A HOTEL BANJARMASIN VS SRI MUTIARA WINNA RIBUAN

hubungan industrial pada tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:A HOTEL BANJARMASIN, berkedudukan di Jalan LambungMangkurat Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal inidiwakili oleh Akhmad Rajuddin General Manager Incharge A HotelBanjarmasin, beralamat di Jalan Lambung Mangkurat Nomor 1Banjarmasin/Jalan Malkon Temon Komplek Citra Blok C Nomor 4 RT.011 RW. 001 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara,Kota Banjarmasin;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;melawanSRI MUTIARA

Sri Mutiara Winna Ribuan dengan suratnya tertanggal 01 Juni2005 untuk memutus hubungan kerja dengan Pengusaha Hotel ArumKalimantan;101112b Mewajibkan kepada Pengusaha Hotel Arum Kalimantan di Banjarmasinuntuk memanggil secara tertulis Sdri. Sri Mutiara Winna Ribuan untukbekerja kembali selambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerimaputusan ini;c Mewajibkan kepada Sdri.

Sri Mutiara Winna Ribuan untuk melaporkan dirisecara tertulis untuk bekerja kembali kepada Hotel Arum Kalimantan diBanjarmasin selambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerimaputusan ini;d Putusan ini mengikat baik Pengusaha maupun Pekerja;e Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga KerjaKota Banjarmasin;Bahwa karena permohonan Penggugat ditolak maka pada tanggal 13Oktober 2005 Penggugat mengajukan Kasasi atas

Putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 49/X14/PHK/P4D/K.S.01/2005;Bahwa kasasi yang diajukan oleh Penggugat terdaftar di Mahkamah Agung RIdengan Reg. perkara Nomor 123 K/PHI/2007, yang diputuskan pada tanggal 9Mei 2007, dengan amarnya berbunyi:Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Sri Mutiara Winna Ribuan,tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasas ini; nihil,Bahwa Putusan Panitia Penyelesaian

anggapHal. 23 dari 28 hal.Put.Nomor 485 K/Pdt.SusPHI/2014telah mengundurkan diri dan tidak ada kewajiban Tergugat untuk memberikanpesangon kepada Penggugat;18 Bahwa hal tersebut di perkuat dengan Surat Anjuran dari Dinas Sosial danTenaga Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor 560/12A/HP2/Disosnaker/2014, tanggal 15 Januari 2014 yang isi anjurannya yaitu:1 Pihak Pengusaha Hotel A Banjarmasin tidak di wajibkan membayar : UangPesangon; Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Rugi Lainnya terhadapSdr.@) Sri Mutiara

APRIANI YOSEPHIN MANALU, AMK lawan YAYASAN SARI MUTIARA

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SRI ARSITA MUTIARA tersebut;

SRI ARSITA MUTIARA VS PT BANK ANZ INDONESIA

PUTUSANNomor 1262 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:SRI ARSITA MUTIARA, Warga Negara Indonesia, bertempattinggal di Jalan Latumenten 2, Gg.

ratuslima puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah).Alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaianterhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk padapemeriksaan Kasasi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauUndangUndang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: SRI ARSITA MUTIARA

PT MUTIARA INDAH MULTI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 3485/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MUTIARA INDAH MULTI, beralamat di Jalan T.

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut104656.16/2011/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00021/KEB/WPJ.26/2016 tanggal 17 Maret 2016, tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak September 2011 Nomor 00072/207/11/114/14tanggal 30 Desember 2014, atas nama PT Mutiara

Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3..1 Menerima permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali;3..2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00021/KEB/WPJ.26/2016 tanggal 1/7 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2011 Nomor 00072/207/11/114/14 tanggal 30 Desember 2014,atas nama PT Mutiara

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MUTIARA INDAH MULTI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3485 B/PK/Pjk/2018Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

SUYONO BIN BISRI VS SASA MUTIARA BINTI SOPUAN

PT MUTIARA INDAH MULTI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 3441/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MUTIARA INDAH MULTI, beralamat di Jalan T.

NomorPUT104672.25/2011/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan menolak permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00019/KEB/WPJ.26/2016, tanggal 17 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 Nomor 00004/240/11/114/14, tanggal 30 Desember 2014, atas nama PT Mutiara

Menerima permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali:3..2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00019/KEB/WPJ.26/2016, tanggal 17 Maret 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2011 Nomor 00004/240/11/114/14,tanggal 30 Desember 2014, atas nama PT Mutiara Indah Multi,NPWP 02.178.436.8114.000, Jenis Usaha Kontraktor Sipil,beralamat di Jalan T.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MUTIARA INDAH MULTI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018, oleh Dr. H. M. HaryDjatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H.

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Yandih bin Nurja) terhadap Penggugat (Mutiara Komalasari binti Nimung);4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;5.

Mutiara Komalasari binti Nimung MELAWAN Yandih bin Nurja

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT MUTIARA INDAH MULTI ;

MUTIARA INDAH MULTI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT.BANK MUTIARA, Tbk >< PT.SUHARLI MALAYA LESTARI, Dkk

Bahwa dengan belum dilunasinya seluruh utangutang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU tersebut, maka PEMOHON PKPUtelah menyampaikan beberapa Surat Peringatan yaitu sebagai berikut :a) Surat Nomor: 52/Mutiara/MLD/1/14 tertanggal 28 Januari 2014perihal Surat Peringatan Pertama (SP1);b) Surat Nomor: 238/Mutiara/MLD/III/14 tertanggal 6 Maret 2014perihal Surat Peringatan Kedua (SP2);c) Surat Nomor: 261/Mutiara/MLD/IV/14 tertanggal 2 April 2014perihal Surat Peringatan Ketiga (SP3); 9.d) Surat Nomor: 094/

Mutiara, Tbk.

,Nomor : 52/Mutiara/MLD/1/14, tanggal 28 Januari 2014,perihal : surat peringatan , Kepada PT.Suharli MalayaLestari, Jalan Manglid No.32, Kopo Sayati, Bandung40226, U.p.Sdri.Indriyani Suharli/Direktur;Fotocopi dari fotocopi surat dari PT.Bank Mutiara, Tbk.

,Nomor : 238/Mutiara/MLD/III/14, tanggal 6 Maret 2014,perihal : surat peringatan Il, Kepada PT.Suharli MalayaLestari, Jalan Manglid No.32, Kopo Sayati, Bandung40226, U.p.Sdri.Indriyani Suharli/Direktur;Fotocopi dari fotocopi surat PT.Bank Mutiara, Tbk.

,Nomor : 261/Mutiara/MLD/IV/14, tanggal 2 April 2014,perihal : Surat Peringatan III, Kepada PT.Suharli MalayaLestari, Jalan Manglid No.32, Kopo Sayati, Bandung40226, U.p.Sdri.Indriyani Suharli/Direktur;Fotocopi dari fotocopi surat PT.Bank Mutiara, Tbk.

ROSA MARGARETHA JANUATY SIAHAAN VS YAYASAN SARI MUTIARA

Sinar Mutiara Perkasa tersebut;

Sinar Mutiara Perkasa terhadap PT. Indokemika Jayatama

Akta Perseroan Terbatas PT.Sinar Mutiara Perkasa, No. 10 tanggal 06 September 1999, ataspermintaan Direksi Perseroan Terbatas PT. Sinar Mutiara Perkasa, yangdibuat oleh dan di hadapan Maria Lucia Undhajany, S.H. Notaris diSurabaya memuat tentang fakta hukum yang menunjukkan danmembuktikan adanya perubahan susunan Direksi dan KomisarisPerseroan, yaitu:Hal. 11 dari 19 hal. Put.

Sinar Mutiara Perkasa dengan mendasarkan Tony Royantoselaku. Komisaris" adalah bertentangan dengan fakta hukumsebagaimana yang tercantum dalam bukti baru (novum) tertanda P.PK 1berupa Akta Berita Acara No. 80 tanggal 30 September 2009 jo. AktaPerseroan Terbatas PT. Sinar Mutiara Perkasa, No. 10 tanggal 6September 1999 (vide Bukti T1);5. Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali dalam hai ini PT.

Sinar Mutiara Perkasa;11.Bahwa, dengan adanya tindakan yang dilakukan secara pribadi olehTonny Royanto tersebut, menunjukkan dan membuktikan bahwapembuktian dalam perkara ini tidak sederhana dan dengan tidaksederhananya pembuktian tersebut, maka terlebih dahulu harusdibuktikan adanya hubungan hukum secara Keperdataan antaraPemohon Pailit dengan PT. Sinar Mutiara Perkasa melalui prosesHal. 13 dari 19 hal. Put.

Sinar Mutiara Perkasa (Termohon),suatu badan hukum (bukti surat bertanda T4);""Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan fakta tagihantagihan/invoiceinvoice Pemohon tersebut ditujukan kepada PT. SinarMutiara Perkasa (Termohon), tetapi ditujukan kepada Tonny Royantoyang menjabat sebagai Komisaris PT. Sinar Mutiara Perkasa(Termohon);""Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwahubungan hukum PT.

Sinar Mutiara Perkasa, dimana antara lainmenetapkan Susunan Pengurus PT. Sinar Mutiara Perkasa, danternyata Bapak Tony Royanto tidak termasuk Pengurus PT. SinarMutiara Perkasa baik salah seorang Direksi atau Komisaris, ataudengan perkataan lain Bapak Tony Royanto tidak ada hubungandengan PT. Sinar Mutiara Perkasa;e Bahwa dari bukti P.PK 6, P.PK 7, P.PK 8 dan P.PK 9 ternyatabarang yang dikirimkan PT. Indokemika Jayatama adalahditujukan kepada Bapak Tony Royanto, Jalan Mayjend.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT MUTIARA INDAH MULTI;

MUTIARA INDAH MULTI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

INTI MUTIARA KIMINDO ; vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Penggugat:
SITI MARIANI
Tergugat:
MUTIARA

URIP SUGIANTORO, S.H VS PT PIPIT MUTIARA JAYA

Ahmad Yani,Nomor 26C, Kota Samarinda, Kalimantan Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November2018;Pemohon Kasasi;LawanPT PIPIT MUTIARA JAYA, berkedudukan di Jalan YosSudarso RT 14 Nomor 15, Kelurahan Selumit, KecamatanTarakan Tengah, diwakili oleh Muhammad Yusuf, selakuDirektur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fredy ArungAmbasalu, S.H., HRD Corporate pada PerusahaanPerseroan Terbatas (PT) Pipit Mutiara Jaya, Tarakan,berkantor di Jalan Yos Sudarso, RT 14, Nomor 15,Kelurahan Selumit,

BANK MUTIARA. Tbk

BANK MUTIARA. Tbk. ;Alamat: Jl. Jend. Sudirman Kav. 2223 Jakarta Pusat Cq. PT. BANKMUTIARA. Tbk. Cabang Surakarta, JI. Slamet Riyadi Nomor 295Surakarta ;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada UMAR ULIN LEGA, SH.

Bank Mutiara Tok. adalah SHM. Nomor1468, 1469 dan SHM. Nomor 2993 terjual dengan Nilai seluruhnya Rp.2.950.000.000, (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah)dalam akad untuk mengurangi pinjaman total kredit investasi sebesarRp. 6.000.000.000,(enam milyar rupiah) dan kredit investasi Ilsebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) pinjaman utama,maka hitungan yang benar sisa pinjaman pokok adalah Rp.4.050.000.000, (empat milyar lima puluh juta rupiah) ; 3.

BANK MUTIARA Tbk. dengan setafnyatelah memberikan suratsurat baik teguran maupun peringatankepada klien kami akan melakukan pelelangan yang belummendapatkan perintah pengadilan dimana wilayah hukum ini terjadimaka saudara merupakan tindak sewenangwenang dan main hakimsendiri dan merupakan perbuatan melawan hukum sepihak (onrechmateg Daad) ;Bahwa sesuai bukti (factual) akibat perobuatan saudara pimpinan PT.Bank Mutiara Tok.

yang akan merubah memindah tangankan tanpakompromi menempati dan mengambil alih tidak sepengetahuan klienkami adalah tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum ;Bahwa dalam melaksanakan tugas instansi pemerintah termasuktindakan sewenangwenang oleh perusahaan yang saudara pimpinkarena dalam hukum perdata pasal 570 KUH.Perdata bahwa debitursenantiasa akan melindungi hakhaknya yang bebas dan bermartabatsebagai kemaslahatan atas barang dan haknya saudara terutama PT.Bank Mutiara Tok.

Bank Mutiara Tbk.Kantor Cabang Surakarta ;Hal 3 dari30 hal Put.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT MUTIARA INDAH MULTI ;

PT MUTIARA INDAH MULTI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT NANINDAH MUTIARA SHIPYARD

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3497/P J/2018, tanggal 6 Agustus 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NANINDAH MUTIARA

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP034/WPJ.02/2016 tanggal 08 Januari 2016 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor00006/206/11/217/14 tanggal 13 Oktober 2014, atas nama: PTNanindah Mutiara Shipyard, NPWP 01.084.661.6217.000,beralamat di Jalan Brigjend. Katamso, Kawasan Industri TanjungUncang, Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau 29423, adalah telahHalaman 3 dari 8 halaman.

MUTIARA LAUNDRY,

MUTIARA LAUNDRY beralamat diJalan Beringin No. 100. Pasar. VIl, Desa Tembung, KecamatanSei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasakepada Zulham Effendi Mukhtar, SH., CN. Advokat berkantor diJalan Rahmadsyah No.446 C/2, Medan, berdasarkan SuratKuasa Khusus bertanggal 25 Nopember 2008;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;melawanIBU DEWI SELAKU PEMILIK PO. MUTIARA LAUNDRY,beralamat di Jalan M.

Mutiara Laundry (anak lbu Dewi/Tergugat) denganmemberikan uang sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah);Bahwa pada tanggal 04 Juni 2007, Wairan sebagai mandor pada jam22.00 wib memanggil Pekerja disuruh menghadap lou Dewi (Pengusaha),maka pada tanggal 05 Juni 2007 jam 07.30 wib Pekerja menemui lbu Dewi,dan lbu Dewi mengatakan bahwa pekerja tidak bisa bekerja lagi diPerusahaan ini;Bahwa Penggugat di PHK secara sepihak tanoa ada kesalahan,sedangkan selama bekerja Penggugat tidak pernah mendapat suratperingatan

Mutiara Laundry, yang terletak di Jalan M.Yakub Lubis (Bandar Khalifah) No.43 Dusun. Kenanga, Desa BandarKhalifah, Kecamatan Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;Bahwa melihat sifatsifat iktikad buruk yang diperlihatkan oleh Tergugatmohon juga ditetapbkan uang Paksa kepada Tergugat sebesarHal. 4 dari9 hal. Put.

MUTIARA BUNDA JAYA VS Ir. DEDEK PRANATA

Mutiara Bunda Jaya, dimanaizin lokasi tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa:a Memberikan Izin Lokasi kepada PT.

Mutiara Bunda Jaya telah di take over ke PT.Samporna Agro, sekiranya ada permasalahan dalam PT. Mutiara BundaJaya, maka seharusnya PT. Tania Selatan Group juga harus ikut sebagaiTergugat dalam perkara ini. Oleh karena PT.

Mutiara Bunda Jaya masih di bawahmanagement PT. Tania Selatan Group berarti hubungan hukum yangterjadi adalah antara Tergugat dengan PT. Mutiara Bunda Jaya yangmerupakan bagian dari PT. Tania Selatan Group, hal ini berarti tidak adahubungan hukum antara Tergugat dengan PT. Mutiara Bunda Jayasebagai bagian dari PT. Samporna Agro, dengan demikian tidak ada dasarhukum bagi PT.

Mutiara Bunda Jayaantara 1.500 ha s/d 2.000 ha dan di dalam ijin PT. Telaga Hikmah antara 2.500ha s/d 3.000 ha juga termasuk dalam PT.

Mutiara Bunda Jaya danmengakhiri kerja sama sebagaimana tercantum dalam SPK No.