MAKLON MANIBURY, S.Sos VS WALIKOTA SORONG;

PUTUSANNomor 19 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:MAKLON MANIBURY, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma RT 003, RW 004,Kelurahan Kofkerobu, Kecamatan Sorong, Papua Barat,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Pemohon Kasasi;LawanWALIKOTA SORONG, tempat kedudukan di Jalan KuranuRemu Utara, Kota SorongPapua Barat;Dalam hal ini diwakili

Maklon Manibury, S.Sos.;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota SorongNomor 888/05/BKPSDM/2019 tertanggal 4 Oktober 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatanatas nama Maklon Manibury, S.Sos.;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak dankedudukan Penggugat seperti semula;5.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MAKLONMANIBURY, S.Sos.;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H.

BUDISYAH GUNAWAN, S.Sos VS BUPATI KAUR;

PUTUSANNomor 290 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:BUDISYAH GUNAWAN, S.SOS., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Perumnas Taman Indah AzakiBlok B.1 Nomor 1 Kelurahan Sukarami, KecamatanSelebar, Kota Bengkulu, pekerjaan Mantan Aparatur SipilNegara (ASN):Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syaiful Anwar, S.H.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor188.4.45482 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Budisyah Gunawan,S.Sos., M.Si Tanggal 30 April 2019;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKaur Nomor 188.4.45482 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama BudisyahGunawan, S.Sos., M.Si Tanggal 30 April 2019;4.

Putusan Nomor 290 K/TUN/2020Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45482 Tahun 2019Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil Atas Nama Budisyah Gunawan, S.Sos.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BUDISYAHGUNAWAN, S.Sos.;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin,Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 290 K/TUN/2020S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H.

Penuntut Umum VS Muhammad Ihsan Djamri, S.Sos.

MAMAN SUPARMAN, S.Sos VS GUBERNUR JAWA BARAT;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanGubernur Jawa Barat Nomor 888/Kep.1411BKD/2018 Tanggal 31Desember 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama Maman Suparman, S.Sos.:4.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak dan kedudukan,semula sebagaimana ditetapbkan dalam Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor 887/Kep115BKD/2017 tentang Pemberhentian Dengan HormatTidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas NamaMaman Suparman, S.Sos., tanggal 11 Desember 2017 dan KeputusanGubernur Jawa Barat Nomor 882/Kep.296BKD/2018 tentang PemberianPensiun atas nama Maman Suparman, S.Sos., tanggal 22 Maret 2018;5.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor 888/Kep.1411BKD/2018 Tanggal 31 Desember 2018 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Maman Suparman, S.Sos.:3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurJawa Barat Nomor 888/Kep.1411BKD/2018 Tanggal 31 Desember 2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Maman Suparman, S.Sos.;4.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak dan kedudukansemula sebagaimana ditetapbkan dalam Surat Keputusan GubernurNomor: 882/Kep.296BKD/2018 tanggal 22 Maret 2018 TentangPemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil YangDiberikan Hak Pensiun atas nama Maman Suparman, S.Sos.;5.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: MAMAN SUPARMAN, S.Sos.:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

BELLING TUMORANG, S.Sos VS WALIKOTA SIBOLGA;

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR VS RAHMAN R, S.Sos;

Menyatakan terdakwa Lisusanto, S.Sos.,M.M., Bin Paimin Sadio (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu primair;2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa Lisusanto, S.Sos.,M.M., Bin Paimin Sadio (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan Kesatu Subsidair;4.

Lisusanto, S.Sos., MM., bin Paimin Sadio (alm)

Lisusanto,S.Sos.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Lisusanto, S.Sos., MM. bersamasama denganBurhandi, S.IP.tersebut di atas telah memperkaya diri terdakwa Lisusanto, S.Sos.

S.Sos., MM. selaku PA danBurhandi, S.IP. selaku BP.Bahwa SPP dan SPM yang dibuat dan diajukan oleh terdakwa Lisusanto, S.Sos.

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZEPRAN, S.Sos.,M.Si Bin AZHAR MASTURO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;2. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan diserahkan untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi di Rumah Sakit ERNALDI BAHAR Palembang selama 6 (enam) bulan;3.

MUHAMMAD ZAPRAN, S.Sos,M.Si Bin AZHAR MASTURO

PUTUS ANNomor 463/Pid.Sus/2013/PN.SKY* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertamadengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkaraatas nama TerdakwaNama : MUHAMMAD ZAPRAN, S.Sos,M.Si Bin AZHARMASTURO;Tempat lahir : Sekayu;Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun / 13 Maret 1973;Jenis kelamin : LakiLaki;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Komplek Praja Mukti Kel. Soak Baru Kec.

Lebar Palembang sebgaimana Surat Kuasa tanggal 24 Juli 2013;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas dalam perkara ini ;Setelah mendengarkan keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa sendiridipersidangan;Setelah memperhatikan barang bukti;Setelah pula mendengarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakandipersidangan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memberikan putusan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZAPRAN, S.Sos

,M.Si Bin AZHARMASTURO terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana secara bersamaHalaman dari 20 Putusan Nomor : 463/Pid.Sus/2013/PN.SKYsama menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi dirinya sendirisebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 127 Ayat(1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAPRAN, S.Sos,M.SiBin AZHAR MASTURO berupa pidana penjara selama

ZAPRAN, S.Sos,M.Si Bin AZHARMASTURO pada hari Rabu, 15 Mei 2013 sekira Jam 14.30 Wib atau setidaktidaknyapada waktu lain pada bulan Mei tahun 2013 bertempat di Komplek Praja Mukti Kel.

oleh pembentukundangundang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwamelakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini jaksa penuntut umum telahmengajukan seorang terdakwa bernama MUHAMMAD ZEPRAN, S.Sos.

MENGADILI:
Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 1 Agustus 2018 Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb, yang dimohonkan banding tersebut ;
MENGADILI SENDIRI
Menyatakan Terdakwa JOHNY RICHARD WATTIMURY, S.Sos alias ICAD terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana

Dakwaan Primair ;
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOHNY RICHARD WATTIMURY, S.Sos alias ICAD dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 25.300.000,- (duapuluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut

JOHNY RICHARD WATTIMURY, S.Sos alias ICAD;

Dana Pelantikan PTPS 51.150.000,TOTAL 588.005.000, Perbuatan Terdakwa Johny Richard Wattimury, S.Sos Alias Icadsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;SUBSIDAIRBahwa Terdakwa Johny Ricdard Wattimury, S.Sos Alias Icad selakuBendahara Pengeluaran Pembantu Panitia Pengawas Pemilihan Bupati

Latuloma,S.Sos tertanggal 8 April 2017;1 (satu) lembar asli daftar pembayaran uang saku rapat pembinaanSekretariat Panwaslih Kab.

Latuloma,S.Sos tertanggal 25 April 2017;1 (satu) lembar asli daftar pembayaran uang saku rapat pembinaanSekretariat Panwaslih Kab.

Menetapkan uang sejumlah Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) yangdikembalikan oleh Terdakwa Johny Ricard Wattimury, S.Sos als Icad padasaat proses persidangan dirampas untuk Negara sebagai pengganti kerugiankeuangan negara ;6.

Menyatakan Terdakwa Johny Ricard Wattimury, S.Sos alias Icad tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa Johny Ricard Wattimury, S.Sos alias Icad terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;4.

UNGGUL, S.Sos.,M.Si VS WALIKOTA BUKIT TINGGI;

PUTUSANNomor 275 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:UNGGUL, S.Sos, M.Si., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Mata Air Gadut, Jorong III Kampung, KelurahanGaduik, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, ProvinsiSumatera Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Iskandar Khalil, S.H., M.H.

Unggul, S.Sos, M.Si, NIP.196906251990101001, tanggal 04 Mei 2018;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan WalikotaBukittinggi Nomor: 888/06/KEP/BKPSDM2018 tentangPemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipila.n. Unggul, S.Sos, M.Si, NIP. 196906251990101001, tanggal 04Mei 2018;3.

Unggul, S.Sos, M.Si, NIP. 196906251990101001, tanggal 04Mei 2018;4. Merehabilitasi Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkatdan martabatnya sebagai Aparatur Sipil Negara seperti semula;5.

Unggul, S.Sos, M.Si, NIP.196906251990101001, tanggal 04 Mei 2018;Il. Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 275 K/TUN/20192. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan WalikotaBukittinggi Nomor: 888/06/KEP/BKPSDM2018 tentangPemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipila.n. Unggul, S.Sos, M.Si, NIP. 196906251990101001, tanggal 04Mei 2018;3.

BERNARD NOVANTO, S.SOS

Menyatakan Terdakwa BERNARD NOVANTO, S.SOS terbuktibersalah melakukan tindak pidana MENGGUNAKANSURAT PALSU, sebagaimana diatur dalam pidana dalamPasal 263 ayat (2) KUHP;Dalam...dalam dakwaan KEDUA. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BERNARD NOVANTO,S.SOS, oleh karena itu. dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam ) bulan, dengan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintahterdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan rumahtahanan negara ; 3.

Menyatakan Terdakwa BERNARD NOVANTO,S.SOS terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukanperbuatan23pidana MENGGUNAKAN SURAT PALSU,2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, olehkarena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh ) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalanioleh TerdakwaDikurangkan....dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan.4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.5.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Negeri Makassar yangmemeriksa dan mengadili perkara terdakwaBERNARD NOVANTO, S.SOS, kami selakuPenuntut Umum telah sependapat dengandasar hukum dan argumentasi yuridis yangmenjadi pertimbangan Majelis HakimPengadilan Negeri Makassar, namun dalamhal menjatuhkan putusan pidana terhadapterdakwa, kami selaku) Penuntut Umumtidak sependapat dengan Majelis HakimPengadilan Negeri Makassar, karena hukuman yangdijatuhkan kepada terdakwa belum memenuhi rasa keadilanZldan

ANDI WAWO DAHLAN, S.Sos VS BUPATI BARRU;

PUTUSANNomor 525 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:ANDI WAWO DAHLAN, S.Sos, kewarganegaraanIndonesia, bertempat tinggal di Jalan Majjareng Lr. No.7,Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru,Kabupaten Barru, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN);Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Basuki Rahmad Sila, S.H.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tata UsahaNegara berupa Keputusan bBupati Barru) Nomor 888/37/IV/BKPSDM/2019 tentang pemberhentian karena melakukan Tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan atas nama Andi Waso, S.Sos tanggal 30April 2019;4.

Wawo S.Sos tanggal 30 April 2019. Adalah cacat hukum DanTidak Dapat Dipertahankan;2. Sebagaimana dalam Gugatan Penggugat/Pemohon Banding/PemohonKasasi;3. Mewajibkan Tergugat untuk mengeluarkan menerbitkan KeputusanPemberhentian Dengan Hormat;Halaman 3 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 525 K/TUN/2020Pemohon Kasasi yaitu Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Barru dan menyatakan Terdakwa Andi Wawo, S.Sos. BinH.A. Dahlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi dan dihukum dengan PidanaPenjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp5.000.000,00 (LimaJuta Rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, makadiganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan menolakPermohonan Kasasi Terdakwa Andi Wawo, S.Sos.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ANDI WAWODAHLAN, S.Sos;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H.

NISBAH, S.Sos, M.Si;

NISBAH, S.SOS, M.SI., kKewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Agatis Blok A Nomor 9 KompleksBoyaoge Indah RT/RW.004/002 Kelurahan Boyaoge,Kecamatan Tetangga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah,pekerjaan Dosen;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Adi Prianto, S.H., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, beralamat di Paluberdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 22 Januari 2021;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 6 halaman.

Nisbah, S.sos.

., sebagai wakil dekan bidang akademik Fakultas Ilmu Sosial danIIlmu Politik Universitas Tadulako Pengganti Antar waktu Masa Jabatan20172021 tanggal 8 November 2019;Mewajibkan Tergugat Untuk mencabut Keputusan Rektor UniversitasTadulako Nomor 7561/UN28/KP/2019 tentang Pemberhentian Dr.Nisbah, S.sos., M,Si., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik FakultasIlmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Pengganti Antar waktuMasa Jabatan 20172021 tanggal 8 November 2019;Mewajibkan Tergugat Untuk melakukan

BUPATI BOVEN DIGOEL VS YOSEPH AWUNIM, S.Sos;;

HENDRIK WORUMI, S.Sos., M.Si;

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Sarmi NomorSK. 821.2 592, Tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikan danMengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi,S.Sos.,M.Si. NIP. 19620208 198603 1 026 Dari Jabatan SekretarisDaerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan danSumber Daya Manusia;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati SarmiNomor SK. 821.2 592, Tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikandan Mengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi,S.Sos.,M.Si. NIP. 19620208 198603 1 026 Dari Jabatan SekretarisDaerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan danSumber Daya Manusia;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugatdalam hak dan kedudukannya seperti semula;5.

Mengadili sendiri dan memutuskan:Dalam Penundaan:Menyatakan tidak menerima Permohonan Penundaan PelaksanaanKeputusan SK. 821.2592, tanggal 18 Oktober 2019 memberhentikan danMengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi, S.Sos.,M.Si.NIP. 19620208 198603 1 026 Dari Jabatan Sekretaris Daerah Menjadi StafAhli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;Dalam Eksepsi:1. Menyatakan Menerima Eksepsi dari Pemohon Kasasi Untuk Seluruhnya;2.

Menyatakan Sah Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK. 821.2592 tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikan dan MengangkatAparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi, S.Sos., M.Si. NIP.Halaman 3 dari 6 halaman.

NIP. 19620208 198603 1 026 Dari Jabatan SekretarisDaerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SumberDaya Manusia;Bahwa Keluarnya Surat Nomor 02/TLHP/TIM2019 Perihal Kinerja SekdaKabupaten Sarmi tanggal 10 Oktober 2019 yang ditujukan kepada BupatiSarmi dan terbitnya objek sengketa yang memberhentikan danmengangkat Penggugat Hendrik Worumi, S.Sos.

JOKO PITONO, S.SOS., M.Si VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA;

PUTUSANNomor 504 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:JOKO PITONO, S.Sos., M.Si., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Djafar Seman RT.16, KelurahanBaru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten KutaiKartanegara, Kalimantan Timur, pekerjaan Pegawai NegeriSipil/mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS):Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hendrich Juk Abeth, S.H.

/VII/BKPSDM/2019tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan kepada Joko Pitono, S.Sos., M.Si., NIP:198010141999121001;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor:888/III.1405/A.SK.

/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatankepada Joko Pitono, S.Sos., M.Si., NIP: 198010141999121001:4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan rehabilitasi hakhakPenggugat berupa memulihkan jabatan serta hak dan martabatPenggugat seperti semula sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku:5.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JOKO PITONO,S.Sos., M.Si.:2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh Prof. Dr. H.M. HaryDjatmiko, S.H., M.S. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H.,M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

AMIRUDDIN SABUKU, S.Sos, DKK VS PRESIDEN RI;

PUTUSANNomor 74 P/HUM/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, pada tingkat pertama danterakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:1.AMIRUDDIN SABUKU, S.Sos, kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Jalan Pedesaan Bumsur RT 03 Kel. Kaimana KotaDistrik Kaimana Kab.

(Unsur Agama dari Gereja Kristen Injil ditanah Papua);LEVINUS WANGGAI, S.Sos, kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Jalan Trikora Wasidori Sowi IV, RT 07 RW 08 Kel.Sowi Distrik Manokwari Selatan Kab. Manokwari Provinsi PapuaHalaman 1 dari 59 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2019Barat, Pekerjaan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) ProvinsiPapua Barat. (Unsur Agama dari Gereja GBGP);Dra. FLORA RUMBEKWAN, kewarganegaraan Indonesia,beralamat Jalan Iriati Ill Distrik Wasior Kab.

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari para Pemohon: 1.AMIRUDDIN SABUKU, S.Sos, 2. SEPTER WERBETE, SE, 3.AGUSTINA HOMBORE, SE, 4. YUSAK KAMBUAYA, S.H, 5.LEVINUS WANGGAI, S.Sos, 6. Dra. FLORA RUMBEKWAN tersebut;2. Menghukum Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlahRp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

Menyatakan Terdakwa Muhammad Nasir, S.Sos. alias Nasir Bin Muhammad Amin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana dakwaan pertama;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

Nama Lengkap :Muhammad Nasir, S.Sos. alias Nasir BinMuhammad Amin;2. Tempat Lahir : Sinjai;3. Umur/Tanggal Lahir :29 Tahun/25 September 1987;4. Jenis Kelamin : LakiLaki;5. Kebangsaan : Indonesia;6. Tempat Tinggal :Dusun JahungJahung, Desa Sanjai, KecamatanSinjai Timur, Kabupaten Sinjai;7.Agama : Islam;8. Pekerjalan : Wiraswasta;Terdakwa tersebut:e Ditangkap tanggal 9 Agustus 2017;e Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:1.

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.Sos alias NASIR BinMUHAMMAD AMIN, bersalah melakukan tindak pidana telah melakukankekerasan dalam rumah tangga, seperti tersebut dalam dakwaan Pertamakami.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD NASIR, S.Sos aliasNASIR Bin MUHAMMAD AMIN dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 3(tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,dengan perintah terdakwa tetap ditahan.3.

S.Sos alias NASIR BinMUHAMMAD AMIN, pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul18.40 Wita atau sekitar waktu itu, setidaktidaknya pada suatu waktu tertentudalam tahun 2017, bertempat di dusun jahungjahung desa Sanjai Kec. SinjaiTimur Kab.

Menyatakan Terdakwa Muhammad Nasir, S.Sos. alias Nasir BinMuhammad Amin tersebut di atas, terobukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkuprumah tangga", sebagaimana dakwaan pertama;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) bulan;Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2017/PN.Snj.3.

AHMAD FAISAL NASUTION, S.Sos VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNo. 800/2855/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Ahmad Faisal Nasution,S.Sos, NIP. 197806221997031002 yang ditetapkan tanggal 14Desember 2018;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurSumatera Utara No. 800/2855/2018 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama AhmadFaisal Nasution, S.Sos, NIP. 197806221997031002 yang ditetapkantanggal 14 Desember 2018;4.

Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor 800/2855/2018 tentang Pemberhentian Karena melakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ahmad Faisal Nasution,S.Sos. NIP. 197806221997031002 yang ditetapkan Tanggal 14Desember 2018;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 800/2855/2018 tentang Pemberhentian Karenamelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama AhmadFaisal Nasution, S.Sos. NIP. 197806221997031002 yang ditetapkanTanggal 14 Desember 2018;4.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali AHMAD FAISAL NASUTION, S.Sos;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.

TATANG SUDRAJAT, S.Sos vs BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT