Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta, 2. PT. Duta Pertiwi, Tbk

KEPALA DINAS PENGAWASAN DANPENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DKIJAKARTA ; berkedudukan di Jalan Taman JatiBaru , Jakarta Pusat, dalam hal inimemberikan kuasa hukum kepadaAgustin Susanto, SH., Made Suarjaya,SH., Yayan Yuhanah, SH.MH., = BudiHartono, SH., Radiah, SH., dan DennyHarnoko, SH. semuanya PegawaiPemerintah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta, berkantor pada BiroHukum Blok G lantai IX Jalan MedanMerdeka Selatan No. 89 KotaAdministrasi Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor. 4154/ 1.758.1

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI MALANG TERGUGAT/PEMBANDINGPT. KARYA TAJINAN PRIMA PENGGUGAT/TERBANDING

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPEMADYA CUKAI MALANG, tempat kedudukan di JalanSurabaya No 2 Malang ;Dalam hal ini telah memberikan Surat KuasaKhusus kepada :1. CERAH BANGUN, SH, M.1H ;2. PRIJO ANDONO, SH3. RUDY HERI KURNIAWAN SE ;4. SYAMSUL BAHRI SE5. SLAMET PRAMONO SE ;6. SULAIMANBE Ba i ine = aie = ee = ni = ee =8. MZ. FIRMANSYAH, SH.9.

Madya Cukai MalangNomor KEP2991/WBC.11/KPP.MC.01/2010 tanggal 4 Juni 2010 ;Menghukum Tergugat untuk membayar beaya perkara yangtimbul dalam perkaraatasini :Menimbang, bahwa petita tersebut diajukan adalah berdasarkanalasan alasan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatanintinya adalah sebagai berikut: BahwaBahwa, Penggugat adalah merupakan pemegang hak pembelian pitacukai untuk produk rokok merk NEO berdasarkan pada Suratkeputusan yang diterbitkan olehTergugat, yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan

persamaan baik mengenaibentuk,Cara16Cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsurunsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merekmerek tersebut ; Bahwa merek NEO MILD milik Penggugat jelas memiliki persamaanpada pokoknya dengan merek NEOMILD~ milik Tergugat IIIntervensi yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek.Tergugat Il Intervensi adalah pemilik tunggal yang berhakuntuk menggunakan mereknya tersebut dalam perdagangan diIndonesia ; Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan

Menyatakan batal keputusan tata usaha negara yangberupa Keputusan Kepala Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai MalangNomor KEP3185 / WBC.11 / KPP.MC.01 / 2010tanggal 16 Juni 2010 tentangPencabutan ............Pencabutan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang Nomor KEP2991/WBC.11/KPP.MC.01/2010 tanggal 04 Juni 2010 tentangPencabutan atas Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas NamaPT. Bintang Pesona Jagat di Malang :3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutKeputusan tata usaha negara berupa KeputusanKepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai Tipe Madya Cukai Malang Nomor KEP3185/WBC.11/KPP.MC.01/2010 tanggal 16 Juni 2010tentang Pencabutan Keputusan Kepala KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe MadyaCukai Malang Nomor KEP2991/WBC.11/KPP.MC.01/201018tanggal 04 Juni 2010 tentang Pencabutan AtasPenetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama PT.Bintang Pesona Jagat di Malang ;4.

Yayasan Methodist Jemaat Damai Sejahtera Jakarta Barat;Kepala Suku Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Barat

kepentingan melakukanaktivitas peribadatan, seperti yang termuat di dalamketentuan UUD tahun 1945, Pasal 29 ayat (2) yaitu:Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untukmemeluk agamanya masing masing dan untuk beribadatmenurut agamanya dan kepercayaannya ituHalaman 19 dari 80 halaman Putusan Pkr No.153/G/2010/PTUNJKTBahwa berdasarkan PP No. 21/1975; LN 1975 27; TLN 3059Pasal 2 tentang sumpah / janji PNS, dimana dalam halini Tergugat sebagai badan Pemerintahan yang dikepalaioleh Kepala Suku Dinas Pengawasan

Bukti T 1: Surat Kepala Suku Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Administrasi JakartaBarat Nomor : 822/SP4/B/2010 tanggal 30Agustus 2010 ~+=Perihal : MenghentikanKegiatan Pekerjaan Pembangunan yangditujukan kepada Pemilik Bangunan,Penanggung Jawab Bangunan yang berlokasidi Komplek Perumahan Puri Permata Blok ANo. 23, Kelurahan Pegadungan, KecamatanHalaman 51 dari 80 halaman Putusan Pkr No.153/G/2010/PTUNJKT2.3.4.BuktiBuktiBuktiT 2:T T3:4:Kalideres, Jakarta Barat.

(fotocopysesual dengan asli) ;Surat Kepala Suku Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Administrasi JakartaBarat Nomor : 822/SP/B/2010 tanggal31 Agustus 2010 PerihalPenyegelan Bangunan yang berlokasi diKomplek Perumahan Puri Permata Blok A No.23, Kelurahan Pegadungan, KecamatanKalideres, Jakarta Barat.

(fotocopysesual dengan asli) ;Surat Kepala Suku Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Administrasi JakartaBarat Nomor : 822/SPB/B/2010 tanggal 1September 2010 Perihal : PelaksanaanPembongkaran Bangunan yang berlokasi diKomplek Perumahan Puri Permata Blok A No.23, Kelurahan Pegadungan, KecamatanKalideres, Jakarta Barat. (fotocopysesuali dengan asli) ;Surat Kepala Seksi Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Kecamatan Kalidereskepada Kepala Suku ~ Dinas P2B Kota526.5.

PenghentianPekerjaan Pembangunan (SP4) dan surat Nomor 822/SP/B/2010,tanggal 31 Agustus 2010 tentang Penyegelan Bangunan, sertasurat Nomor 822/SPB/B/2010, tanggal 1 September 2010tentang Pelaksaan Pembongkaran Pembangunan, dengan alasanbahwa bangunan bedeng tersebut dibangun tanpa ijinmendirikan bangunan dan ada kecendurangan untuk digunakansebagai tempat ibadah Gereja Methodist Damai Sejahteraserta adanya pengaduan dari warga setempat ;(2,Menimbang, bahwa berdasarkan surat dariKepala Suku Dinas Pengawasan

KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR . 2. TIM PENERBIT LAPORAN HASIL PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (LHPKKN) PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Kesemuanya pekerjaan Advokat pada Kantor AdvokatWIBOWO & PARTNER" berkantor di Jalan Rungkut Barata XIl /32 Surabaya, $2 22 = ne nnn one nnn nen nee enn neeSelanjutnya disebut : PENGGUGAT / PEMBANDING ; MELAWAN:KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGANDAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR ,berkedudukan di Jalan Raya Bandara Juanda Sidoarjo No. 38Hal. 1 dari 11 hal.

NIP > 19880128 201012 1003 Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia dan merupakanPegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP), berkantor di Jalan Pramuka No. 33Jakarta 13120 dan Jalan Raya Bandara Juanda Sidoarjo No. 38SIGOAIO $0 seeeneeeeeeere eerste eee emeeneeesSelanjutnya disebut : TERGUGAT DAN TERGUGAT Il /TERBANDING sesso ere rarerPENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT;Telah membaca :1.

EFFENDY Y, SH MELAWANDirjen Kelautan dan Perikanan RI cq Dirjen Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan, DKK

YAYASAN METHODIST JEMAAT DAMAI SEJAHTERA JAKARTA BARAT vs KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT;

PTUN/X/2010 tanggal 20Oktober 2010,Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;melawan:KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBANBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,berkedudukan di Jalan Raya Kembangan, Gedung WalikotaJakarta Barat Blok B Lt 1 & Lt. 2 , Jakarta Barat Kode Pos 11610,dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Syarif Hidayat, SH., 2.Dedi Rohedi, SH. MH., 3. Ken Ima Damayanti, SH., 4. WukirPrabowo, SH., 5.

atasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaiberikut : Penetapan Tertulis :Bahwa keputusan Tergugat adalah suatu penetapan tertulis sebagaimanaternyata dalam Surat Penyegelan No. 822/SP/B/2010, segel No.822/SP/JB/10tertanggal 31 Agustus 2010 dan Surat Perintah Bongkar (SPB) No.822/SPB/B/2010 tertanggal 01 September 2010 ; Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;Bahwa keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara, yaitu Kepala Suku Dinas Pengawasan

kepentingan jemaat Penggugat yaitu hak dan kepentinganmelakukan aktivitas peribadatan, seperti yang termuat di dalam ketentuan UndangUndang Dasar Tahun 1945, Pasal 29 ayat (2) yaitu : Negara menjamin kemerdekaantiaptiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadatmenurut agamanya dan kepercayaannya itu ;Bahwa berdasarkan PP No. 21/1975; LN 1975 27; TLN 3059 Pasal 2 tentangsumpah/janji PNS, dimana dalam hal ini Tergugat sebagai Badan Pemerintahan yangdikepalai oleh Kepala Suku Dinas Pengawasan

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

., para Advokat, berkantordi Jalan Tali IX Nomor 50 V, Kota Bambu Selatan, KecamatanPalmerah, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 26 September 2011;Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat Intervensi/Terbanding;melawanBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN, beralamat di JalanJenderal Ahmad Yani KM. 32,5 Banjarbaru, Kalimantan Selatan;.

;3) pengawasan kas, suratsurat berharga, gudang persediaan danlainlain;Hal. 12 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/20134) meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baikhasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasanBadan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya;Dengan demikian TERGUGAT dan PARA TERGUGAT II dalammelakukan audit termasuk audit investigatif telah bertindak tanpawewenang (onvevoegheia), hal ini jelas unsur Perbuatan MelawanHukum oleh Penguasa sebagaimana

Keuangan dan PembangunanPasal 52BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidangpengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.Pasal 53Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, BPKPmenyelenggarakan fungsi :a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasankeuangan dan pembangunan;b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangandan pembangunan;c. koordinasi kegiatan fungsional

Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku, yaitu :1. memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempattempat penimbunan, dan sebagainya;2. meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, bukuperhitungan, suratsurat bukti, notulen rapat panitia dansejenisnya, hasil survei laporanlaporan pengelolaan, dansuratsurat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan;3. pengawasan kas, suratsurat berharga, gudang persediaandan lainlain;4. meminta keterangan tentang

tindak lanjut hasil pengawasan,baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasilpengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembagapengawasan lainnya.Dari ketentuan Pasal 52, 53 dan 54 tersebut jelas dan tegas, TERGUGATINTERVENSI II/TERGUGAT ASALI serta TERGUGAT INTERVENSIIII/PARA TERGUGAT ASALII tidak berwenang untuk melakukan audittermasuk melakukan audit investigatif terhadap PENGGUGAT INTERVENSImaupun terhadap TERGUGAT INTERVENSII/PENGGUGAT ASAL apalagimemberikan suatu pendapat atau rekomendasi yang

Henri Thomas;1.Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP),2.Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)

HENRI THOMAS,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Badan Pengawasan Keuangan danPembangungan (BPKP), Tempat Tinggal JalanPualam Il No. 102, Kelurahan Sumur Batu,Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnyadisebut Sebagal ............... eee PENGGUGAT ;Lawan1.

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN(BPKP), berkedudukan di Jalan Pramuka No. 33, Jakarta Timur, dalamhal ini memberikan kuasa kepada MOMOCK BAMBANG SUMIARSO,SH., IDHAM KHOLIQ, SH., BIMA SUJATMIKO, SH., MUHAMMADMUSLIHUDDIN, SH., WAHYU WIBAWA, SH., HOTMA MAYA MARBUN,SH., YANI NURAPRIYANI MULYANI, SH., EKARINI WIJAYANTI, SH.

Penggugat:
ARYANTO PRAMETU
Tergugat:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiadNegeri Sipil pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP), Beralamat pada Kantor di Jalan Majapahit Nomor 23 AMataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN;Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :29/PLW/2021/PTUN.MTR, Tanggal 31 Agustus 2021 Tentang Penetapansidang Acara Singkat;.

Badan atau Pejabat yangmelaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/LHAPKKN Nomor : 212/PW23/5/2021 tertanggal 16 Juni 2021 merupakantindakan Hukum Tata Usaha Negara, karena Terlawan dalam menerbitkanLaporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ LHAPKKNNomor : 212/PW23/5/2021 tertanggal 16 Juni 2021 bertindak selakubadan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam organisasi kelembagaanBadan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Nusa Tenggara Barat, yang menyelenggarakan administrasinegara yang melaksanakan fungsi pengawasan keuangan danpembangunan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, sehinggamasuk dalam ruang lingkup perbuatan pemerintah dalam aspek hukumadministrasi, jadi bukan perbuatan hukum perdata, atau perbuatan hukumpidana;Bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/LHAPKKN Nomor : 212/PW23/5/2021 tertanggal 16 Juni 2021 adalahKeputusan

WahanaBanu Sejahtera;bahwa berdasarkan Surat Nomor: B105/N.2/Fd.1/01/2021, tanggal13 Januari 2021, Perihal: Permintaan Bantuan PenghitunganKerugian Keuangan Negara (vide Bukti TLW2), diketahui KepalaKejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengajukan permintaanbantuan audit penghitungan kerugian keuangan negara kepadaKepala Perwakilan Badan Pengawasan dan KeuanganPembangunan (BPKP) Provinsi NTB, dengan menunjuk SuratPerintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa TenggaraBarat Nomor: Print07/N.2/Fd.1

Wahana Banu Sejahtera dan PTHalaman 60 dari 65 halaman Putusan Nomor : 29/PLW/2021/PTUN.MTRShinta Agro Mandiri Tahun Anggaran 2017, sehingga KepalaPerwakilan Badan Pengawasan dan Keuangan PembangunanPerwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat menugaskan tim auditdengan perubahan pada pembantu penanggung jawab, denganpenugasan selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 4 Mei 2021sampai dengan 21 Juni 2021; bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 16 Juni 2021 (videBukti TLW41);Menimbang, bahwa berdasarkan

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS SEMARANG vs HONG GUANG ZHU

PUTUSANNOMOR : 117/B/2012/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketaKEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAITIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS SEMARANG ;Berkedudukan di jalan Yos Sudarso Nomor 8 Semarang.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU134/WBC.09/KPP.MP.01/2012

Yogyakarta,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;: BAMBANG ARI SENA, S.H. j=: Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikanpada Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe Madya Pabean TanjungEmas, Kantor Wilayah Direktorat JenderalBea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bea dan: AGUS AMIWIJAYA, S.H.,M.H. 5:Kepala Seksi Bantuan Hukum padaDirektorat Penerimaan dan PeraturanKepabeanan dan Cukai, DirektoratJenderal Bea dan Cukai ;: SUGENG MEIJANTO POERBA, S.H.

No. 117/B/2012/PTTUN.SBY.K@UANGAN ; nn nnn nn nnn nn ene nnn none: FIRSTDA AYU FIAN NUR AGUSTA, S.H. ;: Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum ,Biro Bantuan Hukum KementerianKeEUANGAN 5 2ne meno neem meneKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih domisili hukum padaKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya PabeanTanjung Emas, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian KeuanganRepublik Indonesia, berkedudukan di Jalan Arteri Yos Sudarso Semarang50144 untuk bersamasama atau

Surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Nomor : KEP44/WBC.09/KPP.MP02/2010 Tentang Barang yang Dikuasai Negara yangDipindah Statusnya Menjadi Barang Milik Negara tanggal 29 Januari2010 beserta lampirannya: 0 BCP BON URAIAN BARANG LOKASI KETERANNO TANGGAL JENIS JUMLAH GAN29122009 Polyester 1083 bales JTPPS PT. TegahanFabric Balai P273 Lelang ArhaJl. MpuTantularNo. 85ASemarang 74 29122009 Kain 500 bales TPPSPT.

Surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beadan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Nomor : KEP44/WBC.09/KPP.MP02/2010 Tentang Barang yang Dikuasai Negarayang Dipindah Statusnya Menjadi Barang Milik Negara tanggal 29Januari 2010 beserta lampirannya: Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 117/B/2012/PTTUN.SBY.BCP BON URAIAN BARANG LOKASI KETERANNO TANGGAL JENIS JUMLAH GAN29122009 Polyester 1083 bales JTPPSPT. TegahanFabric Balai P273 Lelang ArhaJl.

Penggugat:
CV KHARISMA NIAGA
Tergugat:
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

VTA, Pondok Indah, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama,Kota Administratif Jakarta Selatan 12310 dan dengan alamat Banjarmasin diHalaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 13/G/2021/PTUN.BJMJalan Simpang Gusti Raya, Komplek Simpang Gusti Nomor 30 B RT. 33,Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,Provinsi Kalimantan Selatan;Selanjutnya disebut SeDagal ............ ccc cee ee cee eeeeeeeeeeeeesseeee PENGGUGAT;MELAWANKEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN

Baringin Grahita Natha, S.H., NIP 198704242019021002;12) Mira Murni Miranti, S.H., NIP 199510022019022007;13) Rizal Faturrahman, S.H., NIP 199410302019021002;14) Suci Mahyudani, S.H., NIP 198804032019022002;15) Anasthasia Audina Kustianto, S.H., NIP 199408292019022006;16) Maria Wanodya, S.H., NIP 199506292019022008;17) Nurcahyati, S.H., NIP 199611102019022001;18) Bambang Yuliyanto, S.E., NIP 196807191989031001;Kesemuanya warga negara Indonesia Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil (PNS) pada Badan Pengawasan

PERMOHONANMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01Nopember 2021 dan telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di KepaniteraanHalaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 13/G/2021/PTUN.BJMPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 2 November 2021 denganregister perkara Nomor: 13/G/2021/PTUN.BJM;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yangdimohonkan kepada pengadilan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah SuratKepala Perwakilan Badan Pengawasan

(Penggugat)VSKEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI PAPUA BARAT (Tergugat)

BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP;Pasal 1 ayat (1) Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan DanPembangunan Nomor Kep06.00.00286/K/2001 Tentang OrganisasiDan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan DanPembangunan yang berbunyi : Perwakilan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya di dalamKeputusan ini disebut Perwakilan BPKP, adalah instansi vertikalBPKP di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawabkepada Kepala BPKP;Pasal 2 Keputusan Kepala

Badan Pengawasan Keuangan DanPembangunan Nomor Kep06.00.00286/K/2001 Tentang OrganisasiDan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan DanPembangunan yang berbunyi : Perwakilan BPKP mempunyai tugasmelaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sertapenyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa kantor yang dikepalai oleh Tergugat dinyatakan sebagaiPerwakilan BPKP di Provinsi Papua Barat berdasarkan LampiranPeraturan Kepala Badan Pengawasan

, yang selanjutnyadisingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yangbertanggung jawab langsung kepada PresidenSelanjutnya pasal 49 ayat (1 ), (2) dan (3) mengatur:1) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:a.

Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secarafungsional melaksanakan pengawasan intern;c. Inspektorat Provinsi; danHal. 13 dari 125 Hal. Putusan No. 37/G/2015/PTUN.JPR.d.

BuktiT10 : fotokopi Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 TentangBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (fotokopi sesuai denganTOTOKOPINY) > ~~ mn nnn nn nnn nin renin nnn nmin11.BuktiT11. : Fotokopi Inpres Nomor: 9 Tahun 2014 Tentang PeningkatanKualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan PenyelenggaraanFungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan KesejahteraanRakyat (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); 12.

Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BPKP PERWAKILAN PROVINSI PAPUA

;Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PeraturanMahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman BeracaraDalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, yangmenyatakan bahwa pengadilan berwenang menerima, memeriksa,dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak adapenyalahngunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakanpejabat pemerintahan sebelum adanya proses pidana, serta setelahadanya hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah ataskeputusan dan/atau. tindakan pejabat

Pada KetentuanUmum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disebutPP 60/2008) menyatakan, Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalahaparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungJawab langsung kepada Presiden.

Pasal 49 PP60/2008 tersebut menyebutkan BPKP sebagai salah satuaparat pengawasan intern pemerintah, dan salah satu daripengawasan intern itu termasuk audit investigatif.

;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah disebutkan bahwa:Pasal 49Halaman 150 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.(1) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:a. BPKP;b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, c. Inspektorat Provinsi; dan; d.

. ; Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, disebutkanPasal 1 ayat (1):(1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,selanjutnya disingkat BPKPR merupakan aparatpengawasan intern pemerintanh. ;Pasal 2:BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerahdan pembangunan nasional.

Tergugat:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG.dkk vs PT. KARYA TAJINAN PRIMA

Mansyur Dahlan, SH ; Kepala Suku Dinas Penataan dan pengawasan bangunan kotamadya Jakarta Timur ; R.A Medria Krysanti Poespo

Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BPKP PERWAKILAN PROVINSI PAPUA

DAN REKAN DIJALAN PASIFIK INDAH NOMOR 63, KELURAHAN TANJUNG RIA, KOTAJAYAPURA, PROPINSI PAPUA;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING dahulu PENGGUGAT;melawan:Nama Jabatan : BADAN PENGAWASAN KEUANGANDAN PEMBANGUNAN (BPKP)PERWAKILAN PROVINSI PAPUA;Tempat kedudukan: di Jalan Pasifik Indah Ill, Pasir Dua,Jayapura, Papua;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK7/SU04/2/ 2018 tanggal 15Agustus 2018 memberikan Kuasanya kepada :Syaifudin Tagamal, S.H.;M. Muslihuddin, S.H.,M.H.;Piping Effrianto, S.E.

;Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),BERDOMISILI HUKUM PADA KANTOR BPKP PUSAT DI JALAN PRAMUKANOMOR 33, JAKARTA DAN KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSIPAPUA DI JALAN PASIFIK INDAH III, PASIR DUA, JAYAPURA, PAPUA;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING dahulu TERGUGAT;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:1.

., M.Kn;KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta;e. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakartac.q. Kepala Bidang Penertiban; f. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakartac.q. Kepala Seksi Pengaduan dan Sanksi; g. Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan KotaAdministrasi Jakarta Barat; h. Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan KotaAdministrasi Jakarta Barat c.g. Kepala Seksi Penertiban Bangunan;i.

Kepala Bidang Perizinan; Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakartac.q. Kepala Bidang Pengawasan Pembangunan; Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakartac.q. Kepala Bidang Penertiban Bangunan u.p. Kepala Seksi Pengaduan danKepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan KotaAdministrasi Jakarta Barat; Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan KotaAdministrasi Jakarta Barat u.p. Kepala Seksi Penertiban Bangunan;o.

Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan KotaAdministrasi Jakarta Barat u.p. Kepala Seksi Pengawasan Bangunan;p. Camat Kebon Jeruk; q. Camat Kebon Jeruk c.g. Seksi Dinas Pengawasan dan Penertiban BangunanKecamatan Kebon Jeruk; Camat Kebon Jeruk c.g.

Kepala Bidang Perizinan; Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakartac.q. Kepala Bidang Pengawasan Pembangunan; Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakartac.q. Kepala Bidang Penertiban Bangunan u.p.

Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan KotaAdministrasi Jakarta Barat u.p. Kepala Seksi Penertiban Bangunan;o. Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan KotaAdministrasi Jakarta Barat u.p. Kepala Seksi Pengawasan Bangunan;p. Camat Kebon Jeruk; q. Camat Kebon Jeruk c.g. Seksi Dinas Pengawasan dan PenertibanBangunan Kecamatan Kebon Jeruk; r. Camat Kebon Jeruk c.g.

.;KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.;

., Nomor:3, RT.005.RW.07, Kelurahan Kebon Jeruk, KecamatanKebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat,Daerah Khusus lbukota Jakarta, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWANKEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSIDAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,berdudukan di Komplek Dinasdinas TeknisJatibaru, Jalan Taman Jati Baru No.1 TanahAbang, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Nomor: 3152/1.758.1 tanggal 16September 2014 telah memberi kuasa kepada :1.

- LA ODE YUSUF EFENDI SIPPAmelawan- KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASANAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;- KEPALA BIDANG INVESTIGASI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR;- TIM AUDIT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR

KEPALA BIDANG INVESTIGASI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTANTIMUR, berkedudukan di Jalan MT.Haryono Nomor 19, SamarindaKalimantan Timur 300002220Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;3. TIM AUDIT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN(BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR yang terdiria. NamaKewarganegaraan :Pekerjaanb. NamaKewarganegaraan :Pekerjaanc.

IRAWAN AMIN NUGROHO, S.HKesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil(PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) , berkantor di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta dan JalanMT.

mengadakanpemeriksaan tahunan secara rutin dan tidak menemukan adanya dugaan terjadinyatindak pidana korupsi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten KutaiKartanegara tahun anggaran 2010, oleh karena itu laporan hasil audit dalamrangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsikegiatan rehab total patung lembuswana pada Dinas Kebudayaan dan PariwisataKabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010 yang diterbitkan olehTergugat I danTergugat II yakni Perwakilan Badan Pengawasan

Suhartono H,BA adalah hubungankeperdataan dan bukan menjadi domain hukum pidana ;Bahwa dalil dan alasan hukum yang diajukan penggugat berdasarkan buktibuktiyang autentik maka dimohon kepada Yang mulai Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini agar mengabulkan gugatan ini ;Bahwa, gugatan terhadap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) tentang audit dan perhitungan kerugian keuangan negara telah diajukandalam perkara IndosatIM2 di Pengadilan Tata usaha negara Jakarta, dimana IndarAtmanto

INDOSAT MEGA MEDIA (IM2) Melawan DEPUTI KEPALABADAN PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANGTONY PSS era eeFoto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduandari DUMOLI SIAHAAN, SH Nomor : 197/K/TX/2013/PMJ/Sek.Dsw tertanggal14 September 2013 ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil eksepsinya, Tergugat I, I, danIII melalui kuasa hukumnya telah mengajukan buktibukti tertulis berupa foto copy surathalaman 53 dari 60 halaman, Putusan Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMDsurat yang telah