Ditemukan 136456 data
Tergugat:
Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wil. II. Provinsi Maluku
264 — 140
WIRA KARSA KONSTRUKSI
Tergugat:
Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wil. II. Provinsi MalukuPrima Pratama Konstruksi (KSO)pada Proses Tender Pengadaan Paket PembangunanJembatan Wai Pulu dan Pembangunan Jembatan Wai Tunsadi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi WilayahHalaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.ABN10.11.12.13.14.15.Bukti T6Bukti T7Bukti T8Bukti T9Bukti T10Bukti T11Bukti T12Bukti T13Bukti T14Bukti T15Maluku, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tanggal 25September 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;Surat Nomor BPW0104Bb16/498675/126 Hal: UndanganRapat
Prima Pratama Konstruksi (KSO) pada Proses TenderPengadaan Paket Pembangunan Jembatan Wai Pulu dan Pembangunan JembatanHalaman 47 dari 52 halaman Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.ABNWai Tunsa di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku, DirektoratJenderal Bina Konstruksi tanggal 19 Agustus 2020 yang salah satunyarekomendasinya adalah melakukan proses pemberian sanksi pencantuman daftarhitam kepada PT. Karmel One, Penggugat, dan PT.
17 — 0
PLN unit pelaksana proyek pembangkit dan jaringan
67 — 5
AWAM SANJAYA, S.Sos.I, DkkMELAWANKETUA BADAN PERWAKILAN PENDIDIKAN MA'ARIF NU PUSAT DI DAERAH KABUPATEN SINTANG ( BADAN PELAKSANA HARIAN ), Dkk
67 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT MANDIRA LANGGENG MULIA VS PERUSAHAAN LISTRIK NASIONAL UNIT PELAKSANA KONSTRUKSI JARINGAN JAWA BALI (REGION JAWA TENGAH DAN DIY), dkk
Nomor 822 K/Pdt/2019 Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I/Penggugat bukan orang yangberhak atas obyek sengketa, maka gugatan Penggugat harus ditolakseluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Il: PERUSAHAAN LISTRIKNASIONAL UNIT PELAKSANA KONSTRUKSI JARINGAN JAWA BALI(REGION JAWA TENGAH DAN DIY) dan kawankawan, dan membatalkanPutusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang
Tergugat:
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam lingkup Kementrian Agama Republik Indonesia Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Makassar Pekerjaan Kontruksi Pengadaan Pembangunan Sarana Manasik Haji Unit Pelaksana Tehnis Asrama Haji Makassar Tahun Anggaran 2022
126 — 44
AZRILVA KARYA UTAMA
Tergugat:
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam lingkup Kementrian Agama Republik Indonesia Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Makassar Pekerjaan Kontruksi Pengadaan Pembangunan Sarana Manasik Haji Unit Pelaksana Tehnis Asrama Haji Makassar Tahun Anggaran 2022
152 — 74
PEMBANGUNAN MAKMUR SANTOSO vs KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 14B UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGADAAN BARANG / JASA (UPTBJ) WILAYAH JAWA TIMUR
SahrurRomadhona, S.H.keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,berkantor pada kantor hukum MA & Partner Law Office, beralamatdi komplek ruko ketampon Jalan Ketampon Nomor 91 Surabaya.Domisili Elektronik (email): amuknalar@yahoo.com;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/PENGGUGAT ;MELAWANKELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 14B UNIT PELAKSANA TEKNISPENGADAAN BARANG / JASA (UPTBJ) WILAYAH JAWATIMUR, tempat kedudukan di Jalan Bukit Darmo Raya Nomor 1Surabaya.
141 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJOSELAKU PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUKPEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DI KABUPATEN PURWOREJO, dkk vs KOMARIYAH, dkk
490 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
EMIL HAFIZ VS PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI
., dan kawankawan, Para Advokatpada Kantor Rumah Bantuan Hukum, beralamat di JalanBandar Purus Nomor 52, Padang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 14 November 2019;Pemohon Kasasi;LawanPT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH SUMATERABARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGANPADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI, yangdiwakili oleh, Manager PT PLN (Persero) Unit Induk WilayahSumatera Barat Unit Pelaksana Pelayanan PelanggangPadang, Jeffri Husni, berkedudukan di Jalan Khatib SulaimanNomor 44, Ulak Karang
67 — 31
KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP SUMATERA BARAT SATKER PELAKSANA JALAN NASIONAL WILAYAH II PROPINSI SUMATERA BARAT VS PT. CIPTA CAKRAWALA TEKNIK
Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2: Menyatakan batal Surat Keputusan Kelompok Kerja (POKJA)ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksana Jalan NasionalWilayah Il Provinsi Sumatera Barat Nomor TTP/PKT01/PULP/PJNII/PPK2.4/SBR/II/2018 Perihal: Penetapan Pemenang,Nama Paket Preservasi Rutin Jalan Kambang Tapan, Tapan Bts Jambi/PN tanggal 23 Februari 2018, nama pemenang:CITRA MUDA NOER BERSAUDARA;3.
184 — 77
WENDA BHAKTI B, MSI, DKKLAWANBPN KARAWANG cq Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Jakarta Cikampek II Sisi selatan, DKK
Tergugat:
Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat
82 — 43
Silalahi, SH
Tergugat:
Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta BaratKEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKECAMATAN KEBON JERUK JAKARTA BARAT., berkedudukan di JalanKembangan Raya, Jakarta Barat. Dengan ini memberi KuasaKhusus kepada :1. Zeri Ronazy, S.H., M.M., PEM.2. Hilmy Rosyida, S.H., M.M.3. H. Yayan Mulyana, S.H.4. Rudi Yunus A, S.H., C.N.5. Junaedi, S.H.6. Dana Firlianthi, S.H.
Dan 10hari kemudian, Penggugat mengecek kepada yang dituju, Penggugat telahmemperoleh pengarahan bahwa yang menerbitkan IMB (objek sengketa)adalah Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu KecamatanKebon Jeruk, Jakarta Barat. Dan pada tanggal 8 Februari 2019 Penggugattelah bertemu bersama Staff Teknis inkasu Bapak Alfi sambil menyodorkansurat dari Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaAdministrasi Jakarta Barat.
Tercermin pada surat Kepala Unit Pelaksana PelayananTerpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat No. 601/1.785.51tanggal 7 Februari 2019 melalui Unit PTSP Kecamatan Kebon Jeruk.Hal. 17 dari 81 Hal. Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUNJKT.10.
Menolak permohonan penundaan atas pelaksanaan Keputusan KepalaUnit Pelaksana Pelayanan Terpadu satu pintu Kecamatan Kebon JerukKota Administrasi Jakarta Barat No. 294/C.37c/31.73.05/1.785.51/2018,tanggal 19 September 2018, tentang Izin mendirikan bangunan (IMB) kelasC di JI.
Bukti T.ll Intv 4 : Tabel Perhitungan Intensitas Bangunan dari KepalaUnit Pelaksana PTSP Kecamatan Kebon JerukHal. 64 dari 81 Hal. Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUNJKT.5. Bukti T.ll Intv 56. Bukti T.ll Intv 67. Bukti T.ll Intv 78. Bukti T.ll Intv 89. Bukti T.ll Intv 910.
Terbanding/Penggugat : Tuan Drs. Musran Apt.,M.Kes
176 — 6
Pembanding/Tergugat : Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah Diwakili Oleh : Mahfudhah, SH.,MH.
Terbanding/Penggugat : Tuan Drs. Musran Apt.,M.Kes
286 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUA PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL SIMPANG INDRALAYA-MUARA ENIM, dk
KETUA PANITIA PELAKSANA PENGADAANTANAH JALAN TOL SIMPANG INDRALAYAMUARAENIM, berkedudukan di Jalan Raya PalembangPrabumulihKm 34 Indralaya, Kelurahan Timbangan, Indralaya,Kabupaten Ogan llir, Sumatera Selatan;2. MENTERI PEKERJAAN UMUM Cq. PEJABAT PEMBUATKOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOLPALEMBANGINDRALAYA, berkedudukan di JalanLetnan Murod Lrg.
SADIA SETYAWATI RUMOEY
Tergugat:
1.Kementerian PUPR Cq. balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional Wilayah Maluku
2.Kontraktor Pelaksana PT. Azriel Perkasa
Turut Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
85 — 19
Penggugat:
SADIA SETYAWATI RUMOEY
Tergugat:
1.Kementerian PUPR Cq. balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional Wilayah Maluku
2.Kontraktor Pelaksana PT. Azriel Perkasa
Turut Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terbanding/Tergugat : Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Fajar Baru Tingkat Desa
36 — 25
Terbanding/Tergugat : Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Fajar Baru Tingkat DesaBadaruddin Gg Kenanga No.24 Langkapura Bandar Lampung, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 050/SK/LBHSLBL/V1/2019, tertanggal 18 juni 2019;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWANKETUA PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA FAJAR BARU;Berkedudukan Di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten LampungSelatan;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:1. YELLI BASUKI, S.H. M.Si.;2. ANSORI, S.H.,M.H.;Halamanldari 9halaman,Putusan No. 235/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM3.
SUGIMAN
Tergugat:
KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PROVINSI GORONTALO Di GORONTALO
Turut Tergugat:
MASTUR , SUKEMI
104 — 22
Penggugat:
SUGIMAN
Tergugat:
KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PROVINSI GORONTALO Di GORONTALO
Turut Tergugat:
MASTUR , SUKEMIPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL DI JAKARTA Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN NASIONAL PROPINSI GORONTALO DI GORONTALO CqKETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PROPINSI GORONTALO ODIGORONTALO ;Selanjutnya disebut SCDaQAl ............ceeceeeeeeseeeeeeeees TERGUGAT ;2.
Tergugat:
Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia
Intervensi:
Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu
38 — 0
Krisnaidi
Tergugat:
Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia
Intervensi:
Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu
Tergugat:
Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Fajar Baru Tingkat Desa
176 — 51
Tergugat:
Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Fajar Baru Tingkat DesaKHMR/V/2019 tanggal 18 Mei 2019 kepadaPanitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Fajar Baru Kecamatan JatiAgung Lampung Selatan. Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa FajarPutusan Perkara No.5/G/2019/PTUN.BL. Hal.9Baru Tingkat Desa sudah menyampaikan Tanggapan Somasi Nomor :004/PANPILKADESFB/V/2019 tanggal 16 Mei 2019;.
Tindakan/perbuatan panitia pelaksana telah melampaui batas waktuyang sudah ditetapkan, sesuai Pengumuman yang ditempel pada papanpengumuman Kantor Desa Fajar baru tanggal 1 April 2019 ini berartiseharusnya Panitia Pelaksana tidak menerima berkas tersebut.
Hal.1314.Pilkades yang sudah ditetapkan Panitia Pelaksana dan calon kepala desatersebut dapat didiskualifikasi atau gugur sebagai calon kepala desa, danklien kami berkeberatan dan menolak terhadap tindakan, perbuatan PanitiaPelakSanda;2 22 nnonane nnn nnn nnn nnn nnn cn nnn nnn nnn nnnBahwa Pelaksanaan tes pembobotan dan tes tertulis sesuai denganundangan Ketua Panitia Pelaksana akan dilaksanakan tanggal 24 April2019 sekitar jam 10.00 WIB, kemudian dibatalkan, Faktanya salah satucalon atas nama M
Hal.1724.25.pilkades, justru panitia pelaksana tingkat desa menunjukkan kesalahan,pelanggaran terhadap ketentuan hukum tentang pemilinan kepala desadengan dalildalil yang membuktikan proses Pemilihan Kepala Desa iniadanya indikasi pihak Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Fajar Barutidak independen dan memihak terhadap Calon Kepala Desa yang ikutseleksi Sesuai dengan tahapan pilkades, sehingga atas tindakan/perbuatanyang dilakukan panitia pelaksana secara jelas merugikan klien kami Hi.Adnan Malik
Panitia Pelaksana seharusnyamemahami aturan hukum yang berlaku terhadap proses pemilinhan ini, karenapanitia pelaksana dapat melakukan perpanjangan waktu apabila calon yangmendaftar hanya 1 (satu) orang sampai dengan batas waktu yang sudahditetapkan, hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlakudengan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilinan Kepala Desa; 2).
15 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
.; Kepala Satuan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batan
25 — 4
Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Aceh
Kepala Badan Pelaksana PenanggulanganBencana Aceh (BPBA), Alamat Jalan Tgk.
Gedung KejaksaanTinggi Aceh untuk Sekretariat Badan Pelaksana Penanggulangan BencanaAceh (BPBA);Bahwa untuk memastikan surat yang bernomor: 590/48693 yang ditujukankepada Kepala Kejaksaan tinggi Aceh tentang Pemanfaatan Eks.
GedungKejaksaan Tinggi Aceh untuk Sekretariat Badan Pelaksana PenanggulanganBencana Aceh (BPBA) sudah dilaksanakan atau belum, maka Gubernur Acehpada tanggal 21 Juli 2010 mengeluarkan surat nomor: 590/50824 yangditujukan kepada Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Aceh(BPBA) tentang Pemakaian Eks.
ASMADI SYAM meresponsecara positif permintaan Gubernur Aceh, hal ini Kepala Pelaksana BadanPenanggulangan Bencana Aceh mengeluarkan Surat nomor:011/03.a/TS/BPBA/VI/2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang Perbaikan GedungKantor BPBA Eks.
Hal 4 dari 13Bahwa dari isi Surat Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan BencanaAceh nomor: 011/03.a/TS/BPBA/VI/2010 tanggal 26 Juli 2010 tentangPerbaikan Gedung Kantor BPBA Eks.