 6 Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, semua kekayaanBPPN menjadi kekayaan negara dan dikelola oleh Menteri Keuangan Cq.Tergugat;. Bahwa Penggugat mengaku sebagai pihak yang memiliki tanah tersebut,akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat adalahpemilik yang sah atas obyek sengketa a quo;.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Direktorat Kekayaan NegaraLainLain) adalah bukan sengketa masalah kepemilikan hak atas bidangtanah, melainkan sengketa mengenai masalah blower AC/Air Conditionermilik Tergugat/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi (Pemerintah RI Cq.Departemen Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq.Direktorat Kekayaan Negara LainLain) yang berada di atas bidang tanahmilik Pemohon Kasasi;Hal. 12 dari 19 hal. Put.

Cq Dirjen Kekayaan Negara), sedangkanPenggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannyaMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: PT.

NY.Hj.MUSFIAH ; KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA (KPKNL),

., dan kawan, para Advokat , beralamat di Jalan RingRoad Barat (Utara UMY) Ruko Tegal Rejo Rt 02 Taman TirtoKasihan Bantul Yogyakarta,Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;melawan:KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGYOGYAKARTA (KPKNL), berkedudukan di Jalan Kusuma NegaraNo.1011 Yogyakarta,Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai

DirektoratJenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah IX Direktorat JenderalKekayaan Negara Semarang cq.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Yogyakarta selaku (Instansi) atasan Tergugat, karena KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya bukan organisasiyang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukumyang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harusdikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut;1 Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakartabukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badanyang merupakan bagian dari

Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah IX DirektoratJenderal Kekayaan Negara Semarang cq. Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Yogyakarta.

Oleh karena itu Tergugat tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata dimukaPeradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya danInstansi atasannya;2 Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat di atas,terbuktilan bahwa gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepadaKepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakartatanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat.Dengan demikian jelas bahwa akan hal ini dapat berakibat bahwaterhadap

HASRAT TATA JAYA VS DIREKTOTRAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Pemerintah Republik Indonesia Cq Direktur Kekayaan Negara Lain-lain pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan melawan PURWATI, dkk

PUTUSANNomor : 397/Pdt/2015/PT SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara gugatan antara:1Pemerintah Republik Indonesia Cq Direktur Kekayaan Negara Lainlain padaDirektorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan ;Alamat : Gedung Syafrudin Prawiranegaralantai 9 Utara,Jalan Lapangan Banteng Timur No. 24 Jakarta Pusat.Dalam

perkara ini memberi Kuasa kepada Dr Indra Surya,S.H.LL.M dkk, selaku pejabat dan Pegawai, Biro BantuanHukum = Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat DirektoratJenderal Kekayaan Negara (DKJN) dan Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, memilihdomisili di Gedung Juanda I Lantai 15 Jalan Dr.

Direktur Kekayaan Negara Lainlain pada DirektoratHal 3 putusan perkara Nomor 397/Pdt/2015/PT SMGJenderal Kekayaan Negara Kementerian Negara, maka sekarangdiwakili oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq Direktur KekayaanNegara Lainlain pada Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraKementerian Negara dahulu sebagai Terlawan IV sekarang sebagaiTergugat III serta Badan Pertanahan Kota Semarang dahulu sebagaiTerlawan III sekarang sebagai Tergugat IV;3 Bahwa terhadap perkara perdata tersebut diatas No. 24 / Pdt

Kemudian berdasarkan SuratKeputusan Direksi Bank IndonesiaNo. 30/240/KEP/DIR tanggal 14 Februari 1998, Bank Intan ditempatkan kedalam program penyehatan yang dilakukan BPPN.17 Bahwa dengan berakhirnya tugas BPPN terhitung mulai tanggal27 Februari 2004 dan/atau dibubarkan BPPN tanggal 30 April2004, maka sesuai Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan PerbankanNasional, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelolaoleh Menteri Keuangan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGJEMBER, Dkk vs H. NURSALIM, Dk

PUTUSANNomor 488 K/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGJEMBER, berkedudukan di Gedung Djuanda KementerianKeuangan Lantai 3 Jalan Dr. Wahidin Raya Jakarta Pusat,cq.

WIDODO SUNARKO SELAKU PEJABAT LELANGPADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG JEMBER, beralamat di Kantor PelayananKekayaan Negara Dan Lelang Jember, Jalan Slamet Riyadi344 A, Jember;2. LUBENAH S.H., selaku~ Notaris/PPAT KABUPATENBANYUWANGI, berkantor di Jalan A.Yani 8, Banyuwangi;3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBANYUWANGI, berkedudukan di Jalan Dr.

Bahwa kemudian oleh Tergugat satu, tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 653dan Sertipikat Hak Milik Nomor 654 tersebut telah dimohonkan kepadaTergugat dua dan Tergugat tiga untuk menjual tanah tersebut dengan caralelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangJember (KPKNL Jember);6. Bahwa untuk pelaksanaan lelang yang dimohonkan oleh Tergugat satutersebut, oleh Tergugat satu PT.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KANTOR PELAYANAN KEKAYAANHal. 35 dari 37 hal.

untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN

SOEHARYO VS MENTERI KEUANGAN RI, DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA;

., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Malino Nomor 15,Kelurahan Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa,berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 05/P.H/K/PTUNJKT/2013,tanggal 17 Juli 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;melawanMENTERI KEUANGAN REPUBLIK' INDONESIA, DIREKTURJENDERAL KEKAYAAN NEGARA, berkedudukan di Gedung SyarifudinLantai 9, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 24, Jakarta Pusat;Dalam hal ini memberi kuasa

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012 Penggugat kembalimengajukan permohonan Penyelesaian aset Verponding Nomor2638 dan pada tanggal 10 April 2013 Penggugat mendapat surat dariTergugat tertanggal 4 Februari 2013 yang pada pokoknya menyatakanbahwa permohonan penyelesaian aset Verponding Nomor 2638 telahditeruskan kepada Kepala Kantor Wilayah XV Direktorat Jenderal KekayaanNegara Makassar, kemudian Penggugat melakukan pengecekan di KantorKepala Kantor Wilayah XV Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Makassarpada

Direktur Kekayaan Negara Lain

DIREKTUR KEKAYAAN NEGARA LAINLAIN,DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DEPARTEMEN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Gedung Syafrudinrawiranegara, Lantali 9 12, JalanLapangan Banteng Timur, Jakarta, dalamhal ini memberikan kuasa kepada : 1. SUNGKANA, SH. L.LM., Kepala SubDirektorat Kekayaan Negara Lain LainHalaman 1 dari 88 halaman Putusan Perkara Nomor : 178/G/2009/PTUN JKTIll, Direktorat Kekayaan Negara LainLain, DUAN : = eee sue oes eee DR. PURNAMA T. SIANTURI, S.H. M.Hum.

., KepalaSeksi Kekayaan Negara Lain Lain IIIA,Sub Direktorat Kekayaan Negara LainLain Ill, Direktorat Kekayaan NegaraLain Lain, DJKN; LENY MURTININGRUM, S.H., Kepala SeksiBantuan Hukum I, Sub CODirektoratBantuan Hukum, Direktorat Hukum danInformasi, DJKN; SUMARSONO, S.H., Kepala Seksi BantuanHukum Il, Sub Direktorat BantuanHukum, Direktorat Hukum danInformasi, DJKN; YULIATI DWI PUuJIl HASTUTI, S.H.

JOKO SETIANTO, Pelaksana, SubDirektorat Kekayaan Negara Lain LainIll, Direktorat Kekayaan Negara LainLain, DJKN: ..13. M.

RINTO MUCHSIN, Pelaksana, SubHalaman 3 dari 88 halaman Putusan Perkara Nomor : 178/G/2009/PTUN JKTDirektorat Kekayaan Negara Lain LainIll, Direktorat Kekayaan Negara LainLain, DJKN; Kesemuanyan berkedudukan di GedungSyafrudin Prawiranegara Lantai 9(Utara) Jalan Lapangan Banteng TimurNomor 2 4 Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : SKU01/KN.4/2010,tertanggal 12 Januari 2010, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT2.

Negara LanLain DirektoratJenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan RI No.S874/KN.4/2009, tertanggal 13 Oktober 2009Perihal : Persiapan Lelang Aset Properti Eks.

SAHRI, DK VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANWIL XDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)MALANG

RANTIJAH, bertempat tinggal di Dusun Boro, RT.002/005,Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru, KabupatenTulungagung, Jawa Timur;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;LawanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANWIL XDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)MALANG, berkedudukan di Jalan S.

Nomor 3349 K/Pdt/2017 Bahwa pokok dalam perkara a quo adalah masalah hutang piutang atasdasar Perjanjian Kredit antara Penggugat selaku debitor dengan PT BankDanamon Indonesia, Tbk., cg Unit Danamon Simpan Pinjam Pasar BesarTulungagung selaku kreditor, karena hutang kredit Penggugatmacet/wanprestasi maka sesuai ketentuan undangundang PT BankDanamon Indonesia, Tbk., cg Unit Danamon Simpan Pinjam Pasar BesarTulungagung selaku kreditor memohon kepada Tergugat KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK

OBJEK GUGATANBahwa yang menjadi objek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dimaksudadalah penerbitan Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia No. HKIHI.06.0303, tanggal 15 Pebruari 2018,Hal Pembekuan Merek Pentakosta Terdaftar Nomor IDM000461745, yangditerbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;B.

Bahwa jika kita cermati dengan seksama konteks dari surat tersebutadalah upaya dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dalamhal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual untukmembantu menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kepengurusangereja Pentakosta. Dimana konflik tersebut berimbas kepadaterganggunya ketertiban umum dalam menjalankan ibadah bagi jemaatGereja Pentakosta.8.

Dikarenakan konflik yang tidak berujung damaimaka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal ini diwakili olehDirektur Jenderal Kekayaan Intelektual mengambil inisiatif untukmelakukan audiensi kepada pihak yang bertikai.

Bukti T16 : Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : HKI.4HI.06.06.06581/2017, tanggal 21 Desember 2017, halUndangan Audiensi ; (Foto kopi Cap Basah);17. Bukti T17 : Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.1Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : HKI.4HI.06.06.06582/2017, tanggal 21 Desember 2017, halUndangan Audiensi ; (Foto kopi Cap Basah);18.

Menyatakan batal Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan IntelektualDirektorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.HI06.0303 tertanggal 15Februari 2018 Perihal Pembekuan Merek PENTAKOSTA Terdaftar NomorIDM000461745;3.

PT ALAM MULTI SARILawanKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cqDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA danSISTIM INFORMASI

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAc.q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG JEMBER, DKK

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAc.q) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG JEMBER, berkedudukan di Jalan SlametRiyadi Nomor 334 A, Jember;2. KOPERASI BAYU ARTHA PROVINSI JAWA TIMUR,berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 64, KotaProbolinggo;3. BADRU ZYAMAN, S.H., bertempat tinggal di JalanCandi VI, Tidar View 21, Sukun, Kota Malang;Para Termohon Kasasi:Halaman 17 dari 6 hal. Put.

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG BEKASI, dkk

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG BEKASI, berkedudukan di Jalan Sersan Aswan,Nomor 8 D, Bekasi;2. PT BANK VICTORIA INTERNASIONAL, Tbk, CABANGPERMATA HIJAU, berkedudukan di Komplek ITC PermataHijau, Blok E, Nomor 17, Jalan Letjend Soepono, ArteriPermata Hijau, Jakarta Selatan, Cg.

WILUYO VS DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH IX SEMARANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TEGAL, DKK

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTORWILAYAH IX SEMARANG KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TEGAL, berkedudukandi Jalan KS. Tubun Nomor 12, Kota Tegal ;2. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk., DANAMON SIMPANPINJAM UNIT PASAR PETARUKAN, berkedudukan di JalanKartin) Nomor 71A Kecamatan Petarukan, KabupatenPemalang ;3.

Wiluyo, dan 2.Patriyah selanjutnya disebut Jaminan II ;Bahwa, pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2009 bertempat di KantorPelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tegal, Jalan KS TubunNomor 12 KotaTegal, Tergugat menjual lelang Jaminan dan II, namunhanya terjual JAMINAN II, pemenang lelang adalah Tergugat Ill denganharga Rp. 350.100.000,00 (tiga ratus lima puluh juta seratus ribu Rupiah) ;b..4 Bahwa, penjualan lelang tersebut sebagai perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad), yaitu :4.11 Melanggar

Menyatakan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2009 bertempat di KantorPelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tegal, Jalan KS TubunNomor 12 Kota Tegal telah menjual lelang Jaminan dan II berdasarkanPengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dikeluarkanPT.

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BATAM, dkk.

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARACq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) BATAM, berkedudukan diJalan Engku Putri (Depan Gedung Pusat Informasi Haji)Batam Centre, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yangdiwakili oleh Hady Purnomo selaku Diektur Hukum danHubungan Masyarakat Kementeria Keuangan, dalam halini memberi kuasa kepada: 1. Syukri Asyhadhy, KepalaKPKNL Batam, 2. Dedy Christanto, Kepala Seksi Hukumdan Informasi KPKNL Batam, 3.

PT KUMALA BERLIAN lawanKementerian Keuangan Republik Indonesia qq Direktorat Jendral Kekayaan Negara qq Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi

Plg yang untukselanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT; melawan Kementerian Keuangan Republik Indonesia qq Direktorat Jendral KekayaanNegara qq Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dan SistemInformasi yang beralamat Gedung Syafrudin Prawiranegara Il Lantai 9Jl Lapangan Banteng Timur Nomor 24 Jakarta Pusat 10710, yang dalamHalaman 1 dari 31 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2014/PN. Plghal ini diwakili kuasanya 1). Dr. Indra Surya SH., LLM; 2). Dr. Hana SJ.Kartika SH., LLM; 3). M. Lucia C. SH., MH; 4).

SH ; untuksecara bersamasama atau sendiri sendiri mewakili Negara RepublikIndonesia Cq Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian KeuanganRepublik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara CqDirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasiberalamat di Gedung Syafrudin Prawiranegara Jalan Banteng TimurNomor 24 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus No SKU122/MK.1.2014 tanggal 23 Mei 2014, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Klas A Khusus Palembang padatanggal

Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Keputusan presidenNo. 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, denganberakhirnya tugas BPPN tanggal 27 Februari 2004 dan/atau dibubarkannya BPPNpada tanggal 30 April 2004, maka segala kekayaan BPPN menjadi kekayaannegara yang dikelola oleh Menteri Keuangan.. Bahwa dengan berakhirnya BPPN, maka penanganan aset yang tidak berperkarayrng berasal dari BPPN diserahkan kepada PT. Perusahaan pengelola Aset (PTPPA).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Direktorat Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi, tidak ada satupun dalil yang menyebutkandalam surat gugatan Penggugat tentang perbuatan Tergugat yang merugikanPenggugat.2.2. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugatmerupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel).2.3.

YUDIK KURNIANTO VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA cq KANWIL IX DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA SEMARANG cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA , DKK

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cqMENTERI KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAcq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA cqKANWIL IX DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAANNEGARA SEMARANG cq KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA . yangdalam hal ini diwakili oleh kuasanyaSugiyanto, SE.,M.Si, Moh. Arif Rochman, SH.Masirin, SH dan Indriani Rositowati, SHberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27April 2010, nomor: SKU108/MK.6/2010.Selanjutnya disebut SODAS a basse ssinne sexwas on caenercmrs2.

Setelah dokumen lengkapmaka berdasarkan pasal 7 Vendu Reglement jo.Peraturan Menteri Keuangan Nomr : KEP102/PMK.01/2008Tentang Organisasi dan Tatakerja Instansi VertikalDirektorat Jenderal Kekayaan Negara, dimana obyeksengketa berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Surakarta. KPKNL Surakarta tidakboleh menolak permohonan lelang di wilayah kerjanyasepanjang permohonan lelang telah lengkap persyaratannya:.

Bahwa kami sebagai Tergugat III dalam perkara ini selakupembeli/pemenang lelang atas pelelangan dari KantorPelayanan Kekayaan Negara dan lelang Surakarta yang diadakanpada tanggal 18 Pebruari 2010; serta kami telah menerimarisalah Mang No. 86 / 2010 oleh Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan lelang Surakarta tertanggal 18 Pebruari 2010 ;Ds Bahwa obyek sengketa tersebut telah dilelangkan oleh PTBank Danamon Indonesia Tbk Jakarta c.q PT Bank DanamonIndonesia tbk Kanwil O07 Jateng dan Daerah IstimewaYogyakarta

c.q PT Bank Danamon Indonesia tbk Kantor CabangSolo Sudirman c.q Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar KotaSragen melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danlelang Surakarta, bahwa kami telah dinyatakan sebagaipemenang yang sebagaimana dalam Risalah lelang No. 86/2010tertanggal 18 Pebruari 2010 ;3.

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR WILAYAH IX DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SEMARANG cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA, DK

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAcq. KANTOR WILAYAH IX DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA SEMARANG cq. KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGSURAKARTA, berkedudukan di Jalan Ki Mangun SarkoroNomor 141, Surakarta;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAcq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAcq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG JAKARTA III, berkedudukan di Jalan PrapatanNomor 10, Jakarta Pusat, keduanya dalam hal ini memberikankuasa kepada Dr.

., LL.M dan Rekan, ParaPegawai pada Biro Bantuan Hukum di Kantor Wilayah VIIDirjen Kekayaan Negara Jakarta dan Kantor PelayananKekayaan Negara serta Lelang Jakarta III serta Para Pegawaipada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang diHal. 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 42 K/Pdt/2014KasasiSurakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober2013;3 LIE RUDIANSYAH, bertempat tinggal di Jalan PattimuraNomor 80, Surakarta;Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, IlI/ParaTerbanding;Mahkamah

Atas alasantersebut menunujukkan penentuan harga limit yang dilakukan Termohon Kasasi Idan II tidak dilakukan sebagaimana yang dimaksud dalam PerMen Keuangan Nomor180/PMK.06/2009 tentang oleh Penilaian Barang Jaminan dan/atau BarangKekayaan Lain Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia PengurusanPiutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.