Pembanding/Penggugat : ABDUL HALIM GUMRI
Terbanding/Tergugat : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAMBI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: KEPALA KANTOR PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE A3 PEKANBARU tersebut;

KEPALA KANTOR PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE A3 PEKAN BARU vs DRS. BAKHTARUDIN NUR, SH., M.HUM;

PUTUSANNomor 104 PK/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara tata usaha negara telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE A3PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 24,Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. Hana S.J. Kartika, SH.,LL.M., Kepala Bagian Bantuan Hukum III,Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;2.

Pasaribu, SE., Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikanpada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe MadyaPabean B, Pekanbaru;Hal. 1 dari 21 hal.Put.No. 104 PK/TUN/20129. Eko Handrianto, S. Sos.,.MM., Kepala Seksi Kepatuhan Internal padaKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe MadyaPabean B, Pekanbaru;10. Handy Trinova, SH., Penangan Perkara IIIC Tingkat IV, BiroBantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;11. Helda A.

Ariek Sulistyo Kusumo, S.ST..MM., Kepala Subseksi KepatuhanPelaksanaan Tugas Pengawasan pada Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B, Pekanbaru;13. Satriyanto Sadjati, SE., Kepala Subseksi Penyidikan dan BarangHasil Penindakan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai Tipe Madya Pabean B, Pekanbaru;14. Hari Kristianto W.K., SH., Penangan Perkara Tingkat IV padaDirektorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;15.M.Z.

Bahwa Pengugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Pekanbaru dengan Jabatan selaku Kepala SeksiPabeanan dan Cukai III;6. Bahwa selama Penggugat menjalankan tugas sebagai Pegawai NegeriSipil pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TipeA3 Pekanbaru. dengan Jabatan selaku Kepala Seksi Pabeanan danCukai III, Penggugat telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;7.

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik.Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beadan Cukai Tipe A3 Pekanbaru Nomor KEP08/WBC.03/ KPP.01/2008 tertanggal 31Juli 2008 tentang Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, yang diterbitkan olehTergugat sangat merugikan Penggugat, maka beralasan hukum jika Surat KeputusanKepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Pekanbarusebagaimana yang dijadikan

SUGIANTO
Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

SUMBER ALAM SEJAHTERA VS KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI KEPULAUAN RIAU;

Sumber AlamSejahtera, beralamat di Jalan Tanjung Lambai RT/RW. 002/001Desa Terempa Kecamatan Siantan Kabupaten KepulauanAnambas Kepulauan Riau;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGANDAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN' PROVINSIKEPULAUAN RIAU, berkedudukandi Jalan Pramuka No. 10Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau 29422, Selanjutnyamemberi kuasa kepada :SYAIFUDIN TAGAMAL, S.H;M. MUSLIHUDDIN, S.H., M.H;ASIKIN, S.H;SUTRISNO, S.E.

WIDYA CASTRENA BUDI DHARMA, S.H;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiSse eae ofScoNegeri Sipil pada Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP), beralamat di Jalan Pramuka Nomor 33Halaman 1 dari 52 halaman.

Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah padaStandar Umum Angka 2300 tentang Kecermatan Profesional, danpada Standar Pelaksanaan Audit Kinerja Angka 3200 tentangPengumpulan dan Pengujian Bukti, dan Sub Angka 3210 tentangPengumpulan Bukti, sehingga dengan demikian terdapat cacatyuridis dalam penerbitan Obyek Sengketa tersebut.Bahwa Obyek Sengketa juga bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 53ayat (2) huruf b UU PTUN, yakni Asas Kepastian Hukum (

Intern PemerintahPemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/05/M.PAN/03/2008 Tanggal 31 Maret 2008 tentangStandar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah padaStandar Umum Angka 2300 tentang Kecermatan Profesional,dan pada Standar Pelaksanaan Audit Kinerja Angka 3200tentang Pengumpulan dan Pengujian Bukti, dan Sub Angka3210 tentang Pengumpulan Bukti (tidak disertakannya buktiaudit lainnya in casu bukti fisik).b.

Dalam kerangka pengawasan administratif yangbersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan seringkaliperaturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwasebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukanpersetujuan instansi atasan terlebih dahulu.

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

., para Advokat, berkantordi Jalan Tali IX Nomor 50 V, Kota Bambu Selatan, KecamatanPalmerah, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 26 September 2011;Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat Intervensi/Terbanding;melawanBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN, beralamat di JalanJenderal Ahmad Yani KM. 32,5 Banjarbaru, Kalimantan Selatan;.

;3) pengawasan kas, suratsurat berharga, gudang persediaan danlainlain;Hal. 12 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/20134) meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baikhasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasanBadan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya;Dengan demikian TERGUGAT dan PARA TERGUGAT II dalammelakukan audit termasuk audit investigatif telah bertindak tanpawewenang (onvevoegheia), hal ini jelas unsur Perbuatan MelawanHukum oleh Penguasa sebagaimana

Keuangan dan PembangunanPasal 52BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidangpengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.Pasal 53Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, BPKPmenyelenggarakan fungsi :a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasankeuangan dan pembangunan;b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangandan pembangunan;c. koordinasi kegiatan fungsional

Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku, yaitu :1. memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempattempat penimbunan, dan sebagainya;2. meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, bukuperhitungan, suratsurat bukti, notulen rapat panitia dansejenisnya, hasil survei laporanlaporan pengelolaan, dansuratsurat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan;3. pengawasan kas, suratsurat berharga, gudang persediaandan lainlain;4. meminta keterangan tentang

tindak lanjut hasil pengawasan,baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasilpengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembagapengawasan lainnya.Dari ketentuan Pasal 52, 53 dan 54 tersebut jelas dan tegas, TERGUGATINTERVENSI II/TERGUGAT ASALI serta TERGUGAT INTERVENSIIII/PARA TERGUGAT ASALII tidak berwenang untuk melakukan audittermasuk melakukan audit investigatif terhadap PENGGUGAT INTERVENSImaupun terhadap TERGUGAT INTERVENSII/PENGGUGAT ASAL apalagimemberikan suatu pendapat atau rekomendasi yang

Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta, 2. PT. Duta Pertiwi, Tbk

KEPALA DINAS PENGAWASAN DANPENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DKIJAKARTA ; berkedudukan di Jalan Taman JatiBaru , Jakarta Pusat, dalam hal inimemberikan kuasa hukum kepadaAgustin Susanto, SH., Made Suarjaya,SH., Yayan Yuhanah, SH.MH., = BudiHartono, SH., Radiah, SH., dan DennyHarnoko, SH. semuanya PegawaiPemerintah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta, berkantor pada BiroHukum Blok G lantai IX Jalan MedanMerdeka Selatan No. 89 KotaAdministrasi Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor. 4154/ 1.758.1

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI MALANG TERGUGAT/PEMBANDINGPT. KARYA TAJINAN PRIMA PENGGUGAT/TERBANDING

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPEMADYA CUKAI MALANG, tempat kedudukan di JalanSurabaya No 2 Malang ;Dalam hal ini telah memberikan Surat KuasaKhusus kepada :1. CERAH BANGUN, SH, M.1H ;2. PRIJO ANDONO, SH3. RUDY HERI KURNIAWAN SE ;4. SYAMSUL BAHRI SE5. SLAMET PRAMONO SE ;6. SULAIMANBE Ba i ine = aie = ee = ni = ee =8. MZ. FIRMANSYAH, SH.9.

Madya Cukai MalangNomor KEP2991/WBC.11/KPP.MC.01/2010 tanggal 4 Juni 2010 ;Menghukum Tergugat untuk membayar beaya perkara yangtimbul dalam perkaraatasini :Menimbang, bahwa petita tersebut diajukan adalah berdasarkanalasan alasan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatanintinya adalah sebagai berikut: BahwaBahwa, Penggugat adalah merupakan pemegang hak pembelian pitacukai untuk produk rokok merk NEO berdasarkan pada Suratkeputusan yang diterbitkan olehTergugat, yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan

persamaan baik mengenaibentuk,Cara16Cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsurunsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merekmerek tersebut ; Bahwa merek NEO MILD milik Penggugat jelas memiliki persamaanpada pokoknya dengan merek NEOMILD~ milik Tergugat IIIntervensi yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek.Tergugat Il Intervensi adalah pemilik tunggal yang berhakuntuk menggunakan mereknya tersebut dalam perdagangan diIndonesia ; Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan

Menyatakan batal keputusan tata usaha negara yangberupa Keputusan Kepala Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai MalangNomor KEP3185 / WBC.11 / KPP.MC.01 / 2010tanggal 16 Juni 2010 tentangPencabutan ............Pencabutan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang Nomor KEP2991/WBC.11/KPP.MC.01/2010 tanggal 04 Juni 2010 tentangPencabutan atas Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas NamaPT. Bintang Pesona Jagat di Malang :3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutKeputusan tata usaha negara berupa KeputusanKepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai Tipe Madya Cukai Malang Nomor KEP3185/WBC.11/KPP.MC.01/2010 tanggal 16 Juni 2010tentang Pencabutan Keputusan Kepala KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe MadyaCukai Malang Nomor KEP2991/WBC.11/KPP.MC.01/201018tanggal 04 Juni 2010 tentang Pencabutan AtasPenetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama PT.Bintang Pesona Jagat di Malang ;4.

DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI, dk VS Ir. INDAR ATMANTO, DKK

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunandisingkat BPKP; Pasal 34 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 103Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berbunyi:BPKP terdiri dari :a. Kepala;b. Sekretariat Utama;c. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah BidangPerekonomian;d. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah BidangPolitik, Sosial dan Keamanan;e. Deputi Bidang Pengawasan PenyelenggaraanAkuntabilitas;f.

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan KeuanganDaerah;g. Deputi Bidang Akuntan Negara;h.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnyadisingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yangbertanggung jawab langsung kepada Presiden;pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi:(1) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalamPasal 48 ayat (1) terdiri atas:a. BPKP;b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsionalmelaksanakan pengawasan intern;c. Inspektorat Provinsi; dand.

DEPUTIKEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI., Il.

Putusan Nomor 75 PK/TUN/2015Tahun Anggaran 2008 s.d. 2010 (vide Lampiran Ill MemoriKasasi).Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim PTUNberpendapat bahwa:...Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat(1) PP 60/2008 dinyatakan pada intinya bahwa setelahmelaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan internpemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan danmenyampaikannya kepada pimpinan instansi Pemerintah yangdiawasi, di dalam penjelasannya dinyatakan bahwa laporanhasil pengawasan di

Yayasan Methodist Jemaat Damai Sejahtera Jakarta Barat;Kepala Suku Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Barat

kepentingan melakukanaktivitas peribadatan, seperti yang termuat di dalamketentuan UUD tahun 1945, Pasal 29 ayat (2) yaitu:Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untukmemeluk agamanya masing masing dan untuk beribadatmenurut agamanya dan kepercayaannya ituHalaman 19 dari 80 halaman Putusan Pkr No.153/G/2010/PTUNJKTBahwa berdasarkan PP No. 21/1975; LN 1975 27; TLN 3059Pasal 2 tentang sumpah / janji PNS, dimana dalam halini Tergugat sebagai badan Pemerintahan yang dikepalaioleh Kepala Suku Dinas Pengawasan

Bukti T 1: Surat Kepala Suku Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Administrasi JakartaBarat Nomor : 822/SP4/B/2010 tanggal 30Agustus 2010 ~+=Perihal : MenghentikanKegiatan Pekerjaan Pembangunan yangditujukan kepada Pemilik Bangunan,Penanggung Jawab Bangunan yang berlokasidi Komplek Perumahan Puri Permata Blok ANo. 23, Kelurahan Pegadungan, KecamatanHalaman 51 dari 80 halaman Putusan Pkr No.153/G/2010/PTUNJKT2.3.4.BuktiBuktiBuktiT 2:T T3:4:Kalideres, Jakarta Barat.

(fotocopysesual dengan asli) ;Surat Kepala Suku Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Administrasi JakartaBarat Nomor : 822/SP/B/2010 tanggal31 Agustus 2010 PerihalPenyegelan Bangunan yang berlokasi diKomplek Perumahan Puri Permata Blok A No.23, Kelurahan Pegadungan, KecamatanKalideres, Jakarta Barat.

(fotocopysesual dengan asli) ;Surat Kepala Suku Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Administrasi JakartaBarat Nomor : 822/SPB/B/2010 tanggal 1September 2010 Perihal : PelaksanaanPembongkaran Bangunan yang berlokasi diKomplek Perumahan Puri Permata Blok A No.23, Kelurahan Pegadungan, KecamatanKalideres, Jakarta Barat. (fotocopysesuali dengan asli) ;Surat Kepala Seksi Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Kecamatan Kalidereskepada Kepala Suku ~ Dinas P2B Kota526.5.

PenghentianPekerjaan Pembangunan (SP4) dan surat Nomor 822/SP/B/2010,tanggal 31 Agustus 2010 tentang Penyegelan Bangunan, sertasurat Nomor 822/SPB/B/2010, tanggal 1 September 2010tentang Pelaksaan Pembongkaran Pembangunan, dengan alasanbahwa bangunan bedeng tersebut dibangun tanpa ijinmendirikan bangunan dan ada kecendurangan untuk digunakansebagai tempat ibadah Gereja Methodist Damai Sejahteraserta adanya pengaduan dari warga setempat ;(2,Menimbang, bahwa berdasarkan surat dariKepala Suku Dinas Pengawasan

DONGBANG DEVELOPMENT ; DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KETENAGAKERJAAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.; YULIANUS RUMAKETTY, DKK.

,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor diJalan Pratama VII Blok X No. 15, Kemang Pratama, Bekasi17116, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni2008;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;melawanDIREKTUR PENGAWASAN NORMA KETENAGAKERJAANDEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.,berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta12048, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. Sunarno,SH., MH., pekerjaan Kabag.

Pengawasan Norma Pengupahan Ditjen.Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Depnakertrans., 4.Sendra Utami, SH., M.Hum., pekerjaan Kasubbag. HukumSetditjen. Pembinaan Pengawasan KetenagakerjaanDepnakertrans., 5. Bambang Adi Imam Brojo, SH., pekerjaanStaf Biro Hukum Depnakertrans., dan 6. Eduard Feco H., SH.,pekerjaan Staf Biro Hukum Depnakertrans., keenamnyakewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Jenderal GatotSubroto Kav. 51, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaHal. 1 dari 18 hal. Put.

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PAEAN B JAMBI

. & Rekan beralamat di JalanEdang Suwanda No 3 Cimuncang Atas Kabupaten Bandung,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2016;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANKEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPEMADYA PAEAN B JAMBI, berkedudukan di Jalan Yos SudarsoNo 3 Kasang Jaya Jambi Timur Kota Jambi 36146;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1 TIO SEREPINA SIAHAAN, S.H.

(Kepala Subseksi Penyidikandan Barang Hasil Penindakan, pada Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B);CARL AUGUSTINUS HOTHNICA SOUTIHONTAMPUBOLON, S.H.,M.H. (Kepala Subseksi Penindakan danSarana Operasi, pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beadan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi);YUSUF EFFENDY HARAHAP, S.H. (Kepala SubseksiIntelijen, pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai Tipe Madya Pabean B Jambi); 101112131415161718PRISKILA SURA LAYUK ALLO, S.H.

(PelaksanaPemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai Tipe Madya Pabean B Jambi); TATAK SURYAPUTRA, S.H. (Pelaksana Pemeriksa padaDirektorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai,Direktorat Jenderal Bea dan Cukal);RIA NOVIKA SARI, S.H. (Pelaksana Pemeriksa padaDirektorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai,Direktorat Jenderal Bea dan Cukal);RIKSI AMAREIZA, S,S.H.

BONINDO ABADI vs KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK

BONINDO ABADI , Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT / PEMBANDING ;MELAWAN:KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAITIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK , berkedudukan di JI. PerakTimur No. 498 500 Surabaya , "Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU 01/ WBC. 10/KPP.MP.01/2013 tertanggal 3 Juli 2013, memberi kuasa1. Dr. INDRA SURYA,SH.LL.M, 222222 22Hal. 1 dari 6 hal. putusan Nomor : 09/B/2014/PT.TUN SBY.2. DIDIK HARIYANTO, SH.MM, =222s ewer nsoecamaennans3.

Penggugat:
NAI LAIDI
Tergugat:
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Selanjutnya disebut sebagaiPara Penggugat.Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Pencabutan Perkara No. 83/G/2017/PTUN.MksLAWANKEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN' DANPEMBANGUNAN PROPINSI SULAWESI SELATAN, BertempatKedudukan di Jl. Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permaiberdasarkan surat kuasa Khusus tanggal......... dalam hal ini member kuasakepada :1. Syaifudin Tagamal, S.H.2. M. Muslihuddin, S.M., M.H.3. Purwo Utomo, Ak.4. Rahmat Syaban N.Y, S.H., M.H.5.

Karmila, S.H.Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil padaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Berkantor di JalanPramuka Nomor 33 Jakarta 13120 dan di Jalan Tamalanrea Nomor 3, BumiTamalanrea Raya Nomor 3, Bumi Tamalanrea Permai Makassar, berdasarkanSurat Kuasa Khusus dari Kepala Perwakilan BPKP Propinsi SulawesiHalaman 2 dari 7 halaman Penetapan Pencabutan Perkara No. 83/G/2017/PTUN.MksSelatan Nomor : SKK 22/SU04/2/2017.

berkas perkara.TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 5 Oktober2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggalHalaman 3 dari 7 halaman Penetapan Pencabutan Perkara No. 83/G/2017/PTUN.Mks5 Oktober 2017 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dengan penetapan ini.Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah: SuratKepala Perwakilan Badan Pengawasan

VACATION INTERNATIONAL INDONESIA VS KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C CILACAP

., dan kawan, Para Advokat dari Kantor Yayasan LembagaBantuan Hukum "Widjayakusuma" beralamat di Jalan Gatot SubrotoNomor 41 Gunung SimpingCilacap, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 14 November 2016;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;LawanKANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAITIPE MADYA PABEAN C CILACAP, beralamat di Jalan Jend.Sudirman (Sleko) Cilacap, diwakili oleh Susiwijono selaku az.n.Menteri Keuangan Plh. Sekretaris Jenderal, dalam hal ini memberikuasa kepada Dr.

., dan kawankawan,Pejabat/Pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat JenderalKementrian Keuangan, Direktorat Penerimaan dan PeraturanKepabeanan Dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan PelayananBea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 13 Mei 2015;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telan

HEXA PRIMA TOBACCO melawan KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN PASURUAN

Erlangga Selatan No. 25 RT. 07/RW. 08Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, untuk selanjutnyadisebut PEN ATMELAWAN :KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPEMADYA PABEAN PASURUAN, berkedudukan di Jl. Rembang Industri Raya No. 1 Pasuruan, yang dalam perkara ini diwakili kuasanya : 1 DIDIK HARIYANTO, SH., MM. Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum Ipada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementrian Keuangan ;2 CERAH BANGUN, SH., MH.

Jabatan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya PabeanPasuruan ;SARDJUKI Jabatan Kepala Sub Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakanpada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya PabeanPasuruan ;ARIF PURWADI SATRIYONO, SH. Jabatan Penangan Perkara Tk. II padaBagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat JenderalKementrian Keuangan ;CHRISTIAN, SH.

HEXA PRIMA TOBACCO pada tanggal 27 Juli 2009mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)0713.1.3.5093 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A2 Pasuruan ; 4 Bahwa selama menjalankan usahanya PR.

Purworejo,Kecamatan Purworejo, KotaPasuruan 7) Jenis Barang Kena Cukai : Hasil Tembakau, Jenis SKT, SKMdan SPT 8) Kantor yang mengawasi : Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A2 Pasuruan ;5 Bahwa Latar belakang diterbitkannya Surat Keputusan tersebut dapat Tergugaturaikan secara rinci sebagaimana tersebut di bawah ini ; a.Bahwa...........a.

Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Pasuruan, atas nama Menteri Keuangan dankeputusan tersebut dikeluarkan karena dengan bukti yang cukup diduga pemegangNPPBKC melakukan pelanggaran pidana dibidang Cukai ;40Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum tersebut diatas, maka akandipertimbangkan apakah keputusan obyek sengketa aquo dikeluarkan oleh Kepala KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Pasuruan (ic.

SUMBER ALAM SEJAHTERA Melawan KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

::cceeeeee PENGGUGAT;Pine DL OW AN ssecsecenemeeensKEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSIKEPULAUAN RIAU, berkedudukan di Jalan Pramuka No. 10Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau 29422;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK2/SU04/2/2017tanggal 20 Januari 2017 memberikan Kuasa Khusus kepada:1.SYAIFUDIN...........:::.0065Halaman 2Putusan Perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.TPI1. SYAIFUDIN TAGAMAL, S.H;====2. M. MUSLIHUDDIN, S.H., M.H;3.

WIDYA CASTRENA BUDI DHARMA, S.H;Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil padaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),berkantor di Jalan Pramuka No. 33 Jakarta 13120 dan Jalan R.E.Martadinata Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau 29428;Selanjutnya di sebut sebagai...................:.::eeeeeeee es TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut; 1.

Penggugat sudahdiberikan kesempatan perpanjangan waktu 50 (lima puluh) harikalender oleh PPK namun pekerjaan masih juga belum dapatdiselesaikan maka kontrak diputus secara sepihak oleh PPK danbaru denda keterlambatan dapat dikenakan/diterapkan untuksetiap hari keterlambatan (Contoh: jika terlambat 1 hari makadikenakan denda keterlambatannya = 1/1000, namun jikaterlambat 50 hari maka dikenakan denda keterlambatannya =BION O00) .seesnericenererasisanerein nant snr EESKetentuan Standar Audit Aparat Pengawasan

Faktanya Tergugat tidak pernahmendatangi tempat atau lokasi kejadian (lokasi pekerjaan) untuk melihatdan/atau melakukan pengukuran dan perhitungan fisik secara langsungpadahal PerMenpan tentang Standar Audit Aparat Pengawasan InternPemerintah mengatur demikian.

Intern Pemerintah Pemerintahsebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/05/M.PAN/03/2008 Tanggal 31 Maret 2008 tentangStandar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah padaStandar Umum Angka 2300 tentang Kecermatan Profesional,dan pada Standar Pelaksanaan Audit Kinerja Angka 3200tentang Pengumpulan dan Pengujian Bukti, dan Sub Angka3210 tentang Pengumpulan Bukti (tidak disertakannya buktiaudit lainnya in casu bukti fisik).Halaman 29Putusan Perkara Nomor

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG.dkk vs PT. KARYA TAJINAN PRIMA

Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BPKP PERWAKILAN PROVINSI PAPUA

DAN REKAN DIJALAN PASIFIK INDAH NOMOR 63, KELURAHAN TANJUNG RIA, KOTAJAYAPURA, PROPINSI PAPUA;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING dahulu PENGGUGAT;melawan:Nama Jabatan : BADAN PENGAWASAN KEUANGANDAN PEMBANGUNAN (BPKP)PERWAKILAN PROVINSI PAPUA;Tempat kedudukan: di Jalan Pasifik Indah Ill, Pasir Dua,Jayapura, Papua;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK7/SU04/2/ 2018 tanggal 15Agustus 2018 memberikan Kuasanya kepada :Syaifudin Tagamal, S.H.;M. Muslihuddin, S.H.,M.H.;Piping Effrianto, S.E.

;Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),BERDOMISILI HUKUM PADA KANTOR BPKP PUSAT DI JALAN PRAMUKANOMOR 33, JAKARTA DAN KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSIPAPUA DI JALAN PASIFIK INDAH III, PASIR DUA, JAYAPURA, PAPUA;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING dahulu TERGUGAT;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:1.

Mansyur Dahlan, SH ; Kepala Suku Dinas Penataan dan pengawasan bangunan kotamadya Jakarta Timur ; R.A Medria Krysanti Poespo

SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA VS KAKAN PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PEKANBARU

,Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan padaKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe MadyaPabean B Pekanbaru,Yosafat Fatra Patuh S,SE.,MM.,Kepala Seksi Perbendaharaanpada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TipeMadya Pabean B Pekanbaru,Farida Hertiana Saragih,SH.

,Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanandan Cukai IV pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru,Satriyanto Sadjati,;Kepala Sub Seksi Penyidikan dan Barang HasilPenindakan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru,Irianto, Kepala Sub Seksi Administrasi pada Kantor Pengawasandan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru,Mahmud Zein Firmansyah,SH., Penangan Perkara Tingkat IV padaDirektorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan

Putusan Nomor 237 K/TUN/2013Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe MadyaPabean B Pekanbaru Nomor : S293/WBC.03/KPP.MP.01/2012 tanggal 9 Mei2012 tentang Penyelesaian Hasil Audit Atas Nama PT. Reda Pump Indonesia;. Tentang Formalitas Pengajuan Gugatan:A.

Merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa surat Objek Gugatan merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabatTata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru;Halaman 5 dari 40 halaman.

Bahwa pada faktanya objek gugatan perkara a quo berupa SuratKepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe MadyaPabean B Pekanbaru Nomor : S293/WBC.03/KPP.MP.01/2012 tanggal 9Mei 2012 tentang penyelesaian hasil audit atas nama PT.