BUMI PUTRA INDONESIA, tersebut;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 280/PDT/2012/ PT.DKI tanggal 6 September 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 237/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Ut tanggal 6 Maret 2012

Menyatakan putusan dalam gugatan Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebihdahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum banding,kasasi maupun verzet/perlawanan;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telahmengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 237/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Ut, tanggal 6Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi Tergugat Tergugat Il dan Turut Tergugat tidak dapatditerima;Dalam Provisi: Menolak gugatan provisi

Penggugat;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugatseluruhnya; Memerintahkan supaya sita jaminan (conservatoir beslaag) sesuai denganPenetapan Nomor 10/CB/2011/PN.Jkt.Ut jo Nomor 237/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut,tanggal 18 Oktober 2011 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri TenggarongNomor 237/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut Nomor 01/Pen.CB.Del/Pdt.G/2011/PN.Tgr,tertanggal 27 Oktober 2011, yang telah dilaksanakan sebagaimana Berita AcaraSita Jaminan Nomor 237/Pdt.G/2011/PN .Jkt.Ut Nomor 01 /Pen.CB.Del/Pdt.G /2011

Nomor 1077 K/Padt/2013Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat/ Pembanding pada tanggal 25 Oktober 2012 kemudian terhadapnyaoleh Penggugat / Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2012) diajukan permohonan kasasisecara tertulis pada tanggal 6 November 2012 sebagaimana ternyata dari AktaPemohonan Kasasi Nomor 237/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan mana diikuti

BUMI PUTRA INDONESIA, tersebut harus ditolakdengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 280/PDT/2012/PT.DKI tanggal 6 September 2012 yang menguatkan Putusan PengadilanNegeri Jakarta Utara Nomor 237/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Ut tanggal 6 Maret 2012sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Penggugat ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, makaPemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

); Memerintahkan supaya sita jaminan (conservatoir beslaag) sesuai denganPenetapan Nomor 10/CB/2011/PN.Jkt.Ut jo Nomor 237/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut, tanggal 18 Oktober 2011 dan Penetapan Ketua Pengadilan NegeriTenggarong Nomor 237/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut Nomor 01/Pen.CB.Del/Pdt.G/2011/PN.Tgr, tertanggal 27 Oktober 2011, yang telah dilaksanakansebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 237/Padt.G/2011/PN.Jkt.UtNomor 01/Pen.CB.Del/Pdt.G/2011/PN.Tgr, tertanggal 4 November 2011,untuk dicabut/diangkat;Dalam

M E N G A D I L IDALAM KONPENSI-Menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng nomor 237/Pdt.G/2009/PA.Wsp, tanggal 2 Nopember 2009 M bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1431 H yang dimohonkan banding dengan amar selengkapnya.-Mengabulkan gugatan Penggugat.-Menjatuhkan talak satu ba

agama Islam, pekerjaanUrusan Rumah Tangga, bertempattinggal di Kabupaten Soppeng, sebagaiPenggugat konpensi / Tergugatrekonpensi sekarang terbanding.Pengadilan Tinggi Agama tersebutTelah membaca berkas perkara dan semua suratsurat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkanbanding.TENTANG DUDUK PERKARANYAMengutip uraian sebagaimana termuat dalamputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan AgamaWatansoppeng, pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2009M, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1430 H,Nomor ; 237

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 237/Pdt.P/2020/PA.Pwk. oleh Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas riburupiah);

237/Pdt.P/2020/PA.Pwk

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, biodata Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/01/XI/2018 tanggal 01 Nopember 2018 atas Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/60/VIII/1982 tanggal 13 Agustus 1982 biodata Pemohon yang semula tertulis AHMAD MULIIN Bin ABDUL ROCHIM, tempat lahir Kunir 24 tahun, dirubah menjadi ACHMAD MULIKIN Bin ABDUL ROHIM, tempat tanggal lahir Blitar 01-01-1959;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan

penetapan perubahan biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, untuk perbaikan biodata pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/01/XI/2018 tanggal 01 Nopember 2018 atas Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/60/VIII/1982 tanggal 13 Agustus 1982, sesuai diktum poin 2 diatas;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor (237/Pdt.G/2022/PA.Ktl) dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

237/Pdt.G/2022/PA.Ktl

Menyatakan perkara Nomor : 237 /Pdt.P/2021/PA.Sr., telah selesai karena dicabut;

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar 390.000,00 ( Tigaratus sembilan puluh ribu rupiah ) ;

237/Pdt.P/2022/PA.Sr

Membatalkan perkara Nomor 237/Pdt.G/2014/PA.PP tanggal 15 Oktober 2014;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

237/Pdt.G/2014/PA.PP

di Kota Padang Panjang;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannyatanggal 15 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Padang Panjang dalam register Nomor 237/Pdt.G/2014/PA.PP, tanggal15 Oktober 2014 dengan dalildalil sebagai berikut :1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah padatanggal 13 November 2011 di Kecamatan, Kabupaten Tanah Datar yangtercatat dalam Kutipan Buku Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PegawaiHalaman dari7 halaman Penetapan Nomor 237/Pat.G/2014/PA.PPPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tanah Datar,tanggal 14 November 2011;.

Membatalkan perkara Nomor 237/Pdt.G/2014/PA.PP tanggal 15 Oktober2014;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untukmencoret perkara tersebut dari register perkara;3.

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 341.000,(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);Demikianlah ditetapbkan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Padang Panjang pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2015M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1436 H, oleh RIDWAN HARAHAP,Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 237/Padt.G/2014/PA.PP.SH sebagai Ketua Majelis, EVI SOFYAH, S.Ag. MH dan SALMAN, S.HI.

Meterai : Rp. 6.000.Jumlah Rp. 341.000,(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 237/Padt.G/2014/PA.PP.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan NegeriSibolga, salinan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga dengan Perkara Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Sbg, tertanggal 4 November 2020, serta memori banding dari Penuntut Umumoleh karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan

benar menurut hukum, maka diambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat pada umumnya dan secara khusus bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 237/Pid.Sus/2020PN Sbg, tanggal 4 November 2020

Telah membaca Berkas Perkara dan sSuratsurat yang bersangkutan sertaSalinan Putusan Pengadilan Negeri SibolgaNomor 237/Pid.Sus/2020/PNSbg, tanggal 4 November 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara PDM 86/Sibol/Ep.1/06/2020, tanggal 22Juni 2020, Terdakwadidakwa sebagai berikut :KESATUBahwa Terdakwa YONATAN SIHOMBING Alias JO Alias JONATAN pada hariRabu, tanggal 8 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaktidaknya pada

Menetapkan agar Terdakwa YONATAN SIHOMBING Alias JO Alias JONATANdibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua riburupiah);Menimbangbahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum,Pengadilan Negeri Sibolga dalam Putusannya Nomor 237/Pid.Sus/2020/PNSbg, tanggal 4 November 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :1.

Penuntut Umum untuk mempelajari berkasPerkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga selama 7 (tujuh) harikerjaterhitung sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara ini dikirim kePengadilan Tinggi Medan;Halaman8gdari19 Putusan Nomor 1775/Pid.Sus/2020/PT MDNMenimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding olehTerdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktudan cara serta syaratsyarat yang telah ditentukan oleh UndangUndang dalamPasal 233 sampai dengan Pasal 237

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor Register :237/Pid.Sus/2020/PN.Sbg ;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa Yonatan Sihombing tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana melanggar dakwaan kesatu dankedua ;2. Membebaskan Yonatandari segala dakwaan danTuntutan ;3. Mengeluarkan Yonatan dari Tahanan ;4. Memulihnkan Hak Terdakwa Yonatan dalam kemampuan (rehabilitas)kedudukan dan Harkat Martabatnya ;5.

Pertamatelah tepat dan benar menurut hukum, maka diambil alin sebagai dasarpertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam mengadili perkara iniditingkat banding demikian juga pidana yang dijatunkan kepada Terdakwa olehHalamani7dari19 Putusan Nomor 1775/Pid.Sus/2020/PT MDNMajelis Hakim Tingkat Pertama, telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakatpada umumnya dan secara khusus bagi Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas maka putusan PengadilanNegeri Sibolga Nomor 237

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon Nomor 237/Pdt.P/2020/PA.ME gugur;

2. Membebankan biaya perkara kepada APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp. 96.000,- sembilan ratus enam puluh ribu rupiah;

237/Pdt.P/2020/PA.ME

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 237/Pid.B/2023/PN Rhl., tanggal 5 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;
Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Lpk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 870.000,00 ( delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

237/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Membatalkan pendaftaran perkara nomor : 237/Pdt.G/2012/PA.Bkt.2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittingi untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.380.000.- ( tiga ratus delapan 3ribu rupiah)

237/Pdt.G/2012/PA-Bkt

Salinan PENETAPANNomor :237/Pdt.G/2012/PA.BktBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bukittinggi yang mengadili perkara Pengesahan nikahdalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkarayang diajukan oleh:PEMOHON ASLI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah,pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Bukittingg1;Sebagai Pemohon :melawanPEMOHON ASLI, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanmengurus

rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bukittinggi;Sebagai Pemohon :Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 20 April 2012 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 237/Pdt.G/2012/PA.Bkt, beserta semua suratsurat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut ;Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Bukittinggitertanggal 11 Juli 2012 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalamsatu bulan sejak tanggal surat ini agar

Membatalkan pendaftaran perkara nomor : 237/Pdt.G/2012/PA.Bkt.2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittingi untuk mencoret perkaratersebut dari register perkara.3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesarRp.380.000. ( tiga ratus delapan 3ribu rupiah)Ditetapkan di : BukittinggiPada tanggal : 13 Agustus 2012;KETUA MAJELIS, ttdDra. ISMIYATIPerincian Biaya Perkara:1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000.2. Biaya pemberkasan : Rp. 50.000.3.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kekeliruan penulisan nama Pemohon yang terera didalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan No. 237 / 477 / WNI / 1987 , tertanggal 6 Oktober 1987 yaitu dari yang tertulis TAMBUN HASOLOAN SILALAHI menjadi TAMBUN SILALAHI.

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Jbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regiater perkara.;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

237/Pdt.G/2024/PA.Jbg

M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Pembanding;- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 237/G/TF/2023/PTUN.JKT.Tanggal 16 Agustus 2023 yang dimohon banding- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menyatakan perkara Nomor 237/Pdt.P/2016/MS-Tkn dicabut;

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- ( seratus enam puluh enam ribu rupiah)

237/Pdt.P/2016/MS.Tkn

PENETAPANNomor 237/Pdt.P/2016/MSTknel yer Ul owDEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaiberikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :1. NADRAH BINTI USMAN.

, Kabupaten Aceh Tengah,Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: KAMISAH, S.H & FEBRINAWANSENI, S.H Advokat / Penasehat Hukum berkantor di JI Bale Atu, Lr IlTakengon;Mahkamah Syar'iyah tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 08 Agustus2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Takengondengan Nomor 237

Penetapan No.237/Pat.P/2016/MSTknMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kKedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkaraint dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantumdalam amar penetapan ini;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berkenaandengan perkara ini;MENGADILI1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;2.

Menyatakan perkara nomor 237/Pdt.P/2016/MSTkn dicabut;3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 166.000,(Seratus enam puluh enam ribu rupiah);Demikianlah ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimMahkamah Syariyah Takengon pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 Mbertepatan dengan tanggal 21 Zulkaedah 1437 H, oleh kami Dra.

Penetapan No.237/Pat.P/2016/MSTknPanitera Pengganti,Drs. Mawardi.Rincian Biaya Perkara :1. Pendaftaran Rp. 30.000, 2. Proses Rp. 50.000.3. Panggilan Rp. 75.000,4. Redaksi Rp. 5.000,5. Materai Rp. 6.000,Jumlah Rp. 166.000,Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan No.237/Pat.P/2016/MSTkn

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran pasal 237 ayat (1) perda No.7 tahun 2010

2. Menghukum ia dengan hukuman Denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)

3. Membayar Ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

4. Memerintahkan Barang Bukti dikembalikan kepada Terdakwa

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Smd., tanggal 13 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1444 Hijriah;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

M E N G A D I L I - Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 26 Nopember 2015 Nomor 237/Pid.B/2015/PN Pso yang dimintakan banding tersebut ; - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hakim tidak dilakukan penahanan;Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi olen Penasihat Hukum;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi SulawesiTengah Nomor 3/PID/2016/PT PAL tanggal 05 Januari 2016 tentangpenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah membaca berkas perkara Nomor 237/Pid.B/2015/PN Pso dansuratsurat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.

(dua ribu rupiah);Membaca, putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 26 Nopember2015 Nomor 237/Pid.B/2015/PN Pso yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa JAMILUDIN ABDUL RAHMAN, SUAIB AliasJAMIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana pengancaman;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan;Memerintahkan agar pidana tersebut tidak dijalankan, kecuali dikemudianhari ada perintah lain dalam putusan hakim

bulan berakhir;Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) bilan parang panjang,dirampas untuk dimusnahkan;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.2.000, (dua ribu rupiah);Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 03 Desember 2015 Nomor237/Akta.Pid.B/2015/PN.Pso yang dibuat oleh Wakil Panitera PengadilanNegeri Poso, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan PermohonanHalaman 3 dari 6 Putusan Nomor 3/PID/2016/PT PALbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 237

sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yangmenyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dakwakan yang didakwakan kepadanyasehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih olehPengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalammemutus perkara ini di tingkat banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 26 Nopember 2015Nomor 237

Terdakwa dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, pasal 14 a KUHP, Undangundang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana (KUHAP) serta seluruh peraturan perundangundangan yangberhubungan dengan perkara ini;MENGADILI Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 26 Nopember 2015Nomor 237

M E N G A D I L I :- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 18 Februari 2015 Nomor : 237/Pid.B/2014/PN Skw., yang dimintakan banding tersebut ; - Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa tersebut dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 ;Pengadilan Tinggi Pontianak ;Telah membaca berkas' perkara dan suratsurat yangbersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawangtanggal 18 Februari 2015 Nomor : 237/Pid.B/2014/PN.Skw. dalam perkaratersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umumtanggal 25 November 2014 No. Reg.

ternyata hanyamerupakan pengulangan dalam tuntutan Penuntut Umum dan pembelaanterdakwa, dan tidak merupakan halhal yang baru serta semua telahdipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama tersebutdiambil alin dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiridalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;11Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajaridengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan PengadilanNegeri Singkawang tanggal 18 Februari 2015 Nomor : 237

Penuntut Umum, Pengadilan Tinggisependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenaipenilaian pembuktian kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yangdidakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggimengambil alin pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbanganPengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangandiatas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 18 Februari2015 Nomor : 237

bersalahdan dipidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkaradibebankan kepada terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalamamar putusan ini ;Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke1 KUHP, jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP,Undang Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1981 tentangKUHAP serta PeraturanPeraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 18Februari 2015 Nomor : 237