Ditemukan 92018 data
Urut Berdasarkan
Register : 16-03-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 19-07-2024
Putusan PN BEKASI Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Bks Tanggal 10 Januari 2023 — Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
26 — 0
26 — 0
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
Register : 05-10-2021 — Putus : 30-06-2022 — Upload : 01-07-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 967/Pdt.G/2021/PN Sby Tanggal 30 Juni 2022 — Penggugat:
MUCHAMMAD ZAINI
Tergugat:
BIBI NGATIFAH
Turut Tergugat:
1.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA SURABAYA
48 — 14
MUCHAMMAD ZAINI
Tergugat:
BIBI NGATIFAH
Turut Tergugat:
1.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA SURABAYA
48 — 14
Penggugat:
MUCHAMMAD ZAINI
Tergugat:
BIBI NGATIFAH
Turut Tergugat:
1.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA SURABAYA
Putus : 28-06-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1108 K/Pdt/2018 Tanggal 28 Juni 2018 —
53 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANDRIAS HENRY SUHARJANTO vs KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA
., &Partner, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 150Godong, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2017;Pemohon Kasasi;LawanKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) SURAKARTA, yang diwakili oleh Direktur Hukum danHubungan Masyarakat Hady Purnomo, berkedudukan diGedung Djuanda Kementerian Keuangan, Lantai 3, Jalan Dr.Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat dan di Jalan Ki MangunSarkoro Nomor 141, Sumber, Banjarsari, Kota Surakarta, JawaTengah
Register : 17-02-2017 — Putus : 10-04-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 44 / B / 2017 / PT. TUN. SBY Tanggal 10 April 2017 — KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR VS HOKIMAN TJAHAJO
58 — 37
58 — 37
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR VS HOKIMAN TJAHAJO
(Pelaksana Seksi Hukum padaBidang KIHI pada Kanwil DUKN Jawa Timur) ; 11.AGUNG PRIHANDONO (Pelaksana Seksi PKN Il padaBidang PKN pada Kanwil DJKN Jawa Timur); 12.PANGKY YULIANTO ( Pelaksana Seksi PKN Il padaBidang PKN pada Kanwil DJKN Jawa Timur) ; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil untuk mewakili Kepala Kantor Wilayah DirektoratJenderal Kekayaan Negara JawaTimur; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2016;Selanjutnya disebut sebagai :MELAWANHOKIMAN TJAHAJO
Register : 06-08-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 293/PDT/2018/PT MDN Tanggal 19 September 2018 — KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MEDAN VS HUSAINI SYAMAUN, DKK
45 — 35
45 — 35
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MEDAN VS HUSAINI SYAMAUN, DKK
belum juga dapat menyerahkan seluruhdokumendokumen Asli yang dimintakan TergugatVI, makaTergugatVI telah membuat surat permohonan kepada DirektoratPengelolan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi diJakarta,dikarenakan PT.
Sedangkan SuratKuasa tersebut hanyalah pemberian kuasa dari Tergugat /Tergugat IIkepada Tergugat III untuk meminta dan mengambil sertipikat Hak GunaBangunan nomor 490 kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Medan.
Bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan:e Direktorat Pengelola Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Bahwa Robert Eric Hutauruk in casu Tergugat selaku debiturPT.Bank Papan Sejahtera (PT BPS) telah dialinkan pengurusanutangnya dari PT BPS kepada Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) pada tahun 1999.Halaman 26 dari 39 Halaman Putusan Nomor 293/Padt/2018/PT MDN.
Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.15 Tahun2004, masa tugas BPPN dinyatakan telah berakhir dan segalakekayaan eks BPPN dinyatakan sebagai Kekayaan Negara yangdikelola oleh Menteri Keuangan, dalam hal ini termasuk jugautang a.n.Tergugat I.
Bahwa dalam perkembangannya pengelolaan utang a.n RobertEric Hutauruk in casu Tergugat diserahkan kepada PanitiaUrusan Piutang Negara (PUPN) cabang Sumatera Utara olehDirektorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui surat No.S2355/KN/2010 tanggal O09 Maret 2010 perihal PenyerahanPengurusan Piutang Negara a.n.Robert Eric Hutauruk yangpenyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Medan.
Putus : 20-11-2014 — Upload : 23-11-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 402/Pdt/2014/PT SMG Tanggal 20 Nopember 2014 — SULI EL WINARTI melawan KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG
47 — 33
47 — 33
SULI EL WINARTI melawan KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG
Mawar No: 40 Perumda Sukoharjo, Pati ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT / PEMBANDING ; MELAWANKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGSEMARANG, berkedudukan/beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 1D,GKN II, Lantai IV, Semarang, Jawa Tengah ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / TERBANDING ;DAN1.
instansi tertinggi atasan dari Tergugat yang beradadibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri KeuanganRepublik Indonesia yang merupakan badan hukum induk dari Tergugat.Oleh karena itu Tergugat tidak berkualitas untuk dituntut di mukapengadilan jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induk dan instansiatasannya ; nnn anna nnn nnn nnn cnn3.2..Bahwa kekeliruan Penggugat tersebut jelas terbukti pada halaman 1( pertama ) dalam gugatannya, dimana Penggugat hanya menyebutkanKepala Kantor Pelayanan Kekayaan
n nnn nnn nn nnn nn nnn nnnnns3.3..Bahwa Tergugat bukanlah merupakan badan hukum yang berdiri sendirimelainkan badan hukum yang merupakan bagian dari badan hukumyang disebut Negara dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnyaharus bertanggung jawab kepada instansi atasannya dimanapenyebutan tata urutan dan hirarki Tergugat berdasarkan strukturorganisasi yang benar sesuai dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan tata Kerja InstansiVertikal Direktorat Jenderal Kekayaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN JawaTengah dan D. Yogyakarta Cq. Kantor Palayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Semarang, maka jika terjadi tuntutan juga harusdikaitkan dengan unit atasannya tersebut.
Putus : 29-05-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 K/Pdt/2015 Tanggal 29 Mei 2015 — Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah II Medan, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, Dkk
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah II Medan, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, Dkk
DirektoratJenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah II Medan, Cq. Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Medan, berkedudukan di Jalan P. DiponegoroNomor 30A Medan;PERSEROAN TERBATAS PT. BANK PANIN INDONESIA, Tbk,berkedudukan di Jakarta, cabang Medan Jalan Pulau Pinang Medan, diwakilioleh Yani Benyamin, selaku Pimpinan Cabang, dalam hal ini memberi kuasakepada Bambang S. Maryanto, S.H., M.H., dan Nurdianto, S.H., beralamat diJalan Prof. H. M.
tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 440/KelurahanGang Buntu, atas nama Hamid/Termohon Eksekusi I, berikut sebuah bangunanrumah toko setempat dikenal dengan Jalan Veteran Nomor 16 C/42, KelurahanGang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Berita AcaraSita Eksekusi Nomor 73/Eks/HT/2008/PN.Mdn, tanggal 17 Februari 2009,dengan harga limit sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima jutarupiah);5 Bahwa dalam pelaksanaan penjualan secara lelang dengan perantaraan KantorPelayanan Kekayaan
Putus : 06-01-2015 — Upload : 20-01-2015
Putusan PN TANGERANG Nomor 408/Pdt.G/2014/PN.TNG Tanggal 6 Januari 2015 — DESSYANA REIMON, Cs lawan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Banten Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong (KPKNL) Serpong, Cs
46 — 9
46 — 9
DESSYANA REIMON, Cs lawan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Banten Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong (KPKNL) Serpong, Cs
Register : 02-04-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 01-07-2020
Putusan PN BEKASI Nomor 159/Pdt.Bth/2019/PN. Bks Tanggal 16 Oktober 2019 — ROHANIAH, sebagai Pelawan
Melawan
KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KANWIL DJKN JAWA BARAT, KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI sebagai Terlawan
162 — 34
162 — 34
ROHANIAH, sebagai PelawanMelawanKEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KANWIL DJKN JAWA BARAT, KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI sebagai Terlawan
Register : 05-12-2018 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 05-12-2018
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 54/Pdt.G/2016/PN Sgm Tanggal 10 Mei 2017 — - NURHAYATI HAYAT Lawan
- KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG MAKASSAR, Dkk
84 — 12
84 — 12
- NURHAYATI HAYAT Lawan- KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MAKASSAR, Dkk
., kesemuanya Advokad/Penasihat Hukum pada KantorAdvokad/Penasihat Hukum "KELARA KEADILAN beralamat diJalan Sungai Kelara nomor 28 Makassar, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2016 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasapada tanggal 22 Nopember 2016 dibawah register Nomor :119/KP/Pdt/PN.S/2016/, selanjutnya disebut sebagai Pelawan;MELAWAN1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGMAKASSAR, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo KM 4GKN Makassar,
SPPBS27/PUPNC.24.01/2012 tanggal 14 Februari 2012, yang juga diketahui olehPelawan sebagaimana jelas tertulis dalam posita gugatan perlawanannyahalaman 2 angka 4, diketahui bahwa Ketua PUPN Cabang Sulawesi Selatanmemerintahkan kepada Kepala KPKNL Makasar untuk melaksanakanpenjualan melalui lelang barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milikPenanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang a.n. CV. Abadi/NasruddinMuin dan Amran Muin (yang dalam hal iniadalah SHM No. 602/Tamanuranga.n.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebesar Rp.283.086.754,65 (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh enam ributujuh ratus lima puluh empat, 65/100 rupiah);Bahwa sesuai uraian angka 3 tersebut, Pelawan pada posita gugatanperlawanan halaman 2 angka 2 dan 3, juga telah mengakui bahwa CV. Abadi(in casu Terlawan Il) mempunyai hutang di PT Bank Aken cq. Pemerintah RIcq. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) cq.
Negara dan Lelang (KPKNL)Makassar sebagai pihak dalam perkara a quo dan sebagaimana diketahui bahwaKetua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Sulawesi Selatan lahyang memerintahkan kepada Kepala KPKNL Makassar untuk melaksanakanpenjualan melalui lelang barang jaminan dan /atau harta kekayaan milikPenanggung Hutang dan /atau Penjamin Hutang atas nama CV.
Nasaruddin Muin dan Amran Muin (Terlawan Il) pada bankAken Makassar telah diserahkan dari Dirjen Kekayaan Negara kepada PanitiaUrusan Piutang Negara (PUPN);Menimbang, bahwa dari bukti T.114 yaitu adanya surat perintah penjualanbarang sitaan Panitia Urusan Piutang Negara berupa harta kekayaan milikpenanggung hutang /penjamin hutang CV. Abadi qq H. Nasaruddin Muin danAmran Muin berupa SHM No. 602/Tamarunang atas nama H.
Putus : 25-06-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 874 K/Pdt/2018 Tanggal 25 Juni 2018 — RORO NUNIEK WALIYANI
VS
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MATARAM, DKK
38 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
RORO NUNIEK WALIYANIVSKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MATARAM, DKK
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG MATARAM, yang diwakili oleh Sekretaris JenderalKementerian Keuangan Republik Indonesia, Hadiyanto,berkedudukan di Jalan Pendidikan Nomor 24, Mataram,Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada:Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. dan kawankawan, ParaPejabat dan Pegawai pada Kementerian Keuangan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januai 2017;2. PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk.
Register : 25-08-2008 — Putus : 10-12-2008 — Upload : 25-04-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 88/G/2008/PTUN.SBY Tanggal 10 Desember 2008 — TANTO SUNARDI melawan KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SIDOARJO
83 — 33
83 — 33
TANTO SUNARDI melawan KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SIDOARJO
,Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Asrama Brimob Medaeng, Gang 1,Nomor : 4 WaruSidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal23 Agustus 2008, selanjutnya disebut sebagai ....... ee eeeeeeeteeeeeesPENGGUGAT ;Melawan:KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SIDOARJO.
Berkedudukan di Jalan Raya Pondok Jati Blok A1,Nomor : 24 Sidoarjo, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : SKU06/WKN.10/KP.02/2008, tanggal 14 April 2008,memberikan kuasanya kepada SULIKAH, SH, dan SAIDCHOIRULSADIKIN, SH, pegawai pada KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO selanjutnyadisebut sebagai ...............ceeeee eee eeee TERGUGAT : Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas ; Setelah membaca berkas perkara Nomor : 88/G/2008/PTUN.SBY. besertaseluruh lampiran
Bank Central AsiaTbk. yang isinya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL )Sidoarjo belum dapat menetapkan tanggal pelaksanaan lelang karena dokumenlelang belum diterimsa seluruhnya.
Surat tersebut isinya adalah KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Sidoarjo belum dapatmenetapkan tanggal pelaksanaan lelang karena dokumen lelang belum diterimaseluruhnya ;4 Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 surat gugatan mohon ditolak. Keputusan yangtelah ditetapkan oleh Tergugat berkaitan dengan permohonan lelang oleh PT. BankCentral Asia Tbk melalui PT.
Penerbitan Pengumuman Lelang Kedua pada tanggal 12 Agustus 2008adalah bagian dari prosedur pelaksanaan lelang yang pelayanannya diberikan olehTergugat dan telah seduai atau berdasar pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu pasal 18sampai dengan pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan DirekturJenderal Kekayaan Negara Nomor : PER02/PL/2006 tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Lelang ;Maka
Putus : 13-04-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK/Pdt/2016 Tanggal 13 April 2016 — KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG SURAKARTA
VS
Ny. MUNIKAH, DKK
144 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA tersebut;
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG SURAKARTAVSNy. MUNIKAH, DKK
PUTUSANNomor 20 PK/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG SURAKARTA, berkedudukan di Jalan Ki MangunSarkoro Nomor 141, Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasakepada Ajar Priyadi, S.H., dan Kawankawan, Para PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangSurakarta, beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro
yaitu nilaiobjek sengketa tersebut nilai pasar sebesar Rp2.353.000.000,00 (dua miliartiga ratus lima puluh tiga juta rupiah);Bahwa kesalahan ketiga yang dilakukan oleh Tergugat IV (Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta) adalah dimana pesertalelang hanya diikuti oleh satu peserta, yaitu H.
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat !
Dirjen Kekayaan Negara cq. Kanwil DJKN Jawa Tengahdan DI. Yogyakarta cq.
Bahwa perkawinan yang tidak didahului dengan perjanjian kawinmengakibatkan terjadinya persatuan bulat harta kekayaan perkawinan jugadiatur dalam Pasal 119 Kitab Undang Undang Hukum Perdatayang berbunyi:Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulatantara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjiankawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan takboleh ditiadakan atau diubah dengan persetujuan antara suami istri;d.
Putus : 12-10-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429 K/TUN/2017 Tanggal 12 Oktober 2017 — HOKIMAN TJAHAJO VS KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR
74 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
HOKIMAN TJAHAJO VS KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR
Bahwa gugatan Penggugat yang hanya menggugat Kepala KantorWilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur (KakanwilDJKN) Jawa Timur adalah salah subjek karena keputusan KakanwilDJKN Jawa Timur yang menyatakan tanah yang terletak di JalanHalaman 13 dari 24 halaman.
31/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian ABMA/T mengaturbahwa Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) meliputi menetapkan aset temuan baru menjadi ABMA/T.Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Dirjen atasnama Menteri dapat menunjuk Direktur Jenderal atau pejabat padainstansi vertical Direktorat Jenderal, dan Termohon Kasasi (duluPembanding/ Tergugat) merupakan pejabat pada instansi vertikalDirektorat Jenderal yakni menjabat sebagai Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Kekayaan
telah diuraikan di atas bahwa inti dari objeksengketa a quo adalah mengenai penetapan status ABMA/Tterhadap tanah yang terletak di Jalan Darmokali no. 65 Surabaya,dan hal tersebut sudah diakui oleh Termohon Kasasi (duluPembanding/T ergugat);Bahwa andaikata Termohon Kasasi tidak memiliki kewenanganquod non tidak mungkin dapat mengeluarkan surat Nomor$/487/WKN.10/2016 tanggal 20 April 2016 lengkap dengan kopsurat dan stempel resmi bertuliskan Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan
Register : 17-06-2011 — Putus : 20-09-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 59/G/2011/PTUN.SBY Tanggal 20 September 2011 — SENDIAWAN JANTO melawan KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA
124 — 57
124 — 57
SENDIAWAN JANTO melawan KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA
VICTOR CAHAYA HANDOJO, SH ;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaanPengacara Advokad, beralamat di jalan SimpangDarmo Permai Selatan II No. 5 Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni2011 ;Selanjutnya disebut SEG samme vem 2 5PENGGUGAT ;Mel awan:KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL),berkedudukan di jalan Indrapura No. 5Surabaya ; Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:1.
Putus : 22-04-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2226 K/Pdt/2013 Tanggal 22 April 2014 — DIREKTORAT
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA WILAYAH VII DJKN
BANDUNG, Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR, , DK
40 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA WILAYAH VII DJKNBANDUNG, Cq. KEPALA KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR, , DK
DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA WILAYAH VII DJKNBANDUNG, Cq. KEPALA KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR, JalanVeteran Nomor 45 Bogor;2.
Bahwa gugatan a quo masih kurang pihak yaitu tidak melibatkan KP3NJakarta Il (sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Jakarta , KP3N Jakarta Il yang menerima penyerahan Piutangmacet dari PT Bank BBD (persero) Cabang Jakarta Duta Merlin danselanjutnya KP3N Jakarta melakukan proses penagihan kepada Sadr.Woen A. Tjien (Toko Jaya Makmur/Teguh Cendekia);. Bahwa KPKNL Bogor (Tergugat !)
Eksepsi Gugatan Salah Alamat (Error In Persona);1.Bahwa pihak yang seharusnya digugat dalam perkara ini adalah KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta (dahuluKP3N Jakarta II), oleh karena KP3N Jakarta Il yang melakukan prosespengurusan Piutang Negara kepada Penanggung Hutang/Debitur WoenA.
Nomor93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk PelaksanaanLelang yakni: Pelaksanaan lelang atas tanah atau tanah danbangunan wajib dilengkapi dengan SKT (Surat Keterangan Tanah) dariKantor Pertanahan Setempat, Juncto Pasal 10 Peraturan DirekturJenderal Kekayaan Negara Nomor PER03/KN/2010 Tanggal 05Oktober 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang yangberbunyi: Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II wajib mengajukansurat permintaan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) kepadaKepala
Putus : 24-02-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3492 K/Pdt/2016 Tanggal 24 Februari 2017 — KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KANTOR WILAYAH VII DKJN BANDUNG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA, dkk
58 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KANTOR WILAYAH VII DKJN BANDUNG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA, dkk
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cqDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DANLELANG KANTOR WILAYAH VII DKJN BANDUNG KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGTASIKMALAYA, berkedudukan di Jalan Ir. H. Dijuanda Nomor19, Kota Tasikmalaya, diwakili oleh Sonny Loho, DirekturJenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan,dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Edih Mulyadi, S.E.,M.Si., Kepala KPKNL Tasikmalaya dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2015;2.
, Nomor: 235/MFLWO/JBR/BDG/EXT/III/15, tanggal 23 Maret2015;Bahwa melalui somasisomasi tersebut di atas, Terlawan II memberikanketerangan bahwa total kewajiban yang harus dibayar olen Pelawan kepadaTerlawan Il adalah sebesar Rp330.018.762,00 (tiga ratus tiga puluh jutadelapan belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);Bahwa dalam keadaan demikian Terlawan Il kemudian melaksanakaneksekusi lelang Hak Tanggungan atas objek tanah (objek jaminan) milikPelawan, melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan
Putus : 30-12-2022 — Upload : 09-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4847 K/Pdt/2022 Tanggal 30 Desember 2022 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DI JAKARTA, CQ. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN SELATAN, CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA BANJARMASIN, Dkk
40 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DI JAKARTA, CQ. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN SELATAN, CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA BANJARMASIN, Dkk
Register : 03-10-2023 — Putus : 02-04-2024 — Upload : 16-04-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 376/Pdt.G/2023/PN Mks Tanggal 2 April 2024 —
Turut Tergugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Sulawesi Selatan Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar.
16 — 0
Turut Tergugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Sulawesi Selatan Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar.
16 — 0
Turut Tergugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Sulawesi Selatan Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar.
Register : 19-01-2010 — Putus : 06-05-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 08/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 6 Mei 2010 — Mukhi;1.Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) JAKARTA IV,2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) JAKARTA IV
235 — 85
235 — 85
Mukhi;1.Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) JAKARTA IV,2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) JAKARTA IV
,warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat danKonsultan Hukum pada Kantor Rasida Siregardan Rekan, beralamat di Jalan JenderalSudirman Kav.7 8, Wisma Nugra Santana Lt.4 R.1416,Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khususter tanggal 11 Januari 2010, untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANPEJABAT LELANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) JAKARTA IV, berkedudukan di Jalan PrapatanNo.10, Jakarta Pusat, dalam sengketa inimember i kuasa kepada JATI WIRYAWAN, S.H., DWINUGROHANDHINI
, S.H., WARDA KURNIAWATI, S.H. danMUSTIKA RETNO WARDHANI, S.H., kesemuanya pegawaipada Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL)Jakarta IV, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 09 Februari 2010, untukselanjutnya disebut sebagai$ suns ona TERGUGAT ;KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)JAKARTA IV, berkedudukan di Jalan Prapatan No.10,Jakarta Pusat, dalam sengketa ini memberi kuasakepada JATI WIRYAWAN, S.H., DWI NUGROHANDHINI,S.H., WARDA KURNIAWATI, S.H. dan MUSTIKA RETNOWARDHANI
, S.H., kesemuanya pegawai pada KantorPelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09Februari 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai 22 e eee eee eee 2 ++ TERGUGAT II;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebutTelah membaca Surat Gugatan Penggugat, tertanggal 19Januari 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Januari 2010,dibawah Register Perkara Nomor : 08/G/2010/PTUNJKT.
Bank DanamonIndonesia Tbk, dengan perantaraan KantorPelayana Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV, yangsecara logika hukum merupakan perbuatan dalam bidanghukum perdata ; Halaman 17 dari 42, Putusan Nomor : 08/G/2010/PTUNJKT.1818Bahwa pembatalan Penggugat sebagai pembeli lelang olehTergugat didasarkan pada tindakan wanprestasi yangdilakukan Penggugat, hal ini didasarkan Penggugattelah tidak memenuhi pembayaran lelang 3(tiga) hari kerja sebagaimana yang tersebutdalam klausul di Risalah Lelang, yang