Ditemukan 327465 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Perjanjian
Register : 31-01-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 42 / PDT.G/ 2013/PN.JKT.PST_SELA Tanggal 28 Agustus 2013 — Tn. BUTET KARTARADJASA, DKK >< PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, DKK
150 — 78
150 — 78
Menyatakan Perjanjian Qardh dan ijarah terhadap Investasi Emas berupaProduk Gadai Syariah Emas yang telah diperdagangkan TERGUGATkepada PARA PENGGUGAT adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan(Vernietigeebaar).4.
Karena Majelis Hakim Yang Terhormat telah jelasjelasmengetahui bahwa bukanlah suatu kKewenangan dari Badan PeradilanUmum untuk memutuskan permasalahan Sengketa Abritrase Syariah(vide Pasal 3 jo Pasal 11 Undangundang no. 30 tahun 1999 tentangArbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).Pasal 3 UU No. 30 tahun 1999:Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihakyang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.Pasal 11 UU No. 30 tahun 1999:(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase
(vide BuktiT2)Sertifikat Gadai Syariah (Surat Edaran NOSE: 036SE/OPE/10/2010):Adalah surat bukti akad perjanjian Pembiayaan antara Bank BRISyariah(murtahin) dan nasabah (rahin) sebagai debitur yang berisi kesepakatanbersama, yang dibuktikan dengan tanda tangan kesepakatan keduabelah pihak. Dalam pengertian hukum Surat Perjanjian Pembiayaanmempunyai status Atas Nama (opnaam).
Bahwa setelah membaca gugatan a quo, pada pokoknya permasalahanperkara a quo adalah mengenai perbuatan melawan hukum terkaitdengan perjanjian investasi emas dalam bentuk gadai syariah emasantara Para Penggugat dan Tergugat.2. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa BankIndonesia i.e.
Bahwa penjelasan Turut Tergugat tersebut di atas sekaligusmeluruskan dalil Tergugat yang keliru sebagaimana dalamJawabannya halaman 810 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa penghentian perjanjian / SGS denganantara Para Penggugat dengan Tergugat adalah karenaTergugat hanya melaksanakan peraturan hukum yangberlaku i.e.
Putus : 21-01-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 489 PK/PDT/2012 Tanggal 21 Januari 2013 — ABDUL KADIR vs. PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk
94 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
berdasarkan perjanjian ini sah,kuat dan berharga (te gehangen en te gedogen) ;3.
perjanjian ini sah, kuat danberharga (te gehangen en te gedogen) ;4.
Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor BDI/PDG/RK/001/1099, tanggal7 Oktober 1999 jo. Perubahan Perjanjian Kredit Nomor BDI/PDG/PPRK/010/082000, tanggal 18 Agustus 2000 dan Nomor BDI/PDG/KB/005/082000, tanggal 7 Maret 2000 masih kuat, sah dan berharga danbaru akan jatuh tempo pada tanggal 6 Maret 2002 ;8.
Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit Nomor BDI/PDG/PPWKRK/013/032002, tanggal 8 Maret 2001 untuk jangka waktu 1 (satu)bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 6 Bulan April Tahun 2002,berikut dengan segenap perubahan, penambahan dan perpanjangan dan/atau perjanjian lainnya berdasarkan perjanjian ini sah, kuat dan berharga(te gehangen en te gedogen) ;eMenyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 79, tanggal 18 Agustus 2000dibuat di hadapan Catur Virgo, SH., Notaris di Pandang jo.
SuratPerjanjian Kredit Nomor BSI/PDG/KB/005/082000, tanggal 18 Agustusuntuk jangka waktu 12 (dua belas) bulang yang kemudian diperpanjangdengan Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit Nomor BDI/PDG/KB/PPWKKB/056/032001, tanggal 7 Maret 2001 untuk jangka waktu 12 (duabelas) bulan berikut dengan segenap perubahan, penambahan danperpanjangan dan/atau perjanjian lainnya berdasarkan perjanjian ini sah,kuat dan berharga (te gehangen en te gedogen) ;eMenyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor BDI/PDG/RK/001/
Putus : 27-04-2010 — Upload : 29-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 757 PK/PDT/2008 Tanggal 27 April 2010 — TUAN JHON HENDRI JAUHARI DAYAN SUTAN JUMARIS,; Drs. SYAFITRI, Akt, Pemerintah RI, cq. Departemen Keuangan RI, cq. Kepala Kantor Wilayah I DJPI Medan, cq. Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), dkk.
60 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
(enampuluh) bulan lamanya dan mulai berlaku terhitung semenjak tanggalefektifnya perjanjian ini ;.
ini selambatlambatnya 2(dua) bulan sejak ditanda tanganinya perjanjian ini ;.
Apabila menurut pertimbangan Pihak Pertama dianggap perlu gunamemenuhi ketentuan dalam Pasal 234 HIR atau Pasal 258 RIB, PihakPertama berdasarkan perjanjian ini dapat menetapkan pengakuan hutangPihak Kedua dalam suatu Perjanjian Pengakuan Hutang tersendiritermasuk penegasan atas jaminanjaminan yang telah diberikan besertaperubahanperubahannya dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuandalam perjanjian ini ;Untuk itu.
dengan adanyapenyesuaian terhadap satu atau beberapa syarat ;Pasal 18AddendumHalhal yang tidak atau belum diatur dalam akta ini, bilamana disetujui olehPihak Pertama dapat dibuat addendum perjanjian, dengan ketentuan bahwaaddendum perjanjian yang dibuat merupakan satu kesatuan atau bagianyang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, oleh karena itu apabiladikemudian hari terjadi materi/ketentuan yang menguntungkan PihakPertama yang diberlakukan, dan Pihak Kedua setuju atas prinsip ini ;Pasal 19 Dalam
pola bagi hasil antara PPK denganTPK ;Apakah Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadiliperkara aquo, karena yang dipermasalahkan dalam perkaraadalah perjanjian pola bagi hasil antara PPK dengan TPK,dimana didalam perjanjian pola bagi hasil telah diatur ketentuanyakni dalam Pasal 2 Sub A.1 yaitu :Hal. 39 dari 41 hal.
Putus : 01-08-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 246 PK/PDT/2012 Tanggal 1 Agustus 2012 — H. ZAENAL ABIDIN, DKK vs. NY. NURAIFAH, DKK
133 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
133 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 246 PK/Pdt/2012terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 1072 K/PDT/2009 tanggal 25 Mei2010yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagaipara Turut Tergugat/para Turut Terbanding/para Turut Termohon Kasasidenganposita perkara sebagai berikut;Bahwa Penggugat bermaksud membatalkan Perjanjian Pengikatan Hibah yangdibuat oleh Notaris/PPAT Lis Permana
S.H., di Bandung, sesuai Akta No.9tertanggal 31 Januari 2004, dan Akta Hibah No.461 tertanggal 09 Desember2004 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Jujun Junia, S.H., di Bogor, pengibahantersebut atas permintaan Tergugat yang diberikan kepada Tergugat Il, Ill, IV, Vdan VI, di mana penghibahan tersebut dilakukan tanpa dasar dan alas hakhukum yang Jelas, karena dilakukan semasa dalam perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat I, karena menurut hemat Penggugat Hibah itubertentangan dengan UndangUndang; (Akta Perjanjian
No. 246 PK/Pdt/2012S.H., di Bogor; (Vide bukti P4a, P4b Perjanjian Kredit Bank, dinyatakan secaraad Informandum);Bahwa pada tahun 1997 nama perusahaan dan ,status hukumnya di rubah olehTergugat menjadi PT.
Bila mana perkawinanputus karena perceraian, maka harta bersama itu dibagi dua, masingmasingmemperoleh separuhnya;Menurut Yurisprudensi MARI No. 1077.K/Pdt/11989, tanggal 16 Juni 1994antara lain:"Akta Hibah yang dibuat oleh Notaris/PPAT adalah batal demi hukum dansertifikat Hak Milik tanah yang telah ditulis atas nama yang diberikan hibah,adalah secara yuridis tidak mempunyai kekuatan mengikat";Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat Perjanjian Kawinoleh karena itu menurut UndangUndang
Menyatakan Perjanjian Hibah tertanggal 31 Januari2004 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT LiesPermana, SH, dan Akte Hibah Nomor 461 tertanggal 09Desember 2004 yang dibuat dihadapan Notaris YuyunYunia, S.H., adalah Cacat Hukum dan dinyatakan BatalDemi Hukum;Menyatakan Ruko yang terletak di Warung Jambu No. 4 Rt.02/Rw.05 KelurahanBantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor Sertifikat Hak Milik No. 1391tertanggal 01 Agustus 1994 yang diperoleh selama perkawinan adalah hartabersama;3.
Putus : 05-09-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3164 K/Pdt/2012 Tanggal 5 September 2013 — IVAN PUTRA YANA, NM ; JUWAN DJIMAN
72 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Balam, KotaPangkalpinang;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanNegeri Pangkalpinang pada pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa pada tanggal 2 September tahun dua ribu sepuluh, telah terjadikesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, tentang perjanjian
;Bahwa, perjanjian sewa menyewa tersebut di buat di hadapan Notaris MaryMayasari, SH, dalam keadaan sehat dan sadar;Hal.1 dari 7 hal.Put.No.3164 K/Pdt/20123. Bahwa, dalam perjanjian tersebut Penggugat berhak memanfaatkan lahantersebut untuk usaha menunjang industri pariwisata, selama 3 (tiga) tahun,maka setelah di buatnya kesepakatan Penggugat membuka usahapermainan yaitu playing vok dan ATVs (All Terrain Vihicles, 4 x 4).
Yangsejak perjanjian tersebut Penggugat telah melakukan pengadaan barangserta pembangunan sarana permainan;4. Bahwa, Penggugat telah membangun sarana permainan tersebut secarapermanen serta membuat arena permainan Flaying vox dan ATV, sertabangunan mushola juga tempat mandi dan Wc;5. Bahwa, Penggugat telah membuat/mengajukan semua perizinan ke WaliKota Pangkalpinang, dan telah mendapat rekomendasi dan DinasKebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dengan Nomor; 556/773/Budparpora/LX/2010;6.
Menyatakan perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dan Tergugatadalah SAH, dan berakhir setelah habis masa perjanjiannya;5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat:a. Ganti rugi materiil sebesar Rp825.549.500.00. (delapan ratusdua puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu limaratus rupiah);b. Ganti rugi Immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyarrupiah);6.
Putus : 30-05-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 531 PK/Pdt/2012 Tanggal 30 Mei 2013 — PT INDONESIAN MARINE
Melawan
SUMARNO
45 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 03-09-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 911 K/Pdt/2014 Tanggal 3 September 2014 — RENDI MARET ISNAENI, DK ; PT. BANK MEGA, Tbk, KANTOR PUSAT JAKARTA cq. PT. MEGA, Tbk, KANTOR CABANG SOLO cq. PT MEGA, Tbk, KANTOR CABANG PEMBANTU SUKOHARJO,DK
48 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan Pasal 1759 BW yangberbunyi "Orang yang meninjamkan tidak boleh meminta kembali apa yangdipinjamkannya, sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian";10 Bahwa Para Tergugat tidak pemah diberikan peringatanperingatan atau tegurandari Tergugat I secara tertulis dari Tergugat I, tetapi Tergugat I dengan bantuanTergugat IT akan melakukan penjualan lelang atas objek sengketa;Hal. 3 dari 13 hal. Put.
Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yangdiletakkan terhadap tanah obyek sengketa;3 Menyatakan sebagai hukum bahwa jangka waktu kredit Para Penggugat kepadaTergugat I, berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 112/LJAK/VI/2011, legalisasioleh Juniarti Anna Kusmartini, SH.
kredit dimaksud, bukanberdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 112/LJAK/VI/2011 tanggal 21 Juni2011;Oleh karenanya, ketidakjelasan dan ketidakterangan posita maupun petitumgugatan Para Penggugat yang tidak menguraikan secara jelas dan terangmengenai identitas perjanjian kredit yang menjadi dasar gugatannya maka, dalilgugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi azas jelas dan tegas (eenduidelijke en bepaalde conclusie) sebagaimana diatur Pasal 8 Rv, sehingga atasgugatan yang sedemikian menyebabkan gugatan
Bukan Pekarangan Tukir.e Sebelah barat : Jalan Desa bukan Pekarangan Jamari.Bahwa berdasarkan data dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, makagugatan Para Penggugat yang tidak menguraikan dengan jelas dan tegas bahkansalah menyebutkan identitas perjanjian kredit maupun identitas dan batasbatasobjek sengketa tersebut patutlah dinyatakan ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugat tidak jelas, tidakHal. 7 dari 13 hal. Put.
kredit adalah 60 (enam puluh) bulan .........petitum ini bertitik tolak pada dalil perjanjian yang nota bene berpangkalpada dasar gugatan cidera janji/wanprestasi terhadap perjanjian.
Register : 06-04-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Dmk Tanggal 10 Agustus 2017 — SITI SETYOWATI IMRONIYAH
Melawan :
1. PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Pusat Jakarta
2. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
166 — 42
166 — 42
Bahwa karena dasar gugatan PENGGUGAT adalah adanya hubunganhukum kredit antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana telahdituangkan dalam Perjanjian Kredit No. 170 tanggal 25 Januari 2013 denganfasllitas Pinjaman Tetap Ansuran dan Perjanjian Kredit No. 168 tanggal 25Januari 2013 sebagaimana dirubah dengan Perjanjian Kredit No. 48 tanggal30 Januari 2014 dengan fasilitas Pinjaman Rekening Koran yang dibuatdihadapan Notaris Aristyo,S.H., Notaris Kota Semarang yang dibuat secaranotariil dan dengan demikian
Bahwa dengan tidak dilibatkannya Notaris pembuat Akta Perjanjian KreditNo. 170 tanggal 25 Januari 2013 dengan fasllitas Pinjaman Tetap Ansurandan Perjanjian Kredit No. 168 tanggal 25 Januari 2013 sebagaimana dirubahdengan Perjanjian Kredit No. 48 tanggal 30 Januari 2014 dengan fasilitasPinjaman Rekening Koran yang dibuat dihadapan Notaris Aristyo,S.H.
Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT mengadakan Perjanjian KreditPinjaman Rekening Koran secara Notariil dibuat dinadapan dan oleh NotarisAristyo, SHNotaris di Semarang dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 168,Halaman 13 Putusan Nomor :18/Padt.G/2017/PN.Dmktanggal 25 Januari 2013 dengan Nominal Kredit sesuai dengan Pasal 2 adalahsebesar Rp 225.000.000, (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan JangkaWakiu Kredit sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Perjanjian Kredit adalah selama 12(dua belas ) bulan dan Akta
Notaris di Semarang dengan Akta Perjanjian KreditNomor :48, tanggal 30 Januai 2014dengan Jangka Waktu Kredit sesuai denganPasal 4. Perjanjian Kredit adalah selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 25Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015.Dengan adanya Akta/Perjanjian Kredit tersebut diatas adalah telah sah secarahukum berdasarkan Pasal 1320 1337 KUH Perdata dan juga Perjanjiantersebut berlaku sebagai UndangUndang bagi pihakpihak yang membuatnya(Pasal 1338 KUHPerdata).
Bahwa dengan tidak dilibatkannya Notaris pembuat Akta Perjanjian KreditNo. 170 tanggal 25 Januari 2013 dengan fasllitas Pinjaman Tetap Angsurandan Perjanjian Kredit No. 168 tanggal 25 Januari 2013 sebagaimana dirubahdengan Perjanjian Kredit No. 48 tanggal 30 Januari 2014 dengan fasilitasPinjaman Rekening Koran yang dibuat dihadapan Notaris Aristyo,S.H.
Putus : 28-08-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 658 K/Pdt/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 — SUPAMI VS NARIMO HADI
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 05-07-2012 — Putus : 17-09-2012 — Upload : 28-01-2013
Putusan PN MUARO Nomor 6/Pdt.G/2012/PN.MR Tanggal 17 September 2012 — EKO SUNARYO
LAWAN
PEMERINTAH RI CQ. PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA CQ. BUPATI KEPALA DAERAH KAB. DHARMASRAYA, DKK
92 — 11
92 — 11
Putus : 20-04-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 539 K/Pdt/2021 Tanggal 20 April 2021 — TARSUDI vs. PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk, DK
160 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
160 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-10-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2201 K/Pdt/2017 Tanggal 9 Oktober 2017 — PT. AVRIST ASSURANCE, ; PT. ZEDE INDONESIA ,
142 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
142 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
2013(selanjutnya disebut Perjanjian Referensi Nomor 019A/Banca/PKS/V/2013tanggal 1 Mei 2013):Bahwa, Perjanjian Referensi Nomor 024/Banca/PKSA/ 11/2011 tanggal 22Agustus 2011 dan Perjanjian Referens!
Bahwa, atas hal sebagaimana diuraikan di atas, maka sesuai dengan Pasal5 ayat 5.03 Perjanjian Referensi Nomor 024/Banca/PKS/VHI/2011 tanggal22 Agustus 2011 dan Pasal 5 ayat 5.05 Perjanjian Referensi Nomor019A/Banca/PKS/V/2013 tanggal 1 Mei 2013.
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perjanjian Referensipencarian nasabah asuransi jiwa dengan Perjanjian referensi Nomor 24dan Perjanjian Referensi Nomor 24 itu diubah dan direvisi denganPerjanjian Referensi Nomor 019ABANCAPKSV2013 tanggal 1 Mei2013 (untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Referensi Nomor19), pada Pasal 5 ayat 5.01 menyatakan pihak kedua (Tergugat) berhakmendapatkan komisi untuk setiap pembayaran premi dari produkasuransi (Selanjutnya disebut sebagai Komisi Referensi
Jasindo adalah pihak ketiga yang tidak turutmenandatangani dan tidak tunduk pada Perjanjian Referensi Nomor024/Banca/PKS/VIII/2011 bertanggal 22 Agustus 2011 ( Perjanjian ReferensiNomor 024), yang seluruh syarat dan ketentuannya kemudian diperbaharuidengan Perjanjian Referensi Nomor 019A/Banca/PKS/V/2013 bertanggal 1Mei 2013 (Perjanjian Referensi Nomor 019A) yang dibuat dan berlaku bagiPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi:Bahwa hal lain yang harus diperhatikan, sebagai alasan PT.
Bahwadasar Pemohon Kasasi mengajukan gugatan wanprestasi kepadaTermohon Kasasi adalah Perjanjian Referensi Nomor024/Banca/PKS/VIII/2011 bertanggal 22 Agustus 2011 ( Perjanjian ReferensiNomor 024), yang seluruh syarat dan ketentuannya kemudian diperbaharuidengan Perjanjian Referensi Nomor 019A/Banca/PKS/V/2013 bertanggal 1Halaman 29 dari 36 hal. Put. Nomor 2201 K/Pdt/2017Mei 2013 ( Perjanjian Referensi Nomor 019A ) yang keduanyaditandatangani oleh dan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi:.
Putus : 17-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1676 K/Pdt/2013 Tanggal 17 Desember 2013 — Agus Susilo, SE ; Ina Dwi Susanti Wahyu
76 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 01-04-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1681 K/Pdt/2014 Tanggal 1 April 2015 — PT SELANGE JAYA UTAMA, dkk ; PT. BHAWANA MANUNGGAL UTAMA,
116 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa mengenai perjanjian jual beli kayu log tersebut ("perjanjian") diaturdalam Pasal 9 Perjanjian tanggal 25 September 2006 (bukti P6), dimanaPara Tergugat (pihak kedua dalam perjanjian) dan Penggugat (PihakPertama dalam Perjanjian) menyepakati mengenai harga dan mekanismejual beli kayu log, dengan isi pasal sebagai berikut:Pasal 9;Pihak Pertama di kemudian hari bersedia menjual kepada Pihak Kedua danPihak Kedua bersedia untuk membeli dari Pihak Pertama kayu log diameter >30 cm hasil pemanfaatan
Pasal 9 Perjanjian";6.
tanggal 25September 2006, Penggugat dan Para Tergugat telah menyetujui danmenyepakati perjanjian jualbeli kayu log berdiameter 30 cm keatas (kayulog), perjanjian jual beli kayu log mana telah dibuat secara sah menuruthukum yang berlaku; Bahwa pada gugatan Penggugat pada poin 4 halaman 2 menyatakanbahwa mengenai perjanjian jual beli kayu log tersebut (perjanjian) diaturdalam Pasal 9 Perjanjian tanggal 25 September 2006 dimana ParaTergugat (Pihak Kedua dalam Perjanjian dan Penggugat (Pihak Pertamadalam
Perjanjian Kerjasama tertanggal 7 November 2006 (Perjanjian Kerjasama 7November 2006) (vide bukti T4) dan,ii.
Putusan Nomor 1681 K/Pdt/20141) Perjanjian jual beli saham; dan2) Perjanjian jual beli kayu log dan perkara ini yang diperiksa hanyamenyangkut jual beli kayu log...;13.
Putus : 18-10-2006 — Upload : 01-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2265K/Pdt/2005 Tanggal 18 Oktober 2006 — PT. KWARTA DAYA DIRGANUSA; PT. GAS SERVICES INDONESIA;PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (Persero)
53 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 14-03-2013 — Putus : 28-05-2013 — Upload : 01-10-2013
Putusan PT SEMARANG Nomor 104/Pdt/2013/PT.Smg Tanggal 28 Mei 2013 — Hj. MULYATI (PENGGUGAT I); MULYATNO (PENGGUGAT II) MELAWAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA PEKALONGAN (TERGUGAT)
39 — 25
39 — 25
Putus : 10-12-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3693 K/Pdt/2020 Tanggal 10 Desember 2020 — SAODA ALI disebut juga SAâÂÂODA vs. A. MISKI HIDAYAT, dkk
235 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
235 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan menurut hukum kontrak ternadap objek sengketa sesuai 6(enam) kwitansikwitansi kontrak dan, yaitu: Kwitansi kontrak mulai 1 Januari 1996 s/d 31 Desember 1996; Kwitansi kontrak mulai 1 Januari 1997 s/d 31 Desember 1997; Kwitansi kontrak mulai 1 Januari 1998 s/d 31 Desember 1998; Kwitansi kontrak mulai 1 Januari 2000 s/d 31 Desember 2000; Kwitansi kontrak mulai 1 Januari 2001 s/d 31 Desember 2007;Dan Perjanjian Kontrak tertanggal 21122002 antara Penggugat denganTergugat adalah tidak ada kesepakatan
Menyatakan menurut hukum perpanjangan kontrak atau perjanjian sewaterhadap objek sengketa (Separuh Pasar Geladak Pakem) sejak tanggal1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2042 antaraPenggugat dengan Tergugat bersamasama Tergugat II, sesuai:3.1. Kwitansi kontrak mulai tanggal 1 Januari 2018 s/d 31 Desember2020 tertanggal 1842007 sejumlah pinjaman Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah);3.2.
Menyatakan perpanjangan perjanjian sewa/kontrak terhadap objeksengketa (Separuh Pasar Geladak Pakem) yang berlaku sejak tanggal 1Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2042 antaraPenggugat dengan Tergugat bersamasama Tergugat II karena telahcacat kehendak atau cacat causa sudah patut dinyatakan batal;.
Menyatakan menurut hukum perjanjian sewamenyewa antara Tergugat bersamasama Tergugat Il dengan para pedagang yaitu Tergugat Illsampai dengan Tergugat XVII yang berdasarkan pada perjanjiansewa/kontrak yang cacat kekhendak/cacat causa adalah cacat hukumdan sepatutnya dinyatakan batal demi hukum;.
tentang sahnya suatu perjanjian telah terpenuhi;Bahwa mengenai alasan Penggugat, bahwa perjanjian itu telahditandatanganinya karena keterpaksaan atau karena dalam keadaanterdesak (lemah), ternyata dari Berita Acara Persidangan serta faktafakta yang terungkap di persidangan bahwa pihak Penggugat yangdatang ke rumah Tergugat agar sewa (kontrak) tanah objek sengketadilanjutkan dan kedua belah pihak mendatangani kwitansi, pihakTergugat menyerahkan uang yang disepakati dan diterima pihakPengugat yang
Register : 26-01-2012 — Putus : 05-07-2012 — Upload : 21-01-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 204/PDT.G/2011/PN.BDG Tanggal 5 Juli 2012 — CV. FARHAN
LAWAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KANTOR CABANG BANDUNG DEWI SARTIKA
57 — 0
57 — 0
Putus : 29-09-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 K/Pdt/2013 Tanggal 29 September 2014 — Ir. AGUS BUDIANTORO ; R. TUNJUNG SULAKSANA P,dk
76 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat menyetujui tawaran Tergugat tersebut dankemudian Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) kepada Tergugat yang diserahkan melalui transferantar rekening bank Mandiri pada tanggal 30 April 2010;Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut untuk menjamin pertanggungjawaban Tergugat kemudian antara Penggugat dan Tergugat membuatbeberapa kesepakatan mengenai persyaratan sebagai konsekuensi ataspinjaman uang dari Penggugat kepada Tergugat yang dituangkan dalamsebuah perjanjian
;Bahwa didalam perjanjian hutang piutang Nomor 345/L/IV/09 tertanggal01 Mei 2009 tersebut disebutkan beberapa kesepakatan antara lain:e Tergugat sepakat untuk membayar seluruh utangnya kepadapenggugat dalam jangka waktu 12 bulan terhitung dariditandatanganinya perjanjian tersebut di atas;e Tergugat akan membayar jasa pinjaman (bunga) sebesar 4 (empat)prosen dari hutang pokok dan akan Tergugat bayarkan secara cash(kontan) setiap tanggal 01 (satu) pada setiap bulannya;e Penggugat berhak untuk menagih
piutangnya kepada Tergugatseketika atau sekaligus jika Tergugat tidak atau kurang menepati janijanji;e Semua biaya untuk menagih hutang termasuk biayabiaya teguranatau peringatan dan untuk kuasa pihak kedua, demikian pula biayabiaya (ongkosongkos lain yang ada (mungkin timbul) sehubungandengan adanya pengakuan hutang Tergugat berdasarkan perjanjian,maka harus dipikul dan dibayar oleh pihak Tergugat;e Biaya untuk menyelesaikan perjanjian ini menjadi tanggungan danakan dibayar oleh pihak Tergugat;
e Untuk segala urusan mengenai perjanjian ini dengan akibatakibatnyakedua belah pihak memilih domisili tetap dan umum di KantorPanitera Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman;Bahwa kemudian sejak awal setelah perjanjian tersebut ditandatangani,Tergugat telah menunjukkan iktikad tidak baiknya dan tidak memenuhikewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian hutang piutangyang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Tergugat hanyamemberikan jasa pinjaman sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
yang dibuat diantara Parapihak hanya mengikat Para pihak yang membuatnya yaitu Tergugat dan Penggugatdan perjanjian tersebut tidak mengikat pihakpihak diluar mereka, sehingga apabilaorang yang bernama Tri Utami Ririn diikutkan sebagai pihak dalam perkara iniadalah kelebihan subjek karena Tri Utami Ririn bukan sebagai pihak yang terikatpada perjanjian;2 Bahwa dengan demikian berdasarkan halhal yang telah kami kemukakan diatassudah sepatutnya dan selayaknya menurut hukum apabila Judex Facti MahkamahAgung
Register : 10-10-2014 — Putus : 15-07-2015 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 491/PDT.G./2014/PN.JKT.PST. Tanggal 15 Juli 2015 — PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) >< PT. Danpac Futures,Cs
107 — 216
107 — 216
Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telahwanprestasi terhadap Perjanjian Pemberian Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Kontrak Berjangka No. 01/Per-KBI/lll/04 dan No. 010/DF/I1I/04 tanggal 29 Maret 2004; 3.
Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untukmembayar sanksi denda kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulannya sesuai dengan Perjanjian Pemberian Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Kontrak Berjangka No. 01/Per-KBI /III/04 dan No. 010/DF/III/04 tanggal 29 Maret 2004 dan Peraturan Tata Tertib PT.