Ditemukan 46953 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN MANADO Perdata
Register : 19-05-2022 — Putus : 02-06-2022 — Upload : 03-06-2022
Putusan PN MANADO Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Mnd
Tanggal 2 Juni 2022 — Pemohon:
1.FERRY WENTUK
2.ADEILEYDA HARIMISA
22 — 8

  • MENETAPKAN :

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Mnd, dari Para Pemohon tersebut;
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mencoret perkara permohonan Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Mnd dari buku register induk perkara perdata permohonan Pengadilan Negeri Manado;
    3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dianggarkan sejumlah Rp 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu
    161/Pdt.P/2022/PN Mnd
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 20-12-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 235/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 4 Mei 2017 — - HERMANTO (PENGGUGAT) - PT. AKR Transportasi Indonesia (TERGUGAT)
51 — 16
  • - Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003
    AKR Transportasi Indonesia terhadap Penggugat i.cHermanto belumlah sesuai dengan pasal 161 UndangUndang No.13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;8. Bahwa sebagai bentuk kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuanhukum yang berlaku, setelah menerima surat anjuran dari Mediator Dinassosial dan Tenaga Kerja Kota Medan Penggugat datang ke perusahaandengan maksud untuk bekerja, akan tetapi Tergugat tidakmemperbolehkan Penggugat untuk melakukan pekerjaan;9.
    Dan menurut Pasal 93 ayat 1 UUNo. 13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa upah tidak dibayarapabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, ketentuan iniadalah merupakan azas yang pada dasarnya berlaku umum bagi semuapekerja, apalagi pekerja yang sedang dalam proses pemutusan hubungankerja karena kesalahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 ayat 1UU No. 13 tahun 2003.
    AKR Transportasi Indonesia Pasal 52 ayat (1) yangmenyatakan tentang menempatkan barang milik perusahaan dalamkeadaan bahaya;Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti gugatan Penggugatdan jawaban Tergugat yang menjadi permasalahan adalah :1.Apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadapPenggugat telah memenuhi Pasal 161 UndangUndang No.13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan?;2.
    MdnMenimbang, bahwa berdasarkan mediasi yang dilakukan, pada tanggal 7September 2016 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkansurat Anjuran yang intinya adalah pengakhiran hubungan kerja yang dilakukanTergugat terhadap Penggugat belum sesuai dengan Pasal 161 UndangUndangNo.13 Tahun 2003;Menimbang, bahwa Pasal 161 UndangUndang No.13 Tahun 2003berbunyi:(1) Dalam hal pekerja/ouruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diaturdalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjabersama
    Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sesuaidengan Pasal 161 ayat (1) UndangUndang No.13 Tahun 2003;3.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 10-02-2021 — Putus : 17-03-2021 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Sby
Tanggal 17 Maret 2021 — Pemohon:
UMI SALAMAH
15 — 11

  • M E N E T A P K A N :

    1. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Sby dicabut;
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Sby dalam Buku Register Induk Perkara Perdata Permohonan;
    3. Membebankan Pemohon membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
    161/Pdt.P/2021/PN Sby
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 14-02-2022 — Putus : 19-04-2022 — Upload : 19-04-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Sby
Tanggal 19 April 2022 — Penggugat:
Sony Hariyono
Tergugat:
Nyonya Raden Ajeng Anni Firnani
Turut Tergugat:
Tugito
61 — 10

  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut di atas ;
    2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 161/Pdt.G/2022/PN.Sby harus dihentikan ;
    3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 161/Pdt.G/2022/PN.Sby, tersebut dari Buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan ;
    4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 2.629.000,-
    161/Pdt.G/2022/PN Sby
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Umum Pencurian
Register : 03-12-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PT BENGKULU Nomor 100/PID/2018/PT BGL
Tanggal 18 Desember 2018 — IRWAN Bin MAKMUN
100 — 40
  • Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Crp, tanggal 13 November 2018
    Curup sejak tanggal 4 November2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 13 Nopember 2018sampai dengan tanggal 12 Desember 2019 ;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejaktanggal 13 Desember 2018 s/d tanggal 10 Februari 2019;Halaman 1 dari 28 halamanPut.Nomor 100/PID/2018/PT BGL.Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaturunan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 161
    369 ayat (1)jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu subsidair, sedangkanmengenai lamanya pidana Jaksa Penuntut Umum setuju dengan putusan tersebut;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksamaberkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor161/Pid.Pid.B/2018/PN.Crp tanggal 13 November 2018 serta Memori Banding yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapatdengan pertimbangan dan Amar putusan Nomor 161
    minta uang kepada saksiMulyadi melalui Edy Sullah dan tidak pernah menerima uang dari Edy Sullah;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim tingkat bandingberpendapat, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang harus dipertimbangkan adalahdakwaan kedua sama dengan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim PengadilanNegeri Curup;Halaman 26 dari 28 halamanPut.Nomor 100/PID/2018/PT BGL.Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambilalin pertimbangan dan Amar putusan Nomor 161
    Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193(2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan,karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin pertimbangan Hakim tingkatpertama, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu memutuskan untuk menguatkan putusanPengadilan Negeri Curup Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Crp tanggal 13 November 2018yang dimohonkan banding;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebani membayar biaya
    Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Crp,tanggal 13 November 2018 yang dimintakan banding tersebut;3.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 31-07-2024 — Putus : 21-08-2024 — Upload : 27-08-2024
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Bpp
Tanggal 21 Agustus 2024 — Penggugat:
Husin Ambran
Tergugat:
Gunawan Slamet Priyana
18 — 10

  • M E N E T A P K A N:

    1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Bpp;
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencatatkan perihal pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Bpp dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
    161/Pdt.G/2024/PN Bpp
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 27-03-2024 — Putus : 04-04-2024 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN SEMARANG Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Smg
Tanggal 4 April 2024 — Pemohon:
SUWANDI
4 — 0

  • M E N E T A P K A N :

    1. Menyatakan Pencabutan Permohonan perihal penetapan Penambahan Nama Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Smg, atas nama Pemohon Suwandi dapat dikabulkan ;
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret perkara Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Smg tersebut dalam register perkara yang tersedia untuk itu;

    Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah) ;

    161/Pdt.P/2024/PN Smg
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-02-2022 — Putus : 29-08-2022 — Upload : 30-08-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Dps
Tanggal 29 Agustus 2022 — Penggugat:
NI MADE MONA SAWITRI
Tergugat:
PT BPR INDRA CANDRA CAB BADUNG
38 — 15

  • M E N E T A P K A N

    1. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Nomor :161/Pdt.G/2022/PN Dps dicabut;
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Dps dari register perkara;
    3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 905.000,- (Sembilan ratus lima ribu rupiah) ;
    161/Pdt.G/2022/PN Dps
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 05-10-2023 — Putus : 12-10-2023 — Upload : 12-10-2023
Putusan PN MADIUN Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Mad
Tanggal 12 Oktober 2023 — Pemohon:
UNTUNG PRASETYO
15 — 5

  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
    2. Menyatakan pencabutan permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan Nomor Register 161/Pdt.P/2023/PN Mad dicabut oleh Pemohon;
    3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Madiun atau Wakilnya yang sah untuk mencatat dalam register/ daftar perkara perdata tentang pencabutan permohonan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Mad;
    4. Membayar
    161/Pdt.P/2023/PN Mad
Pengadilan MS BANDA ACEH Perdata Agama
Register : 26-04-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 05-05-2021
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 161/Pdt.G/2021/MS.Bna
Tanggal 27 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
43 — 13

  • Menetapkan perkara nomor 161/Pdt.G/2021/MS.Bna tertanggal 27 April 2021 dicabut,

    161/Pdt.G/2021/MS.Bna
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 12-05-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn
Tanggal 25 September 2017 — - RIFKI ALAM SAPUTRA (PENGGUGAT) - CV. FOUNTAIN (TERGUGAT)
62 — 19
  • Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2017 sesuai Pasal 161 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 20-12-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 236/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 4 Mei 2017 — - Ihut Dongan Sianipar (PENGGUGAT) - PT. AKR Transportasi Indonesia (TERGUGAT)
45 — 9
  • - Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003
    AKR Transportasi Indonesia terhadap Penggugat i.clhut Dongan S belumlah sesuai dengan ketentuan pasal 161 UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;9.
    Bahwa Penggugat sudah diberikan surat peringatan 3, dansebelumnya pun Penggugat sudah pernah menerima surat peringatan3 (Penggugat menerima surat peringatan 3 berturutturut selamatahun 2016);Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka Tergugat telah dapatmelakukan pengakhiran hubungan kerja sesuai dengan pasal 161 undangundang no. 13 tahun 2003 dalam hal pekerja/oburuh melakukan pelanggaranketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atauperjanjian kerja bersama, pengusaha
    Mdnmemenuhi unsur Pasal 161 UndangUndang No.13 Tahun 2003tentang ketenagakerjaan tersebut;Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat dan Jawaban Tegugattersebut diatas terdapat fakta fakta yang sebenarnya yaitu:Bahwa Penggugat adalah supir truk tangki pada perusahaan Tergugat(ic. PT.
    Mdnsebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantianhak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal 161 UndangUndangNo.13 Tahun 2003 di atas, jelas maknanya Penggugat telah melanggarPeraturan Perusahaan dengan tidak memenuhi perintah kerja dari atasan, yangmana tugas yang diberikan tersebut merupakan tugas utama Penggugat sebagaisupir truk tangki, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat telahmelakukan kesalahan dan patut diberikan surat
    Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sesuaidengan Pasal 161 ayat (1) UndangUndang No.13 Tahun 2003;3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi atas pemutusanhubungan kerja sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)Halaman 28 dari 30Putusan PH! Nomor :236/Padt.SusPHI/2016/PN.
Pengadilan PN SALATIGA Perdata
Register : 13-10-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 26-10-2021
Putusan PN SALATIGA Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Slt
Tanggal 21 Oktober 2021 — Pemohon:
EKO SUSILO
43 — 4

  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;
    2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Slt, dicabut;
    3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Slt, dari register perkara Permohonan;
    4. Menghukum Pemohon
    161/Pdt.P/2021/PN Slt
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 03-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 13-01-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 161/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby
Tanggal 12 Januari 2021 — Penggugat:
PT Citra Nutrindo Langgeng
Tergugat:
Nur Rahmad
72 — 15

  • M E N E T A P K A N

    • Mengabulkan Pencabutan perkara gugatan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 161/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby;
    • Menyatakan perkara Gugatan Pengadilan Hubungan Industial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 161/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby dicabut;
    • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara
    161/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 21-03-2022 — Putus : 22-08-2022 — Upload : 27-11-2023
Putusan PN BEKASI Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Bks
Tanggal 22 Agustus 2022 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 3

  • M E N E T A P K A N:

    1. Menyatakan Gugatan Penggugat, tersebut sebagai mana terdaftar dalam register perkara Perdata Nomor 161/Pdt/G/2022/PN Bks. tersebut GUGUR;
    2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Nomor 161/Pdt/G/2022/PN Bks. dari register perkara yang sedang berjalan;
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 566.500,00 (lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus
    161/Pdt.G/2022/PN Bks
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-07-2013 — Upload : 25-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1936 K/Pdt/2012
Tanggal 26 Juli 2013 — PANGDAM IX UDAYANA, Cq DAN REM 161 WIRASAKTI KUPANG, Cq. DAN DEN ZIBANG IX/I KUPANG, Cq DAN DEN POM IX/I KUPANG, dkk
49 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANGDAM IX UDAYANA, Cq DAN REM 161 WIRASAKTI KUPANG, Cq. DAN DEN ZIBANG IX/I KUPANG, Cq DAN DEN POM IX/I KUPANG, dkk
    PANGDAM IX UDAYANA, Cq DANREM 161 WIRASAKTI KUPANG, Cq. DAN DEN ZIBANGIX/I KUPANG, Cq DAN DEN POM IX/I KUPANG,berkedudukan di Jalan Polisi Militer Kupang,PEMERINTAH R.I Cq. MENTERI PEKERJAAN UMUMRI, Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUMPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, berkedudukan diJalan W. J Lalamentik No.20 Kupang, dalam hal ini memberikuasa kepada Yakobus A.
    ., beralamat di Markas Korem161/Wira Sakti Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal29 Juni 2010 dan Surat Perintah Danrem 161/Wira Sakti NomorSprin/554/V1/2010 tanggal 17 Juni 2010, para Pemohon Kasasi IIjuga Termohon Kasasi I dahulu sebagai para Tergugat I dan II/para Pembanding;dan:Hal. 1 dari 63 hal. Put. No.1936 K/Pdt/20121 PEMERINTAH R.I Cq. MENTERI DALAM NEGERI R.I,Cq. GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,berkedudukan di Jalan Raya Eltari No.52 Kupang,2 PEMERINTAH R.I Cq.
    PekerjaanUmum Nusa Tenggara Timur yang diatasnya sudah tertera disposisi Bpk El Tarikepada Ka Zibang;Bahwa selanjutnya Ka Zibang Sub Rayon 104 Nusratim melalui suratnyaNomor: B87/10/1967, tanggal 16 Oktober 1967, yang ditujukan kepada DanDim 1602 Kupang, dimana tembusan surat tersebut juga disampaikan kepadaalmarhumah Ibu Paulina Pattiwaellapia, maksud surat Ka Zibang tersebut adalahmeminta bantuan Dan Dim 1602 Kupang untuk membentuk Panitia KomisiPenentuan Harga Sewa Tanah di Jalan Mardeka (Complex Pom 161
    PANGDAM IX UDAYANA, CqDAN REM 161 WIRASAKTI KUPANG, Cq.
    PANGDAM IX UDAYANA, Cq DANREM 161 WIRASAKTI KUPANG, Cq. DAN DEN ZIBANG IX/I KUPANG, CqDAN DEN POM IX/I KUPANG, 2. PEMERINTAH R.I Cq. MENTERIPEKERJAAN UMUM R.I, Cq.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 14-07-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn
Tanggal 18 September 2017 — - R. SYVER PANDAPOTAN AMBARITA (PENGGUGAT) - PT. CAPELLA MEDAN (TERGUGAT)
90 — 27
  • - Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak tanggal 28 Februari 2017;
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata
Register : 22-06-2023 — Putus : 27-06-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Bjm
Tanggal 27 Juni 2023 — Pemohon:
NOOR ISLAMIAH
22 — 15

  • M E N E T A P K A N :

    1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor Register 161/Pdt.P/2023/PN Bjm oleh Pemohon;
    2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor Register 161/Pdt.P/2023/PN Bjm dicabut dan dicoret dalam buku Register Perkara;
    3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
    4. Membebankan Pemohon untuk membayar ongkos perkara ini sebesar
      161/Pdt.P/2023/PN Bjm
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 23-05-2023 — Putus : 30-05-2023 — Upload : 05-06-2023
Putusan PN PADANG Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Pdg
Tanggal 30 Mei 2023 — Pemohon:
ZAFNIARTI
25 — 0
  • Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara perdata Nomor : 161/Pdt.P/2023/PN.Pdg. yang dimohonkan pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Padang atau petugas yang ditunjuk untuk itu untuk mencoret perkara perdata Nomor 161/Pdt.P/2023/PN.Pdg dari daftar register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
161/Pdt.P/2023/PN Pdg