Ditemukan 2827081 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1558 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) MAKMUR UPTP V, KECAMATAN BABAKANMADANG VS 1. ROESMINI S, DKK
45 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) MAKMUR UPTP V, KECAMATAN BABAKANMADANG tersebut;
    KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) MAKMUR UPTP V, KECAMATAN BABAKANMADANG VS 1. ROESMINI S, DKK
    PUTUSANNomor 1558 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI)MAKMUR UPTP V, KECAMATAN BABAKANMADANG,berkedudukan di Jalan Raya Babakanmadang Nomor 1,Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor, dalam hal inidiwakili dan memberi kuasa kepada oleh Ayun Lestari, S.Pd.
    ., selaku Ketua Koperasi yang bertindak untuk dan atasnama Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) MakmurUPTP V Kecamatan Babakanmadang;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;Lawan1. ROESMINIS;2. TRI WAHYUNINGSIH;3. BUDHI RITAWAN DWI HANDOYO;Ketiganya bertempat tinggal di Gunung Putri Utara RT 01, RW09, Gunung Putri, Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepadaHerman Soehardi, S.H., Advokat, berkantor di Kompl.
    kepada Para Penggugat;Bahwa yang menjadi para pihak dalam gugatan dahulu perkara Nomor120/Pdt.G/2015/PNCbi.tertanggal 09 Juni 2015 dengan gugatan a quodengan perkara Nomor 97/Pdt.G/2016/PNCbi. tertanggal 11 April 2016adalah sama, dimana yang menjadi Para Pihak baik sebagai ParaPenggugat dan Tergugat antara gugatan yang terdahulu dengangugatan yang sekarang adalah sama atau serupa yaitu: Roesmini S,Budhi Ritawan Dwi Handoyo dan Tri Wahyuningsih (ketiganya sebagaiPara Penggugat) sedangkan Koperasi Pegawai
    Adapun masalah kedudukan (legal standing) dalam gugatanmerupakan hal yang sangat prinsip dalam menyusun formiil suatu gugatansebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 8 Nomor 3 RV, yang padapokoknya gugatan harus memuat identitas para pihak, dalildalil konkrittentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasanalasan daripada tuntutan atau fundamentum petendi, tuntutan atau petitum;Bahwa perlu ditegaskan oleh Tergugat, yang menjadi anggota koperasi dariTergugat adalah Pegawai Kantor Cabang
    Dinas Pendidikan danKebudayaan Kecamatan Babakan Madang sebagaimana dalam KetentuanPasal 16 ayat 3 huruf (c) Akta Perubahan Koperasi Pegawai Kantor RantingDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Babakan MadangKabupaten Bogor, tertanggal 26 Agustus 1998, Nomor8443/BA/PAD/KDK.105/0999/1998.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 28-02-2023 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189 K/Pdt.Sus-PHI/2023
Tanggal 28 Februari 2023 — DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (TASPEN) PERSERO, Kantor Cabang Pekanbaru VS INDRA SULISTIO
71 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (TASPEN) PERSERO tersebut;
    DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (TASPEN) PERSERO, Kantor Cabang Pekanbaru VS INDRA SULISTIO
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 27-02-2023 — Putus : 27-03-2023 — Upload : 12-05-2024
Putusan PN PARIAMAN Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Pmn
Tanggal 27 Maret 2023 — Penggugat:
KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KPNG LUBUK ALUNG
Tergugat:
RIMER HUSIN
10 — 0
  • Penggugat:
    KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KPNG LUBUK ALUNG
    Tergugat:
    RIMER HUSIN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 17-05-2006 — Upload : 09-03-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1145K/PDT/2005
Tanggal 17 Mei 2006 — Ketua Yayasan Dana Pensiun Pegawai PT. Semen Padang,; Ny. Sarfiani, Kol. Pol. (Pur) Ir. Mathias, dkk
38 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketua Yayasan Dana Pensiun Pegawai PT. Semen Padang,; Ny. Sarfiani, Kol. Pol. (Pur) Ir. Mathias, dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 12-12-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2361 K/Pdt/2017
Tanggal 12 Desember 2017 —
50 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENGURUS KANTOR PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERIREPUBLIK INDONESIA (PKPN-RI) KOTAMADYA SEMARANG VS H. SUNARTO, DKK
    PUTUSANNomor 2361 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:PENGURUS KANTOR PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERIREPUBLIK INDONESIA (PKPNRI) KOTAMADYA SEMARANG,berkedudukan di Jalan Mpu Tantular Nomor 31 Semarang, yangdiwakili olen Drs.
    Edris Maroef) dengan Tergugat Il(Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia/PKPNRI)Kotamadya Semarang yaitu kerjasama untuk mengadakan pembelian,pemindahan, pengalihan serta pengoperan hak garapan atau hak pengelolaanterhadap sebidang tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan Nomor 1 Luas +50.800 m?
    Mustadjab selaku KetuaPusat Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia/PKPNRI) KotamadyaSemarang, telah membuat surat pernyataan secara Notariil yaitu SuratPernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya sebagaimana disebutkan dalamAkta Nomor 3735/1994 tanggal 15 Nopember 1994 yang dibuat dihadapanB.I.P Suhendro, SH Notaris di Semarang;Halaman 2 dari 25 hal.Put. Nomor 2361 K/Pdt/20175.
    , yang terletak di DesaSukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kotamadya Semarang, Propinsi JawaTengah atas nama Pusat Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia(PKPNRI) Kodya Dati Il Semarang seharusnya diserahkan kepadaTergugat (Sdr. Edris Maroef);Bahwa Tergugat (Sdr.
    Edris Maroef selaku Penerima Kuasa Substitusi Pertamadari Tergugat (Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Negeri RepublikIndonesia (PKPNRI) Kodya Semarang) adalah satusatunya secara hukumyang berhak memiliki dan menguasai objek Sengketa;Menyatakan Akta Notaris Nomor 43 tanggal 17 Februari 2010, tentangPemberian Kuasa dari Sdr. Edris Maroef kepada Penggugat (H.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Putus : 17-04-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 818/Pdt.G/2016/PN.Tng
Tanggal 17 April 2017 — KOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (KPPDK) lawan NYONYA SITI MASLEHA MIFTAH, Dkk
35 — 7
  • KOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (KPPDK) lawan NYONYA SITI MASLEHA MIFTAH, Dkk
    PUTUSANNOMOR : 818/Pdt.G/2016/PN.TngDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan terhadapeksepsi/keberatan dari Tergugat dan Tergugat Il seperti tersebut di bawah inidalam perkara gugatan antara :KOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA (KPPDK), dahulu beralamatdi Jalan Rasuna Said,Kelurahan Karet, Kuningan, Kotamadya Jakarta Selatan, sekarangberalamat
    (seribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) NomorIdentifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.05.07.02114. atas namaKoperasi Pengayoman Pegawai Departemen Hukum dan HakAsasi Manusia (KPPDK) setempat dikenal dengan Jl. RayaPuspitek Pondok Benda Gang Melon RT. 017, RW. 04, Kel Buaran,Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan kepada Penggugat selakupemilik yang sah menurut hukum tanpa syarat dan dalam keadaanbaik dan kosong. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas Tanah SertifikatHak Milik No. 191/Kel.
    Tngoleh Para Tergugat dan Para Tergugat mensommir Penggugat untukmembuktikan semua posita yang dinyatakan dalam gugatan perkaraaquo.Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat pada intinya menyatakanbahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang telah membeli tanah objeksengketa dari Nyonya Sriyati Nugraeni dan menguasainya sejak tanggal19 Desember 1997 adalah tidak benar, karena faktanya: Kalau Penggugat adalah badan hukum perkumpulan/koperasi daripara pejabat/pegawai negeri/aparatur Negara yang membidangihukum
    Bahwa legal standing Penggugat tidak jelas, dengan alasan bahwa Penggugattelah menguraikan identitas Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 8BRv, yaitu identitas Penggugat sebagai lembaga koperasi tidak diuraikansecara tegas dan rinci, melainkan Penggugat hanya menyebut dirinya sebagaiKOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI DEPARTEMEN HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA (KPPDK), dengan alamat dahulu beralamat diJalan Rasuna Said, Kelurahan Karet, Kuningan, Kotamadya JakartaSelatan, sekarangberalamatdi Jalan Tebet Raya
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 05-12-2022 — Putus : 04-09-2023 — Upload : 05-09-2023
Putusan PN PADANG Nomor 254/Pdt.G/2022/PN Pdg
Tanggal 4 September 2023 — YASDI, SP
Tergugat:
Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Provinsi Sumatera Barat
Turut Tergugat:
Pengawas Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Provinsi Sumatera Barat
45 — 20

  • M E N G A D I L I :

    DALAM EKSEPSI :

    1. Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima ;

    DALAM POKOK PERKARA :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
    2. Menyatakan Surat Keputusan Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik
    YASDI, SP sebagai Sekretaris Pusat Koperasi Pegawai-RI (PKP-RI) Provinsi Sumatera Barat Periode 2021 2025 adalah cacat hukum dan tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum ;
  • Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan kembali hak-hak Penggugat atas gaji (honorarium) yang tidak dibayarkan sejak Surat Keputusan Pemberhentiandikeluarkan sampai perkara ini diajukan, dengan perhitungan sebagai berikut
    YASDI, SP
    Tergugat:
    Pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Provinsi Sumatera Barat
    Turut Tergugat:
    Pengawas Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Provinsi Sumatera Barat
Pengadilan PA GARUT Perdata Agama Perceraian
Register : 04-01-2012 — Putus : 06-02-2012 — Upload : 13-06-2012
Putusan PA GARUT Nomor 17/Pdt.G/2012/PA.GRT
Tanggal 6 Februari 2012 — PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Garut. Disebut sebagai Penggugat ; Lawan; TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Garut. Disebut sebagai Tergugat ;
25 — 13
  • PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Garut. Disebut sebagai Penggugat ; Lawan; TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Garut. Disebut sebagai Tergugat ;
    Disebut sebagai Penggugat ; Lawan ;TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal diGarut.
    Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat pernikahannya dilaksanakan tangal 07Pebruari 2005 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Garut sesuaiKutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxXXXXXXXXXXX2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumahorang tua Penggugat di Garut telah bergaul sebagai suami istri telah dikaruniai duaorang anak ;3.
    Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah tempat Penggugat dan Tergugat ;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ruang lingkup perkawinan maka biayaperkaranya dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 (1) Undang undangnomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo.
    Mengingat, segala peraturan perundang Undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap sidang tidak hadir ;2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ) ;4 Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Garut untuk mengirimkansalinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-03-2007 — Upload : 04-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51K/PDT/2004
Tanggal 12 Maret 2007 — KOPERASI PEGAWAI NEGERI “MARGO MULYO” ; Drs. H. ABDUL FATAH, MD ; SOEPARMAN
14 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOPERASI PEGAWAI NEGERI MARGO MULYO ; Drs. H. ABDUL FATAH, MD ; SOEPARMAN
    KOPERASI PEGAWAI NEGERI MARGO MULYO,berkedudukan di Jalan Pamenang, Desa Nambaan,Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri ;2. Drs. H.
    :SOEPARMAN, bertempat tinggal di Desa Karangrejo,Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri ;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang ParaPemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Il di muka persidanganPengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada pokoknya atas dailildalil :1.Bahwa Penggugat adalah Pensiunan Pegawai
    Negeri Sipil yang berprofesisebagai Pendidik (Guru) ;Bahwa semasa masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru), Penggugattercatat juga sebagai anggota Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia(KPRI MARGOMULYO) Gampengrejo, Kabupaten Kediri, yangberkedudukan di Desa Nambaan, Kecamatan Gampengrejo, KabupatenKediri ;Bahwa berdasarkan Rapat Anggota KPRI MARGOMULYO, Gampengrejo,Kabupaten Kediri, Penggugat terpilin sebagai Pengurus (Ketua I) untukmasa kepengurusan periode tahun 1981 sampai dengan
    Banding, Kasasi, Verzet atauupaya hukum lain ;12.Bahwa Penggugat telah berusaha dengan etika baik menyelesaikanpermasalahan ini dengan cara kekeluargaan, namun tidak mendapattanggapan yang baik dari Para Tergugat ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar memberikan putusan sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan Penggugat adalah Anggota/Pengurus atau pernah menjadiAnggota/Pengurus (Ketua ) Koperasi Pegawai
    Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di Gampengrejotanggal 3 April 2002 No. 55/Pdt.G/2001/PN.Kdi. yang dimohonkanpemeriksaan dalam tingkat banding ;DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :DALAM KONPENSI :TENTANG EKSEPSI : Menolak Eksepsi Para Tergugat Konpensi/Para Terbanding tersebut ;DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/Pembanding untuk sebagian ; Menyatakan Penggugat Konpensi/Pembanding adalah Anggota/Pengurusatau pernah menjadi Anggota/Pengurus (Ketua ) Koperasi Pegawai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi
Putus : 28-09-2006 — Upload : 27-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125PK/PDT/2006
Tanggal 28 September 2006 — Koperasi Pegawai PT. ASABRI (PERSERO) vs. Inham Refrigeration ; Bank Dagang Negara cabang Plaza Indonesia ; ABN-AMRO
363 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koperasi Pegawai PT. ASABRI (PERSERO) vs. Inham Refrigeration ; Bank Dagang Negara cabang Plaza Indonesia ; ABN-AMRO
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 27-02-2023 — Putus : 03-04-2023 — Upload : 12-05-2024
Putusan PN PARIAMAN Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Pmn
Tanggal 3 April 2023 — Penggugat:
KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KPNG LUBUK ALUNG
Tergugat:
YULIWAR MALIK
10 — 0
  • Penggugat:
    KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) KPNG LUBUK ALUNG
    Tergugat:
    YULIWAR MALIK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 06-07-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 598 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 6 Juli 2017 — KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI ‘ANUTA PURA’ PALU VS SVETLANA YUDITH TARORE
46 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA PALU tersebut
    KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA PALU VS SVETLANA YUDITH TARORE
    PUTUSANNomor 598 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI ANUTA PURAPALU, diwakili Ketua Koperasi Pegawai PT.
    Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (Error in Persona) mengenaiSubyek Hukum utamanya Tergugat, karena Penggugat dalamgugatannya menyatakan dengan jelas bahwa Tergugat dalam perkaraini adalah Ketua, Pengurus Koperasi Pegawai PT. TelekomunikasiAnuta Pura Palu, bukan Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi AnutaPura Palu Selaku Badan Hukum, akan tetapi Majelis hakim tingkatpertama dalam putusan Perkara a quo menyatakan bahwa Tergugatdalam perkara a quo adalah Koperasi Pegawai PT.
    Hal ini menegaskan bahwaMajelis Hakim telah salah menerapkan hukum dengan mengganti PihakTergugat yang awalnya adalah Ketua , Pengurus Koperasi Pegawai PT.Telekomunikasi Anuta Pura Palu menjadi Koperasi Pegawai PT.Telekomunikasi Anuta Pura Palu. sebab hal ini juga berkaitan eratdengan ~ syarat formil suatu) gugatan walaupun Tergugat tidakmengajukan eksepsi terhadap hal tersebut dalam jawab menjawabkarena subyek gugatan itu termasuk syarat formil yang seharusnyadengan atau tanpa eksepsi haruslah dipertimbangkan
    apakah sudahtepat gugatan itu ditujukan kepada seseorang atau Badan Hukum,sebab tentunya untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab untukmembayar seluruh pembebanan komponen dalam putusan kepadaPenggugat, apakah Ketua, Pengurus Koperasi Pegawai PT.Halaman 9 dari 15 hal.
    Nomor 598 K/Padt.SusPHI/2017Telekomunikasi Anuta Pura Palu atau Koperasi Pegawai PT.Telekomunikasi Anuta Pura Palu yang berbadan hukum;Bahwa seharusnya yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalahKoperasi Pegawai PT. Telekomunikasi Anuta Pura Palu, bukan Ketua,Pengurus Koperasi Pegawai PT.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata Khusus
Register : 30-05-2022 — Putus : 22-08-2022 — Upload : 02-09-2022
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg
Tanggal 22 Agustus 2022 — Penggugat:
NURLITA
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN LISTRIK NEGARA PT. PLN PERSERO, CABANG TANJUNGPINANG
83 — 23
  • Penggugat:
    NURLITA
    Tergugat:
    KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN LISTRIK NEGARA PT. PLN PERSERO, CABANG TANJUNGPINANG
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-08-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/TUN/2015
Tanggal 13 Agustus 2015 — PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL, DKK
60 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINASTENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATENBANTUL, DKK
    PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINASTENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATENBANTUL, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 1Bantul, Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasakepada: Honorius Sujarwoto, S.H., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul,beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 1, BantulYogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/741, tanggal 05 Mei 2015;ll. 1.
    Tanggal 25 Maret 2014yang dikeluarkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta Tentang Penetapan Upah Lembur AMT 1 dan AMT 2Halaman 15 dari 27 halaman. Putusan Nomor 363 K/TUN/201512.Karyawan PT.
    Pertamina Trainingand Consulting Pusat, tim pegawai pegawai Disnakertrans DIYmenyimpulkan bahwa struktur skala upah yang diterapkansudah sesuai ketentuan peraturan perundangundanganketenagakerjaan, untuk tunjangan performasi perlu ditinjaukembali formulanya dan harus ada kenaikan mengingat faktorwaktu. harus menjadi variabel dalam perhitungan upahberdasarkan performansi, sedangkan kelebihan jam kena tidakdinyatakan lembur, karena berdasarkan hasil pemeriksaan,untuk sopir angkutan AMT kalau diterapkan
    Tanggal25 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pengawas KetenagakerjaanDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bantul. DIYYogyakarta Tentang Penetapan Upah Lembur AMT 1 dan AMT 2 KaryawanPT. Pertamina Training And Consulting (PTC) TBBM Rewulu;Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat denganuraian sebagai berikut:a. Materiil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);b.
    Putusan Nomor 363 K/TUN/2015Sedayu Bantul Yogyakarta, yang dikeluarkan oleh Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten BantulDaerah Istimewa Yogyakarta, dengan nomor Surat Nomor 568/660 tanggal 25Maret 2014 belum atau tidak dapat dijadikan objek sengketa sebab suratketetapan tersebut telah sesuai dengan kewenangan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul,sesuai yang diatur dalam Pasal 13 Keputusan Menteri TenagaKerja/Kepmenakertrans
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-09-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1077 K/Pdt/2019
Tanggal 25 September 2019 — (dahulu) YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA (YKPP), (sekarang) bernama YAYASAN PERTAMINA (PERTAMINA FOUNDATION), dkk. VS PT SUSSAM,, dk.
272 — 204 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (dahulu) YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA (YKPP), (sekarang) bernama YAYASAN PERTAMINA (PERTAMINA FOUNDATION), dkk. VS PT SUSSAM,, dk.
    Nomor 1077 K/Pdt/201917V1/1/1992 tanggal 14 Oktober 1992 terhadap terbitnya Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 1658/Pegadungan, Surat Ukur Nomor 5408/1992atas nama Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP);Menyatakan cacat hukum atau setidaktidaknya tidak mempunyalkekuatan hukum yang mengikat Akta Jual Beli Nomor 100/Kalideres/1992tanggal 7 September 1992 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Ny.Liliana Arif, S.H.;Menyatakan tanah dengan luas lebih kurang 148.942 m7?
    Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Barat selaku Turut Termohon Kasasi untukmemperbaharui Sertifikat Hak Guna Bangunan HGB1658/Pegadungan atas nama Yayasan Pertamina atau PertaminaFoundation (dahulu Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina(YKPP) atas tanah yang terletak dahulu di wilayan KelurahanKalideres (sekarang) wilayah Kelurahan Pegadungan, Kecamatanhalaman 11 dari 58 hal. Put.
    Nomor 1077 K/Pdt/201950.51,52.53.Menetapkan secara hukum PT Sussam (Termohon Kasasi 1/dahuluPenggugat), PT Pertamina (Persero) (Termohon Kasasi II/dahuluTergugat 1) dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP)(dahulu) sekarang bernama Yayasan Pertamina (Pertamina Foundation)(Termohon Kasasi III/dahulu Tergugat Il) tidak mempunyai dasar hukumdan alas hak atas tanah milik KPA. KH. Drs.
    (dahulu) YAYASANKESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA (YKPP), (sekarang) bernamaYAYASAN PERTAMINA (PERTAMINA FOUNDATION), 2. PT. PERTAMINA(Persero), 3. H.
    (dahulu)YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA (YKPP),(sekarang) bernama YAYASAN PERTAMINA (PERTAMINAFOUNDATION), 2. PT. PERTAMINA (Persero), 3. H. NUKMANMUHASYIM, tersebut:Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis hakim padahari Rabu, tanggal 25 September 2019 oleh Dr.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 09-12-2014 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 257/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 12 Mei 2015 — FAUZAN FIANDREA, SE;KETUA PANITIA PUSAT REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2014
84 — 33
  • FAUZAN FIANDREA, SE;KETUA PANITIA PUSAT REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2014
    Hasil PsikotesCalon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan KementerianKeuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014 yangdilaksanakan oleh Tergugat adalah Batal demi Hukum ;b.
    yaitu Konsultan yang merupakanrekanan Tergugat yang independen dimana tugasnya adalahmelaksanakan tes psikotes Calon Pegawai Negeri Sipil di LingkunganKementerian Keuangan Tahun Anggaran 2014.
    Namun, tes psikotes dimaksud bukanlah satusatunyacara Tergugat untuk untuk menyaring Calon Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Kementerian Keuangan karena masih terdapatserangkaian tes lainnya yang harus diikuti oleh para peserta tesCalon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan ;Halaman 34 dari 71 halaman Putusan Nomor 257/G/2014/PTUNJKT26.
    Negeri Sipil, didalamnyamengatur dan disebutkan dalam lampiran Il Peraturan Badan KepegawaianNegara tersebut pada Romawi Il Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, A.Perencanaan dan persiapan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, 1Umum disebutkan pada pokoknya; Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil padaprinsipnya mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2002 ............dan seterusnya;Menimbang, bahwa disamping itu
    Psikotes;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanCalon Pegawai Negeri Sipil pada lampiran Il Pedoman Pelaksanaan PengadaanCalon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum pada romawi Ill. PengadaanCalon Pegawai Negeri Sipil, pada huruf B Pelaksanaan Seleksi :1. Pengajuan Lamaran2. Materi dan Pelaksanaan UjianMateri ujian terdiri dari:a. Tes kompetensi dasar (TKD)b.
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 08-07-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 09-01-2015
Putusan PTA SEMARANG Nomor 170/Pdt.G/2014/PTA.Smg.
Tanggal 10 September 2014 — PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Honor DKK Kabupaten Banyumas, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WALUYO, S.H., M.Si., Advokat yang berkantor di Jl. Sersan Mijan No. 25 A Purwokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2014, semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING; MELAWAN TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan: SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada AMIN SUBARKAH SETIADI, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Riyanto No. 32, R.T. 02 R.W. 01, Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2013, semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING;
74 — 6
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 07-06-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2422 K/Pdt/2011
Tanggal 7 Juni 2012 —
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • H.SUPRAPTO Alias HAJI SUPRAPTO,dk vs KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA GURU MEKAR,
    . & PARTNERS beralamat di Perum.Taman Kradenan Asri Blok G No. 9, Semarang;Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Il, Ill dan IV/ParaPembandingmelawan:KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA GURUMEKAR, berkedudukan di Jalan Pancuran Plelen, KecamatanGringsing, Kabupaten Batang;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;DanKUAT PURNOMO Alias KUAD PURNOMO, bertempat tinggal dahulu diDukuh Macan Mati Rt.001/Rw.002, Desa Klepu, Kecamatan Pringapus,Kabupaten Semarang, sekarang tidak diketahui alamatnya;Hal.
    Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan KOPERASI PEGAWAIREPUBLIK INDONESIA GURU MEKAR surat kuasanya ditandatanganioleh SURIPTO sebagai Ketua KOPERASI PEGAWAI REPUBLIKINDONESIA GURU MEKAR yang lama tidak mempunyai kewenanganmewakili Koperasi, karena sekarang sudah diganti oleh MARWANDI,S.Pd sebagai Ketua KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIAGURU *MEKAR yang baru pada bulan Februari 2010, sehingga gugatanyang diajukan oleh SURIPTO yang mewakili Koperasi tidak mempunyaikapasitas sebagai Penggugat itu haruslah
    Bahwa gugatan Penggugat yang surat kuasanya ditandatanganioleh SURIPTO sebagai Ketua KOPERASI PEGAWAI REPUBLIKINDONESIA GURU *MEKAR yang lama telah salah orangnya,seharusnya MARWANDI, S.Pd Ketua KOPERASI PEGAWAIREPUBLIK INDONESIA GURU MEKAR yang baru, sehinggasubyek gugatan tidak jelas, maka gugatan kabur (Obscuur Libel);b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 02-05-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/PID.SUS/2018
Tanggal 2 Mei 2018 — ERMI AGUSTININGSIH
695 — 508 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, judex factie ... [Selengkapnya]
  • ;Tempat lahir : Bangkalan;Umur/tanggal lahir : 47 tahun/12 Agustus 1969;Jenis kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Jokotole Nomor 09 RT 003RW 004, Kelurahan Kraton Kecamatan/Kabupaten Bangkalan;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejaktanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya
    Rofii);1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Mamin Harian Pegawai diRumah Dinas Bupati/Pendopo bulan JanuariDesember 2014 yangditandatangani oleh Kabag Umum, Bendahara Pengeluaran danPenerima (Eka Nurhayati);1 (satu) bendel Tanda Terima Belanja Mamin Harian Pegawai diRumah Dinas Wakil Bupati Bangkalan bulan JanuariDesember 2014yang ditandatangani oleh Kabag Umum, Bendahara Pengeluarandan Penerima (Ir. H. Mondir A.
    Rofii);1 (satu) bendel Tanda Terima Belanja Mamin Harian Pegawai diRumah Dinas Sekretaris Daerah Bangkalan bulan JanuariDesemberHal. 3 dari 19 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/201814.15.16.17.18.19.20.2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, BendaharaPengeluaran dan Penerima (DR. H.
    No. 27 K/Pid.Sus/201840.1 (satu) bendel tanda terima Bantuan Uang Mamin dari BagianUmum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan bulan JanuariDesember 2014;Dikembalikan kepada RACHMAD ROMADHON;41.42.43.44,45.46.47.48.1 (satu) lembar kwitansi Pengembalian Belanja Makanan danminuman harian pegawai di rumah dinas Wakil Kepala Daerahtanggal 15 April 2016 sebesar Rp47.520.000,00 yang diterima olehBendahara Sufiatun;1 (satu) lembar kwitansi Pengembalian Belanja Makan minum rapatdan makan minum harian non
    pegawai Wakil Kepala Daerah tanggal15 April 2016 sebesar Rp315.336.000,00 yang diterima olehBendahara Dini Ananta Zani;1 (satu) bendel fotocopi SP2D dan SPM untuk Kegiatan pada BagianUmum Setda Bangkalan TA 2014 (Bendahara Sufiatun) BulanJanuari sampai dengan Desember 2014;1 (satu) bendel fotocopi SP2D dan SPM untuk KegiatanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bagian Umum SetdaBangkalan TA 2014 (Bendahara Dini Ananta Zani) Bulan Januarisampai dengan Desember 2014;1 (satu) buah Buku Peraturan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 27-06-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 12-02-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 79/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat:
KISWANTO
Tergugat:
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNS) DAERAH
142 — 537
  • Menyatakan tidak sah keputusan Tergugat berupa surat pengumuman Nomor:02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 tentang Peserta Yang Lolos Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 tanggal 02 April 2019, khusus terkait poin 3 (tiga) Nomor urut 1 (satu) atas nama KISWANTO.

    3.

    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tergugat berupa surat pengumuman Nomor:02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 tentang Peserta Yang Lolos Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 tanggal 02 April 2019, khusus terkait poin 3 (tiga) Nomor urut 1 (satu) atas nama KISWANTO.

    4.Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru berupa Surat Pengusulan ke Badan Kepepegawaian Negara c/q.Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional II Surabaya tentang Peserta yang lolos untuk penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas nama Penggugat sebagai peserta yang lolos seleksi penerimaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, khusus terkait poin 3 (tiga) nomor urut 1 (satu) atas nama KISWANTO.

    5.

    Penggugat:
    KISWANTO
    Tergugat:
    KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNS) DAERAH