Ditemukan 76766 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 20-06-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 20 Juni 2014 — PT. KING HALIM JEWELRY VS KUSNANTO
8256 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berlaku bagi semua karyawan;Bahwa dalam kenaikan upah 2013, Penggugat tidak menerima kenaikan upahsebesar Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah), karena upahPenggugat hanya bertambah sebesar Rp233.000,00 (dua ratus tiga puluh tigaribu rupiah);Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 14 Februari 2013 PUKSPKEP SPSI PT.
    King Halim Jewelry mengajukanpermohonan bipartit, oleh karena Tergugat dalam memutuskan kenaikan upahdiputus sendiri tanpa mengindahkan permintaan bipartit dari PUK SPKEP SPSIPT.
    Karena dalampengumuman Tergugat menyampaikan bahwa kenaikan upah tahun 2013 adalahselisih UMK 2013 dikurangi UMK 2012, berlaku untuk semua karyawan, untukitu Penggugat mohon Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya berkenan menetapkan kenaikan upah Penggugat sebesar Rp233.000,00(dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ditingkatkan sebesar Rp466.000,00 (empatratus enam puluh enam ribu rupiah) sama seperti karyawan yang lainnya;8 Bahwa oleh karena kenaikan upah pekerja diberlakukan
    pada khususnya;Bahwa kenaikan upah terhadap karyawan untuk tahun 2013 adalah didasarkanpada evaluasi penilaian dan tingkat kehadiran dan mengakibatkan beberapakaryawan tidak memperoleh kenaikan sebagaimana karyawan yang mempunyainilai evaluasi dan tingkat kehadiran yang baik, system kenaikan tersebut untukmemberikan rasa keadilan bagi seluruh karyawan;Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menghargai masa kerja TergugatRekonvensi dengan memberikan kenaikan upah meskipun evaluasi dan tingkatkehadiran Tergugat
    King HalimJewelry maka kenaikan gaji yang telah diterapkan oleh Pemohon kasasi menjadibertentangan dengan UndangUndang ketenagakerjaan sedangkan permasalahanpermohonan perundingan kenaikan upah untuk karyawan yang diajukan olehPUK SP KEP SPSI PT.
Register : 15-10-2015 — Putus : 11-03-2016 — Upload : 31-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 206/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG
Tanggal 11 Maret 2016 — RUKMANA; ENTUR; TIMIN; YADI KARDIYAT; NANTIAR, DKK ; LAWAN; PT. BANK OCBC NISP, TBK;
13454
  • Menghukum Tergugat membayar Kenaikan upah para Penggugat dengan perincian kekurangan upah tahun 2013 seluruhnya sebesar Rp. 204.864.019,- (dua ratus empat juta delapan ratus enam puluh empat juta sembilan belas rupiah ), tahun 2014 seluruhnya sebesar Rp. 225.232.822,- (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) dan tahun 2015 seluruhnya sebesar Rp. 241.712.466,- (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus enam puluh
    enam ribu rupiah) seluruhnya selama 3 (tiga) tahun berjumlah Rp. 671.809.307,- (enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut;Kenaikan Gaji Tahun 2013 sebesar 10 % terdapat kekurangan Upah selama 1 (satu) tahunNO N ama Gaji Kenaikan Jumlah Kekurangan Kekurangan Tahun tahun 2013 Gaji selama 2013 10% setiap bulan 12 bln th 20131 2 3 4 5 6 71 Rukmana 3,800,247 380,025 4,180,272 380,025 4,560,296 2 Entur 4,318,008
    298,883 3,586,601 42 Jakaria 3,146,546 314,655 3,461,201 314,655 3,775,855 43 Agus Salim Arsyad 3,137,750 313,775 3,451,525 313,775 3,765,300 44 Uce Abubakar 2,710,235 271,024 2,981,259 271,024 3,252,282 45 Masrizal 3,728,774 372,877 4,101,651 372,877 4,474,529 46 Darsan 3,255,248 325,525 3,580,773 325,525 3,906,298 47 Tugiyanto 3,299,473 329,947 3,629,420 329,947 3,959,368 48 Dody Setiawan 3,131,426 313,143 3,444,569 313,143 3,757,711 17,072,002 204,864,019 Kenaikan
    gaji Tahun 2014 sebesar 10 % terdapat kekurangan Upah selama 1 (satu) tahunNo N ama Kenaikan Gaji yg seha Kekurangan Kekurangan Gaji tahun 2014 rusnya thn gajiTahun selama tahun 2014 10% 2014 setiap bulan 12 bln th 20141 2 3 4 5 6 71 Rukmana 4,180,272 418,027 4,598,299 418,027 5,016,326 2 Entur 4,749,809 474,981 5,224,790 474,981 5,699,771 3 Timin 4,554,825 455,483 5,010,308 455,483 5,465,790 4 Nantiar 5,259,978 525,998 5,785,976 525,998 6,311,974 5 Saepudin 4,627,145 462,715 5,089,860
    gaji tahun 2015 sebesar 10 % terdapat kekurangan Upah selama 1 (satu) tahunNo N ama Kenaikan Gaji yg seha Kekurangan Kekurangan gaji tahun 2015 rusnya thn Gaji selama tahun 2015 10% 2015 setiap bulan 12 bln th 20151 2 3 4 5 6 71 Rukmana 4,598,299 459,830 5,058,129 459,830 5,517,959 2 Entur 5,224,790 522,479 5,747,269 522,479 6,269,748 3 Timin 5,010,308 501,031 5,511,339 501,031 6,012,370 4 Nantiar 5,785,975 578,598 6,364,573 578,598 6,943,170 5 Saepudin 5,089,860 508,986 5,598,846
    Sedangkan Penggugat 48 mendapatperlakuan berupa pemindahan tugas dan jabatan (Demosi) yangsebelumnya di bagian yang berkaitan dengan operasional bank (corebisnis), menjadi di bagian tukang sortir uang yang bukan merupakan corebisnis, serta tidak mendapat kenaikan upah untuk Tahun 2013, tahun2014, dan 2015 sesuai ratarata kenaikan upah Minimum Provinsi JawaBarat. Sedangkan kenaikan upah untuk karyawan lainnya di luar ParaHalaman 10 dari 125 halaman, Putusan Nomor 206/Pdt.SusPHI/2015/PN.
    upah setidaktidaknya mengacu pada ketentuanratarata persentase kenaikan Upah Minimum yang berlaku di Provinsi JawaBarat untuk tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015, sebagaimana diuraikanpada huruf C.1. halaman 11 dan 12 di atas ini, maka Para Penggugatseharusnya mendapatkan hak yang sama atas kenaikan upah, sesuai denganratarata persentase kenaikan upah Minimum Provinsi Jawa Barat tersebut,yaitu sebagai berikut:Halaman 23 dari 125 halaman, Putusan Nomor 206/Pdt.SusPHI/2015/PN.
    Kenaikan upah/gaji untuk tahun 2014 dengan persentase kenaikan yangberlaku untuk setiap Kota/Kabupaten di Jawa Barat, yaitu Kota Bandung 30 %;Kota Bogor 17,5 %; Kota Sukabumi 28,5 %; Kota Bekasi 16,5 %; Kota Cirebon13 %, yaitu sebagai berikut : Halaman 27 dari 125 halaman, Putusan Nomor 206/Pdt.SusPHI/2015/PN. Bdg.
    Bdg.Bahwa kenaikan upah 10 % ditolak karena tidak pernah diberlakukan begitunamun sesuai prestasi kinerjaBahwa PKB disebarkan kepada pegawaiBahwa sistem rating kenaikan gaji hanya diberlakukan kepada karyawanyang aktif karena sesuai pencapaian kinerjaBahwa proses skorsing masih diberlakukan sampai proses selesaiSetahu saksi bahwa tuntutan demo adalah meminta peninjauan kembaliproses kenaikan gaji tahun 2013Bahwa tuntutan demo tidak dikabulkanBahwa setelah demo tidak ada kenaikan upah ( Agustus 2013
    gaji diberikan wewenang kepadamanagementBahwa ada format penilaian kerja untuk setiap pegawai yang dilakukansendiri dan atasanBahwa ketika kenaikan gaji para Penggugat masih dalam proses skorsingBahwa kenaikan gaji tidak dalam surat peringatan, tidak sedang masainvestigasi;Bahwa dalam bukti P32 ada kenaikan 4 6 % dan ada rapel,Untuk tahun 2013 para penggugat tidak menerima kenaikan gaji karenadiskorsing tanggal 9 Desember 2013;Periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 para penggugatmasih
Register : 27-10-2016 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 183/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg.
Tanggal 29 Maret 2017 — RACHMAT RAJAB, dkk.; Melawan; PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA;
13953
  • Menyatakan Perbaikan Taraf Hidup (PTH) sebagai salah satu komponen utama kenaikan gaji pokok tahun 2016;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Kenaikan Gaji Pokok Tahun 2016 sebesar 14,61% ( empat belas koma enam puluh satu persen ) terhitung mulai bulan April 2016 dengan perincian : - Inflasi sebesar 3,61% ;- Kenaikan Berkala sebesar 3,00%;- Perbaikan Taraf Hidup sebesar 8,00%;4.
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat yang timbul akibat adanya total Kenaikan Gaji Pokok Tahun 2016 sebesar 14,61% ( empat belas koma enam puluh satu persen ) ;5.
    Bahwa kenaikan gaji pokok Tahun 2016 terdiri dari 3 (tiga)komponen utama yaitu PTH, Inflasi Badan Pusat Statistik (BPS)Provinsi DKI Jakarta dan kenaikan berkala;2.
    Bahwa sesungguhnyanilai kenaikan gaji pokok bagi seluruh pekerjapada Tergugat adalah ada pada komponen PTH, karena prosentasePTH yang riil menjadi komponen untuk memperbaiki taraf hiduppekerja. Kenaikan Inflasi pada hakekatnya adalah penyesuaianterhadap kenaikan barang dari tahun sebelumnya, sedangkankenaikan berkala adalah kenaikan yang berdasarkan penilaianprestasi masingmasing pekerja;.
    Bahwa besaran kenaikan PTH sebagai salah satu komponen utamakenaikan gaji pokok sangat berpengaruh terhadap besaran nilaitotal kenaikan gaji pokok setiap tahunnya;.
    Tidak ada perselisihan perubahan Pasal 28 PKB PT BridgestoneTire Indonesia yang telah mengatur kenaikan gaji pokok tahunandidasarkan pada kenaikan berkala dan inflasi DKI Jakarta;b.
    berunding maka kewajaran kenaikan upah itudisepakati kedua belah pihak.Bahwa Sejauh yang diteliti oleh ahli adalah upah minimum kota/kabupaten dan upah minumum sektioral.Bahwa Kenaikan upah di perusahaan ini dengan indikator inflasi,kenaikan berkala dan perbaikan taraf hidup, sedangkan yangdiperselisinkan adalah kenaikan taraf hidup.Bahwa ahli belum pernah meneliti mengenai kenaikan taraf hidup,sehingga belum tahu mengenai indikator mengenai kenaikan taraf hidupitu apa.Bahwa ahli pernah meneliti
Register : 01-03-2016 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 160/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 31 Mei 2016 —
3422
  • Bahwa dengan pengenaan kenaikan harga sewa dari Rp. 30.000.000, (tigapuluh juta rupiah) menjadi Rp. 45.000.000, Tergugat berjanji kepada penggugatuntuk waktu empat tahun kedepan yang berarti hingga tahun 2017, tidak akanmengenakan kenaikan harga sewa atas unit ruko tersebut sampai denganempat tahun kedepan, yaitu tahun 2017, sebab saat dibuatnya perjanjian sewamenyewa (vide bukti P2) kenaikan Rp.0. 000, (lima belas juta rupiah) tersebut sudah termasuk perhitungankenaikan empat tahun kedepan yaitu
    Bahwa adapun kenaikan nilai sewa sebesar Rp. 15.000.000, untuk waktuempat tahun dikarenakan pembayaran kenaikan Rp. 15.000.000, dibayar dimukaoleh Penggugat, sehingga Tergugat memberikan discount satu tahun tanpapengenaan biaya kenaikan;8.
    diberikan discount kenaikan untuk tahun ke empat selama sewa satutahun dan dibebaskan dari biaya kenaikan Rp.0. 000,;10.
    dengan syarat penggugat mendapatkan discount untuk tahun keempatdibebaskan dari kenaikan yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000, dan tawaranPenggugat diterima oleh tergugat sehingga pembayaran kenaikan uang sewa/kontrak dibulatkan dengan jumlah total nilai kontrak yang ditetapkan yaitusebesar: Nilai uang sewa/kontrak yaitu sebesar Rp. 30.000.000,Hal 5 dari 14 Halaman Put.
    Samanhudi no10 A Jakarta Pusat sesuai dengan peruntukannya, hingga 4 (empat) tahunkedepan (2017) dengan syarat mewajibkan kepada Penggugat untuk membayaruang sewa kepada Tergugat sebesar Rp.0. 000, per tahun tanpa diikuti Kenaikan uang sewa karena kenaikan uangsewa sebesar Rp. 15.000.000, sudah dibayar oleh Penggugat kepada tergugatsebagai nilai kenaikan harga sewa sampai empat tahun (2017);7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugattersebut di atas;8.
Putus : 20-10-2008 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 023PK/PDT.SUS/2008
Tanggal 20 Oktober 2008 — PT. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI (Persero) ; PUK.SP.LEM.SPSI.PT. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI (Persero)
8965 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kenaikan gaji berkala ;2. Kenaikan gaji akibat dari dampak kenaikan UMP ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.
    No. 023 PK/Pdt.Sus/2008.Bahwa untuk kenaikan gaji berkala tahun 2004 sudah diberikan padabulan September 2004, namun kenaikan gaji dampak atas kenaikan UMP 2004belum dilaksanakan sampai saat ini ;Bahwa perundingan atas kenaikan gaji dampak atas kenaikan UMP2004 antara Pengusaha dan Pekerja atau Serikat Pekerja sudah dilakukanbeberapa kali sejak bulan Nopember 2003 namun belum dapat tercapaikesepakatan bersama sehingga sampai saat ini belum dapat dilaksanakan ;Bahwa perundingan bulan Maret 2004 tim
    No. 023 PK/Pdt.Sus/2008.Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, mengenai kenaikan upahsebagai dampak kenaikan UMP Tahun 2003 yang terhutang sebesar3% dan kenaikan upah sebagai dampak kenaikan UMP tahun 2004sebesar 2,5% ;ll. Mewajibkan Pengusaha PT. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI(Persero) d.a. Jalan Sindang Laut No. 101 Cilincing, Jakarta Utara,membayarkan secara tunai berupa sebagai berikut :1. Kenaikan upah sebagai dampak kenaikan UMP Tahun 2003sebesar 3% dari upah untuk seluruh Pekerja ;2.
    Kenaikan upah sebagai dampak kenaikan UMP tahun 2004 sebesar2,5% dari upah, bagi Pekerja dengan upah antara Rp.700.000,sampai dengan Rp. 1.500.000, per bulan ;Ill.
    Kenaikan upah sebagai dampak kenaikan UMP tahun 2003 sebesar 3%dari upah seluruh pekerja ;2.
Putus : 24-08-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1697 K/PID/2010
Tanggal 24 Agustus 2012 — LILY MOHA, Ama.Pd
146 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SD Inpres DesaKolongan) dan pada saat itu saksi merasa heran karena terdakwa LILIMOHA sesuai jadwal kenaikan pangkatnya seharusnya juga mengajukanusulan kenaikan pangkat bersamasama dengan kedua orang guru yangmengajukan usulan kenaikan pangkatnya;Bahwa untuk mencari tahu sendiri apakah Terdakwa ada berkas usulankenaikan pangkat maka korban mengecek di Kantor Dinas PendidikanKabupaten Minahasa Utara dan korban mendapat informasi bahwausulan berkas kenaikan pangkat dari terdakwa LILI MOHA telah dikirimke
    pangkat kepada saksi korban FIETJEGREITJE WANTANIA TUMBOL (Kepala Sekolah SD Inpres DesaKolongan) dan pada saat itu saksi merasa heran karena terdakwa LILIMOHA sesuai jadwal kenaikan pangkatnya seharusnya juga mengajukanusulan kenaikan pangkat bersamasama dengan kedua orang guru yangmengajukan usulan kenaikan pangkatnya;e Bahwa untuk mencari tahu sendiri apakah Terdakwa ada berkas usulankenaikan pangkat maka korban mengecek di Kantor Dinas PendidikanKabupaten Minahasa Utara dan korban mendapat informasi
    No. 1697 K/Pid/2010usulan berkas kenaikan pangkat dari terdakwa LILI MOHA telah dikirimke Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara dan atas informasitersebut korban mengecek usulan kenaikan pangkat Terdakwa padaDinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Utara dan oleh pihak Dinas PropinsiSulawesi Utara memperlihatkan pada korban bahwa berkas usulankenaikan pangkat atas nama Terdakwa berupa surat pengantartertanggal 13 Mei 2008, daftar usulan penetapan angka kredit jabatanguru tertanggal 13 Mei 2008
    kenaikan pangkat dari Gol Ill cke Gol Ill d;Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BarangBukti Dokumen No.
Register : 23-01-2013 — Putus : 07-02-2014 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 P/HUM/2013
Tanggal 7 Februari 2014 — SEVIANE HENDRIK TIIP, SH VS DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
4529 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yang selengkapnya pemohon kutipkan sebagai berikut :Pasal 18 undangundang Nomor 8 Tahun 19741 Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistim kenaikanpangkat regular dan kenaikan pangkat pilihan;2 Setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat syarat yang ditentukan,berhak atas kenaikan pangkat regular;3 Pemberian kenaikan pangkat pilihan adalah pengharapan atas prestasi kerjaPegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;4 Syarat syarat kenaikan pangkat regular adalah prestasi kerja, disiplin
    2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99Tahun 2000 Tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;Halaman 11 dari 54 halaman.
    PeraturanPemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai NegeriSipi yaitu : kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatdiberikan apabila lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat;Bahwa dengan mencermati secara seksama ketentuan Pasal 18 Ayat (2) huruf ePeraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 99 tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai NegeriSipil lebih di tekankan bahwa kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil diberikanjika
    lulus dalam ujian Penyesuaian kenaikan pangkat;Bahwa berkaitan dengan ketentuan pasal 18 Ayat ( 2 ) huruf e dan fakta bahwabenar Pemohon sudah di nyatakan lulus dalam Ujian Penyesuaian Ijasah sesuaibukti Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Nomor :53527/PAN UKPPI/S1 HUKUM/10/2010 tanggal 11 Oktober 2011, makamenjadi tidak beralasan bagi Badan Kepegawaian Negara untuk tidakmemproses usulan kenaikan pangkat pemohon dengan dasar hukum Surat EdaranDirektur Jenderal Pendidikan
    Dengan mencermati Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil aquo, dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok masalah permohonanadalah penolakan usul kenaikan pangkat Pihak Pemohon dari Pengatur,golongan ruang II/c, menjadi Penata Muda, gOlongan ruang IIl/a olehBadan Kepegawaian Negara melalui surat Nomor D.2612/H.985/23tanggal 7 Juli 2011;Kenaikan pangkat bagi Pihak Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil danpenolakan terhadap usul kenaikan pang kat Pihak Pemohon adalah fakta dibidang kepegawaia n.
Putus : 18-12-2008 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 K/TUN/2005
Tanggal 18 Desember 2008 — JULIUS MEKA, ; KEPALA KANTOR REGIONAL I BKN YOGYAKARTA,
3523 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SK Kenaikan Pangkat Pengatur Muda Tingkat I/Golongan Ruang Il/b atasnama Penggugatper 1 April 1998 ;b. SK Kenaikan Pangkat Pengatur/Golongan Ruang Il/c atas nama Penggugatper 1 April 2003 ;c. SK Kenaikan Pangkat Pengabdian Pengatur Tingkat I/Golongan Ruang IlI/datas nama Penggugatper 1 November 2003 ;Bahwa Penggugat dahulu adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Keuangan dan terakhir berdinas di Direktorat JenderalBea dan Cukai Kantor Wilayah VI Semarang Kantor Pelayanan.
    SK kenaikan pangkat pengabdian Pengatur Tingkat I/Golongan RuangIl/d atas nama Penggugat per 1 April 2003 ;b. SK kenaikan pangkat pengatur/Golongan Ruang Il/c atas namaPenggugatper1 April 2003 ;c. SK kenaikan pangkat Pengatur Muda Tingkat I/Golongan Ruang Il/b atasnama Penggugatper 1 April 1998 ;3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk menerbitkana. SK kenaikan pangkat pengabdian Penata Muda/Golongan Ruang Ill/aatas nama Penggugatper 1 Nopember 2003 ;b.
    SK kenaikan pangkat Pengatur Tingkat I/Golongan Ruang ll/d atas namaPenggugatper1 April 2003 ;c. SK kenaikan pangkat pengatur/Golongan Ruang Il/c atas namaPenggugatper1 April 1998 ;d. SK kenaikan pangkat pengatur Muda Tingkat I/Golongan Ruang Il/b atasnama Penggugatper 1 April 1993 ;4.
    Coaster 13 Semarang) untuk usulan kenaikan reguler dari Il/ake Il/o ditolak oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan alasantidak ada peraturan yang mengijinkan kenaikan pangkat reguler setingkatlebih tinggi dengan dasar DP3 cukup. Kepastian dan demi keadilan hukumnarasumber kegagalan adalah di tangan Tergugat/ Terbanding/TermohonKasasi.
    No.213 K/TUN/2005No. 3 tahun 1980 Pasal 8 huruf b menyatakan kenaikan pangkatreguler/otomatis setingkat lebih tinggi dalam jangka lima tahun ke atasdengan nilai DP 3 ratarata cukup.
Register : 03-02-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 K/TUN/2016
Tanggal 7 Maret 2016 — DR. Ir. DHAMAYANTI ADIDHARMA VS REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR;
8456 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , 2009 dan setelahDirektur Sumber Daya Manusia IPB menyatakan cukup waktu untukpengusulan kenaikan jabatan tersebut.
    Kenaikan Jabatan Guru Besartertanggal 12 Juli 2013.
    Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3sekurangkurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) Tahun terakhir.;17.2.Bahwa Kenaikan jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 Ayat 2 dan 3 dan kenaikan jabatan fungsional dosensetingkat lebih tinggi dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) Tahun,diharuskan pula memenuhi syarat adanya publikasi ilmiah dalamHalaman 15 dari 30 halaman.
    Pertanian danIPB. keputusan terakhir untuk menyetujui usulan kenaikan JabatanFungsional Dosen ke Guru Besar ada pada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat.
    Tetapi justru tidakmenyetujui usulan kenaikan jabatan Guru Besar tersebut, walaupunTermohon Kasasi/Terbanding/T ergugat telah mengetahui bahwa semuapersyaratan substantif usulan kenaikan Jabatan Fungsional PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat menjadi Guru Besar telah dipenuhiuntuk diusulkan oleh pihak IPB kepada Menteri Pendidikan Nasionalmelalui Dirjen Pendidikan Tinggi.
Register : 14-10-2020 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PN TILAMUTA Nomor 58/Pid.B/2020/PN Tmt
Tanggal 22 April 2021 — Penuntut Umum:
1.Muhammadong, SH
2.Didin Mufti Agus Utomo, SH
3.Alim Bahri, SH
4.Syahrianto Subuki. SH
5.Muhammad Taufik Wahab, S.H
Terdakwa:
Risang Septian Putranto, SE Alias Risang
14241
  • Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama RISANG SEPTIAN PUTRANTO, SE tanggal 18 Maret 2019;
  • 1 (satu) lembar surat asli nota persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama RISANG SEPTIAN PUTRANTO, SE tanggal 19 Februari 2019;
  • 1 (satu) bundle dokumen asli usulan kenaikan pangkat ke BAKN periode April 2019 atas nama RISANG SEPTIAN PUTRANTO, SE;
  • 1 (satu) bundle dokumen asli SK pangkat Pegawai Negeri Sipil
    atas nama RISANG SEPTIAN PUTRANTO, SE dari Gol.III.a menjadi III.b;
  • 1 (satu) bundle dokumen asli pengantar usulan kenaikan pangkat periode April 2019 atas nama FIRMAN ARIEFIANSYAH SINGAGERDA, S.T.
    ,M.Sc;
  • 1 (satu) bundle dokumen asli pengantar usulan kenaikan pangkat periode April 2019 atas nama YACOB HUNOWU;
  • 2 (dua) lembar surat asli Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Nomor: 234/2-75.100/I/2019 tanggal 28 Januari 2019. Perihal pengantar usulan kenaikan pangkat atas nama FIRMAN ARIEFIANSYAH SINGAGERDA, S.T.
    ,M.Sc, YACOB HUNOWU, RISANG SEPTIAN PUTRANTO, SE, TAUFIQ HIDAYAT MONOARFA;
  • 1 (satu) bendel dokumen asli usulan kenaikan pangkat periode April 2019 atas nama FIRMAN ARIEFIANSYAH SINGAGERDA, S.T.
    ,M.Sc;
  • 1 (satu) bendel dokumen asli usulan kenaikan pangkat periode April 2019 atas nama YACOB HUNOWU;
  • 1 (satu) bendel dokumen asli usulan kenaikan pangkat periode April 2019 atas nama TAUFIQ HIDAYAT MONOARFA;
  • 1 (satu) bundle dokumen asli SKP dan DP3 atas nama RISANG SEPTIAN PUTRANTO, SE periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018;
  • 1 (satu) unit monitor komputer merk Hewlett Packard (HP);
  • 1 (satu) Unit CPU (Central Processing
    Perihal pengantar usulan kenaikan pangkat atasnama FIRMAN ARIEFIANSYAH SINGAGERDA, S.T.,M.Sc, YACOBHUNOWU, RISANG SEPTIAN PUTRANTO, SE, TAUFIQ HIDAYATMONOARFA; 1 (satu) bendel dokumen asli usulan kenaikan pangkat periodeApril 2019 atas nama FIRMAN ARIEFIANSYAH SINGAGERDA,S.T.
    keKantor Wilayah Pertanahan Provinsi Gorontalo mengapa kenaikan pangkat milikTerdakwa bisa terbit?
Register : 25-11-2020 — Putus : 24-12-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 727/Pdt.P/2020/PN Cbi
Tanggal 24 Desember 2020 — Pemohon:
Ucu Asmara
1716
  • Surat Keputusan Badan Administrasi Kepegawaian NegaraNomor : 02065/KEP/F.48/87/SD, tentang Kenaikan Pangkat PengaturMuda Tingkat I/IIB, tertanggal 1 September 1987;2.11. Surat Keputusan Badan Administrasi Kepegawaian NegaraNomor : Ill.1310/01400/KEP/X/1991F, tentang Kenaikan PangkatPengatur/Gol.Ruang II/C, tertanggal 2 September 1991;2.12.
    Surat Keputusan Badan Administrasi Kepegawaian NegaraNomor : IIl.1310/00105/KEP/X/1999.T, tentang Kenaikan Pangkat PenataMuda TK I, Gol.Ruang III/B, tertanggal 01 September 1999;2.15. Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 824/00064/SK/IV/2002,tentang Kenaikan Pangkat Penata Gol.Ruang III/C, tertanggal 04 Maret2002;2.16.
    /X/Kep/1994.F, tentang Kenaikan Pangkat Pengatur Tingkat ,Gol.Ruang II/d, tertanggal 1 September 1994 ) atas nama Ucu, diberi tanda buktiP.12;13.Surat Keputusan Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : Ill.1310/00072/KEP/IV/1997.T, tentang Kenaikan Pangkat Penata Muda/Gol.RuangIIIA, tertanggal 15 Januari 1997 ) atas nama Ucu, diberi tanda bukti P.13 ;14.Surat Keputusan Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : Ill.1310/00105/KEP/X/1999.T, tentang Kenaikan Pangkat Penata Muda TK ,Gol.Ruang
    Surat Keputusan Badan Administrasi Kepegawaian NegaraNomor : IIl.1310/00105/KEP/X/1999.T, tentang Kenaikan Pangkat PenataMuda TK I, Gol.Ruang III/B, tertanggal 01 September 1999;3,15, Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 824/00064/SK/IV/2002,tentang Kenaikan Pangkat Penata Gol.Ruang III/C, tertanggal 04 Maret2002;3.16. Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor824.3/00114/SK/KP/X/2004, tentang Kenaikan Pangkat Penata TK.I,Gol.Ruang III/d, tertanggal 01 September 2004;3.17.
    Negara Nomor : Ill.1310/00369/X/Kep/1994.F, tentang Kenaikan Pangkat Pengatur Tingkat ,Gol.Ruang II/d, tertanggal 1 September 1994;13.Surat Keputusan Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : Ill.1310/00072/KEP/IV/1997.T, tentang Kenaikan Pangkat Penata Muda/Gol.RuangIII/A, tertanggal 15 Januari 1997;14.Surat Keputusan Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : Ill.1310/00105/KEP/X/1999.T, tentang Kenaikan Pangkat Penata Muda TK ,Gol.Ruang III/B, tertanggal 01 September 1999;15.Surat Keputusan
Register : 13-12-2011 — Putus : 27-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44192/PP/M.XII/16/2013
Tanggal 27 Maret 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
12033
  • Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut Pemohon BandingMenurut MajelisPUT.44192/PP/M.XII/16/2013Pajak Pertambahan Nilai2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi PajakMasukan sebesar Rp564.755.325,00 dan Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp585.872.722,00;bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesarRp564.755.325,00
    Pasal 13 ayat (3) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebesar Rp. 585.872.722,00Menurut Terbandingbahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak diketahui bahwa Terbanding mengenakansanksi administrasi berupa kenaikan Pasal 13 ayat (3) huruf c Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebesar Rp585.872.722,00;bahwa Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16Tahun 2009 mengatur
    Pasal 13 (3) Undangundang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebesar 100% dari Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar dalam SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai sebagai akibat Pemohon Banding telahmengkompensasikan kelebihan pajak yang tidak seharusnya dikompensasikan telah sesuaidengan peraturan perpajakan yang berlaku;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas diusulkan untuk menolak keberatan PemohonBanding dan mempertahankan sanksi administrasi berupa kenaikan Pasal 13
    sebesar 100% yang ditetapkan olehTerbanding, sebab sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah 143 Tahun2000, maka Pajak Pertambahan Nilai yang terlanjur dipungut dan disetor tersebut tetap dapatdiperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan telah sesuai denganketentuan yang berlaku,Dengan mendasarkan pada ketentuan diatas, maka pengenaan sanksi kenaikan sebesar 100%atas Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar tersebut jelas salah dan tidak sesuai denganketentuan
    yang berlaku;Sanksi kenaikan sebesar 100% sebab kompensasi Pajak Pertambahan Nilai yang tidakseharusnya tidak sejalan dengan ketentuan PP 143 Tahun 2000, dimana jika Pajak PertambahanNilai JLN dapat diakui sebagai Pajak Masukan maka sanksi kenaikan sebesar 100% tersebuttidak dapat diterapkan dan apabila Terbanding tetap tidak mengakui Pajak Masukan atas JLN,maka seharusnya dapat dipindahbukukan sesuai dengan ketentuan KMK88/KMK.04/1991;Pendapat Majelisbahwa setelah Majelis mempelajari keterangan
Putus : 16-03-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 16 Maret 2017 — 1. TISNGUN NURROHIM, DKK VS PTMAYORA INDAH Tbk. Cabang Cibitung
12378 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak menyimpang Undangundang Ketenagakerjaan;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 PKB PT Mayora Indah Tbk, makaPUK GSPMII PT Mayora Indah Tok mengajukan usulan adanya nilai prestasikerja pada perundingan kenaikan upah tahun 2015 yang disesuaikan dengankemampuan perusahaan agar dapat dipertimbangkan oleh pihakManagemen PT Mayora Jndah Tbk, dalam perundingan bipartite kenaikanupah tahun 2015;4.1 Sejak tanggal 23 Januari 2015 dimulailah perundingan kenaikan upahtahun 2015 antara Managemen PT Mayora
    kebawah kenaikan sebesar Rp432.810,00Gaji Pokok 2014diatas Rp2.900.000,00 kenaikan = GP2014 + ((8 % x GP2014) +Rp345.500,00) hanya memberikon selisih dari kenaikan UMK. tahun 2015sehingga kesepakatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 37Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Mayora Indah Tbk, karena:a.
    Memerintahkan dan mewajibkanTergugat untuk melengkapi formulakenaikan upah tahun 2015, menjadi: Gaji pokok 2014Rp2.900.000 kebawah~ kenaikan sebesarRp432.810,00+Rp15.000,00 (tambahan nilai usulan serikat pekerja); Gaji pokok 2014 diatas Rp2.900.000,00 kenaikan = GP2014 + ((3 % x GP2014) + Rp345.500,00)+ Rp15.000,00 (tambahan nilai usulan serikatpekerja);5.
    Menyatakan bahwa kenaikan upah berdasarkan kesepakatan tanggal 13Maret 2015telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Perjanjian KerjaBersama (PKB) PTMayora Indah;3.
    kenaikansebesar Rp432.810,00, Gaji Pokok 2014 diatas Rp2.900.000,00 kenaikan =GP 2014 + ((3 % x GP 2014) + Rp345.500,00) adalah sah dan tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku adalahpertimbangan yang melanggarhukum, karena:4.1 Bahwa sesuai dengan Kesepakatan antara antara PB GSPB dan PUKGSPMII sesuai (Bukti P3) bahwa Ketua dan Sekretaris Tim KoalisiPerundingan Kenaikan Upah Tahun 2015 adalah Sdr.
Putus : 19-06-2013 — Upload : 06-03-2014
Putusan PT MAKASSAR Nomor 151/Pid/2013/PT.MKS
Tanggal 19 Juni 2013 — RAHMAT ARIFIN
4814
  • Pengadilan TataUsaha Negara (PTUN) Makassar bersama dengan kenaikan gajinya dari Polres Tator NomorPolisi : Skep/120/I1V/2007 tanggal 01 Juni 2007 dengan Nomor urut 33.Bahwa kemudian surat keputusan kenaikan pangkat milik temannya nomor polisi :Skep/202/V1I/2005, tanggal 27 Juni 2005 dengan nomor urut 357 atas nama Sdr.RUSTAMAN SINTANG yang telah Terdakwa rubah dang anti namanya dengan namaTerdakwa yaitu RAHMAT ARIFIN pada waktu pembuktian dalam persidangan diPengadilan Tata usaha Negara (PTUN) Makassar
    Pengadilan TataUsaha Negara (PTUN) Makassar bersama dengan kenaikan gajinya dari Polres Tator NomorPolisi : Skep/120/IV/2007 tanggal 01 Juni 2007 dengan Nomor urut 33.Bahwa kemudian surat keputusan kenaikan pangkat milik temannya nomor polisi :Skep/202/V1I/2005, tanggal 27 Juni 2005 dengan nomor urut 357 atas nama Sdr.RUSTAMAN SINTANG yang telah Terdakwa rubah dang anti namanya dengan namaTerdakwa yaitu RAHMAT ARIFIN pada waktu pembuktian dalam persidangan diPengadilan Tata usaha Negara (PTUN) Makassar
    Put.No.151/Pid/2013/PT.Mksdimana Terdakwa menggugat karena ia tidak terima terhadap pemberhentian dirinya(Terdakwa) secara tidak hormat sebagai anggota polisi (PTDH).Setelah sampai pada tahap Terdakwa akan mengajukan pembuktian di depan persidangan diPTUN Makassar, maka Terdakwa bingung mencari surat asli kenaikan pangkatnya dariBripda ke Briptu di Polres Tator, oleh karena surat asli kenaikan pangkat yang Terdakwa caritidak ditemukan/hilang, akhirnya Terdakwa mengambil inisiatif untuk meng copy
    keputusan kenaikan pangkat milik temannya nomor polisi : Skep/202/VI/2005, tanggal 27 Juni 2005 dengan nomor urut 357 atas nama Sdr.
Register : 21-12-2018 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 264/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg
Tanggal 6 Mei 2019 — Penggugat:
ABDUL HAFIZ, DKK.
Tergugat:
PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
24159
  • M E N G A D I L I

    DALAM EKSEPSI

    • Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan kenaikan gaji pokok di PT.
    Bridgestone Tire Indonesia terdiri dari komponen inflasi, kenaikan berkala, dan perbaikan taraf hidup (PTH) yang selalu dirundingkan setiap tahunnya sebagai pelaksanaan Pasal 28 PKB;
  • Menyatakan inflasi, kenaikan berkala dan perbaikan taraf hidup (PTH) merupakan komponen kenaikan gaji pokok di PT.
    Bridgestone Tire Indonesia;
  • Menghukum Tergugat untuk membayarkan total kenaikan gaji pokok tahun 2018 sebesar 14,15 % ( empat belas koma lima puluh persen) kepada Para Penggugat terhitung mulai bulan April 2018 secara tunai yang terdiri dari :
    • Inflasi sebesar 3,15% ( tiga koma lima belas persen );
    • Kenaikan Berkala sebesar 3,00% ( tiga koma nol persen );
    • Perbaikan Taraf Hidup ( PTH ) sebesar 8,00% ( delapan koma nol persen );
    1. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak lain Para Penggugat yang timbul akibat adanya kenaikan gaji pokok tahun 2018 sebesar 14,15% (empat belas koma lima puluh persen ) secara tunai;
    2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
    3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
    Taraf Hidup: 2.11%Penghargaan Khusus : 2,07%Total : 12.50%Kenaikan Gaji Pokok Tahun 2014Inflasi : 7.80%Kenaikan Berkala : 3.00%Perbaikan Taraf Hidup : 2.20%Total : 13.00%Kenaikan Gaji Pokok Tahun 2015Inflasi > 6.91%Kenaikan Berkala : 3.00%Perbaikan Taraf Hidup : 2.52%Total : 12.43%Hlm 200 dari 299 hlm Putusan Nomor 264/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdgb.
    ,kenaikan berkala, dan PTH yang harus dirundingkan setiap tahunnya oleh ParaPenggugat dengan Tergugat sebagai pelaksanaan Pasal 28 PKB;KENAIKAN GAJI POKOK DI PT.
    penjualan (Net Sales) dalam rupiah sebesar 9,18%(sembilan koma delapan belas persen) dan kenaikan pendapatan bersih (Net Income)sebesar 8,55% (delapan koma lima lima persen) atau kenaikan pendapatan bersih (NetIncome) sebesar Rp.3.016.603.000.000, (tiga trilyun enam belas milyar enam ratus tigajuta rupiah);Bahwa dengan kenaikan penjualan (Net Sales) dan kenaikan pendapatan bersih (NetIncome) tersebut terjadi kenaikan besaran dividen yang dibagikan kepada pemegangsaham sebesar 7,14% atau kenaikan
    Menyatakan Kenaikan Gaji Pokok di PT Bridgestone Tire Indonesia terdiri dari komponenInflasi, kenaikan berkala, dan PTH yang selalu dirundingkan setiap tahunnya sebagaipelaksanaan Pasal 28 PKB;3. Menyatakan Inflasi, kenaikan berkala, dan Perbaikan Taraf Hidup (PTH) merupakanKomponen Kenaikan Gaji Pokok di PT Bridgestone Tire Indonesia;4.
    Kenaikan berkala sebesar 2,00 %Berdasarkan hal tersebut di atas bahwasannya dalam kenaikan gaji pokok tahun 2018Tergugat tidak memasukkan kKomponen PTH sementara itu Para Penggugat tetap komponen PTHadalah bagian dari komponen dalam kenaikan gaji pokok untuk tahun 2018,Menimbang, bahwa besaran nilai Inflasi, Kenaikan Berkala dan PTH dari tahun 2000 sampaidengan tahun 2017 dalam kenaikan Gaji Pokok di PT.
Putus : 20-12-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 20 Desember 2016 — SUGIHARTO, DKK VS PT BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
1772584 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kenaikan Gaji Pokok Tahun 2015 terdiri dari: Inflasi = 6,91% Kenaikan Berkala = 3,00% Perbaikan Taraf Hidup (PTH)= 2,52%2. Pembahasan Parameter PTH akan dilakukan dalam perundingan PKB XIl;3.
    Distribusi berkala antara Staff dan Worker sama;Bahwa yang dimaksud dengan kenaikan berkala pada kenaikan gaji pokoksetiap tahunnya adalah kenaikan berdasarkan prestasi masingmasingpekerja sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2) PKB XI Bridgestone TireIndonesia (vide bukti P1): ~perubahan yang berhubungan dengan kenaikanberkala dilakukan oleh pengusaha berdasarkan penilaian terhadap prestasikerja tiap pekerja pada bulan April setiap tahunnya;Bahwa besarnya prosentase Kenaikan Berkala dalam Kenaikan
    Nomor 997 K/Pdt.SusPHI/201610.11.Tahun 2015 yang dijadikan dasar kenaikan gaji adalah Rp19.914.859.620,00(sembilan belas miliar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus lima puluhsembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah) (bukti P3b), sehingga 3%kenaikan berkala sebagaimana kesepakatan perundingan adalah senilaiRp597.445.789,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empatpuluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);Bahwa Kenaikan Berkala senilai Rp597.445.789,00 (lima
    Nomor 997 K/Pdt.SusPHI/201612.13.14.15.Bahwa distribusi kenaikan berkala yang tidak dibedakan (tanpa diskriminasi)antara pekerja Staff dan Worker sudah dilakukan pada kenaikan gaji pokokTahun 2012 (bukti P4) dan pada kenaikan gaji pokok Tahun 2013 (bukti P5);Bahwa dengan nilai kenaikan berkala senilai Ro597.445.789,00 (lima ratussembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratusdelapan puluh sembilan rupiah) apabila disitribusikan sama kepada seluruhpekerja sebagaimana kesepakatan
    Nomor 997 K/Pdt.SusPHI/2016 Pembayaran nominal rupiah kenaikan berkala Tahun 2015 kepadaPara Penggugat sejak April 2015 yaitu sebesar: Nilai Rupiah Kenaikan BerkalaA 225.150BP 195.150B 162.270BM 129.060Cc 94.660 Pembayaran kekurangan selisih kenaikan berkala Tahun 2015 dankekurangan perhitungan upah kerja lembur sejak bulan April 2015;7.
Register : 10-01-2020 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 5/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Juni 2020 — Penggugat:
Dr. Dra. SRI MARDIYATI, M.Kom
Tergugat:
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI
367952
  • Bahwa pada 25 Januari 2018, Penggugat diusulkan oleh Ketua DepartemenMatematika FMIPA UI kepada Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura &Administrasi Umum FMIPA UI untuk kenaikan pangkat dari Pembina Tingkat (Golongan IV/b) ke Pembina Utama Muda (Golongan IV/c) dan kenaikan jabatandari Lektor Kepala ke Guru Besar.6.2.
    Bahwa pada tanggal 25 September 2019, Rapat Pleno Dewan Guru BesarUI memutuskan menyetujui usul kenaikan jabatan Penggugat ke jenjang GuruBesar.6.8.
    Print out memo atau nota penolakan usulan kenaikan jabatan ke GuruBesar atas nama Dr. Dra.
    Surat Nomor: 003/UN2.F3/DGBF/SDM.02.02/2017, tanggal 31 Januari2017, Hal Berita Acara Penilaian Usulan Kenaikan Jabatan (fotocopy darifotocopy).Surat Nomor :031/UN2.F3.8/SDM.01.00/2018, tanggal 25 Januari 2018,Hal Permohonan Kenaikan Pangkat Dan Jabatan (fotocopy dari fotocopy).Q) =~ 222 ono nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn eens Bukti P3.eSurat Nomor: 0207/UN2.F3.D/SDM.02.02.PAW2018, tanggal 05 Februari2018, Hal Permohonan Penilaian Usul Kenaikan Jabatan (fotocopy darifotocopy
    2019, perihal Reviewer Usul Kenaikan Pangkat/ Jabatan AtasNama Dr.
Upload : 22-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/Pdt.Sus-PHI/2016
PT. BANK OCBC NISP, Tbk VS 1. RUKMANA
132103 Berkekuatan Hukum Tetap
  • upah setidaktidaknya mengacu pada ketentuan ratarata persentase kenaikan UpahMinimum yang berlaku di Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2013, tahun2014 dan tahun 2015, sebagaimana diuraikan pada huruf C.1. halaman11 dan 12 di atas ini, maka Para Penggugat seharusnya mendapatkanhak yang sama atas kenaikan upah, sesuai dengan rataratapersentase kenaikan upah Minimum Provinsi Jawa Barat tersebut,yaitu sebagai berikut:1.
    Kenaikan upah/gaji tahun 2013 dengan persentase kenaikan yangberlaku untuk setiap Kota/Kabupaten di Jawa Barat yaitu sebagaiberikut: Gaji yangoo seharusnyaAsal Kota/ Galt diterima Kenaikan e" % diterima mulaiNo Nama Kabupaten Tahun 2013 mulal Januar!
    Judex Facti hanya mengasumsikan bahwa kenaikan upahsebesar 10% (sepuluh persen) berdasarkan risalah perundingan Bipartittentang kenaikan gaji atau upah tahun 2012, antara PT.
    Karena hasilpenilaian sebagai dasar kenaikan upah, maka ada karyawan yangmendapat kenaikan gaji dan ada karyawan yang tidak mendapatkenaikan gaji;Bahwa Judex Facti mengabaikan keterangan Saksi yang dariPemohon Peninjauan Kembali Sdr. Wuryanto yang telahmenjelaskan secara tegas dan terang proses kenaikan upah.Penilaian kerja tetap menjadi kerangka utama sebagai dasarapakah karyawan mendapat kenaikan upah atau tidak.
    Sedangkanyang menentukan kenaikan upah adalah komite bersifat nasional.Komite beranggotakan pimpinan unit kerja, divisi head, direktoratyang ditunjuk. Kenaikan upah tidak harus 10%.
Register : 28-10-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Sgl
Tanggal 18 Nopember 2019 — Penggugat:
JERRY KUMBARA
Tergugat:
ZUWARIYAH
10221
  • GARBA GENERAL KONTRAKTORmembuat undangan kepada para penyewa kios Plaza Taman Sari Bangkauntuk soasialisasi terhadap kenaikan harga sewa kios; Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 telah dilakukan sosialisa dari PT.
    yangdiinformasikan oleh Penggugat;Bahwa tergugat tidak sepakat dengan rencana kenaikan harga karenayang hadir dalam sosialisasi tersebut tidak menyatakan kata sepakat;Bahwa kehadiran tiga belas orang tersebut belum mencukupi lima puluhpersen dari penyewa kios tersebut;Bahwa tergugat bersama dengan penyewa lainnya telah memintabantuan kepada PT Timah pada tanggal 1 Juli 2019 untukmenyelesaikan persoalan kenaikan harga secara sepihak yang dilakukanoleh pengelola PT Garba;Bahwa tergugat bersama dengan
    Shertine Evrilia, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjelaskanmasalah kenaikan harga sewa ruko yang dikeluarkan oleh Pengelolayaitu PT Garba General Kontraktor; Bahwa kenaikan harga sewa ruko tersebut semula dari harga Rp750.000.00. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp1.000.000.00.
    harus mengosongkan ruko tersebut;Bahwa sebelum dilakukan sewa menyewa kios tersebut ada perjanjiantertulis;Bahwa sebelum adanya kenaikan harga sewa kios, para penyewa kiossudah diberikan sosialisasi dan dipanggil oleh pihak PT Garba GeneralKontraktor;Bahwa setelah ada kesepakatan kenaikan harga sewa kios pihak PTGarba General Kontraktor ada memberikan tambahan hiburan, adapenambahan lampu, hiburan musik;Bahwa saksi mendapatkan peningkatan penghasilan setelah adatambahan hiburan dari Pengelola kios
    memberlakukan kenaikan harga sewakios kepada para penyewa para penyewa ada yang keberatan dan tidakmau membayar;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti Surat sebagai berikut:.
Putus : 30-05-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1985 K/PID.SUS/2010
Tanggal 30 Mei 2011 —
4332 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bambang Soebagijo, MM. jabatan fiktif Kabag Pembangunanpengembangan wilayah untuk kenaikan pangkat IV a ;Ir. Abdul Wahid jabatan fiktif Camat Giri untuk kenaikan pangkat III d ;Tulus Pribadi, Bsc. jabatan fiktif Plt. Kasubdin Pemberdayaan padaDinkes Kab. Banyuwangi untuk kenaikan pangkat III d ;Hal. 5 dari 31 hal. Put.
    Bambang Soebagijo, MM. jabatan fiktif Kabag Pembangunanpengembangan wilayah untuk kenaikan pangkat IV a ;Ir. Abdul Wahid jabatan fiktif Camat Giri untuk kenaikan pangkat III d ;Tulus Pribadi, Bsc. jabatan fiktif Plt. Kasubdin Pemberdayaan padaDinkes Kab.
    Ahmad masduki Soe'oed, MM. telahmengusulkan kenaikan pangkat terhadap 18 Plt. tersebut di atas walaupun yangbersangkutan pangkatnya belum mencukupi dan belum memenuhi persyaratanpangkat tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan ;Bahwa atas usulan kenaikan pangkat terhadap 18 Plt di atas maka 18 Plt.memperoleh kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnyadari 18 PNS yang menduduki jabatan Plt. telah dipercepat kenaikan pangkatnyadalam waktu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 18