Ditemukan 2829537 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1985 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — MUHAMMAD SUWANTO bin MUHAMMAD ILYAS
820 — 644 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam putusannya, PN Pekanbaru membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU ... [Selengkapnya]
  • , karena tidak mempertimbangkan dengan benarhalhal yang relevan secara yuridis, dalam putusan perkara a quo Judex Factitelah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dengan pertimbangansebagai berikut : Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru mempertimbangkan bahwa meskipun subjekdeliknya adalah setiap orang namun sesungguhnya adresat Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, adalah pegawai
    negeri ataupenyelenggara negara atau orang yang mempunyai kedudukan dan jabatan,jadi untuk adanya penyalahgunaan wewenang disyaratkan bahwa pelakunyaharus pegawai negeri atau penyelenggara negara atau orang yangmempunyai kedudukan dan jabatan, Pasal 2 ayat (1) UndangUndangHal. 42 dari 54 hal.
    bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair,oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair (putusanhalaman 92), pertimbangan tersebut disetujui Judex Facti/Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tinggi Pekanbaru dan diambil alihsebagai pertimbangan sendiri (putusan halaman 38) ;Bahwa pertimbangan Judex Facti seperti disebutkan diatas adalahpertimbangan yang tidak tepat dan keliru, karena unsur setiap orangdiperuntukkan baik bagi swasta, maupun pegawai
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 27-06-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 80/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat:
YULIANTI SETIA NINGSIH
Tergugat:
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNS) DAERAH
143 — 96
  • Penggugat:
    YULIANTI SETIA NINGSIH
    Tergugat:
    KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNS) DAERAH
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama Perceraian
Register : 05-01-2012 — Putus : 30-01-2012 — Upload : 26-06-2012
Putusan PA KISARAN Nomor 45/Pdt.G/2012/PA.Kis
Tanggal 30 Januari 2012 — PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di , Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon; MELAWAN: TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Termohon
17 — 16
  • PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di , Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon;MELAWAN:TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Termohon
    PUTUSANNomor: 45/Pdt.G/2012/PA.Kis.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkaraCerai Talak yang diajukan oleh:PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanpensiunan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di , KabupatenAsahan, sebagai Pemohon;MELAWAN:TERMOHON, umur 44 tahun
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-08-2018 — Upload : 29-01-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 394/Pdt.G/2016/PN Mks
Tanggal 29 Agustus 2018 — KANDU KARIM, M.Si - KPRI UNM Koperasi Pegawai Republik Indonesai Universitas Negeri Makassar
70 — 29
  • KANDU KARIM, M.Si- KPRI UNM Koperasi Pegawai Republik Indonesai Universitas Negeri Makassar
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 133/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 26 Februari 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD HAMZAH ASADULLAH
Tergugat:
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD)
286 — 126
  • Penggugat:
    MUHAMMAD HAMZAH ASADULLAH
    Tergugat:
    KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD)
    ;(Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang);Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang beralamat di Jalan K.H.Ahmad Hasyim No. 137, Jombang.
    Putusan Perkara Nomor : 133/G/2019/PTUN.SBY.tenggang waktu 90 hari;KEPENTINGAN PENGGUGAT1.Bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 810/02/415.41/2018tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah PemerintahKabupaten Jombang, tertanggal 27 September 2018.
    ALASAN ATAU DASAR HUKUM GUGATAN1.Bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 810/02/415.41/2018tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah PemerintahKabupaten Jombang, tertanggal 27 September 2018, Penggugat adalahsebagai pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah PemerintahKabupaten Jombang yang kemudian mendapatkan Nomor Peserta UjianCPNS : 6504 1130001301;Bahwa Penggugat telah mengkuti tahapan seleksi dengan cermat sertamengikuti tata cara yang di berlakukan oleh Panitia Seleksi Daerah dandinyatakan
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru berupaSurat pengusulan peserta yang lolos, untuk proses penetapan NomorInduk Pegawai (NIP) khusus nomor urut 5 (lima) atas nama MuhammadHalaman 14 dari 35 hal.
    BuktiP.1 : Fotokopi dari fotokopi, Pengumuman Nomor: 810/02/415.41/2018 tentang Penerimaan Calon Pegawai NegeriSipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018;2. BuktiP2 : Fotokopi dari fotokopi, Pengumuman Nomor: 810/326/415.41/2018 tentang Perubahan Hasil Seleksi AdministrasiCalon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2018,tertanggal 24 Oktober 2018;3.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Register : 21-09-2023 — Putus : 13-03-2024 — Upload : 18-03-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Plg
Tanggal 13 Maret 2024 — Penggugat:
RUDI APRIADI
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI PERUMTEL (KOPEGTEL)
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Palembang
32 — 30
  • Bukit Lama, tanggal 09 Desember 2016, surat ukur No. 1018/ Bukit Lama/2016, tanggal 29 Nopember 2016, luas 12.000 M2 atas Nama Koperasi Pegawai Perumtel (KOPEGTEL), yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum;
  • Menyatakan perbuatan:
    • Perbuatan Tergugat yang telah mengklaim tanah milik Penggugat dengan cara-cara melawan hak;
    • Perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1617, Kel.
      Bukit Lama, tanggal 09 Desember 2016, surat ukur No. 1018/ Bukit Lama/2016, tanggal 29 Nopember 2016, luas 12.000 M2atas Nama Koperasi Pegawai Perumtel (KOPEGTEL) diatas tanah milik Penggugat,

    Adalah Perbuatan Melawan Hukum;

    7.Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

    Dalam Rekonvensi

    Menyatakan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

    Konvensi dalam

    Penggugat:
    RUDI APRIADI
    Tergugat:
    KOPERASI PEGAWAI PERUMTEL (KOPEGTEL)
    Turut Tergugat:
    Kantor Pertanahan Kota Palembang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 01-04-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 K/TUN/2016
Tanggal 7 Juni 2016 — FAUZAN FIANDREA, SE vs KETUA PANITIA PUSAT REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2014;
31 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FAUZAN FIANDREA, SE vs KETUA PANITIA PUSAT REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2014;
    TesKemampuan Dasar (TKD), Penggugat menempati Urutan/Ranking237 dari 3.185 Jumlah Peserta Tes Calon Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia TahunAnggaran 2014 ;Selaku Peserta Tes Calon Pegawai Negeri Sipil di LingkunganKementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014yang berpotensi untuk diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia TahunAnggaran 2014, Penggugat merasa sangat dirugikanKepentingannya akibat
    Badaruddin NIP195703291978031001 selaku Ketua Panitia Pusat RekrutmenCalon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan RepublikIndonesia Tahun Anggaran 2013 ;Halaman 4 dari 39 halaman.
    Putusan Nomor 166 K/TUN/201610.11.12.Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Tahun Anggaran 2014 di Kampus STAN Bintaro,beralamat di JI.
    Tahun Anggaran 2014, yangditandatangani dan di Cap oleh Ibu MHumaniati NIP196106231989032001 selaku Sekretaris Panitia Pusat RekrutmenCalon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan RepublikIndonesia ;Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor : PENG07/PANREK/IX/2014, tanggal 19 September 2014, Penggugat melaksanakan TesKemampuan Dasar (TKD) Calon Pegawai Negeri Sipil di LingkunganKementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014di Kampus STAN Bintaro, beralamat di JI.
    195703291978031001 selaku Ketua Panitia Pusat RekrutmenCalon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan RepublikIndonesia ;Bahwa sebelum diterbitkan Pengumuman Nomor : PENG12/PANREK/X1/2014, tanggal 25 November 2014 (Objek Sengketa),telah dilakukan Rapat oleh Tergugat (Panitia Pusat RekrutmenCalon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Tahun Anggaran 2014), halmana dalamRapat Tergugat (Panitia Pusat Rekrutmen Calon Pegawai NegeriSipil di Lingkungan Kementerian Keuangan
Pengadilan PA BANJARMASIN Perdata Agama Perceraian
Register : 22-10-2013 — Putus : 12-02-2014 — Upload : 19-04-2014
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1293/Pdt.G/2013/PA.Bjm
Tanggal 12 Februari 2014 — - Penggugat vs Tergugat
35 — 8
  • utama dari pada mengharapkemaslahatan;Menimbang, bahwa majelis hakim secara ex officio dengan berdasarkanPasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
    Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinanputusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat danTergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinandilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.4.
Pengadilan PA PANGKAL PINANG Perdata Agama Perceraian
Register : 30-04-2012 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 19-07-2012
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 156/Pdt.G/2012/PA.Pkp
Tanggal 6 Juni 2012 — P P binti A S, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat tinggal di Jalan Kota Pangkalpinang, sebagai "Penggugat"; MELAWAN F bin A B, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat tinggal di Jalan Kota Pangkalpinang, sebagai "Tergugat";
13 — 7
  • Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pangkal Balam dan KUA Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang tersedia untuk itu;5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
    P P binti A S, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat tinggal di Jalan Kota Pangkalpinang, sebagai "Penggugat";MELAWANF bin A B, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat tinggal di Jalan Kota Pangkalpinang, sebagai "Tergugat";
    PUTUSANNomor 156/Pdt.G/2012/PA.Pkppar yll orl all puDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadilli perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusansebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :P P binti A S, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat tinggaldi Jalan Kota Pangkalpinang, sebagai "Penggugat";MELAWANF bin A B, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan
    Pegawai swasta, tempat tinggal diJalan Kota Pangkalpinang, sebagai "Tergugat";Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi / keluarga di depan persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 30 April 2012mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register nomor 156/Pdt.G/2012/PA.Pkp dengan uraian
    Majelis berkesimpulan bahwa gugatanPenggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatanPenggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkansalinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 15-08-2023 — Putus : 11-09-2023 — Upload : 19-09-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 236/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 11 September 2023 — Penggugat:
Tim Advokasi Tolak Perampasan Hak Pekerja (TA-TPHP)
Tergugat:
Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Pelabuhan Tanjung Priok
69 — 23
  • Penggugat:
    Tim Advokasi Tolak Perampasan Hak Pekerja (TA-TPHP)
    Tergugat:
    Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Pelabuhan Tanjung Priok
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 13-01-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Agustus 2020 — Bank Kesejahteraan Ekonomi
Tergugat:
1.Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Negeri Pembina Kecamatan Ampenan
2.Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ampenan
Turut Tergugat:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat
99 — 52
  • Bank Kesejahteraan Ekonomi
    Tergugat:
    1.Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Negeri Pembina Kecamatan Ampenan
    2.Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ampenan
    Turut Tergugat:
    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 12-01-2009 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1945 K/Pdt/2008
Tanggal 12 Januari 2009 —
27 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., SH VS KOPERASI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEJAHTERA (KPNS) KABUPATEN KUPANG
    ., Advokat, berkantor di Jalan Sesawi RT. 27/RW. 11Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang di Kupang,melawan:KOPERASI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEJAHTERA (KPNS)KABUPATEN KUPANG, berkedudukan di Jalan Sukarno No. 18Kupang,Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagaiTergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang pada pokoknya
    Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkaraini ;SUBSIDAIR :Mohon putusan yang seadil adilnya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsipada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Dalam Eksepsi :1.Gugatan Penggugat kepada Tergugat didalam perkara ini adalah salah sasarannya,tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena Tergugat secara pribadi tidak pernahmempunyai utang pada Koperasi Pegawai Negeri "Sejahtera" Kabupaten Kupang,yang manpunyai
    utang pada Koperasi Pegawai Negeri "Sejahtera KabupatenKupang adalah Kelompok Tani "MADEMI dimana salah satu anggotanya adalahTergugat Dicky J.S.Foeh Bc.lp.
Pengadilan PN TONDANO Perdata
Register : 16-08-2017 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PN TONDANO Nomor 193/Pdt.G/2017/PN Tnn
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat:
1.MARGARITJE SALMON
2.FRANKY M PAENDONG
Tergugat:
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA GELORA PENDIDIKAN TOMOHON
78 — 17
  • Penggugat:
    1.MARGARITJE SALMON
    2.FRANKY M PAENDONG
    Tergugat:
    KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA GELORA PENDIDIKAN TOMOHON
    MARGARITJE SALMON : lahir di Tomohon 21 Mei 1967, jeniskelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Protestan,pendidikan Sarjana Pendidikan, status menikah,alamat Kelurahan Kakaskasen Ill lingkungan VIKecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon. Untukselanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT 1; 2. FRANGKY M.
    Tnn.MelawanKoperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Gelora PendidikanTomohon, berkedudukan di Kelurahan Kolongan Kecamatan TomohonTengah, Kota Tomohon propinsi Sulawesi Utara.
    Bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) dalam hal iniTergugat yang menjadi salah satu jenis usahanya adalah SimpanPinjam dan semua kewajibankewajiban misalkan membayar iurandan lainlain, sebagai anggota Tergugat tetap dijalankan olehPenggugat 1 sampai saat gugatan ini didaftarkan ;3.
    Tnn.Bahwa Penggugat sangatlah keliru dan sangat tidak beralasan menarikBadan Hukum Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)Gelora Pendidikan Tomohon sebagai Pihak Tergugat karenaPenggugat pada dasarnya sudah tahu persis mengenai siapa orangyang seharusnya bertanggungjawab dalam kasus ini.
    Tnn.pengusutan lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum/peraturan yangberlaku.Dengan demikian yang menderita kerugian adalah anggota koperasi(P1) dan bukan koperasi sendiri sehingga yang harus bertanggungjawab dalam hal ini adalah pengurus dan bukan Koperasi Pegawai RIGelora Pendidikan Tomohon (badan Hukum).6.
Pengadilan PA GARUT Perdata Agama Perceraian
Register : 15-06-2011 — Putus : 14-07-2011 — Upload : 10-08-2011
Putusan PA GARUT Nomor 994/Pdt.G/2011/PA.Grt.
Tanggal 14 Juli 2011 — A S R binti M S , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di KABUPATEN GARUT, selanjutnya disebut
10 — 0
  • A S R binti M S , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di KABUPATEN GARUT, selanjutnya disebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 02-05-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 2 Mei 2018 — Drs. BAGUS HARIANTO
606 — 465 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, judex factie ... [Selengkapnya]
  • BAGUS HARIANTO;Tempat lahir : Sidoarjo;Umur/tanggal lahir : 47 tahun/O2 Oktober 1968;Jenis kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal > Perumnas Tunjung KecamatanBurneh, Kabupaten Bangkalan;Agama > Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala BagianAdministrasi Pemerintahan Umumpada Sekretariat Daeran KabupatenBangkalan);Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejaktanggal 14 November 2016 sampai dengan 9 Januari 2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan
    Rofii);1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Mamin Harian Pegawai diRumah Dinas Bupati/Pendopo bulan JanuariDesember 2014yang ditandatangani oleh Kabag Umum, Bendahara Pengeluarandan Penerima (Eka Nurhayati);1 (satu) bendel Tanda Terima Belanja Mamin Harian Pegawai diRumah Dinas Wakil Bupati Bangkalan bulan JanuariDesember2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum, BendaharaPengeluaran dan Penerima (Ir. H. Mondir A.
    Rofii);1 (satu) bendel Tanda Terima Belanja Mamin Harian Pegawai diRumah Dinas Sekretaris Daerah Bangkalan bulan JanuariDesember 2014 yang ditandatangani oleh Kabag Umum,Bendahara Pengeluaran dan Penerima (DR. H. Eddy Moeljono);1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Biaya Piket Satpol & Linmasbulan JanuariDesember 2014 yang ditandatangani oleh KabagUmum, Bendahara Pengeluaran dan Penerima (Romadhon atauM.
    Tagihan BBM;1 (satu) bendel print out rekening giro Bank Jatim nomor0251006688 atas nama WIWIEK TETANTO Tahun 2014:1 (satu) bendel Daftar Penerima Honorarium Anggota Linmasyang bertugas jaga/piket di Rumah Dinas Bupati/Kantor PemkabBangkalan dan Rumah Dinas Wakil Bupati bulan JanuariDesember 2014:1 (satu) bendel tanda terima Bantuan Uang Mamin dari BagianUmum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan bulan JanuariDesember 2014:1 (satu) lembar kwitansi Pengembalian Belanja Makanan danminuman harian pegawai
    di rumah dinas Wakil Kepala Daerahtanggal 15 April 2016 sebesar Rp47.520.000,00 yang diterimaoleh Bendahara Sufiatun;1 (satu) lembar kwitansi Pengembalian Belanja Makan minumrapat dan makan minum harian non pegawai Wakil KepalaDaerah tanggal 15 April 2016 sebesar Rp315.336.000,00 yangditerima oleh Bendahara Dini Ananta Zani:1 (satu) bendel fotocopi SP2D dan SPM untuk Kegiatan padaBagian Umum Setda Bangkalan TA 2014 (Bendahara Sufiatun)Bulan Januari sampai dengan Desember 2014;1 (satu) bendel fotocopi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-05-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 887 K/Pdt/2018
Tanggal 30 Mei 2018 — BANK MNC INTERNASIONAL Tbk, DK dan KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA TRI DARMA UNIVERSITAS JAMBI
44 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANK MNC INTERNASIONAL Tbk, DKdanKOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA TRI DARMA UNIVERSITAS JAMBI
    Nomor 887 K/Pdt/2018DanKOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA TRI DARMAUNIVERSITAS JAMBI, berkedudukan di Jalan A.
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama Perceraian
Register : 27-11-2012 — Putus : 13-02-2013 — Upload : 30-07-2013
Putusan PA KISARAN Nomor 761/Pdt.G/2012/PA.Kis
Tanggal 13 Februari 2013 — PEMOHON, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon ; MELAWAN : TERMOHON, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Termohon ;
17 — 5
  • PEMOHON, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon ; MELAWAN :TERMOHON, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Termohon ;
    PUTUSANNomor 761/Pdt.G/2012/PA.Kis.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yangdiajukan oleh :PEMOHON, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaanPensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KabupatenAsahan, sebagai Pemohon ;MELAWAN :TERMOHON, umur 65
    tahun, Agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaanPensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KabupatenAsahan, sebagai Termohon ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca surat permohonan Pemohon;Telah mempelajari jawaban Termohon serta replik dan duplik ;Telah mendengar keterangan saksisaksi di persidangan ;Telah memperhatikan dan meneliti semua suratsurat yang berkaitandengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARAHalaman dari 16 halaman Putusan No. 761/Pdt.G/2012/PA.KisMenimbang, bahwa Pemohon dalam
Pengadilan PA BANDUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 02-11-2011 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 05-04-2014
Putusan PA BANDUNG Nomor 3534/Pdt.G/2011/PA.Bdg
Tanggal 8 Desember 2011 — XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta bertempat tinggal di Jalan Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; L A W A N XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Termohon;
70 — 7
  • XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta bertempat tinggal di Jalan Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; L A W A NXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Termohon;
    PUTUSANNomor : 3534/Pdt.G/2011/PA.Bdg.BISMILLAHIRROHMAANIRROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikutdalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta bertempat tinggaldi Jalan Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagaiPemohon;LAWANXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat
Pengadilan PN SALATIGA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-07-2023 — Putus : 26-07-2023 — Upload : 31-07-2023
Putusan PN SALATIGA Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Slt
Tanggal 26 Juli 2023 — Penggugat: 1.Agus Juliana 2.Yustina Widya Tri Suryaningsih 3.Sri Mulyani Tergugat: Koperasi Pegawai PT. Telkom Solo (KOPEGTEL SOLO)
69 — 29
  • Penggugat:1.Agus Juliana2.Yustina Widya Tri Suryaningsih3.Sri MulyaniTergugat:Koperasi Pegawai PT. Telkom Solo (KOPEGTEL SOLO)
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 15-03-2024 — Putus : 07-05-2024 — Upload : 09-05-2024
Putusan PN MADIUN Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mad
Tanggal 7 Mei 2024 — Penggugat:
Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Industri Kereta Api (KPRI KOPINKA)
Tergugat:
1.PT. Kopinka Multi Solusi (PT. KMS)
2.Yoppy Wibowo,SE.
3.Sugiyanto
4.Tegoeh Hari Abrianto,SE
Turut Tergugat:
Endah Romayanti
57 — 0
  • Penggugat:
    Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Industri Kereta Api (KPRI KOPINKA)
    Tergugat:
    1.PT. Kopinka Multi Solusi (PT. KMS)
    2.Yoppy Wibowo,SE.
    3.Sugiyanto
    4.Tegoeh Hari Abrianto,SE
    Turut Tergugat:
    Endah Romayanti