Ditemukan 358938 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lembata lembar lembah
Penelusuran terkait : Lembaga pembiayaan ekspor Lembaga pembiayaan ekspor indonesia Lembaga pendidikan tanpa ijin Pelanggaran hak ekonomi Lembaga penyiaran Pembajakan Direktur jenderal pajak vs lembaga penjamin simpanan; Perizinan usaha Berbasis resiko Lembaga oss Gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan Lembaga swadaya masyarakat Kepala kantor pertanahan kabupaten aceh tamiang vs yayasan lembaga bantuan hukum indonesia Lembaga bantuan hukum (ylbhi-lbh) banda aceh;
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-11-2013 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN MARTAPURA Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Mtp
Tanggal 11 September 2014 — - YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK) - PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE Cabang Banjarmasin
109 — 33
  • - YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK)- PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE Cabang Banjarmasin
    Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK),berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan(YLPKK) sebagaimana tertuang di dalam Akta Pendirian Nomor 201 dan PengesahanHal. 13 dari 45 hal.
    DJAFNI DJAMAL, SH.MH., HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA dalam Makalahnya berjudulKEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN BPSK ANALISIS TERHADAPBERBAGAI KASUS SENGKETA PEMBIAYAAN KONSUMEN YANGDIAJUKAN KASASI KE MAHKAMAH AGUNG halaman 7 menyebutkan 224i 03 somumm Sengketa antara konsumen dengan lembaga pembiayaan, bukanantara konsumen dengan pelaku usaha yang dalam hal ini, produsen sepedamotor atau mobil yang diperjanjikan dan hubungan hukum antara konsumendengan lembaga pembiayaan tersebut adalah didasarkan kepada
    Bapepam dan LembagaKeuangan Biro Pembiayaan dan Penjaminan (selaku Tergugat II);Bahwa di dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OtoritasJasa Keuangan (vide Pasal 55 ayat 1) (selanjutnya disebut dengan UU OJK)sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturandan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal,Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa31Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan PengawasPasar Modal dan Lembaga
    Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UndangUndang No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia, Permenkeu No. 84/PMK.012/2006 tentang Lembaga Pembiayaan, dan Peraturan MenteriKeuangan No: 130/PMK.810/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagiPerusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untukkendaraan bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia; Bahwa sebelumnya dikatakan di dalam petitum Penggugat pada angka halaman 2, bahwa Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantanatau yang
    Bahwa Lembaga Keuangan NonBank seperti lembagalembaga pembiayaan pada umumnya (in casu PT.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 29-01-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 11-06-2014
Putusan PN MALANG Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Mlg
Tanggal 1 Oktober 2014 — Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia VS PT. BANK Rakyat Indonesia (persero) Tbk, DKK
50 — 9
  • Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia VS PT. BANK Rakyat Indonesia (persero) Tbk, DKK
    dalam berkas perkarayang bersangkutan ;Telah mendengar pihak pihak yang berpekara ;Telah memperhatikan gugatan, jawaban, Replikdan Duplik dari masingmasing pihak ;TENTANG DUDUKPERKARANYA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratgugatannya tertanggal 14 Januari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malangpada tanggal 29 Januari 2013, dengan Nomor registerperkara : 19/Pdt.G/2013/PN.Mlg, telah mengajukangugatan kepada Para Tergugat yang pada pokoknyasebagai berikut :1) Bahwa lembaga
    Penggugat, tetap saja LembagaPenggugat maian di Ping pong kesana kemari sudahmenghadap di kantor Tergugat II yang nyata nyatajaminan dan kewenangan ada di Tergugat II di pingpong suruh menawar di Tergugat sehingga LembagaPenggugat merasa dipermainkan oleh para Tergugatdengan ini konsumen dan lembaga Penggugatmenuntut kerugian imaterial sebesar Rp. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah ) yang dibayarkan melaluiKementrian Perdagangan RI Cq.
    tersebut bukanlah orangyang berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini ;7.Bahwa Selanjutnya dalam Pasal 7 PP No 59 Tahun2001 tentang Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat dinyatakan Dalam membantukonsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSMdapat melakukan advokasi atau pemberdayaankonsumen agar mampu memperjuangkan haknyasecara mandiri, baik secara perorangan maupunkelompok.8.Bahwa Jelas sekali dalam pasal tersebut dinyatakanLPKSM hanya sebatas dapat melakukan advokasi ataupemberdayaan
    Foto copy salinan akta Lembaga perlindungan konsumenIndonesia dengan akta Nomor 39, tanggal 25 Februari2009, yang diberi tanda P.1 ;2. Foto copy salinan akta pernyataan keputusan rapat pendiriLembaga perlindungan konsumen Nasional Indonesia dengan akta Nomor 12, tanggal 11 Juli 2012, yang diberitanda P.2 ;3. Foto copy pengangkatan pengurus lembaga perlindungankonsumen nasional Indonesia beserta pemberian kuasa,dengan akta Nomor 25, tanggal 13 Juli 2012, yang di beritanda P. 3;4.
    Gugatankelompok / Class actio ini, berdasarkan Pasal 46 UndangundangNomor 8 Tahun 1999, dan penjelasan dari pasal 46 UndangundangNomor 8 tahun 1999, dapat dijalankan oleh sekelompok konsumenyang berkepentingan sama, lembaga swadaya masyarakatperlindungan konsumen danpemerintah untuk halhaltertentu, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksamagugatan dari Penggugat, Penggugat hanya mewakili kepentinganperorangan yaitu Sdr. Srikat, yang beralamat di JI.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-09-2016 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 637/Pdt.G/2016/PN Dps
Tanggal 7 Maret 2017 — 1.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPKNI dk melawan PT BPR Lestari
66 — 35
  • 1.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPKNI dk melawan PT BPR Lestari
    LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA(LPKNI), : Badan Hukum Perseroan berkedudukandi Kantor Pusat Malang, di Jalan Raya Wapoga No.2 Perum Nguji Permai Il Telp. 0341 492174 0341402696 Malang atau LPKNI Provinsi Bali, di JalanBhineka Nusa Kauh Blok P 45, Br. Pendem, Dalung,Kabupaten Badung Bali berdasarkan Pasal 46ayat 1 huruf (C) UUPK, yang dalam hal ini diwakilioleh Nanang Nilson, SH.
    Sehingga dapat mengajukangugatan terhadap Pelaku usaha yang diduga melanggar UndangUndangke peradilan umum (pasal 46 ayat 2 UUPk);Bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia Berdasarkan Pemberian Hak oleh UndangUndang. Bertindakmengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugiannyata. LPKSM hanya menuntut hakhak yang diberikan oleh UUPK untukmelindungi kKonsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian yangditimbulkan oleh Tergugat.
    UUPK juga menerima kemungkinan prosesberacara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legalStanding;Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugatberdasarkan UndangUndang No.8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen pasal 46 ayat 1 huruf (c).
    yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah No.59 tahun2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat inisudah terpenuhi semua oleh Penggugat :a.
    Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga;Bahwa berdasarkan poin 7 huruf d Lembaga Perlindungan KonsumenNasional Indonesia mempunyai hak untuk mewakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon. karena telah berbentuk badan hukum Perseroan;Bahwa Lembaga Penggugat adalah Pelaksana dari UndangUndangNo.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatursecara Khusus sebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK yangberbunyi Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yangmemenuhi syarat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-03-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 258/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 23 Maret 2021 — Penggugat:
Lembaga Penjamin Simpanan
Tergugat:
PT AB Capital Asset Management
42 — 23
  • Penggugat:
    Lembaga Penjamin Simpanan
    Tergugat:
    PT AB Capital Asset Management
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-11-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3087 K/PDT/2023
Tanggal 13 Nopember 2023 — SITI HAWA, DKK VS KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KELURAHAN INDRA KASIH, DKK
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SITI HAWA, DKK VS KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KELURAHAN INDRA KASIH, DKK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-08-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 562 PK/Pdt/2018
Tanggal 10 Agustus 2018 — LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI) VS MARAH HALIM HARAHAP, dkk
80 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI) tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
    LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI) VS MARAH HALIM HARAHAP, dkk
    Nomor 562 PK/Pdt/2018Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIKINDONESIA (LPP TVRI) tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kemballidari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon PeninjauanKembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaanpeninjauan kemball ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIKINDONESIA (LPP TVRI) tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauankembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 11-09-2023 — Putus : 10-10-2023 — Upload : 16-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 298/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 10 Oktober 2023 — Pemohon:
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Termohon:
PT HANDAL ALUMINIUM SUKSES
64 — 0
  • Pemohon:
    Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
    Termohon:
    PT HANDAL ALUMINIUM SUKSES
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-10-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 24-02-2022
Putusan PN DEPOK Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Dpk
Tanggal 21 April 2021 — EDY TJAHJONO SH PARALEGAL LEMBAGA HUKUM INDONESIA LHI MELAWAN PT BUMI HASANAH PROPERTINDO
295 — 173
  • EDY TJAHJONO SH PARALEGAL LEMBAGA HUKUM INDONESIA LHIMELAWANPT BUMI HASANAH PROPERTINDO
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-12-2015 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2085 K/Pdt/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMENNASIONAL INDONESIA KABUPATEN KEBUMEN vs PT. BANK RAKYAT INDONESIA CAB. GOMBONG
265 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMENNASIONALINDONESIA KABUPATEN KEBUMEN vs PT. BANK RAKYAT INDONESIA CAB. GOMBONG
    LEMBAGA PERLINDUNGANKONSUMENNASIONALINDONESIA KABUPATEN KEBUMEN, diwakili oleh NanangNelson, S.H., dan Khumedi, selaku ParaPengurus,berkedudukan diPerum Tamanwinangun Indah, Gg.IINomor C8384, Kelurahan Tawanwinangun, RT.02/RW.10,Kebumen;ll.
    BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Gombong yaitu LembagaTergugat sebesar Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima jutarupiah), jangka waktu 1 (satu) tahun;Bahwa atas kredit tersebut Konsumen sekarang Penggugat Ilmenyerahkan jaminan Kepada Lembaga Tergugat berupa:1. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, terletak diKelurahan Tamanwinangun, SHM Nomor 484a/n Helmy Sabri Nahdi;2.
    Bahwa dapat kami sampaikan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara khusussebagaimana Pasal 46 ayat 1 huruf ( c ) UUPK yang berbunyi LembagaPerlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaituyang berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telahmendapat status badan hukum TDLPK (Tanda Daftar LembagaPerlindungan Konsumen) Nomor 519/1175/35.311/2009 dari PemerintahKabupaten Kebumen dan Status Lembaga adalah Lembaga SwadayaMasyarakat
    Gugatan atas pelanggaran pelakuusaha dapat dilakukan oleh:a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhisyarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalamanggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwatujuanHal. 14 dari 19 Hal.
    Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakatsebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 59Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat ini sudah terpenuhi semua oleh Penggugat ;a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-12-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1368 K/PDT/2014
Tanggal 24 Desember 2014 — YAYASAN LEMBAGA ALKITAB melawan NAIF ABDULLAH dan AHLI WARIS ALMARHUM PASIR BUNGAI, dk
74 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Yayasan Lembaga Alkitab tersebut;
    YAYASAN LEMBAGA ALKITABmelawanNAIF ABDULLAHdanAHLI WARIS ALMARHUM PASIR BUNGAI, dk
    PUTUSANNomor 1368 K/PDT/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:YAYASAN LEMBAGA ALKITAB, yang diwakili oleh Pdt. Dr.Ishak P.
    Lambe, Ketua Umum Yayasan Lembaga AlkitabIndonesia, Harsiatmo Duta Pranowo, M.BA, Sekretaris UmumYayasan Lembaga Alkitab Indonesia, berkedudukan di SalembaRaya Nomor 12 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasakepada Marsaulina Manurung, S.H., dan kawan, para Advokatdari Kantor Ully Manurung & Associates berkantor di JalanProklamasi Nomor 77 A, Jakarta Pusat berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 26 November 2013;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding ;melawan1.
    Lembaga AlkitabIndonesia (Tergugat I ) 2. Pasir Bungai Alm. (Tergugat Il). 3. TommyRishi (Tergugat Ill) 4. Balai Harta Peninggalan Indonesia (Tergugat IV) 5. Kepala Kantor Dinas perumahan DKI Jakarta (Tergugat V). 6.Notaris Mohammad Said Tadjoedin (Tergugat VI) 7. Notaris RizamFadilah Tadjoedin (Tergugat VII);Namun dalam Gugatan sekarang, Penggugat hanya menggugat 1.Lembaga Alkitab Indonesia (Tergugat 1). 2. Ahli Waris dari PasirBungai Alm.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Register : 22-09-2023 — Putus : 10-10-2023 — Upload : 03-11-2023
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 112/Pdt.P/2023/PN Tpg
Tanggal 10 Oktober 2023 — Pemohon:
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK YAYASAN PANTI ASUHAN NURUL ISLAM AL BINTANI
43 — 0
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menetapkan, mengangkat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Nurul Islam Al-Bintani yang diwakili oleh SULAIMAN selaku Pimpinan sebagai Wali khusus untuk Pendidikan dari anak bernama MUHAMAD ROHMADONI TEJOPRIYONO sampai dewasa nantinya;
    3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000, - (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
    Pemohon:
    LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK YAYASAN PANTI ASUHAN NURUL ISLAM AL BINTANI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-08-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1665 K/Pdt/2018
Tanggal 27 Agustus 2018 — HENDRA DJAYA bin KIE TOAN GOAN VS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), dkk.
109 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HENDRA DJAYA bin KIE TOAN GOAN VS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), dkk.
    Nomor 1665 K/Pdt/2018Tamansari Bukit Bandung VIIA, RT 03 RW 13, KelurahanSindangjaya, Arcamanik, Kota Bandung dan saat iniberalamat di Lembaga Pemasyarakatan Kebonwaru, JalanJakarta di Bandung;2. Drs. MOCH.
    Februari 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal iniPengadilan Tinggi Bandung pertimbangannya sudah tepat dan benar sertatidak salah menerapkan hukum untuk mengabulkan gugatan, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,karena tindakan Para Tergugat mengakibatkan Izin Usaha Bank PerkreditanRakyat CDM yang dijalankan Para Tergugat telah dicabut oleh BankIndonesia;Bahwa Lembaga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-11-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3296 K/Pdt/2023
Tanggal 13 Nopember 2023 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN REPUBLIK INDONESIA, (LPK-RI) VS PT FINANSIA MULTI FINANCE KEDIRI
55 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN REPUBLIK INDONESIA, (LPK-RI) VS PT FINANSIA MULTI FINANCE KEDIRI
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 04-06-2021 — Putus : 13-10-2021 — Upload : 03-04-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 51/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby
Tanggal 13 Oktober 2021 — Pemohon:
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Termohon:
PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT
251 — 28
  • Pemohon:
    Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
    Termohon:
    PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-12-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3328 K/Pdt/2020
Tanggal 10 Desember 2020 — LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR IMPOR INDONESIA disebut juga INDONESIA EXIMBANK VS PT JEJE FURNITURE, DK
534 — 391 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR IMPOR INDONESIAdisebut juga INDONESIA EXIMBANK VS PT JEJE FURNITURE, DK
    TinggiYogyakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman salahdalam menerapkan hukum acara, karena itu tidak dapat dipertahankan danharus dibatalkan dan Mahkamah Agung memandang Putusan PengadilanNegeri Sleman sudah tepat dan benar karenanya diambil dan dijadikansebagai pertimbangan Mahkamah Agung sebagai judex juris dalam memutusperkara ini:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LEMBAGA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-06-2008 — Upload : 25-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363K/TUN/2007
Tanggal 12 Juni 2008 — PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA LUMAJANG (PPLP-PT-PGRI LUMAJANG) ; KETUA PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT (PPLP-PGRI PUSAT)
20 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA LUMAJANG (PPLP-PT-PGRI LUMAJANG) ; KETUA PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT (PPLP-PGRI PUSAT)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-06-2007 — Upload : 13-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187K/PHI/2007
Tanggal 19 Juni 2007 — Direktur Lembaga Bahasa Internasional Elokuensi (The Elequence); Razzy Hasni
49 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direktur Lembaga Bahasa Internasional Elokuensi (The Elequence); Razzy Hasni
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 24-09-2019 — Putus : 27-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 248/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 27 September 2019 — Penggugat:
BEYNIMAS NOVINDRA EVI, SH
Tergugat:
Kepala Lembaga Pemasyarakatan LAPAS Sidoarjo
46 — 19
  • Penggugat:
    BEYNIMAS NOVINDRA EVI, SH
    Tergugat:
    Kepala Lembaga Pemasyarakatan LAPAS Sidoarjo
    ., berdasarkan surat kuasa khusustanggal 14 September 2019, sebagai Penggugat;Lawan:KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) SIDOARJO, tempatkedudukan Jalan Sultan Agung Nomor 32, Magersari, KecamatanSidoarjo Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;Setelah membaca permohonan pencabutan gugatan yang diajukan olehkuasa Penggugat tanggal 25 September 2019, yang pada pokoknyamenyatakan mencabut gugatan dengan alasan sudah ada penerbitan SuratPenetapan Penahanan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 11-03-2011 — Putus : 19-05-2011 — Upload : 23-10-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 54/B/2011/ PT.TUN.JKT.
Tanggal 19 Mei 2011 — KETUA BADAN PENGAWASAN PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK); PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITIES;
295 — 39
  • KETUA BADAN PENGAWASAN PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK);PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITIES;
    LUTTFIRAHMAN AMIN ; CATUR KARYANTO PILIH ; APRISYABANI ; BOY ADITYA ISHAR, KesemuanyaKewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri SipilBadan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan,beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, KementerianKeuangan Republik Indonesia, Jalan DR. Wahidin RayaJakarta 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :SKU07/BL/2010, tertanggal 6 September 2010, selanjutnyaHal 1 dari 9 hal. Put.
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Register : 19-09-2022 — Putus : 27-02-2023 — Upload : 20-03-2023
Putusan PN KEDIRI Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Kdr
Tanggal 27 Februari 2023 — Penggugat:
Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia
Tergugat:
PT. FINANSIA MULTI FINANCE
141 — 18
  • Penggugat:
    Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia
    Tergugat:
    PT. FINANSIA MULTI FINANCE