KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNANPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan ProvinsiDKI Jakarta;e. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan ProvinsiDKI Jakarta c.g. Kepala Bidang Penertiban;f. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan ProvinsiDKI Jakarta c.g. Kepala Seksi Pengaduan dan Sanksi:g. Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan KotaAdministrasi Jakarta Barat;Halaman 4 dari 124 halaman. Putusan Nomor481 K/TUN/2015h.

Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan ProvinsiDKI Jakarta;g. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta;h. Sekretaris DPPB Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;i. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan ProvinsiDKI Jakarta c.g. Kepala Bidang Penertiban Bangunan;j. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan ProvinsiDKI Jakarta c.g. Kepala Bidang Perizinan;k. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan ProvinsiDKI Jakarta c.g. Kepala Bidang Pengawasan Pembangunan;.

Walikota Jakarta Barat;Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan ProvinsiDKI Jakarta;g. Sekretaris DPPB Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;h. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan ProvinsiDKI Jakarta c.g. Kepala Bidang Penertiban Bangunan;i. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan ProvinsiDKI Jakarta c.g. Kepala Bidang Perizinan;j. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan ProvinsiDKI Jakarta c.g.

Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKIJakarta.e. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKIJakarta c.g. Kepala Bidang Penertiban.Halaman 70 dari 124 halaman. Putusan Nomor481 K/TUN/2015f. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKIJakarta c.g. Kepala Seksi Pengaduan dan Sanksi.g. Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan KotaAdministrasi Jakarta Barat.h.

Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan KotaAdministrasi Jakarta Barat u.p. Kepala Seksi Pengawasan Bangunan.Camat Kebon Jeruk.Camat Kebon Jeruk c.g. Seksi Dinas Pengawasan dan PenertibanBangunan Kecamatan Kebon Jeruk.r.Camat Kebon Jeruk c.g.

PELANGI CAHAYA MUSTIKA
Terbanding/Tergugat : Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi

Put.No.233/B/TF/2019/PT.TUN.JKTPulogadung, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT/PEMBANDING :LAWANKEPALA KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAITIPE MADYA PABEAN A BEKASI, berkedudukan di JalanSumatera Blok D5 Kawasan Industri MM 2100 CikarangBarat, Bekasi, dalam perkara ini berdasarkan surat kuasakhusus nomor SKU7/WBC.09/KPP.MP.01/2019 tanggal 16Juli 2019, memberi kuasa kepada:1.Tio Serepina Siahaan, S.H.

Nanang Suhendra, S.H., jabatan Kepala Sub SeksiPenyidikan pada Kantor Pengawasan dan PelayananTipe Madya Pabean A Bekasi;Q, Utis Sutisna, S.Sos.,M.M., jabatan PelaksanaPemeriksa pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Beadan Cukai Jawa Barat;10. Riksi Amaireza Sompie, S.H., jabatan Pemeriksa Beadan Cukai Pertama pada Direktorat Keberatan Bandingdan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukali;11.

Samuel S.A.B., M.A.B., jabatan Pelaksana Pemeriksapada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe MadyaPabean A Bekas!i;13. Dinta Cahaya Sari, S.H., jabatan Penangan PerkaraSub Bagian Advokasi III A Bagian Advokasi III pada BiroAdvokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;14. Khalis Prayogi, S.H., jabatan Penangan Perkara SubBagian Advokasi III Bagian Advokasi Ill pada BiroAdvokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;Hlm.3 dari 10 hlm. Put.No.233/B/TF/2019/PT.TUN.JKT15.

Tri Kusuma Irawan, jabatan Pelaksana Pemeriksapada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe MadyaPabean A Bekas!i;Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat diKantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai TipeMadya Pabean A Bekasi, Jalan Sumatera Blok D5 KawasanIndustri MM 2100 Cikarang Barat, Bekasi, untuk selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah mem1.

MITRA MASTER LOGISTIK; PERTAMINA UNIT PEMBEKALAN DAN PENGAWASAN DALAM NEGERI VII

KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROV. RIAU VS ERWINTA MARIUS, Ak.MM DAN RAJA ABDUL HARIS, SE;

Putusan Nomor 465 K/TUN/2012Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), beralamat di JalanPramuka Nomor 33 Jakarta Timur dan Jalan Sudirman Nomor 10 Pekanbaru,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU1101/SU04/2/2012, tertanggal21 September 2012;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;melawan:1 ERWINTA MARIUS, Ak.

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan danpembangunan.C. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan BPKP.Halaman 7 dari 73 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2012Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadapkegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan..

, baik hasilpengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan PemeriksaKeuangan, dan lembaga Pengawas pengawasan lainnya.Bahwa berdasarkan Kepres No. 103 Tahun 2001 tersebut, BPKP tidak lagibertugas, tidak berfungsi atau tidak berwenang untuk melakukanpemeriksaan (audit) terhadap keuangan Negara/Daerah baik pemeriksaanumum maupun pemeriksaan tertentu atau investigasi terhadap adanya13dugaan penyimpangan terhadap keuangan Negara/Daerah.

Pengawasan atas pelaksanaanurusan pemerintahandi daerah;b.

Pengawasan terhadap Peraturan Daerah danPeraturan Kepala Daerah;Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintahsesuai peraturan perundangundangan.Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal217 dan Pasal 218 digunakan sebagai bahan pembinaan selanjutnya olehPemerintah dan dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan oleh BadanPemeriksa Keuangan;6UndangUndang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentangBadan Pemeriksa Keuangan

Pemohon:
RONALD JACKY KWONGRES
Termohon:
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado

Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Cq Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan kota Administrasi Jakarta Pusat

DELTA PASIPIC INDOTUNA LAWAN 1.AHMAD HANIF BASWEDAN2.KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN3.KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI UTARA BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN4.KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA BITUNG

2017 terdaftar di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial Manado Nomor :5 / SK /2017 tanggal 20Februari 2017 Selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT ;MelawanAHMAD HANIF BASWEDAN, Kewargaraan Indonesia,Jenis Kelamin: Pria,Agama Islam, Pekerjaan Swasta Alamat PerumahanGlory RT.19 RW.05 Kelurahan Wangurer BaratHal 1 dari 39 Putusan Nomor: 4/Pdt.SusPHI/2017/PN.MndKecamatan Madidir Kota Bitung, Selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT ;Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Direktorat JenderalPembinaan Pengawasan

Beralamat di JalanJendral Gatot Subroto Kav.51 Jakarta Selatan 12950 Telpon.5255733,Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Taransmigrasi Provinsi Sulawesi Utarabidang Pengawasan Ketenagakerjaan.

AnmadHanif Baswedan Nomor : 20/PPKNKJ/VIII/2015. yang intinya agarPenggugat membayar upah lembur kepada Tergugat sebesarHal 6 dari 39 Putusan Nomor: 4/Pdt.SusPHI/2017/PN.MndRp.104.423.919,02 (seratus empat juta empat ratus dua puluh tiga ribuSembilan ratus Sembilan belas koma nol dua rupiah);12.Bahwa Penggugat merasa diperlakukan Tidak adil, dan sepihak terhadapSurat Penetapan Nomor:20/PPKNJK/VIII/2015 oleh Kementerian Tenagakerja dan Tarnsmigrasi Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3tanggal

Delta Pasific Indotuna Kota Bitung tanggal 24Agustus 2015 oleh Kernenteriarian Tenaga Kerja dan TransmigraslDirjen Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 mempunyai kekuatanhukum mengikat dan wajib dilaksanakan;3. Menyatakan sah menurut Hukum bahwa Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor KEP.20/PPKNKJ/VIIV2015 tentang Perhitungan Upah Kerja Lembur Sdr. Anmad HanifBaswedan Karyawan PT.

Fotocopy UndangUndang Nomor : 3 tahun 1951 tentang pernyataanberlakunya UndangUndang Pengawasan perburuan tahun 1948 Nomor 23dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia, diberi tanda bukti TT 11;2. Fotocopy UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,diberi tanda bukti TT12;3. Fotocopy UndangUndang Nomor 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, diberi tanda bukti TT1 3;4.

Penggugat:
PAULUS VALENTINO
Tergugat:
PEMERINTAH KOTA BATAM C.q TIM TERPADU PENGAWASAN DAN PENERBITAN TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

LIONG TJIN FA;1.KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,2.PT. BINAKARYA AGUNG PROPERTINDO

KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNANPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. Berkedudukan diKomplek Dinasdinas Teknis Jatibaru. Jalan Taman Jati Baru No.1Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam hal ini berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 4711/1.758.1, tanggal 31 Desember 2013, memberiKUBSA, KE DAG, ~~~ =~ nnn nnn eenHalaman 1 dari 132 halaman. Putusan Nomor :212/G/2013/PTUNJKT1. Agusdin Susanto, S.H 5 222222 2o neo2. Yayan Yuhanah, S.H., M.H 53. Endang Sumardi, S.H., M.H ;4.

OBJEKSENGKETA :2 222022 on nnn nnn nen nnn nnn cece enc nc ne Keputusan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta No. 3142/IMB/2013 tanggal 18 April 2013 tentangIjin Mendirikan Bangunan atas Bangunan Rusunami Pondok Bambu terletakdi Jl.

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :1.Surat Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban BangunanProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta No. 3142/IMB/2013 tanggal 18April 2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas Bangunan RusunamiPondok Bambu terletak di JI.

Pembanding/Tergugat : Ketua Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Lada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terbanding/Penggugat : CV. PANEN BARU

FORMUL02/PROKSI01/KIMPUTUSANNOMOR : 112/B/2021/PTTUNMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa,mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat bandingtelah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIANPERDAGANGAN LADA (TP4L) PROVINSI KEPULAUAN BANGKABELITUNG, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka No. 165, KelurahanAir Itam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka

Menyatakan batal Surat Keputusan Ketua Tim Pembinaan,Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan Lada (TP4L) ProvinsiKepulauan Bangka Belitung dengan Nomor : 01/TP4L/IX/2020tertanggal 02 September 2020, tentang pemberian sanksi terhadapCV. Panen Baru yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KetuaTim Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan Lada(TP4L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor :01/TP4L/IX/2020 tertanggal 02 September 2020, tentang pemberiansanksi terhadap CV. Panen Baru yang telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum ;Halaman 4 Putusan No. 112/B/2021/PTTUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM4.

Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2. PT. Garis Cakratama

BUMI INDIRA WISEWA berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : TUN.JKT/BIS/01 0411 tanggal21 ~= April 2011, selanjutnya disebut sebagaibeeen ceca eecaeeeeaeeeeamenes PENGGUGAT ;LAWAN:KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBANBANGUNANPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA yangberkedudukan di Jalan Taman Jatibaru, Nomor : 1,Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasakepada2 MADE SUARJAYA, SH3 YAYAN YUHANAH, SH.MH ;6 RAK, eo5 DENNY i HARNOKO, SH ;6 BUDI HARTONO, SH ;seaman Pegawai Pemerintah Provinsi DaerahKhusus

SIANTURI, S.H / Advokat) mendatangikantor Walikota Jakarta Timur dan bertemu dengan salahseorang staff di bagian Dinas Pengawasan dan PenertibanBangunan Kantor Walikota Jakarta Timur yang bernamaRIDWAN , dimana kedatangan Kuasa Hukum Penggugatadalah untuk menanyakan atas benar atau tidaknyaTergugat telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunanuntuk PT.

Keputusan TUN yang digugat bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik / AAUPB(Algemeene Beginselen van Behoorlijk Bestuur / ThePrinciples of The Good Administration) ; Bahwa penerbitan Keputusan Kepala Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus lIbukotaJakarta Nomor : 10541/IMB/ 2010 tanggal 20September 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunanbersyarat untuk SPBE dan Fasilitasnya di KP. PuloGebang, RT. 000/000, Kel. Pulo Gebang, Kec.

GARIS CAKRATAMA untuk memakai atau menggunakantanah milik Penggugat ;Bahwa penerbitan Keputusan Kepala Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus lbukotaJakarta Nomor 10541/IMB/2010 tanggal 20 September 2010tentang Izin Mendirikan Bangunan bersyarat untuk SPBEdan Fasilitasnya di KP. Pulo Gebang, RT. 000/000, Kel.Pulo Gebang, Kec.

Surat tersebut sudahPenggugat sampaikan saat Pertemuan dengan WalikotaJakarta Timur dan Dinas Pengawasan dan PenertibanBangunan Kantor Walikota Jakarta Timur, namunsampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya,sehingga Penggugat harus menggunakan upaya hukumdengan mengajukan Gugatan ini ;Selain itu, perlu) diperhatikan Majelis Hakim yangMulia bahwa Alamat peruntukan (SPBE danFasilitasnya) dalam Objek Gugatan adalah hanyaberupa KP. Pulo Gebang, RT. 000/000, Kel PuloGebang, Kec.

JASA KALTIM SEKURITI ; PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Penggugat:
AGUS HARTONO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ( BPKP ) PROVINSI JAWA TENGAH

TAMA NABATI INDONESIA VS KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN B DUMAI;;

.;KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.;PT. SPEKTA PROPERTI INDONESIA.;

KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNANPROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan diJalan Taman Jati Baru No. 1 Jakarta Pusat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : 2= ===1. Agusdin Susanto, S.H. 5 nmsennee nen seen2. Yayan Yuhanah, S.H.,M.H. ; 3. Endang Sumardi, $.H.,M.H. ; 4. Alam Syah, S.H.,M.H. ; 5. Faruq Ansori, S.H.,M.H. ; 6.

DHARIKSA APROBAJA dalam hal ini diwakili oleh HAMDANI MELAWAN KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negaralainnya, terlihat dari objek sengketa yang diterbitkan Tergugat sebagaiPejabat Pemerintahanyang bertugas menyelenggarakan urusanpemerintahan dibidang pengawasan keuangan Negara/Daerah danpembangunan nasional (vide Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden No.192 Tahun 2014);Hal. 9 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUNPTKc.

Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsiinstansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara, dan;b.

Pembinaan penyelenggaraan SPIP; Menurut Pasal 48 Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008;Hal. 18 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUNPTK2008;(1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat(2) huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah;(2) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui;Eis FRG WHI fetes ce eee reece rate HRISos ERNE Jann mmm mm nnn recentGL, PSITAIEAUEI jase enrrnn nts nsenmnnnniaicmismnnnrnisenisnnninnieniininemnmiaeinnne

Kegiatan pengawasan lainnya;. ===Menurut Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008:Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalampasal 48 ayat (1) terdiri atas;@. BPKP3 ne nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne ce ce ce cenceb. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secarafungsionalmelaksanakan pengawasan intern;c. Inspektorat Propinsi;d.

/atau auditor lainnya;Tujuan koordinasi adalah untuk memastikan cakupan yang tepat danmeminimalkan pengulangan kegiatan;Koordinasi dilakukan dengan menyampaikan rencana pengawasantahunan serta hasilhasil pengawasan yang telah dilakukan APIPselama periode yang akan dilakukan pemeriksaan oleh auditoreksternal dan/atau auditor lainnya.

KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA MEDAN, KANTOR PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN PENDAFTARAN TANAH MEDAN, Dkk

KARYA TAJINAN PRIMA melawan KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG & PT. BINTANG PESONA JAGAT

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAITIPE MADYA CUKAI MALANG tempat kedudukanJl Surabaya No 2Dalam hal ini telah memberikan Surat KuasaKhusus kepada:1. CERAH BANGUN, SH,M.IH. .2. PRIJO ANDONO,SH. ++ 2 ee eee eee ee3. RUDY HERI KURNIAWANSE. 4. SYAMSUL BAHRI.6. SULAIMANaberdasarkan Surat Kuasa Khusus' NomorSKK4314/WBC.11/KPP.MC.01/2010 tanggal 20Agustus2010; Selanjutnya disebut sebagai s ..a. ee eeeTERGUGAT;PT.

RITAFATMILA,SH .~ Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan KepalaKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TipeMadya Cukai Malang Nomor KEP3185/WBC.11/KPP.MC.01/2010tertanggal 16 Juni 2010 tentang Pencabutan KeputusanKepala KPPBC Tipe Madya Cukai Malang Nomor KEP2991/WBC.11/KPP.MC.01/2010 tertanggal 4 Juni2010; > Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadil adilnya

Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik dari 3(tiga) buah Surat Keputusan tersebut di bawah ini yangtelah dikeluarkan oleh Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang, sebagaiberikut: 22 rere re eee ee eee eee ee eee= Surat Keputusan Nomor KEP49501760/WBC.11/KPP.MC.01/2009 tertanggal 30 Maret2009 tentang Penetapan Tarif Cukai HasilTembakau untuk merek rokok NEOMILD atas namaPT BINTANG PESONA JAGAT (TERGUGAT IIINTERVENSI); = Surat Keputusan Nomor KEP2991/WBC.11

Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat pada suratgugatannya tertanggal 14 Juli 2010, Penggugatmengajukan gugatan a quo karena diterbitkannya SuratKeputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beadan Cukai Tipe Madya Cukai Malang Nomor: KEP3185/WBC/11/KPP.MC.01/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentangPencabutan Keputusan Kepala KPPBC Tipe Madya CukaiMalang Nomor: KEP2991/WBC/11/KPP.MC.01/2010 tanggal 4Juni 2010 ( Surat Keputusan6.

.;PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.;

., warga negara Indonesia, pekerjaanAdvokat, beralamat kantor di Jalan Kapi Saraba IX.D.10Nomor 39 Mangliawan, Malang, berdasarkan SuratKuasa Substitusi tertanggal 15 Juni 2016 untukselanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT/PEMBANDINGHIm.1 dari 7 hlm.Putusan No.195/B/2016/PT.TUN.JKT.MELAWANPENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERALPEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAANKEMENTERIAN TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51,Jakarta Selatan

M E N G A D I L I :

1. DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

1. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Ketua Tim Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan Lada (TP4L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor : 01/TP4L/IX/2020 tertanggal 02 September 2020, tentang

Panen Baru yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

PANEN BARU
Tergugat:
Ketua Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Lada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Melaporkan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepadaGubernur.Sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44/924/DISPERINDAG/2019 tentangPembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianPerdagangan Lada.Bahwa Objek Gugatan berupa Surat Keputusan Tergugat yangmenyatakan CV.

Melaporkan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendaliankepada Gubernur.Bahwa sebagaimana huruf B dan C bagian kedua Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/924/DISPERINDAG/2019tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan, danPengendalian Perdagangan Lada tersebut, Tergugat bertugas untukmengkoordinasikan kegiatan pengawasan pemasaran ladabekerjasama dengan pihak terkait dalam hal ini BP3L dan KPB, danTergugat juga memiliki tugas untuk melakukan penegakan hukumterhadap pelanggaran

pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaankaidah, ruang lingkup, tata kelola pemasaran lada yang baik dan benar;b. mengkoordinasikan kegiatan pengawasan pemasaran lada bekerjasamadengan pihak terkait;c. melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan peraturanperundangundangan;d. melakukan koordinasi serta permintaan bantuan teknis dengan penegakanhukum lainnya, dan;Halaman 45 dari 70 halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.PGPe. melaporkan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian

yaknimelakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kaidah,ruang lingkup, tata kelola pemasaran lada yang baik dan benar,mengkoordinasikan kegiatan pengawasan pemasaran lada bekerjasama denganpihak terkait, melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuanperaturan perundangundangan, melakukan koordinasi serta permintaan bantuanteknis dengan penegakan hukum lainnya, dan melaporkan hasil pembinaan,pengawasan dan pengendalian kepada Gubernur, sehingga dalam hal ini MajelisHakim

,Pengawasan Dan Pengendalian Perdagangan Lada, dapat dimaknai secaraekstensif yaitu melakukan pengawasan dalam bentuk pemberian sanksi terhadappelanggaran peraturan perundangundangan, dimana hal ini sesuai denganprinsip ultimum remedium;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan dikaitkandengan Objek Sengketa berupa pemberian sanksi terhadap Penggugat untuktidak diberikan ijin pengiriman lada putih asal Bangka Belitung merupakan bentukpenegakan hukum dalam rangka pembinaan, pengawasan