BANK MUTIARA. Tbk

BANK MUTIARA. Tbk. ;Alamat: Jl. Jend. Sudirman Kav. 2223 Jakarta Pusat Cq. PT. BANKMUTIARA. Tbk. Cabang Surakarta, JI. Slamet Riyadi Nomor 295Surakarta ;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada UMAR ULIN LEGA, SH.

Bank Mutiara Tok. adalah SHM. Nomor1468, 1469 dan SHM. Nomor 2993 terjual dengan Nilai seluruhnya Rp.2.950.000.000, (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah)dalam akad untuk mengurangi pinjaman total kredit investasi sebesarRp. 6.000.000.000,(enam milyar rupiah) dan kredit investasi Ilsebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) pinjaman utama,maka hitungan yang benar sisa pinjaman pokok adalah Rp.4.050.000.000, (empat milyar lima puluh juta rupiah) ; 3.

BANK MUTIARA Tbk. dengan setafnyatelah memberikan suratsurat baik teguran maupun peringatankepada klien kami akan melakukan pelelangan yang belummendapatkan perintah pengadilan dimana wilayah hukum ini terjadimaka saudara merupakan tindak sewenangwenang dan main hakimsendiri dan merupakan perbuatan melawan hukum sepihak (onrechmateg Daad) ;Bahwa sesuai bukti (factual) akibat perobuatan saudara pimpinan PT.Bank Mutiara Tok.

yang akan merubah memindah tangankan tanpakompromi menempati dan mengambil alih tidak sepengetahuan klienkami adalah tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum ;Bahwa dalam melaksanakan tugas instansi pemerintah termasuktindakan sewenangwenang oleh perusahaan yang saudara pimpinkarena dalam hukum perdata pasal 570 KUH.Perdata bahwa debitursenantiasa akan melindungi hakhaknya yang bebas dan bermartabatsebagai kemaslahatan atas barang dan haknya saudara terutama PT.Bank Mutiara Tok.

Bank Mutiara Tbk.Kantor Cabang Surakarta ;Hal 3 dari30 hal Put.

PT MUTIARA INDAH MULTI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSAN SELANomor 179/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MUTIARA INDAH MULTI, beralamat di Jalan T. ImamBonjol Nomor 1.

Putusan Pengadilan PajakPut104655.16/2011/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00014/KEB/WPJ.26/2016tanggal 17 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Agustus 2011 Nomor 00071/207/11/114/14 tanggal 30Desember 2014, atas nama: PT Mutiara

Menerima permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali:3.2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00014/KEB/WPJ.26/2016 tanggal 1/7 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2011 Nomor 00071/207/11/114/14 tanggal 30 Desember 2014,atas nama: PT Mutiara Indah Multi, NPWP 02.178.436.8114.000,Jenis Usaha: Kontraktor Sipil, beralamat di Jalan T.

PT MUTIARA INDAH MULTI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 3483/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MUTIARA INDAH MULTI, beralamat di Jalan T.

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut104649.16/2011/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00002/KEB/WPJ.26/2016 tanggal 17 Maret 2016, tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Februari 2011 Nomor 00065/207/11/114/14tanggal 30 Desember 2014, atas nama PT Mutiara

Dengan mengadili sendiri:3..1 Menerima permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali:3..2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00002/KEB/WPJ.26/2016 tanggal 17 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2011 Nomor 00065/207/11/114/14 tanggal 30 Desember 2014,atas nama PT Mutiara Indah Multi, NPWP 02.178.436.8114.000,Jenis Usaha Kontraktor Sipil, beralamat di Jalan T.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MUTIARA INDAH MULTI:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusHalaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3483 B/PK/Pjk/2018ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

MUTIARA TIMUR RAYA

MUTIARA TIMUR RAYA, diwakili oleh Direktur PT.Mutiara Timur Raya, Y.

Mutiara Timur Rayajenis Truk Tronton Merk Hino Tahun 1994 Warna Hijau Plat BA 8541 RM;Menyatakan putusan ini dapat dijalankan meski diajukan perlawanan.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 474 K/Padt. SusPHI/2019Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya:1. Gugatan Penggugat tidak berdasar:2.

INTI MUTIARA KIMINDO ; vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

MUTIARA KIMINDO, N.P.W.P. : 01.589.030.4036.000 beralamat di Jalan Prof.DR. Latumenten No. 37,Jelambar, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Drs.

mengajukan banding ke Pengadilan Pajak ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 31Oktober 2003 Nomor : PUT01817/PP/HT.III/15/2003 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan permohonan banding Pemohon terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP178/WPJ.05/BD.03/2003, tanggal 2 Juli2003, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2000 Nomor :00009/206/00/036/02, tanggal 27 Juni 2002, atas nama : P.T.Inti Mutiara

yaitu pada saat mengajukan banding PemohonPeninjauankembali tidak membayar 50 % dari utang pajak seperti diaturdalam Pasal 36 ayat (4) UndangUndang No. 14 Tahun 2002, sehinggapermohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi puladaeri sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Pajak dalam perkara inibertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonanpeninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali : P.T.INTI MUTIARA

Penuntut Umum:
1.MUTIARA SANDHY PUTRI, SH
1.MUTIARA SANDHY PUTRI, SH
1.MUTIARA SANDHY PUTRI, SH
Terdakwa:
Muhammad Raffi panggilan Raffi bin Muhamad Nasir

PT MUTIARA INDAH MULTI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSAN SELANomor 140/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MUTIARA INDAH MULTI, beralamat di Jalan T.

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT104652.16/2011/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00011/KEB/WPJ.26/2016tanggal 17 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2011 Nomor 00068/207/11/114/14 tanggal 30 Desember2014, atas nama: PT Mutiara

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00011/KEB/WPJ.26/2016 tanggal 17 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011Nomor 00068/207/11/114/14 tanggal 30 Desember 2014, atasnama: PT Mutiara Indah Multi, NPWP 02.178.436.8114.000, JenisUsaha: Kontraktor Sipil, beralamat di Jalan T.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa setelan Mahkamah Agung mempelajari berkasperkara a quo ternyata Pengadilan Pajak telah memutus perkara ini denganmenyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00011/KEB/WPJ.26/2016,tanggal 17 Maret 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa PajakMei 2011, Nomor 00068/207/11/114/14, tanggal 30 Desember 2014, atasnama: PT Mutiara

INTI MUTIARA KIMINDO, ; vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN SARI MUTIARA tersebut;

YAYASAN SARI MUTIARA VS 1. HELMAWATI NAINGGOLAN, DK

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Abdul Majid bin Nusin) terhadap Penggugat (Intan Mutiara binti Edi);4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Intan Mutiara binti EdiAbdul Majid bin Nusin

MUTIARA LAUT ABADI, tersebut;

MUTIARA LAUT ABADI VS INDAH BR TINJAK

MUTIARA LAUT ABADI, yang diwakili oleh DirekturMarkus Silitonga, berkedudukan di Jalan Pulau Buton,Kawasan Industri Medan (KIM) II, MabarMedan, dalam hal inimemberi kuasa kepada Hotbinner Silaen, S.H., M.Min., dankawan, Advokat pada Kantor Hukum Hotbinner Silaen, SH.M.Min & Rekan, beralamat di Jalan Saudara Nomor 62,Kelurahan Sidorejo Il, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan,Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4Maret 2020;Pemohon Kasasi:;LawanINDAH BR TINJAK, kewarganegaraan Indonesia

MUTIARA LAUT ABADI tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalamtingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial

MUTIARA LAUTABADI, tersebut:2. Membebankan biaya perkara kepada negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H.,Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 882 K/Pdt.

PT MUTIARA INDAH MULTI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 3442/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MUTIARA INDAH MULTI, beralamat di Jalan T.

Pajak NomorPUT104658.16/2011/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan menolak permohonan Banding Pemohon Banding terhadapPenerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00023/KEB/WPJ.26/2016, tanggal 17 Maret 2016, tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak November 2011 Nomor 00074/207/11/114/14, tanggal 30 Desember 2014, atas nama PT Mutiara

Dengan mengadili sendiri:3..1 Menerima permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali;3..2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00023/KEB/WPJ.26/2016, tanggal 17 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2011 Nomor 00074/207/11/114/14, tanggal 30 Desember 2014,atas nama PT Mutiara Indah Multi, NPWP 02.178.436.8114.000,Jenis Usaha Kontraktor Sipil, beralamat di Jalan T.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MUTIARA INDAH MULTI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

DYAH AYU MUTIARA ANUGRAH W.als.RARA als RENI , dkk.

Menyatakan Terdakwa I DYAH AYU MUTIARA ANUGRAH W. Als. RARA Als.RENI, Terdakwa II DEWA KADEK PUTRAWAN dan Terdakwa Ill I PUTUASTAWA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaPencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363ayat (1) ke3 dan ke4 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap masingmasing terdakwa yaituTerdakwa I DYAH AYU MUTIARA ANUGRAH W. Als. RARAAls.

DYAH AYU MUTIARA ANUGRAH W. Als. RARA Als.RENI bersamasama dengan Terdakwa IT DEWA KADEK PUTRAWAN dan Terdakwa IIIPUTU ASTAWA Als.

DYAH AYU MUTIARA ANUGRAH W. Als. RARA Als.RENI bersamasama dengan Terdakwa II DEWA KADEK PUTRAWAN dan Terdakwa IIPUTU ASTAWA Als.

DYAH AYU MUTIARA ANUGRAH W. Als. RARA Als.RENI bersamasama dengan Terdakwa IT DEWA KADEK PUTRAWAN danTerdakwa III PUTU ASTAWA Als.

Menyatakan terdakwa I.DYAH AYU MUTIARA ANUGRAHW.als.RARA alsRENI, Terdakwa I.DEWA KADEK PUTRAWAN ,dan Terdakwa IN.PUTU ASTAWA als.ERAN secara sah dan meyakinkanterbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu Pencuriandalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363ayat ke3 dan ke4 KUHP ; 2.

HERI DERMAWAN (penggugat), PT.NANINDAH MUTIARA SHIPYARD BATAM (tergugat)

NanindahMutiara Shipyard Batam, Bertempat Tinggal diPerumahan Bida Karisma Blok G No.7 KelurahanBelian, Kecamatan Batam Kota Kota Batam ;LawanPT.NANINDAH MUTIARA SHIPYARD BATAM, Berkedudukan di JIn.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT MUTIARA INDAH MULTI ;

MUTIARA INDAH MULTI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT MUTIARA INDAH MULTI;

PT MUTIARA INDAH MULTI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KORNA BR SINAGAMelawanRSU SARI MUTIARA MEDAN

DEDEK PRANATA vs PT MUTIARA BUNDA JAYA

BundaJaya (Penggugat) masih di bawah management PT Tania Selatan Group,oleh karena PT Mutiara Bunda Jaya telah di fake over ke PT SampornaAgro, sekiranya ada permasalahan dalam PT Mutiara Bunda Jaya, makaseharusnya PT Tania Selatan Group juga harus ikut sebagai Tergugatdalam perkara ini.

Nomor 119 PK/Pdt/2015management PT Tania Selatan Group berarti hubungan hukum yang terjadiadalah antara Tergugat dengan PT Mutiara Bunda Jaya yang merupakanbagian dari PT Tania Selatan Group, hal ini berarti tidak ada hubunganhukum antara Tergugat dengan PT Mutiara Bunda Jaya sebagai bagiandari PT Samporna Agro, dengan demikian tidak ada dasar hukum bagi PTMutiara Bunda Jaya (Penggugat) sebagai bagian dari PT Samporna Agrountuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, oleh karena itu gugatanPenggugat

Saksi Selamet MulyonoBin Karsipin (jabatan sebagai Asisten Kantor PT Mutiara BundaJaya) dalam hal ini juga yang mengetik Surat Perjanjian Kerja danSurat Berita Acara Penyetopan dibuktikan dengan paraf disampingmanager, Saksi H.

Nomor 119 PK/Pdt/2015diajukan sebagai bukti olen Penggugat dengan tanda P.4.a.bukan untuk pembayaran pekerjaan pembebasan lahan PTMutiara Bunda Jaya Keobun Mega Terang melainkan untukpekerjaan di PT Mutiara Bunda Jaya Kebun Harapan Bundadan Kebun Permata Bunda;Cek BRI Nomor CDE 419668 sebesar Rp259.750.000,00 (duaratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)yang diajukan sebagai bukti oleh Penggugat dengan tandaP.4.6 bukan untuk pembayaran pekerjaan pembebasan lahanPT Mutiara

Bunda Jaya Kebun Mega Terang melainkan untukpekerjaan di PT Mutiara Bunda Jaya Kebun Harapan Bundadan Kebun Permata Bunda.

Penggugat:
SANDUR BETTY MAULI BAKARA
Tergugat:
Pimpinan Kepala Sekolah Taman Kanak Kanak Mutiara Mutiara Child Learning Center

PT NANINDAH MUTIARA SHIPYARD, DKK

PT NANINDAH MUTIARA SHIPYARD, diwakili oleh ChuaPeng Chua (Direktur) berkedudukan di Jalan Brigjend.

hal.Put.Nomor 1468 K/Pdt.SusPHI/2017 Berarti dapat di simpulkan bahwa Penggugat telah dipekerjakan oleh ParaTergugat dengan perjanjian kerja sebanyak 6 (enam) kali kontrak kerja,dalam hal ini Tergugat Il dan Tergugat Ill merupakan Perusahaan PenyediaJasa Pekerja/buruh (Perusahaan Penerima Pekerjaan) sedangkan Tergugat merupakan Perusahaan Pemberi Pekerjaan (Main Con);Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum dalam hal status bekerja,Penggugat beserta pekerja lainnya yang di wakili oleh PUK SPPJM PTNanindah Mutiara

Status hubungan kerja antara pekerja Riko Nandi Pinto dengan PTAngkasa Indo Jaya beralin menjadi hubungan kerja antara pekerja RikoNandi Pinto dengan PT Nanindah Mutiara Shipyard dengan statushubungan kerja PKWT pembaruan;2.

antara Kontrak sampaidengan Kontrak kerja Ill tidak pernah ada jeda (break) dengan jangka waktuperjanjian kerja yaitu selama 1 tahun 11 bulan dengan jumlah kontrak 3(tiga) kali, hal ini sesuai dengan Tabel Kronologis Kontrak Pemohon Kasasidari gugatan Pemohon Kasasi pada posita Nomor 4 (empat); No Awal Akhir Jangka Urutan Nama PerusahaanKontrak Kontrak Waktu Kontrak1 12Mar09 11Sep09 6 bln Ke PT Jelita Indah2 20Sep09 30Jan10 5 bin Ke Il PT Angkasa Utama3 04Feb10 03Feb1 1 12 bin Ke Ill PT Nanindah Mutiara

Shipyard4 04Feb11 07Dec11 Break5 08Dec11 07Dec12 12 bin Ke IV PT Nanindah Mutiara Shipyard6 08Dec12 07Dec13 12 bin KeV PT Nanindah Mutiara Shipyard7 08Dec13 05Jan14 Break8 06Jan14 05Jan15 12 bin Ke VI PT Nanindah Mutiara Shipyard Dan pada saat akan menginjak pada Kontrak ke IV baru ada jeda (break),maka oleh karena itu telah dengan jelas dan terang bahwa Judex Facti telahlalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan