Ditemukan 26473 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : larangan laksanan laiana laana
Penelusuran terkait : Pt. urampi indah pratama vs i. kelompok kerja (pokja) 4 biro perlengkapan dan layanan pengadaan setda provinsi ppaua barat tahun anggaran 2018. Ii. pt. indoprima mankwari perkasa; 1. pt. unggul perdana mulya. 2. pt. bangun makmur utama vs ketua kelompok kerja (pokja) ulp pengadaan barang/jasa pekerjaan konstruksi dan konsultasi satker pelaksanaan jalan nasional wilayah ii provinsi jawa tengah tahun anggaran 2017 Unit layanan pengadaan (ulp) jawa tengah;
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Tender
Register : 10-03-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 8/G/2017/PTUN.JPR
Tanggal 4 Mei 2017 — PT DAMARINDO MANDIRI (PENGGUGAT) MELAWAN POKJA I UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) WILAYAH XIV SENTANI UPBU KELAS I UTAMA SENTANI-JAYAPURA (TERGUGAT)
154 — 44
  • PT DAMARINDO MANDIRI (PENGGUGAT)MELAWANPOKJA I UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) WILAYAH XIV SENTANI UPBU KELAS I UTAMA SENTANI-JAYAPURA (TERGUGAT)
    ., M.H. dan Rekan, beralamatdi Gedung Hotel Musi (belakang Klinik Hewan) Jalan Raya Entrop,Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 01 Maret 201 7;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan:POKJA I UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) WILAYAH XIV SENTANI UPBUKELAS UTAMA SENTANIJAYAPURA, berkedudukan di JalanYabaso Nomor 76 Sentani, Kabupaten Sentani, Provinsi Papua; Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 08/PEN/2017/PTUN.JPRDalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 10-07-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 13/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 18 Desember 2018 — Penggugat:
MEIKE GUNAWAN
Tergugat:
Unit Layanan Pengadaan ULP Kota Palu, Kelompok Kerja POKJA Konstruksi Dinas Kesehatan Tahun Anggaran
134 — 85
  • Penggugat:
    MEIKE GUNAWAN
    Tergugat:
    Unit Layanan Pengadaan ULP Kota Palu, Kelompok Kerja POKJA Konstruksi Dinas Kesehatan Tahun Anggaran
    UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KOTA PALU, KELOMPOKKERJA (POKJA) KONSTRUKSI DINASKESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018, TempatKedudukan: Sekertariat di Jalan Balai Kota No. 1Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN.PL1. NamaJabatanTempat/KedudukanKewarganegaraan2. NamaPangkat/NIPJabatanTempat/KedudukanKewarganegaraan3. NamaPangkat/NIPJabatanTempat/Kedudukan :Kewarganegaraan4. NamaPangkat/NIPJabatanTempat/KedudukanKewarganegaraan5.
    Bahwa Tergugat merupakan badan tata usaha negara yakniKelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan(ULP) Kota Palu Tahun Anggaran 2018, yang menurut Pasal 1Poin 8 Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014 tentangPerubahan Ketiga atas Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalahunit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang
    Dari evaluasi Tergugat, Penggugatdinyatakan Tidak Lulus Evaluasi Teknis, Harga dan Pembuktian(Klarifikasi);Bahwa berita acara hasil Pelelangan oleh Tergugat tidakditandatangani salah satu dari lima orang Anggota POKJAKonstruksi Dinas Kesehatan Kota Palu Unit Layanan PengadaanKota Palu Tahun Anggaran 2018, kelima Anggota POKJAKonstruksi itu. adalah Franky Umenhopa,,S.T. (Ketua), SitiHalaman 13 dari 65 halaman Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN.PL10.11.Mufidah, S.T. (Sekretaris), IsSmayadin DJ.
    Pengadaan Kota Palu selaku Badan atauPejabat TUN yang telah diberikan kewenangan oleh Wali Kota Paluuntuk bertindak sebagai Pejabat;5) Bahwa oleh karena itu, secara yuridis yang seharusnya digugatdalam perkara a quo adalah Pihak Unit Layanan Pengadaan KotaPalu selaku Badan atau Pejabat, Bukan Kelompok KerjaKonstruksi Dinas Kesehatan Kota Palu yang hanya menjalankanPerintah suatu Badan atau Pejabat, yakni Unit Layanan PengadaanKota Palu;6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara yuridisgugatan
    Palu;Bahwa Unit Layanan Pengadaan Kota Palu selaku Badan atauPejabat Tata Usaha Negara yang diberikan kewenangan olehWalikota Palu untuk bertindak sebagai pejabat berdasarkan SuratKeputusan Walikota Palu No. 912/09/pembangunan/2018 tentangUnit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PemerintahKota Palu Tahun 2018 maka merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat(12)UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 maka yang dapat digugatadalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkankeputusan berdasarkan
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 30-08-2017 — Putus : 20-09-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 31/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 20 September 2017 — KARYA SIAK KECIL MELAWAN PANITIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG/JASA KELOMPOK KERJA III UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2017
140 — 71
  • KARYA SIAK KECIL MELAWAN PANITIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG/JASA KELOMPOK KERJA III UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2017
    PENGGUGAT;MELAWANHal. 1 Penetapan Pencabutan Nomor : 31/G/2017/PTUN.PBRPANITIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG/ JASA KELOMPOKKERJA II UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN BENGKALISTAHUN ANGGARAN 2017;Berkedudukan di Jalan Pertanian, Kabupaten Bengkalis 28712, Propinsi RiauDan untuk selanjutnya disebut sebagal................................... TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 02-08-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2445 K/Pdt/2022
Tanggal 2 Agustus 2022 — MANAGER UNIT LAYANAN MODAL MIKRO PNM (PERSERO) ULAMM KENCONG, DKK
66 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MANAGER UNIT LAYANAN MODAL MIKRO PNM (PERSERO) ULAMM KENCONG, DKK
Pengadilan PN KUDUS Perdata
Register : 16-08-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan PN KUDUS Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Kds
Tanggal 9 April 2019 — JAVADINO PUTRA PERDANA
Tergugat:
KETUA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA KABUPATEN KUDUS POKJA PENGADAAN JASA KONSULTANSI
93 — 0
  • JAVADINO PUTRA PERDANA
    Tergugat:
    KETUA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA KABUPATEN KUDUS POKJA PENGADAAN JASA KONSULTANSI
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lelang
Register : 07-05-2015 — Putus : 09-11-2015 — Upload : 27-11-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 106/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 9 Nopember 2015 — RAGUNA SAKTI MULIA;UNIT LAYANAN PENGADAAN SUB KELOMPOK KERJA BARANG 1 DIREKTORAT JENDRAL BINA GIZI DAN KIA KEMENTERIAN KESEHATAN RI
122 — 54
  • RAGUNA SAKTI MULIA;UNIT LAYANAN PENGADAAN SUB KELOMPOK KERJA BARANG 1 DIREKTORAT JENDRAL BINA GIZI DAN KIA KEMENTERIAN KESEHATAN RI
    ., KewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Advokat, kantor TOM &PARTNERS, beralamat di Plaza MetropolitanRuko Permata Blok A2, Jalan Sultan HasanuddinNo. 26, Tambun, Bekasi, berdasar Surat KuasaKhusus' tertanggal 6 Mei 2015, selanjutnyaCISCDUt .... eee cece eceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Penggugat;Melawan :UNIT LAYANAN PENGADAAN SUB KELOMPOK KERJA BARANG 1DIREKTORAT JENDRAL BINA GIZI DAN KIAKEMENTERIAN KESEHATAN RI, berkedudukan diHalaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor 106/G/2015/PTUNJKTJalan
    Persyaratan Peserta (halaman 3) jelas tertulis Paketpengadaan ini terobuka untuk penyedia barang/jasa yangmemenuhi persyaratan sub bidang makanan dan minumanringan (dalam kemasan) golongan non kecil, dengan terlebihdahulu melakukan registrasi pada Layanan PengadaanSecara Elektronik (LPSE);Disini jelas terlinat bahwa berdasarkan Dokumen PengadaanNomor : 04/SPB I/ULP/GKIA/III/2015 tidak menyebutkan harusmelampirkan bukti/pengalaman pabrik pengemasan Taburiasebagaimana yang dinyatakan Penggugat dalam
    (fotokopi);LPSE Kementerian Kesehatan, Layanan PengadaanSecara Elektronik (fotokopi sesuai print out);Surat Nomor 016/SPHRSM/KES/III/15, Tanggal 23 Maret2015, Perihal penawaran Pekerjaan lelang UlangPengadaan Taburia 2015 (fotokopi);Halaman 33 dari 55 halaman Putusan Nomor 106/G/2015/PTUNJKT33. Bukti P32: Surat Pernyataan Nomor 0618/DIR/2/IV/2015, tanggal 14April 2015 (fotokopi);34. Bukti P33: Pengumuman Penetapan Pemenang Lelang PengadaanTaburia (print out);35.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 15-05-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 02-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 67/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 19 Juli 2017 — Penggugat:
PT DUTA KARYA PERKASA
Tergugat:
KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN DAERAH KEMENTERIAN KEUANGAN PROPINSI JAWA BARAT
137 — 53
  • Penggugat:
    PT DUTA KARYA PERKASA
    Tergugat:
    KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN DAERAH KEMENTERIAN KEUANGAN PROPINSI JAWA BARAT
    Kabupaten Bogor 16969,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2017 ; Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ; ME LAWANKELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN DAERAH KEMENTERIANKEUANGAN PROVINSI JAWA BARAT PADA PENGADANPEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNGPENUNJANG KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASANBEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN ( KPPBC TMP )Halaman 1 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUNBDGCIKARANG TAHUN ANGGARAN 2017 Bandung, Jalan AsiaAfrika No. 67 Bandung Jawa Barat ; ;Dalam
    Ferry Fiardani Taufik ;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil ( PNS ) Kelompok Kerja Unit Layanan PengadaanDaerah ( Pokja ULPD) Propinsi Jawa Barat, KementerianKeuangan Republik Indonesia beralamat di Jalan Asia AfrikaNomor 67, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal7 Juni 2017;++Untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT $;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:Telah MembaCa: 222 nnn nnn enna nn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn1.
    Pada tanggal 3 Maret s.d. 10 Maret 2017, Tergugat mengumumkanlelang pascakualifikasi dimaksud melalui situs Layanan PengadaanSecara Elektronik Kementerian Keuangan www.lpse.depkeu.go.idHalaman 40 dari 78 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2017/PTUNBDGdengan jumlah perusahaan yang mendaftar sebanyak 89 (delapanpuluh sembilan) perusahaan:.
    Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Perpres 54/2010 besertaperubahannya menyatakan, "Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnyadisebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/PemerintahDaerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasayang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unityang Sudah ada." 2922 22 one nnn anne nnn nnn eeec.
    Bahwa Huruf E angka 9 huruf a Lampiran Keputusan Menteri KeuanganNomor 146/KM.1/2013 tentang Penetapan Unit Layanan PengadaanDaerah di Lingkungan Instansi Vertikal Kementerian KeuanganMEN YAatAKAN , nen nnn nw nnn ne nn ene nn enews een enna nn ne enna nn ncee nanan"9. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk:a. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaanbarang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai palingbanyak Rp 100. 000. 000. 000, 00 (Seratus miliar rupiah).
Pengadilan PN KLATEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-02-2014 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN KLATEN Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Kln
Tanggal 10 April 2014 — PNM (Persero) , Unit Layanan Modal Mikro Bekonang, dkk
34 — 8
  • PNM (Persero) , Unit Layanan Modal Mikro Bekonang, dkk
    PNM (Persero) ,Unit Layanan Modal Mikro Bekonang yang beralamat di Jl. MayorAchmadi No. 14, Bekonang, Mojolaban, Sukoharjo, untukselanjutnya mohon disebut sebagai ........ TERGUGATI ;Hal dari3 hal No.18/Pdt.G/2014/PN Kin.2 Kementrian Keuangan RI Kedudukan di Jakarta Cq Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Surakarta beralamat Jl.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-10-2022 — Upload : 18-04-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3368 K/Pdt/2022
Tanggal 13 Oktober 2022 — PT PERMODALAN NASIONAL MADANI, UNIT LAYANAN MODAL MIKRO ULAMM TULUNGAGUNG, Dkk Dan 1. SRI ARENI, S.H., Dk
188 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT PERMODALAN NASIONAL MADANI, UNIT LAYANAN MODAL MIKRO ULAMM TULUNGAGUNG, DkkDan1. SRI ARENI, S.H., Dk
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Khusus
Register : 29-04-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 14-07-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 19 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Tjb
Tanggal 25 Mei 2016 — Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Tanjung Balai - Tergugat : Lindawati Br. Siregar
84 — 49
  • Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Tanjung Balai- Tergugat : Lindawati Br. Siregar
    Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Pematangsiantar Cq.Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Tanjung Balai, beralamatkantor di Jalan Sisingamangaraja No. 32 Tanjung Balai dalam hal inidiwakili oleh:e Mukhlis Ade Putra Nasution, lakilaki lahir di Medan Tanggal 22 Juli 1986,umur 30 tahun yang beralamat di Kel. Harjosari 1, Kec.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-11-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2850 K/Pdt/2018
Tanggal 30 Nopember 2018 — PERMODALAN NASIONAL MADANI UNIT LAYANAN MODAL MIKRO KANTOR UNIT MOJO, dkk.
47 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERMODALAN NASIONAL MADANI UNIT LAYANAN MODAL MIKRO KANTOR UNIT MOJO, dkk.
Pengadilan PN BLORA Perdata
Register : 02-08-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 14-01-2022
Putusan PN BLORA Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bla
Tanggal 6 Januari 2022 — Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit Layanan Modal Mikro (ULAMM) Cabang Blora
81 — 16
  • Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit Layanan Modal Mikro (ULAMM) Cabang Blora
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata
Putus : 11-10-2017 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Gpr
Tanggal 11 Oktober 2017 — Imam Gozali
Melawan
PT Permodalan Madani Persero, cq PT Permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro Kantor Unit Mojo
65 — 3
  • Imam Gozali
    Melawan
    PT Permodalan Madani Persero, cq PT Permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro Kantor Unit Mojo
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Lelang
Register : 03-10-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 458 K/TUN/2016
Tanggal 1 Desember 2016 — KELOMPOK KERJA KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL (POKJA III) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)., II. CV. MIRI JAYA;
114 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KELOMPOK KERJA KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL (POKJA III) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)., II. CV. MIRI JAYA;
    KELOMPOK KERJA KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL (POKJA III)UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP), berkedudukan di JalanPangeran Diponegoro Nomor 2 (Komplek Perkantoran BupatiGunung Mas) Kuala Kurun, Provinsi Kalimantan Tengah;ll. CV.
    Bahwa keputusan tata usaha negara objek sengketa dikeluarkan olehpejabat tata usaha negara, dalam hal ini dikeluarkan oleh KelompokKerja Konstruksi Bangunan Sipil ( POKJA III ) Unit Layanan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang Undang Tentang Peradilan Tata UsahaNegara menyatakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalahBadan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahanberdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang
    disebut ULP adalah Unitorganisasi Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Institusi yangberfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifatpermanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada;Bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RepublikIndonesia Nomor 14/PRT/M/2013 tertanggal 17 Desember 2013 tentangPerubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi danjasa Konstruksi, menyatakan Unit Layanan
    Pengadaan yangselanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi yang dibentuk olehMenteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Instansi yangberfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifatPermanen, ULP dapat berdiri sendiri atau melekat pada Unit yangsudah ada;Berdasarkan uraian peraturan tersebut di atas, maka cukup JjelasTergugat menetapkan penyedia jasa / pemenang lelang dan secarastruktural melekat pada Unit Layanan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah selaku
    Bahwa Penggugat mendaftar dan mengikuti sebagai pesertaPelelangan Kegiatan : Penigkatan Jalan Tumbang Miri TumbangNapoi melalui layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE )Kabupaten Gunung Mas pada Unit Layanan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Kabupaten Gunung Mas Kelompok Kerja KonstruksiBangunan Sipil ( Pokja Ill ), dan Penggugat mengunduh ( Dwonload )Dokumen Pengadaan Nomor 41/ULPGUMAS/POKJAIII/VII/2015tanggal,O7 Juli 2015 yang diumumkan Tergugat dengan caramengunggah ( Upload ) melalui aplikasi
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 25-11-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 177/PDT/2020/PT DPS.
PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) Unit Layanan Modal Mikro (Ulamm) Kantor Unit Kediri Tabanan,dkk
94 — 24
  • PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) Unit Layanan Modal Mikro (Ulamm) Kantor Unit Kediri Tabanan,dkk
    PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) Unit Layanan ModalMikro (Ulamm) Kantor Unit Kediri Tabanan, yang beralamat di JI. NgurahRai No.93 Kediri Tabanan, sebagai TERBANDING I, semulaTergugat I.2. NYOMAN GADANG, beralamat di Br. Dinas ljo Gading, Seraya Tengah,Kabupaten Karangasem, Bali, sebagai TERBANDING Il, semulaTergugat II.3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKLN)DENPASAR, beralamat di Jalan DR. Kusuma Atmaja GKN Denpasar,sebagai TERBANDING III, semula Tergugat Ill.4.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Tender
Register : 27-09-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 42/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 26 Oktober 2017 — KOPERASI LANCANG KUNING (KOP.LK) MELAWAN PANITIA PELALNGAN PENGADAAN BARANG/JASA KELOMPOK KERJA IV UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2017
135 — 64
  • KOPERASI LANCANG KUNING (KOP.LK) MELAWAN PANITIA PELALNGAN PENGADAAN BARANG/JASA KELOMPOK KERJA IV UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2017
    PENGGUGAT;MELAWANPANITIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG/JASA KELOMPOK KERJA IVUNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN BENGKALIS TAHUNANGGARAN 2017, berkedudukan di Jalan Pertanian (28712), KabupatenBengkalis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. Maryansyah Oemar, S.H.2. Mohd. Fendro Arrasyid, S.H.3. Wahyudi Hidayat, S.H.Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara(ASN) pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, beralamat di JalanA.Yani Bengkalis.4.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Lelang
Register : 06-12-2016 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 19-04-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 49/G/2016/PTUN-BNA
Tanggal 2 Maret 2017 — KELOMPOK KERJA JASA KONSTRUKSI UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR dan II. PT. JASA MANDIRI NUSANTARA.
96 — 26
  • KELOMPOK KERJA JASA KONSTRUKSI UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR dan II. PT. JASA MANDIRI NUSANTARA.
    KELOMPOK KERJA JASA KONSTRUKSI UNIT LAYANAN PENGADAANPEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR, Berkedudukandi Jalan Peutua Husin Kp. Jawa, Idi Rayeuk, Kabupaten AcehHalaman 1 dari 56 HalamanPutusan Perkara Nomor: 49/G/2016/PTUNBNADalam hal ini memberikan kuasa kepada : T.Fakhrial Dani, S.H., M.H. berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat Penasehat Hukum Konsultan Hukumpada Law Firm DN & Partners, beralamat di jalan.T.
Pengadilan PN MANADO Perdata Khusus
Register : 22-11-2022 — Putus : 20-02-2023 — Upload : 21-02-2023
Putusan PN MANADO Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mnd
Tanggal 20 Februari 2023 — Penggugat:
ALBERT MANOPO MANGUNDAP
Tergugat:
1.Pimpinan PT HOME CENTER INDONESIA Informa
2.Pimpinan PT SOLUSI LAYANAN TERPADU Elite
131 — 9
  • Penggugat:
    ALBERT MANOPO MANGUNDAP
    Tergugat:
    1.Pimpinan PT HOME CENTER INDONESIA Informa
    2.Pimpinan PT SOLUSI LAYANAN TERPADU Elite
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 14-12-2022 — Putus : 31-01-2023 — Upload : 06-02-2023
Putusan PN PADANG Nomor 262/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg
Tanggal 31 Januari 2023 — Penggugat:
PT PLN UNIT INDUK DISTRIBUSI BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI
Tergugat:
MAIZARMAN
528 — 88
  • Penggugat:
    PT PLN UNIT INDUK DISTRIBUSI BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI
    Tergugat:
    MAIZARMAN
Pengadilan PN MANADO Perdata Khusus
Register : 17-03-2023 — Putus : 19-06-2023 — Upload : 23-06-2023
Putusan PN MANADO Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnd
Tanggal 19 Juni 2023 — Solusi Layanan Terpadu (Elite)
95 — 11
  • Solusi Layanan Terpadu (Elite)