SEBASTIAN B.SOEDIONO, SH. vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG

berikutdalam sengketa antara : SEBASTIAN B.SOEDIONO, SH: Kewarganegaraan Indonesia , pekerjaanAdvokat, tempat tinggal jalan Plampitan No. 60Semarang; Berdasarkan surat kuasa khusustanggal 16 Agustus 2011 memberikan kuasakepada, j= sess sens sane cane ene ne See SS SSAgusman, SH, kewarganegaraanIndonesia , pekerjaan Advokat, beralamat KantorAdvokat & Penasehat Hukum S.B.S & Associatesjalan Plampitan No. 60Semarang; rrr eeeSelanjutnya disebut PENGGUGAT /PEMBANDING ; MELAWAN:KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN

benar sesuai dengan hukumyang berlaku pada pokoknya sebagaiberikut Pe ee er er ee ee ee ee ee ee ee eee eee eee eeDALAM EKSEPSI : bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Surat nomor ; S607/WKN9/KNL.01/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentangPemberhentian Hal Pengajuan Ekskusi Hak Tanggungan telahdapat diklasifikasikan atau ditentukan unsur atau sifatkonkritnya yaitu) mengenai badan atau Pejabat Tata UsahaNegara yang mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang digugat yaitu Kepala Kantor Pelayanan kekayaan

eksepsi kedua Tergugat /Terbanding yaitu mengenaieksepsi Persona Stundi NonYUGISIO $= = 24+ 2 seus sums Shes Sees See oes os See eee Se Shee amie Ss Be bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 menyebutkan bahwa Tergugat /Terbanding adalahBadan atau Pejabat TataUsaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkanwewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanyayang digugat oleh orang atau badan hukumperdata; ++ 2 rrr rrr rrr rrr reer rere eebahwa Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan

Penggugat/Pembanding dandalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Semarang yang berwenang untuk memproses suatupermohonan atas lelang eksekusi Hak Tanggungan tersebut,maka sudah tepat apabila Penggugat/Pembanding mengajukangugatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Semarang oleh karena itu terhadap eksepsi keduaTergugat/Terbanding tersebut Majelis Hakim berpendapatbahwa eksepsi tersebut tidak berdasar hukum sehingga harusditolak; bahwa selain daripada itu

errr errr eeebahwa oleh karena eksepsi eksepsi yangdiajukan Tergugat dinyatakan tidak berdasar hukum danditolak, maka selanjutnya Majelis Hakimakan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranyadengan pertimbangan sebagaiberiktut f sn cn ee wen a ee i ei eeDALAM POKOK PERKARA12 bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Pembandingadalah sebagaimana tersebut diataS; eee eee ee eee ee eee eee eee ee ee eee eee eee bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara iniadalah Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan

BEKTI EKOWATI vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PURWOKERTO

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA melawan NY. MUNIKAH, dkk

PT.Smgterdapat kekeliruan yang prinsipil, harus segerameralatnya;2 Bahwa dalam penentuan nilai limit objek lelang ,Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwaNilai Limit tersebut jauh atau sama dengan hargaNJOP , sehingga sangat merugikan pihak pemilikasli objek lelang; Seharusnya pejabat lelang apabilamelihat Nilai Limit yangdiajukan penjual terlalu rendah ,dapatmelaksanakan pembatalan lelang, sesuai denganpasal 36 (1) Permenkeu No. 93/PMK.06/2010tersebut, sedangkan berdasar pasal 14 PeraturanDirjen Kekayaan

NOOR ICHWANUDDIN DKK VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DKK

(Advokat Magang), Advokat & Penasehat Hukum, berkantordi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Shiddiqiyyah (LKBHS),beralamat di Jalan Wonoayu Nomor 8, RT.04, RW.02, Desa Wonoayu,Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 27 Nopember 2013, sebagai para Pelawan;Lawan:1 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL), beralamat di Jalan S. Supriyadi Nomor 157 Malang, sebagaiTerlawan I;2 PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.

Urip Sumoharjo No.21,Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yangdiajukan oleh Terlawan II;Halaman 5 dari 33Putusan Sela No. 1020/Pdt.Int/2013/PN.Sby.3 Menyatakan menolak / membatalkan dan atau setidaktidaknyamenyatakan tidak dapat diterima Surat Penetapan Lelang Nomor S 1954 / WKN.10 / KNL.O3 / 2013, tanggal 08 Nopember 2013 dariKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang(Terlawan I), yang diajukan oleh Terlawan II;4 Menyatakan Para Pelawan bersedia atau sanggup untuk

V / dahuluTerlawan I Asal) dari hasil Lelang Eksekusi Hak Tanggungan;2 Bahwa Tergugat Intervensi I III / Para Pelawan Asal dalam gugatannyateregister dalam nomor perkara 1020/Pdt.G/2013/PN.Sby tertanggal 0612 2013,telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat Intervensi IV dan V / Terintervensi IVdan V di Pengadilan Negeri Surabaya, yang dalam Petitum Gugatannya memuatsebagai berikut:1 Membatalkan Surat Penetapan Lelang Nomor S1954/WKN.10/KNL.03/2013, tanggal 08 Nopember 2013 dari Kantor Pelayanan Kekayaan

Urip Sumoharjo No.21, DesaKepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang diajukan oleh TerlawanII;2 Menyatakan menolak / membatalkan dan atau setidaktidaknya tidak dapatditerima Surat Penetapan Lelang Nomor S1954 / WKN.10/KNL.03/2013, tanggal 08Nopember 2013 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Malang (Terlawan I), yang diajukan oleh Terlawan II;a Menyatakan Para Pelawan bersedia atau sanggup untuk membayar angsuransetiap bulannya berdasarkan kemampuan;4 Menghukum Terlawan

Urip SumoharjoNo.21,Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yangdiajukan oleh Terlawan II;3 Menyatakan menolak / membatalkan dan atau setidaktidaknyamenyatakan tidak dapat diterima Surat Penetapan Lelang Nomor S 1954 / WKN.10 / KNL.03 / 2013, Tanggal 08 Nopember 2013 dariKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang(Terlawan I), yang diajukan oleh Terlawan II;Halaman 19 dari 33Putusan Sela No. 1020/Pdt.Int/2013/PN.Sby.4 Menyatakan Para Pelawan bersedia atau sanggup untuk

vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG

. : Pelaksana Seksi Hukum ~~ danInformasi KPKNL Semarang ;Putusan 19/B/2021/PTTUN.SBY, Halaman 2Dengan alamat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Semarang, Gedung Keuangan Negara II Jalan Imam Bonjol Nomor 1 D Semarang,dengan domisili elektronik emai/: hi.kpkn.semarang@gmail.com ;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/ TERGUGAT ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut 5Telah M@MbDaCA n noe no= now nnn non non nen nnn nnn nnn nnn nnn nn nen nee nen nee een ene neenee1

PT QUANTUM LABORATORIS INTERNASIONAL VS KOMISI BANDING MEREK DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

PUTUSANNomor 639 K/Pdt.SusHKI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (Merek) padatingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT QUANTUM LABORATORIS INTERNASIONAL, diwakilioleh Tio Edwin Tjahyadi, Direktur, berkedudukan di JalanStadion Nomor 26 RT.003 RW.010/006 Kelurahan Pandaan,Kecamatan Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal inimemberi kuasa kepada Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M.

Teddy Anggoro,S.H., M.H., Ketua Komisi Banding Merek, Direktorat JenderalKekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling 89, Kuningan, Jakarta Selatan, dalamhal ini memberi kuasa kepada Mutia Farida, S.H., dan kawankawan, Para Anggota Komisi Banding Merek pada DirektoratJenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 20 November 2019;Termohon

Memerintahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual qqKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menerbitkanSertifikat Merek NAPECIM milik Pemohon Kasasi/Penggugat;6.

QUANTUM LABORATORIS INTERNASIONAL >< KOMISI BANDING MEREK DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

EKO RAHARJO, SE melawan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG SEMARANG, dkk

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANGSEMARANG, Beralamat di JL.Imam Bonjol NO.1D Semarang, semula sebagai TERGUGAT II,sekarang sebagai TERBANDINGSetelah membaca ; nne nnn nn nnn nnn nnn1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 September 2014Nomor:359/Pdt/2014/PT.Smg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yangakan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding;2.

TN.DEDI SUPRIADI vs KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TASIKMALAYA, Dkk

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) TASIKMALAYA, bertempat tinggal diJalan Ir. H.JJuanda Nomor 19, Kota Tasikmalaya;2. PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYATARTHA SUKAPURA CABANG SINGAPARNA (SEMULAPD.BPR BKPD SINGAPARNA), bertempat tinggal di JalanRaya Timur, Nomor 24, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya;3. NY. ELIN NURLINA, bertempat tinggal di Jalan RSU.

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV,dkk

essenectenremimmeenenneeteien nen ansemeane enna aemiemmteeonaisiHARUMWATI, lbu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Angggrek No.6Rt.002.Rw.01.Kel.Gandaria Kecamatan Kebayoran Baru JakartaSelatan dalam hal ini memberi kuasa kepada Resman Sidauruk,SHJustinus Tampubolon,SH dan Hisar Rumahorbo,SH Advokat danKonsultan Hukum pada Kantor Hukum RUR berkedudukan di JalanRaya Ciracas No.30 Ciracas Jakarta Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 28 Maret 2014 selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;melawan1.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN

Pasal 18Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : 6/KN/2013tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Beserta Lampirannya, padapokoknya mengatur bahwa :Penjual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barangsecara lelang melalui KPKNL harus mengajukan permohonan secaratertulis kepada Kepala KPKLN, dengan melengkapi dokumenpersyaratan lelang yang bersifat umum maupun khusus dan telahmemenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, diantaranya salinan/fotocopy perjanjian kredit

Pasal Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang danPasal 17 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : 6/KN/20133)tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, pada pokoknya mengaturbahwa :Harga Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang danditetapkan oleh Peniual/Pemilik barang, yang dalam ha!

Negara danKantor Wilayah DJKN Jakarta, yang merupakan instansi atasan dari TergugatIBahwa Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan dan Negara dan Lelang Jakarta IVbukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri dan merupakan bagiandari Badan hukum yang disebut Negara dimana salah satu instansi atasan dariTergugat adalah Pemerintah Republik Indonesia cq.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq.KAntorWilayah DJKN Jakarta;Bahwa oleh karena itu Tergugat tidak mempunyai kualitas untuk dapatdituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkandengan badan hukum induknya dan instansi atasannya;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum diatas, gugatan Penggugat yang hanyamenyebutkan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang( KPKNL ) Jakarta IV sebagai Persoon Tergugat dengan tidak mengkaitkaninstansi atau unit atasan Tergugat haruslah

UTAMA;melawanKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SAMARINDA;

Suprapto, Kompleks RukoCentury, No. 7, Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 27 November 2013.selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) SAMARINDA, berkedudukan di Jln. Yos SudarsoNo.157 Samarinda:Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. Ferryanto Budi Rahardjo,S.Sos., Kepala Seksi Hukum danInformasi KPKNL Samarinda ;2. Daneb Pebriyanto, S.H., Pelaksana pada Seksi HI KPKNLSamarinda ;3.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanoleh Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Samarinda berupa Risalah Lelang, Nomor : 320/2013, Tanggal 25 November2013 ;.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Samarinda berupa Risalah Lelang, Nomor : 320/2013, Tanggal25 November 2013;.

ditanggapi oleh Pihak Tergugatdi dalam Dupliknya tertanggal 20 Februari 2014, yang pada pokoknya menolak dalilReplik yang diajukan Pihak Penggugat ;Menimbang, bahwa Keputusan objek sengketa dalam perkara ini yangditerbitkan oleh Tergugat, dan dimohonkan oleh Penggugat di dalam gugatannyauntuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah berupa :Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Perkara No. 51/G/2013/PTUN.SMD.Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Lelang KantorPelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda berupa RisalahLelang, Nomor : 320/2013, Tanggal 25 November 2013 (vide bukti T.1) ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Risalahlelang No.320/2013 tanggal 25 November 2013 yang diterbitkan oleh Pejabat Lelangpada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda in casu obyeksengketa memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudPasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TataUsaha Negara perubahan

ROSI MARLIYANI, S vsKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU

disebut: PENGGUGAT/PEMBANDING;KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGBENGKULU, Berkedudukan di Jalan MusiumNo. 02 Bengkulu, dalam hal ini diwakilioleh Kuasanya1. HARI SANTOSA, SH.Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan/Jabatan Pegawai NegeriSipil/Kepala Seksi Pelayanan LelangKPKNL Kota Bengkulu, Alamat KantorKantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Bengkulu, Jalan Musium No. 2Bengkulu.2. KAPRAWI HERYANTO, S.

M E N GA DTI iL IDALAM PENUNDAAN : Menolak permohonan Penggugat tentang PenundaanPelaksanaan Surat Keputusan Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang BengkuluNomor : SPL No. 86/WKN.05/KNL.01/2010 tanggal 24Agustus 2010 Perihal Penetapan Tanggal PelaksanaanLelang Hak Tanggungan Milik Penggugat; DALAM EKSEPSI : Menerima Eksepsi Absolut Tergugat;DALAM POKOK PERKARA : Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkaraini yang diperhitungkan sampai dengan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KANTOR WILAYAH VII DKJN BANDUNG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA, dkk

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cqDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DANLELANG KANTOR WILAYAH VII DKJN BANDUNG KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGTASIKMALAYA, berkedudukan di Jalan Ir. H. Dijuanda Nomor19, Kota Tasikmalaya, diwakili oleh Sonny Loho, DirekturJenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan,dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Edih Mulyadi, S.E.,M.Si., Kepala KPKNL Tasikmalaya dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2015;2.

, Nomor: 235/MFLWO/JBR/BDG/EXT/III/15, tanggal 23 Maret2015;Bahwa melalui somasisomasi tersebut di atas, Terlawan II memberikanketerangan bahwa total kewajiban yang harus dibayar olen Pelawan kepadaTerlawan Il adalah sebesar Rp330.018.762,00 (tiga ratus tiga puluh jutadelapan belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);Bahwa dalam keadaan demikian Terlawan Il kemudian melaksanakaneksekusi lelang Hak Tanggungan atas objek tanah (objek jaminan) milikPelawan, melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan

Turut Tergugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Sulawesi Selatan Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar.

Mukhi;1.Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) JAKARTA IV,2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) JAKARTA IV

,warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat danKonsultan Hukum pada Kantor Rasida Siregardan Rekan, beralamat di Jalan JenderalSudirman Kav.7 8, Wisma Nugra Santana Lt.4 R.1416,Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khususter tanggal 11 Januari 2010, untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANPEJABAT LELANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) JAKARTA IV, berkedudukan di Jalan PrapatanNo.10, Jakarta Pusat, dalam sengketa inimember i kuasa kepada JATI WIRYAWAN, S.H., DWINUGROHANDHINI

, S.H., WARDA KURNIAWATI, S.H. danMUSTIKA RETNO WARDHANI, S.H., kesemuanya pegawaipada Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL)Jakarta IV, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 09 Februari 2010, untukselanjutnya disebut sebagai$ suns ona TERGUGAT ;KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)JAKARTA IV, berkedudukan di Jalan Prapatan No.10,Jakarta Pusat, dalam sengketa ini memberi kuasakepada JATI WIRYAWAN, S.H., DWI NUGROHANDHINI,S.H., WARDA KURNIAWATI, S.H. dan MUSTIKA RETNOWARDHANI

, S.H., kesemuanya pegawai pada KantorPelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09Februari 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai 22 e eee eee eee 2 ++ TERGUGAT II;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebutTelah membaca Surat Gugatan Penggugat, tertanggal 19Januari 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Januari 2010,dibawah Register Perkara Nomor : 08/G/2010/PTUNJKT.

Bank DanamonIndonesia Tbk, dengan perantaraan KantorPelayana Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV, yangsecara logika hukum merupakan perbuatan dalam bidanghukum perdata ; Halaman 17 dari 42, Putusan Nomor : 08/G/2010/PTUNJKT.1818Bahwa pembatalan Penggugat sebagai pembeli lelang olehTergugat didasarkan pada tindakan wanprestasi yangdilakukan Penggugat, hal ini didasarkan Penggugattelah tidak memenuhi pembayaran lelang 3(tiga) hari kerja sebagaimana yang tersebutdalam klausul di Risalah Lelang, yang

AGOES THONI vs KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN, dk

Beringin No. 7Kota Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusustanggal 22 Juni 2010Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;melawanKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGPEKALONGAN, berkedudukan di Jl. Gajah MadaNo. 25 Kota Pekalongan;KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA, berkedudukan diJl. Dr. Cipto No. 84 Kota Pekalongan;H. NURUDIN' bertempat tinggal di KelurahanJenggot Gg.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangPekalongan selaku (Instansi) atasan Tergugat Il,karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangPekalongan bukan organisasi yang berdiri sendiri,tetapi merupakan bagian dari suatu) badan hukum yangdisebut Negara, oleh karena itu apabila adatuntutan, maka harus' dikaitkan juga dengan unitatasannya tersebut ;Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangPekalongan bukan merupakan badan hukum yang berdirisendiri,

Menter i Keuangan cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.

KantorWilayah IX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangPekalongan, oleh karena itu Tergugat tidakmempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalamperkara perdata dimuka Peradilan Umum jika tidakdikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansiatasannya;Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat diatas, terbuktilah bahwa gugatan Penggugat yanglangsung ditujukan kepada Kepala Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Pekalongan tanpamengkaitkan dengan

yangsaling terkait dengan akta Perubahan dan Perpanjangansampai dengan terakhir yaitu) No.92 tertanggal 15 MaretHal. 11 dari 12 hal.Put.No. 2449K/Pdt/201 02004 yang dibuat dihadapan Mohammad Sauki, SH NotarisKotamadya Pekalongan, beserta dengan lampiran lampiranyang mengikutinya ;Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensitelah melakukan perbuatan ingkar janji (Wan prestasi) ;Menyatakan Pelaksanaan Lelang Hak TanggunganPeringkat (pertama) pada tanggal 14 Mei 2009 bertempatdi Kantor Pelayanan Kekayaan

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON vs RISMAN TUWO, dkk

PUTUSANNomor 344 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG AMBON, berkedudukan di Jalan Pattimura, diwakilioleh Hadiyanto, selaku Direktur Jenderal Kekayaan NegaraKementerian Kuangan R.I., dalam hal ini memberi kuasakepada Daniel Pelamonia, S.H., M.H., dan kawankawan,Kepala KPKNL Ambon dan Para Pegawai KPKNL Ambon,beralamat di

dituntut di muka Pengadilan jika dikaitkan dengan Badan HukumInduk dan Instansi atasannya;1.2.Bahwa Tergugat II bukanlah merupakan suatu badan hukum yangberdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badanhukum yang disebut Negara dan dalam melaksanakan tugas danwewenangnya harus harus bertanggung jawab kepadainstansiatasannya dimana penyebutan tata urutan dan hirarki Turur Tergugatberdasarkan struktur organisasi yang benar adalah PemerintahRepublik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan

Negara cq KantorWilayah DJKN Papua dan Maluku cq Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Ambon cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cqKantor Wilayah DJKN Papua dan Maluku cq Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Ambon, maka jika terjadi tuntutan jugaharus dikaitkan dengan unit atasannya tersebut sesuai denganPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan DepartemenKeuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100

termuat dalammemori kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dan Judex Facti telahtepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkanhukum karena terbukti eksekusi lelang yang telah dilaksanakan olehpihak Pemohon Kasasi tidak memenuhi prosedur hukum yang sah yaknitidak ada peringatan dari pihak Tergugat PT Bank Danamon selakukreditur kepada pihak Termohon Kasasi selaku debitur dan lelang jugatidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (5)Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: KEPALAKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGAMBON dan Pemohon Kasasi II: PIMPINAN PT BANK DANAMONINDONESIA Tbk. CABANG AMBON tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi /Tergugat II/Pembanding Il danPemohon Kasasi II/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusridbu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Rabu, tanggal 28 September 2016, oleh H.

BANK MEGA- KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO

VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO, dkk.

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG SIDOARJO, berkedudukan di JalanErlangga Nomor 161 Sidoarjo, dalam hal ini memberikuasa kepada: Muriyanto, dan kawankawan ParaPegawai KPKNL Sidoarjo, beralamat di JalanErlangga Nomor 161, Sidoarjo, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 9 Juni 2015;2. KANTOR BALAI LELANG TUNJUNGAN, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 149Surabaya;3.

Ekseptio Error in Persona (Persona Standi Non Judicio).2.1.Bahwa Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugatkhususnya yang ditujukan terhadap Tergugat harus dinyatakantidak dapat diterima, sebab penyebutan persoon Tergugat didalam surat gugatan Penggugat kurang tepat, karena tidakmengkaitkan dengan Pemerintan Republik Indonesia cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq DirektoratJenderal Kekayaan Negara cq.

Kantor Wilayah DJKN Jawa Timurcq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 2644K/Pdt/20172.2.2.3.Sidoarjo selaku (Instansi) atasan Tergugat , karena KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo bukanorganisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian darisuatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabilaada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannyatersebut:Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjobukan

merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkanbadan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebutNegara, dimana salah satu Instansi atasan dari Tergugat adalahPemerintah Republik Indonesia cq Departemen KeuanganRepublik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cqKantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraSurabaya cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangSidoarjo.

karena itu Tergugat tidak mempunyai kualitasuntuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka PeradilanUmum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya danInstansi atasannya;Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat diatas,dan dengan merujuk pada jurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1424K/Sip/I 975 tanggal 8 Juni 1976tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat,terbuktilan bahwa gugatan Penggugat yang langsung ditujukankepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan

DELIMA JAYA VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR

Saputera & Associates,beralamat di Villa Bogor Indah Blok E3, No.3A/4, Bogor, berdasarkan Surat KuasaNomor : 039/SK/DJ/ TUN/JJAS /X/2011,tanggal 5 Oktober2101, 1, 2Selanjutnya disebut sebagaienggugat $:MELAWAN:KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG BOGOR, berkedudukan di JalanVeteran No. 45 Bogor ;Dalam hal ini diwakili olehKuasanya :1.Seksi HukumKPKNL Bogor ;3.PelaksanaPengadilant@rsSebut