DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 2. KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, DKK

., Staf Sub Bagian HukumSekretariat Direktorat Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan j02o nn nn nn nnnnnneeKesemuanya Pegawai pada Kementerian Pertanian,Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 21294/ HK.130/F/11/2012, tanggal 21Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 1:;2.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIANREPUBLIK INDONESIA ;2nnnennnnn nenHalaman3 dari 120 halaman Putusan Nomor : 199/G/2012/PTUNJKT.3.Berkedudukan di Jalan Harsono RM No.3, Gedung E, Lt.1, 5,7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550, dalam hal inimemberi kuasa kepada : 202 0nn noone1. Suharyanto, S.H., Kepala Biro dan Informasi Publik;2. drh. Agus Sunanto, MP, Kepala Balai Besar KarantinaPertanian Tj. Prioksssq2seeeeenr einen ne neem nennoneniemninn3. MM.

Penggugat:
Manumpak Sianturi
Tergugat:
1.Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RepublikIndonesia (Kementerian PUPR), Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kementerian PUPR) Provinsi Jawa Barat, Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kementerian PUPR) Kota Bekasi
2.Kementerian Dalam Negeri, Cq. Gubernur Jawa Barat, Cq.

Walikota Bekasi
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasioanal (ATR/BPN), Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasioanal (ATR/BPN) Provinsi Jawa Barat, Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasioanal (ATR/BPN) Kota Bekasi
4.PT WASKITA KARYA (Persero), Cq. PT.

IRWAN SH Lawan KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I Cq UNIFERSITAS HASANUDDIN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN RI (Cq. UNIVERSITASHASANUDDIN: LEMBAGA PENDIDIKAN, berkedudukan di Jalan PerintisKemerdekaan KM. 10 Makassar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat I;2. Prof. DR. M. SUKRY AKUP, S.H., M.H., Umur 57 tahun, agama Islam, PekerjaanDosen Universitas Hasanuddin, bertempat tinggal di Kompleks Dosen UnhasBlok BG Nomor 9 Tamalanrea, Makassar, dalam hal ini memberikan kuasakepada:1. Irwan Muin, S.H., M.H., M.Kn;2. Dede Arwinsyah, S.H., M.H.3. M.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN VS PT KARUNA SUMBER JAYA

PUTUSANNomor 487 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIANKEMENTERIAN PERTANIAN, tempat kedudukan di GedungE Lantai 1, 5, 7, Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM,Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M.M. Eddy Purnomo, S.E.

Putusan Nomor 487 K/TUN/2018tentang Tata Cara Penggunaan Cap/Marking/Logo Bagian 3 dalamKeputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor797/KPTS/KT.240/L/09/2014 tentang Pedoman Registrasi PerusahaanKemasan Kayu SKIM Audit Badan Karantina Pertanian yang digunakanoleh Penggugat;Bahwa cap/marking/logo International Plant Protection Convention (IPPC)merupakan simbul milik Food Agriculture Organization (FAO) yang telahdidaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia denganNomor Registrasi IDMO00038379

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA BADANKARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartadengan Putusan Nomor 25/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 5 Maret 2018,yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 149/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 16 November 2017:MENGADILI SENDIRI:1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Penggugat:
PT RIZKI PUTRA DINAMIKA
Tergugat:
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN REPUBLIK
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN BUMN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CqDIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN REPUBLIK INDONESIACq PT KERETA API INDONESIA(Persero) Cq PT KAl COMMUTERJABODETABEK;yang beralamat di Stasiun Juanda Lt 2, Jalan.IrJuanda, Jakarta Pusat 10120, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT ;2.

KEMENTERIAN BUMN,yang beralamat di Jalan Medan Merdeka SelatanNo.13 Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUTTERGUGAT,Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;Setelah membaca suratsurat dalam perkara ini;Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak ;Setelah melihat bukti bukti para pihak yang diajukan dalam persidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27Oktober 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusattanggal

Bahwa berdasarkan alasanalasan yang dikemukakan di atas, maka denganditariknya Kementrian Perhubungan Republik Indonesia selaku TERGUGATdan Kementerian BUMN selaku TURUT TERGUGAT oleh PENGGUGATdalam perkara ini adalah sebuah kesalahan yang merupakan wujud darierror in persona.

ABET SUHAIAN ; KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL, dkk

., Pengumpul DataPertanahan ; 92 222 nnn nn nnn nnn nnn nn nen eneKesemuanya memilih kedudukan di Kementerian Agraria danTata Ruang / Badan Pertanahanan Nasional di JalanSisingamangaraja, Nomor : 2, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor24/SK/IX/2016, tanggal 27 September 2016, selanjutnyaCisebut SCDAGAI 00... eeeceecesseeeeeteeessteeeessseeeees TERGUGATI;KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG,berkedudukan di Jalan Kacang Pedang, Nomor : 26,Pangkalpinang , Provinsi Kepulauan

KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

TEKAD PURNA AGNIAMARTANTO ; DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

SRI SUDIYANTI, S.Pd.I;KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Bahwa dalam dalil Surat Gugatan Penggugat dalam objek gugatan Il, KewenanganPTUN, huruf b, dikatakan tidak benar karena Penggugat tidak diberhentikan dariPegawai Negeri Sipil, akan tetapi di Mutasikan / dipindahkan dari Jabatan GuruHalaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor :224/G/2015/PTUNJKT.menjadi Petugas Protokol pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian AgamaKota Jakarta Utara;.

Bahwa Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Guru (PPJG) merupakan kewenanganKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, maka kedudukan Tergugatadalah Pengusul Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Guru (PPJG);i.

(fotokopi sesuai asli);: Keputuan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota AdminisirasiJakarta Utara Nomor : Kd.09.05/1/Kp.00.3/Kep/H.290/2010, tanggal 14Mei 2010, tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil, atasnama Sri Sudiyati, S.Pd. (fotokopi sesuai asli);: Keputuan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota AdministrasiJakarta Nomor : Kd.09.05/1/Kp.07.1/Kep/1420/2010, tanggal 31Desember 2008, tentang Pengagkatan Pertama Jabatan Guru, atasnama Sri Sudiyati, S.Pd.

);: Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota AdministrasiJakarta Utara Nomor : Kd.09.05/1/Kp.07.1/Kep/1420/2010, tanggal 31Desember 2010, tentang Pengangkatan Pertama Jabatan Guru, atasnama Sri Sudiyati (fotokopi dari fotokopi);: Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta Nomor : Kw.09.1/2/ Kp.07.1/Kep/3121/ 2013,tanggal 03 September 2013, tentang Kenaikan Pangkat Per 01Oktober 2013, atas nama Sri Sudiyati (fotokopi dari fotokopi);: Nota Persetujuan Teknis

Bukti T13 : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota AdministrasiJakarta Utara, tentang Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Guru(fotokopi sesuai asili);14. Bukti T14 : Surat Edaran Kementerian Agama Tahun 2015 (fotokopi dari fotokopi);15.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA.;PT. AUSTASIA STOCKFEED.;

Dalam Pokok Perkara : 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya; 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat/Kepala BadanKarantina Pertanian, Kementerian PertanianRepublik Indonesia berupa Berita Acara Penolakan(Declaration of Refusal), Formulir KH8.B, Nomor: 2012.1.011.01.8B.1.000111 tanggal 24 Agustus3 Mewajibkan Tergugat/Kepala Badan KarantinaPertanian, Kementerian Pertanian RepublikIndonesia mencabut Berita Acara Penolakan(Declaration of Refusal), Formulir

OOO111, tanggal 24Agustus 2012 ; 4 Menghukum Tergugat/ Kepala BadanKarantina Pertanian Kementerian PertanianRepublik Indonesia untuk membayar biaya perkaraini yang diperhitungkan sebesar Rp 2.518.000,(Dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).

Negeri Republik Indonesia Nomor: 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal 27 Mei 2019 atas nama Nurmansyah NIP: 19780104 199903 1 001;

Penggugat:
Nurmansyah
Tergugat:
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

JKTdidalam pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa Pejabat yangberwenang menghukum Penggugat adalah Pejabat Struktural Eselon Il,mengingat Penggugat adalah ASN di Kementerian Luar Negeri dengangolongan II/d, fungsional tertentu. Sedangkan didalam Keputusan MenteriLuar Negeri Republik Indonesia Nomor : 20924/B/KP/05/2019/03tertanggal 27 Mei 2019 a.n.

Penggugat meyakini bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan PeraturanMenteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata NaskahDinas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Luar Negeri. Bentukpelanggaran yang dimaksud ialah penerbitan Keputusan Menteri LuarNegeri Republik Indonesia Nomor : 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal27 Mei 2019 a.n.

Bahwa dengan adanya gugatan ini, Tergugat berencana menjatuhkanhukuman disiplin sesuai dengan Pasal 10 ayat 9 huruf d PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yakni memberhentikan dengan hormatPenggugat sebagai PNS.10.Bahwa sebelumnya Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin berupaPernyataan Tidak Puas Secara Tertulis melalui Keputusan SekretarisDirektorat Jenderal Amerika dan eropa Kementerian Luar Negeri No.

Nurmansyah pada Kantor Kementerian Luar Negeri periodeBulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, yang terekam secaraHalaman 32 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN. JKTelektronik di dalam system Internal Kementerian Luar Negeri yaitu AttedenceManagement System;Menimbang, bahwa tidak berlebihan apabila Majelis Hakimmempertimbangkan pula adanya fakta berdasarkan bukti T21 berupa rekapabsensi ringkasan kehadiran dan ketidakhadiran Sdr.

Nurmansyah pada KantorKementerian Luar Negeri periode Bulan Januari 2016 sampai dengan Desember2016, yang terekam secara elektronik di dalam system Internal Kementerian LuarNegeri yaitu Attedence Management System yang menunjukkan ketidakhadiranPenggugat di kantor lebih dari 46 hari kerja;Menimbang, bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Kementerian LuarNegeri atas nama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia telah menerbitkan SuratKeputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 20924/B/KP/

YENNY WAHYU CAHYANIvsKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA REPUBLIK INDONESIA

Bahwa benar TERGUGAT telah menyetujui Program dari PENGGUGATdengan Mengeluarkan Surat Rekomendasi Kemenpora RI Nomor:05004/SET/D.I5/X/2015 Tanggal 12 Oktober 2015 Perihal: PermohonanRekomendasi Peringatan Hari Sumpah Pemuda sudah ditandatanganioleh Sekretaris Kementerian Pemuda Dan Olahraga RI.8.

Adanya suatu perbuatan.Perbuatan Tergugat yang menerima Proposal Kegiatan dariPenggugat dengan memberikan Surat Rekomendasi Kemenpora RINomor: 05004/SET/D.I5/X/2015 Tanggal 12 Oktober 2015 Perihal:Permohonan Rekomendasi Peringatan Hari Sumpah Pemuda sudahditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Pemuda Dan Olahraga RI.2.

DewaBroto,Amar Ahmad,Yuni Kusmiati,Yusup Suparman,Agus Sudjatmoko,SlametRiyanto,Ferdinand Kamariki Tangkudung ,Faza Novrisal, Tuan AferoHarahap,Imam Eko Putranto,Parulian Hasiholan $,Philip Tino MahatmaNafi,Firman Deny Setiawan semuanya Para Pejabat dan Tim Advokasi padaKantor Kementerian Pemuda dan Olahraga yang beralamat di Jin.

angka 7 yangpada pokoknya telah dilakukan pembicaraan dengan Pejabat KementerianPemuda dan Olahraga dan terbitnya rekomendasi melalui surat nomor :05004/SET/D.IG5/10/2015 tanggal 12 Oktober 2015, secara /egal formalbaik tersirat maupun secara tersurat tidak terdapat janji dan/atau bentukbukti perjanjian yang dapat menunjukkan akuntabilitas timbulnya suatukewajiban pembayaran dari TERGUGAT oleh karenanya pertemuan danpembicaraan hanya bersifat personal/semata yang tidak ada kepentinganHukum dengan Kementerian

HERDEMAN, S.PAKMelawanKEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Bahwa Kepala Bidang bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian agamaProvinsi atasan kamu berdua di Kementerian Agama Kota Palangka RayaKalimantan Tengah menjawab dengan bersumpah demi Tuhan saya tidakpernah mengusulkan untuk memutasikan kamu berdua. ltu kewenangan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya.Hal. 7 dari 38 hal. Put. Pkr. 11/G/2013/PTUN.

Bahwa Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama KotaPalangka Raya menjawab memang benar ini merupakan kebijakan KepalaBidang bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiKalimantan Tengah Sudjito S. Silai, SH, lalu ditunjukkan bukti memo/nota tulistangan Sudjito S.

Kantor Kementerian agama KotaPalangka Raya. .

Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Kalimantan Tengah tanggal 04 Januari 2013. b.

Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengahberdasarkan peraturan Presiden RI Nomor 63 tahun 2011 tentang Organisasidan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama merupakan instansivertical (pasal 1 instansi vertical adalah pelaksana tugas dan fungsiKementerian Agama di daerah dan pasal 2 instansi vertical Kementerianagama terdiri dari a. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi b.

Pembanding/Tergugat : KEMENTERIAN AGAMA R. I
Terbanding/Penggugat : R. SOETJAHJONO

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN ; FOREST WATCH INDONESIA (FWI)

PUTUSANNOMOR : 2/G/KV2016/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Informasi Publik pada Tingkat Pertama denganAcara Sederhana, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbanganpertimbangansebagai berikut, dalam perkara antara :KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHANNASIONAL. Berkedudukan di JI. Sisingamangaraja No. 2 KebayoranBaru Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh M.

Noor Marzuki,selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional selaku Atasan Pejabat PengelolaInformasi dan Dokumentasi, selanjutnya berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 25/SK100/VII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 JunctoSurat Kuasa Khusus Nomor 38/SK100/X/2016 tanggal 28 Oktober2016, memberi kuasa kepada :1.Deddy Setiady, S.H (Direktur Penanganan Perkara Ruang danTanah)Ir.

Fildariza, S.Kom (Analis Sistim Informasi Pertanahan).Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional. Berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No. 2Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON KEBERATAN.MELAWANFOREST WATCH INDONESIA (FWI). Berkedudukan di Jl. Sempur Kaler No. 62Bogor, Jawa Barat (16129).

Dalam konteks banding dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional, TIDAK BENAR bahwa Komisi Informasi Pusatmelampaui kewenangannya dalam memeriksa Sengketa Informasi antaraFWI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.Namun demikian, BENAR bahwa Putusan Komisi Informasi (vide PutusanNomor: 057/XIVKIPPS/2015) berdampak pada substansi Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang PelayananInformasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan

Salah satu yang bisadikontribusikan oleh OMS adalah mengawasi pelaksanaan Rencana Aksi yangtelah disusun oleh setiap Kementerian. Pada sektor perkebunan, rencana aksiyang menjadi tanggung jawab KemenATR/BPN' adalah menyelesaikanpenguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan (pendaftaran tanah,pelepasan kawasan, atau pengukuhan hutan hak dan hutan adat).

Itci Kayan Hutani;Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan

., Kesemuanya adalahPegawai Kementerian Kehutanan R.I, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor KS.I/VISET/2012, tanggal 15Oktober 2012, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:152/PENDIS/2012/PTUNJKT, tanggal 19 September 2012tentang Pemeriksaan dengan Acara3 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :152/PEN/2012/PTUNJKT, tanggal 19 September 2012 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara4 Penetapan

SERLY SIAHAAN VS KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA tersebut;

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIAMelawanPT. AUSTASIA STOCKFEEDdanDIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, dkk

,Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada KantorHukum JTHZA & ITHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka OfficeTower, Tower A Lantai 19 Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 88,Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember2013;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;dan:I DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DANKESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIANREPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan HarsonoRM Nomor 3, Gedung C, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Pertanian, DirektoratJenderal Peternakan & Kesehatan Hewan Nomor 1972/Kpts/PD.410/ 6/2012,tanggal 1 Juni 2012, Penggugat memperoleh Persetujuan Impor Hewan dariMenteri Perdagangan Nomor 04.PI54.12.0059, tanggal 7 Juni 2012 sebanyak4.000 ekor sapi bibit potong;Bahwa kemudian berdasarkan dokumendokumen impor, yaitu:1. Bill of Lading (B/L) Nomor DWN/275, tanggal 9 Juli 2012;2.

Certificate of Origin Nomor NTCC 1224B6 dengan HS Code: 0102.21.00.00;sapi tiba di Pelabuhan Panjang, Lampung;Pada tanggal 08 Agustus 2012 Direktorat Perbibitan, Direktorat JenderalPeternakan & Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, mengirim teamPengawas Bibit (Wasbit) untuk melakukan penilaian dan pemeriksaan reproduksi(palpasi rectal). Hasil pengawasan menyatakan sapisapi dalam kondisi sebagianbunting dan sisanya memiliki alat reproduksi yang baik sehingga layakdikembangkanbiakkan.

Mengingat tidak ada perintah reekspor secara tertulis maupunpenyelesaian dalam bentuk apapun yang diambil Kementerian Pertanian terhadapsapisapi bibit impor yang ditolak, maka penyelesaian kepabeanan menjadi tidakjelas.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesiaberupa Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal), Formulir KH8.B.,Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000111, tanggal 24 Agustus 2012;3.

.;KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.;

Sandy Hardianto, S.H. ' Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum AdvokatIndonesia (POSBAKUMADIN), beralamat di Jalan SentraPrimer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur (13950),berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2016,untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/PEMBANDING 5MELAWANKEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASIJAKARTA UTARA, berkedudukan di Jalan PlumpangHim.1 dari 7 hlm. Put.

Usdianah, S.H., jabatan Pengembang Pegawaipada Sub Bagian Tata Usaha. 3. lip Hidayat, S.KOM., jabatan Pranata Komputer AhliPertama pada Sub Bagian Tata Usaha.Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama KotaAdministrasi Jakarta Utara, beredadukan di JalanPlumpang Raya Nomor $3) Kelurahan Semper,Kecamatan Koja, Jakatia Utara, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor Kd.09.5/2/Kp.07.6/574/2015tanggal 3 Nowiiber 2015, untuk selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT, , KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,PT PERTAMINA (PERSERO),