Ditemukan 92018 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kekuasaan keuasaan keaadaan kerasaan keadaan
Penelusuran terkait : Harta kekayaan Hak kekayaan intelektuan Hak kekayaan intelektual Harta kekayaan bersama Hak atas kekayaan intelektual
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 09-06-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2653K/Pdt/2015
Tanggal 9 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH V DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG c.q. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDAR LAMPUNG, DK
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTURJENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q. KEPALA KANTORWILAYAH V DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAANNEGARA BANDAR LAMPUNG c.q. KEPALA KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGBANDAR LAMPUNG, DK
    DIREKTURJENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q. KEPALA KANTORWILAYAH V DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAANNEGARA BANDAR LAMPUNG c.q. KEPALA KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGBANDAR LAMPUNG; berkedudukan di Jalan BasukiRahmat Nomor 12 Bandar Lampung, diwakili oleh MenteriKeuangan Republik Indonesia , dalam hal ini memberi kuasakepada Dr. Indra Surya, S.H., LL.M., Pejabat/Pegawai BiroBantuan Hukum Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan dan kawankawan, berkantor di Gedung Djuanda Lantai 15 Jalan Dr.
    Pemohon Kasasi berpendapatbahwa seharusnya Tergugat I/Terbanding I/ Termohon Kasasi selaku petugasmewakili Negara memberikan perlindungan kepada pihak pemenang lelangsampai hak dari si pemenang lelang tersebut benarbenar telah terlaksana, bisadibayangkan betapa takutnya orangorang yang ingin membeli assetassetlelang yang dilakukan oleh Negara yang ternyata tidak ada perlindungan hukumyang jelas, gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ini juga menjadipelajaran bagi pihak KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan
Pengadilan PN BLITAR Perdata
Register : 18-11-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN BLITAR Nomor 131/PDT.G/2014/PN Blt
Tanggal 8 April 2015 — Penggugat:
SUNARKO EFENDI
Tergugat:
1.PT.BANK CIMB NIAGA Tbk.Kantor Cabang Kediri
2.Pemerinatah Republik Indonesia cq.Menteri Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.Kanwil X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Malang
177 — 85
  • Penggugat:
    SUNARKO EFENDI
    Tergugat:
    1.PT.BANK CIMB NIAGA Tbk.Kantor Cabang Kediri
    2.Pemerinatah Republik Indonesia cq.Menteri Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.Kanwil X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Malang
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-09-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 75/PDT/2017/PT BTN
Tanggal 6 September 2017 — Kemeterian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain. 2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kemeterian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Banten cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serpong.
79 — 56
  • Kemeterian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain. 2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kemeterian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Banten cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serpong.
    Kemeterian Keuangan RepublikIndonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. DirektoratKekayaan Negara Lainlain,beralamat di Gedung Syafrudin Prawiranegara It.9Utara, Jalan Lapangan Banteng Timur No.24Jakarta 10710, untuk selanjutnya disebut sebagaiTerbanding I/semula Tergugat ;Pemerintah Republik Indonesia cq. Kemeterian Keuangan RepublikIndonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor WilayahDJKN Banten cq.
    Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2017/PT.BTN3.15.3.16.3.17.3.18.angka 1 tersebut meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yangdikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga,piutang, barang, serta hakhak lain yang dapat dinilai denganuang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaannegara/perusahaan daerah.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BadanPemeriksa Keuangan terhadap pengembalian dana BantuanLikuiditas Bank indonesia (BLBI) pada Bank SBU (DL) tanggal 6Februari
    Putusan Perdata Nomor 75/PDT/2017/PT.BTNKeuangan cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sangatberkepentingan dalam perkara a quo.l. DALAM KONVENSIA. DALAM EKSEPSI1.
    Direktorat Jenderal Kekayaan Negarasebesar USD570.592,46 (lima ratus tujuh puluh ribu lima ratussembilan puluh dua Dollar Amerika empat puluh enam sen).Bahwa akta pengalihan hak tagih tersebut membuktikan bahwa TimLikuidasi telah mengalihkan hak tagih kepada Pemerintah cq.Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (incasu Tergugat l) terhadap sisa kewajiban utang Penggugat sebesarRp21.210.943,74 dan USD570.592,46.
    Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebesarUSD570.592,46 (lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluhdua Dollar Amerika empat puluh enam sen).Bahwa dengan telah diserahkannya piutang Bank SBU (DL) atas namaPenggugat tersebut kepada Pemerintah, maka telah jelas bahwa yangmemiliki kKepentingan dan sekaligus berhak untuk mempertahankankepentingannya atas objek sengketa dimaksud adalah Pemerintah RI cqKementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4108 K/Pdt/2022
Tanggal 21 Desember 2022 — KANTOR KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA, dk
119 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KANTOR KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA, dk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-11-2016 — Upload : 18-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2068 K/Pdt/2016
Tanggal 14 Nopember 2016 — SARTONO VS KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JEDNERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KANTOR WILAYAH VII DKJN BANDUNG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA, DKK
72 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SARTONO VS KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JEDNERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KANTOR WILAYAH VII DKJN BANDUNG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA, DKK
    KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cqDIREKTORAT JEDNERAL KEKAYAAN NEGARA DANLELANG KANTOR WILAYAH VII DKJN BANDUNGKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG TASIKMALAYA, berkedudukan di Jalan Ir.
    H.Djuanda, Nomor 19, Kota Tasikmalaya, yang diwakili olehHadiyanto sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negaraatas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalamhal ini memberi kuasa kepada Sugeng Harijadi, S.H., dankawankawan, Para Pegawai Negeri Sipil dari KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya,beralamat di Jalan Ir. H. Djiuanda, Nomor 19 Tasikmalaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2015;2.PT BANK MEGA, TBK.
    Penggugat);Bahwa, sebagai Debitur Tergugat Ill, Penggugat telan melaksanakanprestasinya, yakni melakukan beberapa kali pembayaran cicilan/angsuran,namun kemudian Penggugat mengalami kemunduran dalam usahanyasehinggga mengakibatkan Penggugat tidak mampu melaksanakanprestasinya secara sempurna;Bahwa, kemudian pada tanggal 30 Desember 2014 Tergugat menyampaikan pengumuman pelaksanaan lelang, sebagaimana dalamSurat Keterangan Pemenang Lelang tertanggal 30 Desember 2014, yangintinya menyatakan bahwa harta kekayaan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Tanah
Register : 01-10-2015 — Putus : 22-02-2016 — Upload : 26-02-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 735/Pdt.Plw/2015/PN Dps
Tanggal 22 Februari 2016 — Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar. dkk.
36 — 0
  • Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar. dkk.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lelang
Register : 25-02-2009 — Putus : 13-07-2009 — Upload : 07-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 35/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 13 Juli 2009 — Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bandar Lampung, 2. Direktur Lelang Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Departemen Keuangan, Republik Indonesia
91 — 53
  • Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bandar Lampung, 2. Direktur Lelang Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Departemen Keuangan, Republik Indonesia
    Nama Jabatan : DIREKTUR LELANG PADA DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA, DEPARTEMENKEUANGAN, REPUBLIKINDONESIA ;Tempat Kedudukan : Gedung Syafruddin PrawiranegaraDepartemen Keuangan, Lt.12, JalanLapangan Banteng Timur 2 4,Jakarta Pusat (10710) ;Dalam hal ini berdasarkan Surat KuasaKhusus No.SKU 01/KN.7/2009 tertanggal11 Maret 2009, memberi Kuasa kepada1. Dr. Purnama T.Sianturi, SH., MHumKepala Sub.Direktorat BantuanHukum, Direktorat Hukumdan Informasi, DJKN ;2.
    Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Bandar Lampung tertanggal 30Desember 2008 Nomor : S1018/WKN.5/KP.03/2008,perihal Permohonan Penjualan Lelang Eksekusi HakTanggungan2. Surat Direktur Lelang pada Direktorat JenderalKekayaan Negara Departemen Keuangan RepiblikIndonesia tanggal 18 Pebruari 2009 Nomor : S43/KN.7/2009, perihal Apakah pengajuan eksekusi hakHalaman 7 dari 64 halaman.
    Bahwa, pada bulan Desember 2008, Penggugat sebagaiseorang Advokat mendapatkan kuasa dari PT Bank UOBBuana Tbk untuk mengajukan parate eksekusi haktanggungan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 jo.Pasal 20 Undang Undang No.4/1996 di KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang BandarLampung/KPKNL (Tergugat i) ;2.
    ,(fotocopy sesual dengan aslinya) ;Salinan Risalah Lelang Nomor355/2008, dikeluarkan oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan LelangBogor, tertanggal 11092008 (fotocopysesual dengan aslinya) ;64 halaman. Putusan Nomor 35/G/2009/PTUNJKT364. Bukti P4 : Salinan Risalah Lelang Nomor41/2008, yang dikeluarkan oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan LelangBandung, tertanggal 5 Februari 2008(fotocopy sesual dengan aslinya) ;5.
    Bukti T.II 2 : Peraturan Menteri KeuanganNo.431/PM.1/2007 tentang Uraian Jabatan DiLingkungan Kantor Pusat DirektoratJenderal Kekayaan Negara (fotocopy diambildari Peraturan Uraian jabatan) ;3. Bukti T.IIl 3 : Surat Direktur Lelang Nomor : S44/KN.7/2009 tanggal 18 Februari 2009, Hal38Pengajuan Eksekusi Hak Tanggungan(fotocopy sesual dengan aslinya) ;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-03-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/Pdt/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TASIKMALAYA vs NIA KANIA
41 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA, cq. KEPALA KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)TASIKMALAYA vs NIA KANIA
    DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA, cq. KEPALA KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)TASIKMALAYA, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 19,Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edih Mulyadi,S.E., M.Si., dan kawankawan, Pegawai pada Kantor KPKNLTasikmalaya, berkantor di Jalan Ir. H.
    Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Tasikmalaya, Pemohon Kasasi Il: PT.
    DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, cq.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) TASIKMALAYA, Pemohon Kasasi Il: PT BANK NEGARAINDONESIA (PERSERO) TBK, KANTOR CABANG UTAMATASIKMALAYA tersebut;2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor228/PDT/2016/PT.BDG tanggal 30 Juni 2016 menguatkan PutusanPengadilan Negeri Ciamis Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Cms tanggal 3November 2015 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:A.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lelang
Register : 22-09-2011 — Putus : 10-10-2011 — Upload : 09-11-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 172/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 10 Oktober 2011 — Direktorat jenderal kekayaan negara kantor wilayah VII cq. Kepala kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang jakarta III
86 — 42
  • Direktorat jenderal kekayaan negara kantor wilayah VII cq. Kepala kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang jakarta III
    DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH VIICQ.
    KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG JAKARTA III , berkedudukan diJalan Prapatan No. 10 Jakarta Pusatselanjutnya disebutSebagal ...... 2... 0c eeMenimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telahmemohon Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugattentang Risalah Lelang No. 104/2011 yang diterbitkaan olehPejabat Lelang Kelas pada KPKNL Jakarta III DJKN,tanggal 13 Juni 2011;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 (1) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir denganUndang
    karenaitu, apakah gugatan Penggugat termasuk dalam ketentuantersebut ;Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenaikeadaan keadaan yang diungkapkan Penggugat dalamgugatannya, maka Pengadilan telah memanggil Penggugat danHal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor172/G/2011/PTUN JKT.Tergugat untuk hadir dalam acara Dismissal Proses, dimanadari pihak Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya masingmasing ;Menimbang, bahwa Keputusan yang dimohonpembatalannya adalah Keputusan yang diterbitkan olehKantor Pelayanan Kekayaan
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 16-03-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 19-07-2024
Putusan PN BEKASI Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Bks
Tanggal 10 Januari 2023 — Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
26 — 0
  • Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-07-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 317 K/Pdt/2012
Tanggal 31 Juli 2013 — Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) X Surabaya,dk
72 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) X Surabaya,dk
    DirektoratJenderal Kekayaan Negara cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-02-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 K/TUN/2017
Tanggal 6 Februari 2017 — BANK SBI INDONESIA vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I, KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
119 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANK SBI INDONESIA vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG JAKARTA I, KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA,DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    Bank SBI Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/SKUASA/DIRSBII/IX/2016 tanggal 2 September 2016;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG JAKARTA I, KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA,DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tempatkedudukan di Jalan Prapatan Nomor..10, Jakarta Pusat, 10410;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1.
    Putusan Nomor 3 K/TUN/2017b)Bahwa objek sengketa tersebut dikeluarkan Tergugat sebagai KepalaKantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang jakarta , DirektoratJenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RepublikIndonesia, yang merupakan badan atau pejabat yang melaksanakanurusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, sehingga Tergugat merupakan badan atau pejabat yangmelaksanakan urusan pemerintahan, sebagaimana dimaksud olehPasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor 51 Tahun
    Putusan Nomor 3 K/TUN/2017Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor PelayananKekayaan Negara Dan Lelang Jakarta , Direktorat Jenderal KekayaanNegara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S1665/WKN.07/KNL.01/2015, tanggal 18 Juni 2015, perihal PermohonanPenetapan Lelang;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pencabutan SuratKepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta ,Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian
    telah memenuhi ketentuan sebagaimanatersebut dalam pasal 1 angka (9) UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaradengan alasanalasan sebagai berikut:a) Bahwa objek gugatan berupa suatu Penetapan tertulis(Beschikking) Nomor S1665/WKN 07/KNL.01/2015 yangdibuat pada tanggal 18 Juni 2015, perihal PermohonanPenetapan Lelang;b) Bahwa objek gugatan tersebut dikeluarkan oleh TermohonKasasi sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
    Negaradan Lelang Jakarta 1, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang merupakanBadan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahanberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,sehingga Termohon Kasasi merupakan Badan atau Pejabatyang melaksanakan Urusan pemerintahan sebagaimanadimaksud oleh Pasal 1 angka (8) UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986.Halaman 17 dari 33 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-08-2017 — Upload : 22-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1511 K/Pdt/2017
Tanggal 14 Agustus 2017 — ERFINSYAH NASUTION VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KISARAN, DK
54 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ERFINSYAH NASUTION VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KISARAN, DK
    KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) KISARAN, berkedudukan di Jalan Prof.H.M. Yamin Nomor 47 Kisaran Kabupaten Asahan, dalamhal ini memberi kuasa kepada Sumarsono, S.H., M.H., dankawankawan, para pegawai pada Menteri Keuangan RI,berkantor di Jalan Prof. HM. Yamin, S.H., Nomor 47,Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3Oktober 2016:2. PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-03-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171 PK/Pdt/2018
Tanggal 27 Maret 2018 — PAULINA TJIOE, dk lawan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA, dk
53 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PAULINA TJIOE, dklawanKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG SURABAYA, dk
    KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG SURABAYA, beralamat di Jalan Indrapura Nomor5 Surabaya, diwakili oleh Menteri Keuangan RepublikIndonesia dalam kedudukannya mewakili PemerintahRepublik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepadaTio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. (Kepala Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan) dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2017;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Lelang
Putus : 20-04-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 415 K/TUN/2011
Tanggal 20 April 2012 — TIARMA BORU SAGALA vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN
133 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TIARMA BORU SAGALA vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN
    Bahwa Surat Risalah Lelang No. 643/2010 tanggal 29 Oktober2010 yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Medan i.c TERGUGAT tersebut, baru diketahui olehpara Penggugat pada tanggal 05 Nopember 2010 yaitu sejakPenggugat Il menerima surat No. 632/BPRDS/XV/2010 dari PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DISKY SURYAJAYA,Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 415 K/TUN/2011beralamat JI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-08-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1484 K/Pdt/2016
Tanggal 30 Agustus 2016 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, cq. KANWIL X DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG
52 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, cq. KANWIL X DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG
    MENTERI KEUANGAN RI, cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN' NEGARA, cq.KANWIL X DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, cq.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) MALANG, berkedudukan di Jalan S Supriadi, Nomor157, Malang;Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugatsekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagaiTergugat
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-08-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 299/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 18 Agustus 2017 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA; dkk
38 — 10
  • DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA; dkk
    KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA;yang beralamat Jalan Ki Mangunsarkoro No 141 Sumber Surakarta;Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:1.
    (penggugat) yang disebut sebagai Obyek Sengketa.Bahwa pada tanggal 15 September 2016, Penggugat menerimarelas pemberitahuan pelaksanaan lelang dari Pengadilan NegeriBoyolali yang akan dilaksanakan pada Kamis tanggal 22September 2016 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Sukakarta (Tergugat ) terhadap:a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2101, terletak di KelurahanMojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali PropinsiJawa Tengah seluas + 3021 m?
    Bahwa sesuai dengan Kutipan Risalah Lelang Nomor 775/2016 dariKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta(Tergugat ) tertanggal 30 November 2016, yang mana dalamKutipan Risalah Lelang tersebut disebutkan bahwa pada hari Kamistanggal 22 September 2016 bertempat di Pengadilan NegeriBoyolali telah dilakukan Penjualan Lelang atas permohonan AriefYus Choerniawan, Sarjana Hukum Magister Hukum, PaniteraPengadilan Negeri Boyolali selaku Pejabat Penjual atas obyeklelang berupa tanah bangunan yang
    RlNo.40/PMK.07/ 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang MenteriKeuangan RI pasal 29 ayat (1) : Pada setiap pelaksanaan lelang,Penjual vwajib menetapkan harga limit berdasarkan pendekatanpenilaian yang dapat dipertanggung jawabkan ;Bahwa dalam ketentuan pasal 29 ayat (1) Peraturan MenteriKeuangan RI No.40/PMK.07/ 2006 yang diwajibkan ditetapkandalam pelaksanaan lelang adalah harga limit bukan harga pasar,sehingga dalam pelaksanaan penjualan lelang obyek sengketayang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-07-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 1041/Pdt.G/2012/PN.SBY
Tanggal 11 Juli 2013 — PAULINA TJIOE Cs melawan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA Cs
55 — 13
  • PAULINA TJIOE CsmelawanKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA Cs
    KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGSURABAYA, beralamat di jalan Indrapura No.5 Surabaya,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; 2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Pusat kedudukan hukum diJalan Jenderal Sudirman No.44 46 Jakarta Cq. PT. BRIKanwil Jawa Timur Tbk. Berkedudukan hukum di Jalan Basukirahmat No.122 138 Surabaya Cq. PT. BANK RAKYATINDONESIA (Persero) Tbk. Surabaya Kusuma Bangsa,beralamat di Jalan Kusuma bangsa No.122 Surabaya,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;3.
    Barata Jaya 11 No. 43Surabaya dan di Jalan Ploso Timur IV No. 65 Kelurahan Ploso KecamatanTambaksari Kota Surabaya ;Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat Vtelah melakukan perbuatan melawan hukum ;Menyatakan demi hukum sesuai risalah lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Surabaya No. 171/2012 tertanggal 27 Februari 2012 kuitansi Nomor.KW037/WKN.10/KNL.01/2012 tanggal 28 Pebruari 2012 tidak mempunyaikekuatan hukum dan daya berlaku, sehingga semua produk
    Fotocopy berupa kuitansi dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangSurabaya Nomor:KW037/WKN.10/KNL.01/2012 tanggal 28 Pebruari2012, (Bukti P3);Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan saksi ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil bantahannya, Tergugat I telahmengajukan suratsurat bukti berupa foto copynya bermeterai cukup telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya sebagai berikut : 1. Fotocopy Risalah lelang Nomor 171/2012 tanggal 27 Februari 2012, (Bukti T.I1) ;2.
    Cabang kusumabangsasurabaya tanggal 31 Januari 2012 hal harga limit obyek lelang, (Bukti T.I13) ;Fotocopy pengumuman melalui surat kabar harian surya yang terbit di Surabayatanggal 20 Februari 2012 sebagai pengumuman lelang ulang dari pelaksanaan lelangsebelumnya tanggal 12 Januari 2012, (Bukti T.I14) ;Fotocopy surat kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang surabaya nomor : S667/WKN.10/KNL.01/2012 tanggal 17 Februari 2012 hal penetapan jadwal lelangulang, (Bukti T.I15) ; Fotocopy surat pernyataan
    Bukti T33: Copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 171 / 2012, tanggal 27022012yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surabaya,(Bukti T33); 4. Bukti T34: Copy Penetapan Aanmaning Nomor : 31/Eks/2012/PN.Sby, tanggal 02Mei 2012 yang ditetapkan oleh Heru Pramono S.H., M.Hum, Ketua PengadilanNegeri Surabaya, (Bukti T34); 5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-10-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2695 K/Pdt/2012
Tanggal 28 Oktober 2014 — SIGIT WAHYU NANDIKA VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL);
41 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SIGIT WAHYU NANDIKA VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL);
    KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) TASIKMALAYA, berkedudukan di Jalan Ir.H. Juanda Nomor 19 Kota Tasikmalaya;2. PT. BANK CIMB NIAGA Tbk. CABANG TASIKMALAYA,berkedudukan di Jalan KHZ. Mustofa Nomor 340 KotaTasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada SalomoGinting, S.H., dan Kawan. Para Advokat dari Kantor Salomo,lva P.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-08-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1945 K/Pdt/2018
Tanggal 28 Agustus 2018 — ANTONIUS HENDRO PRASETYO VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA
33 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANTONIUS HENDRO PRASETYO VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA
    ., Para Advokat pada kantor hukumDaboribo Goes & Rekan, beralamat di Kantor PerumKemuning Indah D9 Pandean Karanganyar, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2018:Pemohon Kasasi:Lawan:KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) SURAKARTA, berkedudukan di JalanKi Mangun Sarkoro, Nomor 141.