PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGA KERJAANREPUBLIK INDONESIA; PT. BINA SARANA SUKSES;

DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN, KEMENTERIAN AGAMA RI VS PENGURUS GEREJA PANTAKOSTA;

PUTUSANNomor 472 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKATKRISTEN, KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA,tempat kedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. Jamartuah Purba,SH. : Kepala Sub Bagian Hukum danPeraturan Perundangundangan;2. Asi P.

Maka, gugatan ini diajukan masihdalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto UndangUndangNomor 51 Tahun 2009;Keputusan Tata Usaha Negara yang Menjadi Objek GugatanBahwa yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagaiberikut: Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian AgamaRepublik Indonesia Nomor DTIII.I/BA.02/107/2011, tertanggal 15 Maret 2011 perihalPenyelesaian Permasalahan

Putusan Nomor 472 K/TUN/201214.15.Pentakosta, merenung dan menyadari, bahwa gereja/pelayanan adalah milik danuntuk kemulian Yesus Kristus Kepala Gereja;Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tidak pernahmengeluarkan pernyataan/pengakuan tentang hasil Sinode Kerja XXXIII tanggal19 s/d 21 Maret 2010, terutama penggantian dan pengangkatan Pucuk Pimpinanyang baru, atas nama Pdt. J. Sihombing dkk.

III.I/BA.02/107/2011 tertanggal 15 Maret 2011yang pada pokoknya berbunyi:Agar semua pihak Dewan Pertimbangan dan Pucuk Pimpinan untuk menahandiri, segera kembali duduk bersama membicarakan dan mencari solusi terbaikbagi penyelesaian permasalahan yang saat ini terjadi ditubuh sinode GerejaPentakosta, merenung dan menyadari, bahwa gereja/pelayanan adalah milik danuntuk kemulian Yesus Kristus Kepala Gereja;Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tidak pernahmengeluarkan pernyataan/

Permasalahan ini kemudian menimbulkan adanya dualismeditubuh Gereja Pentakosta sehingga Kementerian Agama RI cq.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 2. KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, DKK

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Tempat Kedudukan Kantor PusatKementerian Pertanian Gedung E, Lantai I, V dan VII,Jalan Harsono RM, Nomor 3, Ragunan, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : 202 20 1. Suharyanto, SH., Kepala Biro Hukum dan InformasiPublik Kementerian Pertanian ; 2. Drh. Agus Sunanto, MP., Kepala Balai Besar KarantinaPertanian 1. PIO, ssse++sseesessseeerneeseeseeceenenemeseeeene3. MM.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q DIREKTORAT JENDERAL KEKAKYAAN NEGARA LAIN-LAIN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA vs Hj. KETTY MULYAWATI

PUTUSANNo. 541 PK/Pdt/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEMENTERIAN KEUANGAN' REPUBLIK' INDONESIA c.qDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.qDIREKTORAT JENDERAL KEKAKYAAN NEGARA LAINLAINPADA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Komplek Departemen Keuangan, Gedung SyafrudinPrawiranegara Lantai 9, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 24Jakarta Pusat, dalam

Daya Persada Permai selaku Termohon Peninjauan Kembali III/Tergugat Il, Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta selaku TermohonPeninjauan Kembali IV/Tergugat Ill, Kementerian Keuangan Republik Indonesiac.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Kekayaan Negara lainLain, beralamat di Gedung Djuanda Lantai 15 Jalan Dr.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q.Direktorat Kekayaan Negara Lainlain (Tergugat IV) sudah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat IV adalah upaya untukmengembalikan Keuangan Negara, karena Negara telah memberikan talangandana kepada Bank Nusa Nasional (BBO/BBKU), sehingga untuk megembalikanKeuangan Negara tersebut Kementerian Keuangan c.q. Direktorat JenderalKekayaan Negara c.q.

dijadikan sebagai alat buktiyang sah serta dijadikan dasar pertimbangan hukum guna memutus perkara ini,nyatanyata telah salah dalam menerapkan hukum, karena sesuai denganhukum pembuktian, suatu bukti baru dapat diakui sebagai bukti yang otentik danmempunyai kekuatan yang sempurna apabila bukti tersebut dapat ditunjukkanaslinya di persidangan;Bahwa terhadap bukti P3 dan bukti P9 tersebut membuktikan bahwa atasobjek sengketa a quo merupakan kekayaan Negara yang berada dalampengelolaan dan penguasaan Kementerian

Bank Nusa Nasional, tidakmemberikan hak kepada bank untuk melelangnya, karena tidak dibebanidengan hak tanggungan lagi pula, tanah SHM No. 131/Rawa Buaya tersebutbukan aset PT Bank Nusa Nasional, karena itu tidak menjadi aset BPPN/Kementerian Keuangan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonanpeninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali:Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal KekayaanNegara cq.

., MH
Terbanding/Tergugat I : DirJen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR
Terbanding/Tergugat II : Direktur Rumah Khusus Kementerian PUPR

SARITA, DKKLawan :KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN RI. tersebut;

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIAMelawanPT. TANJUNG UNGGUL MANDIRIdanDIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, dkk

PUTUSANNomor 74 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIANPERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di KantorPusat Kementerian Pertanian, Gedung E, Lantai I, V dan VII, JalanHarsono RM. No.3, Ragunan, Jakarta Selatan,Selanjutnya memberi kuasa kepada :1.

., Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik,Kementerian Pertanian ;2. drh. Agus Sunanto, MP., Kepala Balai Besar Karantina PertanianTj. Priok ;3. MM. Edy Purnomo, SE., MH., Kepala Bagian Hukum dan Humas,Badan Karantina Pertanian ;4. Ir. R. Fauzar Rochani, MM., Kepala Balai Karantina Pertanian KlsI Bandar Lampung ;5. drh. Tri Wahyuni, M.Si., Kabid Karantina Hewan BBKP Tj. Priok ;6. drh. Puji Hartono, MP., Kasie Karantina Hewan BKP Kls I BandarLampung ;7. Jhon Indra G.

;Nur Syamsiati Duha, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum IHZA& IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower,Tower A lantai 19, Kota Kasablanka, Jalan Casablanka Kav.88,Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02Desember 2013 ;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;I.Il.Il.dan:DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATANHEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Gedung C Lantai VI, KementerianPertanian, Jalan Harsono RM.

Yin bongkar diberikan tanggal 02Agustus 2012 dan sapisapi tersebut ditempatkan padakandang karantina di Tanjung Burung, Tangerang(milik Penggugat) ;Pada tanggal 08 Agustus 2012 Direktorat Perbibitan,Direktorat Jenderal Peternakan & Kesehatan Hewan,Kementerian Pertanian, mengirim tim Pengawas Bibit(Wasbit) untuk melakukan penilaian dan pemeriksaanreproduksi (palpasi rectal).

tentang Kedudukan,Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, DanFungsi Eselon I, Pasal 272 Susunan organisasi eselon I Kementerian Pertanianterdiri atas:a Wakil Menteri Pertanian;b Sekretariat Jenderal ;rDirektorat Jenderal Prasarana dan SaranaPertanian;Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;Direktorat Jenderal Hortikultura;Direktorat Jenderal Perkebunan;Direktorat Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan;Direktorat Jenderal Pengolahan danPemasaran Hasil Pertanian;Inspektorat

Kementerian Badan Usah a Milik Negara, Republik Indonesia.2. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kementerian Badan Usaha Milik Negara,Republik Indonesia.3. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kementerian Badan Usaha Milik Negara,Republik Indonesia.

Kementerian Badan Usah a MilikNegara, Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Selatan No.13 diJakarta ,cq. Badan Urusan Logistik (BULOG) Jin. Gatot Subroto No. 49 diJakarta, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT I.2. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kementerian Badan Usaha MilikNegara,Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Selatan No.13 di Jakarta,cq. Badan Urusan Logistik (BULOG) Jin. Gatot Subroto Nomor 49 di Jakarta,Cq.

Kementerian Badan Usaha MilikNegara,Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Selatan No.13 di Jakarta,cq. Badan Urusan Logistik (BULOG) Jalan Gatot Subroto Nomor 49 di Jakarta,Cq.

AGUS SINDORO VS PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN ESDM cq DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI KEMENTERIAN ESDM cq BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

M.Hum, Justina Lucky, SH danjoseph Pieter Padaama Tukan, SH Advokatadvokat beralamat diKantor Pengacara & Konsultan Hukum ALOYSIUS TUKAN,SH.MHum, Jalan Pemuda No.14, berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 14 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagaiPembanding semula Penggugat ;LAWANPEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN ESDM cq DIREKTORATJENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI KEMENTERIAN ESDMcq BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI:; Beralamat di Gedung BPH Migas JI. Kapten P.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, II. KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, DKK

Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUNJKT10.11.Joko Supriyanto, SH (Kepala Subbagian Hukum, SekretariatDirektorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan) ;Andika Prima Hadi, SH (Staf Subbagian Hukum, SekretariatDirektorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan);Kesemuanya adalah pegawai pada Kantor Kementerian PertanianRepublik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 1;ll KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIANREPUBLIK INDONESIA.

Putusan Nomor : 197/G/2012/PTUNJKTKesemuanya adalah pegawai pada Kantor Kementerian PertanianRepublik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il;KEPALA BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN TANJUNG PRIOK.Berkedudukan di Jalan Enggano No.17, Tanjung Priok, Jakarta Utara.Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor3672/HK.440/L7/A/11/12 tertanggal 29 Nopember 2012 memberi kuasa(1 2 6 : aa1. Suharyanto, SH (Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik,Kementerian Pertanian) 52. MM.

Ricko Adrianto, SH (staf Subbagian Hukum dan Humas, BadanKarantina Pertanian) jensessssscsesnieeeeeneneenmcemeenmennnmemmeenenmnmnemenneKesemuanya adalah pegawai pada Kantor Kementerian PertanianRepublik Indonesia.

Operasi reproduksi bekerja sama dengan Balai Embrio TemakCipelang, Bogor, milk Kementerian Pertanian dalam hal pelayananteknisreproduksi pembibitan sapi yang meliputi: pemeriksaan fertilitas (kesuburan) ternakbibit, sinkronisasi birahi, Inseminasi Buatan (IB), Transfer Embrio (TE) bibit sapipotong dan Pemeriksaan Kebuntingan.

Pada tanggal 08 Agustus 2012 Direktorat Perbibitan, Direktorat JenderalPeternakan & (Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, mengirim teamPengawas Bibit (Wasbit) untuk melakukan penilaian dan pemeriksaan reproduksi(paloasi rectal).

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.;PT. SURYA CITRA MEDIA, Tbk.;

Ahmad Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketaANtALa : nnonane nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn necesDIREKTUR JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor : 4042Jakarta Selatan 12190, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :1. Dr. Drs. P.M. John L. Hutagaol, M.Ec.(Acc),M.Ec. (Hons). Ak.;Direktur Peraturan Perpajakan II; 2. Drs.

TAISHAN ALKES INDONESIA
Turut Tergugat:
1.Kementerian Hukum dan HAM
2.Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

MENTERI PADA KEMENTERIANPENDlDIKAN NASIONAL R.I. vs Tn. WAHIDIN

MENTERI PADA KEMENTERIAN PENDIDIKANNASIONAL R.I., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IIPEMERINTAH R.I. Cg. MENTERI DALAM NEGERI R.I. Cq. GUBERNURKEPALA DAERAH TINGKAT RIAU, berkedudukan di Jalan JenderalSudirman, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;Perbaikan menjadi :PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI PADA KEMENTERIAN DALAMNEGERI R.I. Cg.

MENTERI PADA KEMENTERIAN DALAMNEGERI R.I. Cg. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT RIAU Cq.BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il KAMPAR, Cq. PANITIAPEMBEBASAN TANAH DAERAH TINGKAT II KAMPAR, berkedudukandi Jalan HR. Subrantas S, Bangkinang, selanjutnya disebut sebagaiTergugat V;PEMERINTAH RI Cq. DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI Cq.UNIVERSITAS RIAU, berkedudukan di Jalan Raya PekanbaruBangkinang Km 12,5, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai TergugatVI;Perbaikan Menjadi :PEMERINTAH RI cq.

Berdasarkan Surat Keputusantersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru menerbitkanSertifikat Hak Pakai Nomor 14/Simpang Baru atas namaPemerintah Propinsi Riau.Bahwa Ahli waris Almarhum Hajjah Adelinsyah (Tergugat ) adalahsalah satu pihak Penjual yang dipersengketakan oleh Penggugat.Kepala Daerah Tingkat Propinsi Riau adalah pihak prinsipal(berkepentingan langsung) atas Sertifikat Hak Pakai Nomor14/Simpang Baru, sedangkan Kementerian Pendidikan Nasionaladalah pihak prinsipal (berkepentingan

MENTERI PADA KEMENTERIAN PENDIDIKANNASIONAL R.I., tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka PemohonKasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini;Memperhatikan Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undangundang Nomor 14 Tahun 1985 tentangHal. 37 dari 38 hal. Put.

MENTERI PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL R..tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/ Pembanding II untukmembayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 oleh Prof.Dr.H.AbdulManan,SH.,S.IP.,M.Hum Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Zahrul Rabain, S.H.,M.H. dan SoltoniMohdally, S.H.,M.H.

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN VS TN. HASAN BASRI TUKIMAN, DKK

SUHAJI, M.Si. vs KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Kantor Kementerian Agama Sidoarjo, JabatanKepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren padaKantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, Tempat tinggalJalan Sidotopo Wetan 1I/48, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya ;Selanjutnya disebut .......... eee) PENGGUGAT ;KEPALA KANTOR WILAY AH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,Tempat Kedudukan Jalan Raya Juanda, KecamatanGedangan, Kabupaten Sidoarjo ; Dalam

SAMSUL ANAM, S.Ag., M.Pdl, Kepala SubbagianOrtala dan Kepegawaian pada Bagian Tata UsahaKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa2. MACHSUM ZAIN, S.Ag., M.Si., Kepala SubbagianInformasi dan Humas pada Bagian Tata Usaha KantorWilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ; 3.HIKMAH .....3. HIKMAH RAHMAN, SH., Kepala Subbag Hukum danKUB pada Bagian Tata Usaha Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Timur ; 4.

., Analis KepegawaianMadya pada Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Jawa Timur ; 5. SAMSUN NIAM, SH., Pelaksana Subbagian Ortala danKepegawaian pada Bagian Tata Usaha Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Timur ; 6.

Bahwa, baru menjabat sekitar 7 bulan Penggugat sudah dipindahkan keKantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, dengan Surat KeputusanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor : Kw.15.1/2/Kp.07.6/3218/2014,tanggal 11 Agustus 2014, tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Drs.SUHAJI, M.Si NIP. 19630717 199403 1 003 Pembina (IV/a) Kepala SeksiPondok Pesantren pada Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok PesantrenKanwil Kementerian Agama Prov.

Jawa Timur, selanjutnya memindahkandan mengangkat dalam jabatan Kepala Seksi Pendidikan Diniyah danPondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo,yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Jawa TimUl; 22+ 222220 eee noone3.

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan dkk lawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dkk

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, beralamat diKompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung ALt.2, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : Rocky Yohanes, S.H. Staf padaBagian Advokasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jend.Kementrian Pendidikan danKebudayaan yang beralamat di JL.Jend.

Untung Gunawan alias FranciscusXaverius Untung Gunawan, sedangkan Para Tergugat adalahKementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Tergugat ),Kementerian Riset, Tehnologi Dan Pendidikan Tinggi (TergugatIl), Universitas Jenderal Soedirman (Tergugat Ill), dan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (Turut Tergugat).Kemudian dalam Perkara Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Pwt, yangmenjadi Pihak Penggugat adalah Fransisca Lana Rianisedangkan Para Tergugat adalah Kementerian Pendidikan DanKebudayaan (Tergugat l), Kementerian

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD)(Tergugat I) seharusnya tidak menjadi pihak dalam perkaraini.

31, Putusan Nomor 487/Pdt/2018/PT SMGTinggi/Kemenristek Dikti (Tergugat Il) berdasarkan BeritaAcara Serah Terima Aset dan Kewajiban dari UniversitasJenderal Soedirman Purwokerto Kementerian Pendidikandan Kebudayaan kepada Universitas Jenderal SoedirmanKementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiNomor 3255/UN23/2016, untuk digunakan oleh TergugatIII;Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(KEMENDIKBUD) Tergugat seharusnya sudah tidak lagimenjadi pihak dalam perkara ini karena aset Barang

Fakta yang sebenarnya adalah meskipun Sertifikat HakPakai No.00016 masih atas nama Kemendikbud (Tergugat l), namunpada kenyataannya Barang Milik Negara tersebut telah dialinkankepada Kemenristek (Tergugat Il) berdasarkan Berita Acara SerahTerima Aset dan Kewajiban dari Universitas Jenderal SoedirmanPurwokerto Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke UniversitasJenderal Soedirman Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Nomor 3255/UN23/2016 untuk dikelola oleh Tergugat Ill,Halaman 41 , Putusan

KEMENTERIAN KEUANGAN RI VS TENGKU DJALIL SAHMENAN ANAK KANDUNG ALM. TENGKU SAHMENAN

Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara IIcq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran cq.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah Badan PertanahanHalaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 160 /Padt/2018/PT MDNNasional cq.

Dari sisi kelembagaan, antara Pembanding semula Pelawan(Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) dengan Turut Terbanding semula Turut Terlawan (Direktorat Jenderal Pajak cq KantorPelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai)merupakan 2 (dua) unit eselon Idibawah Kementerian Keuangan yangberbeda tugas dan fungsinya.

Siswo Sujanto, DEA, selaku Ketua Tim Penyusunan PaketRancangan UndangUndang Keuangan Negara, Rancangan UndangUndang Perbendaharaan Negara dan Rancangan UndangUndangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara,tentang perbedaan antara Kementerian Keuangan selakuBendahara Umum Negara (BUN) / Pengelola BMN denganKementerian Keuangan selaku Pengguna Barang.d.

Pasal 1158 PMK Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Keuangan:Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugasmenyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidangbarang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaannegaralainlain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.6) Pimpinan Kementerian Negara / Lembaga adalah Pengguna BarangMilik Negara yangberwenang untuk menggunakan Barang MilikNegara, sesuai

SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN KEHUTANAN RI MELAWAN BUPATI KEPAHIANG

Menyatakan pengakuan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam suratTergugat No.910/11.UM/2007, tanggal 11 September 2007, yangmenyatakan tanah objek sengketa adalah asset Departemen Kehutanandan surat Tergugat No.5.4/11.UM/2014, tanggal 7 Januari 2014 yangHalaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2015/PTBGLmenyatakan objek sengketa adalah milik kementerian kehutanan adalahtidak sah;7. Menyatakan sah pencabutan pengakuan Penggugat yang seolaholahmengaku tanah sengketa sebagai milik Tergugat;8.

Kementerian Kehutan;Menghukum Termohon/Penggugat untuk membayar baiaya dan ongkosperkara;Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa, pihak Penggugat/Terlawan/Terbanding telah mengajjukanKontra Banding tertanggal 11 September 2015 yang telah diterima oleh WakilPanitera Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 5 Oktober 2015 dan telahditerima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tanggal 8Oktober 2015 yang menyebutkan sebagai berikut:1.

Selain itu Termohon/Penggugat telahmelacak ke Pemda Propinsi Bengkulu, ke BPN Rejang Lebong, KanwilPertanahan Bengkulu dan Kantor Pertanahan Kepahiang bahkan hingga keKementerian Kehutanan di Jakarta namun tidak ada yang tahu mengenaialas hak tanah tersebut dan ternyata tanah tersebut tidak terdaftar sebagaiaset kementerian Kehutanan. Lebihlebin lagi Pembanding dalampersidangan Verzet tidak mau karena tidak mampu menunjukan dimanalokasi dan batasbatas tanah objek sengketa.

Oleh karenanya dapat dipastikanHalaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2015/PTBGLSertipikat No. 07.01.01.12.4.00008 Tahun 1997 adalah Sertipikat bodongatau aspal (asli tapi palsu);Terbanding/Penggugat tegaskan kembali bahwa terhadap bukti P5ternyata setelah adanya perkara ini barulah buruburu tanah sengketadimasukan dalam daftar aset Kementerian Kehutanan padahal sebelumnyasampai dengan bulan Mei 2013 tidak pernah terdaftar dalam asetnya; danyang paling aneh dan lucu karena ketahuan rekayasa

S.4/ll.UM/2014 tanggal 7 Januari 2014 yangmenyatakan objek sengketa adalah milik Kementerian Kehutanan adalah tidaksah dan pada amar poin 7 menyebutkan menyatakan sah pencabutanpengakuan Penggugat yang seolaholah mengaku tanah sengketa sebagaimilik Tergugat;Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2015/PTBGLMenimbang, bahwa karena yang disebut pada amar poin nomor 6dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Kph., tersebut merupakan suatu suratyaitu surat Tergugat No.

Pembanding/Tergugat : Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Terbanding/Penggugat : Vishin Kumar Chellani

PUTUSANNomor 12/PDT/2019/PT.DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telan menjatuhkanputusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTURJENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTAPUSAT CQ. KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMAJAKARTA GAMBIR TIGA, berkantor di Jalan K.H.

PT NATIONAL SAGO PRIMA VS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA