Ditemukan 92018 data
87 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PEKALONGAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) PEKALONGAN, berkedudukan diJalan Sriwijaya Nomor 1, Pekalongan, Jawa Tengah,diwakili oleh Hadiyanto, selaku Sekretaris Jenderal,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tio SerepinaSiahaan, S.H., LL.M., selaku Kepala Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan, dan kawankawan,berkantor di Jalan Sriwijaya Nomor 1, Pekalongan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2016:2.
30 — 12
KEKAYAAN NEGARA, DKK
38 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
RIRIN DWI LESTARI,dk vs KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA,dkk
., Advokat, berkantor di Kantor Advocatelegal & Trade Consultant Jalan Flamboyan 9 Purwosari Surakarta;Para Pemohon Kasasi dahulu para Pelawan/para Pembanding;Melawan:1 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGSURAKARTA, Jalan Ki Mangunsarkoro No. 141 Surakarta;2 SUNARJO DHARMANTO, selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) SabarArtha Santosa, Jalan Gatot Subroto No. 55 Surakarta;3 MELANI EKANTAPADMI, Jalan Gatot Subroto No. 51 Rt. 001 Rw. 002Kelurahan Kemlayan Kecamatan Serengan, SurakartaPara Termohon
Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogirisesuai SHM : 3098 luas + 119 m2 dan SHM 3099 luas + 167 m2 keduanyaatas nama Ririn Dwi Lestari;2 Bahwa Para Pelawan mengajukan perlawanan a quo ke KepaniteraanPengadilan Negeri Wonogiri;3 Bahwa perjanjian pinjaman No: 002/PP/ KSUSAS/II/2009 tanggal 18Februari 2009 pasal 11 menyatakan: Mengenai penjaminan ini dengansegala akibat hukumnya, ketiga belah pihak memilih domisili hukum yangtetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri kota Surakarta ataupun KantorPelayanan Kekayaan
Pengadilan Negeri Wonogiri tidak berwenangmengadili (eksepsi perihal yurisdiksi) yaitu eksepsi Terlawan II danTerlawan III perihal Kompetensi Relatif (Kewenangan Mengadili),karena sesuai perjanjian pinjaman Nomor: 002/PP/KSUSAS/II/2009tertanggal 18 Pebruari 2009 antara Pelawan dan Terlawan II yangtertuang dalam pasal II mengenai perjanjian ini dengan segala akibathukumnya ketiga belah pihak memilih domisili hukum yang tetap dikantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Surakarta ataupun KantorPelayanan Kekayaan
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
BAKHTIAR VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDA ACEH, dkk.
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) BANDA ACEH, berkedudukan diJalan Tgk. Chik Ditiro, Kota Banda Aceh, dalam hal inimemberi Kuasa kepada Acep Hadinata, Kepala KPKNLBanda Aceh dan kawankawan, untuk bersamasama atausendirisendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia cg. DirektoratJenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Acehcq.
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang BandaAceh, berkantor di Gedung Keuangan Negara Banda AcehGedung C Lantai 1, Jalan Tgk. Chik Ditiro, Banda Aceh,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2016;. PT. BANK PUNDI INDONESIA, Tbk.
Bahwa perlu Terlawan sampaikan perlawanan yang diajukanoleh Pelawan kepada Terlawan didalam surat perlawanannyaadalah kurang tepat, hal ini disebabkan karena Pelawan tidakmengaitkan Terlawan dengan Pemerintah Republik Indonesiac.q Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q DirektoratJenderal Kekayaan Negara c.q Kantor Wilayah DirektoratHalaman 7 dari 17 hal. Put.
Nomor 1355 K/Pdt/2017Jenderal Kekayaan Negara Aceh (Kanwil DJKN Aceh) c.g KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh,hal ini disebabkan karena KPKNL Banda Aceh bukanlahorganisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian darisuatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena ituTerlawan tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalamperkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkandengan badan hukum induknya dan instansi atasannya;b.
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
TOTOK SUGIARTO, SE vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER, dkk
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG JEMBER, dahulu bernama KEPALAKANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANGNEGARA JEMBER, berkantor di Jalan Slamet RiyadiNomor 344A, Kota Jember;2. PIMPINAN BANK JATIM KANTOR CABANGBANYUWANGI, berkantor di Jalan Basuki Rachmat,Kelurahan Lateng, Kota Banyuwangi;3. OKA WIAJAYA, bertempat tinggal di Jalan KalibokorNomor 46, Kota Surabaya, Para Termohon Kasasi dahuluPara Tergugat/Terbanding;dan:Hj. ELLYS SUKARSIH alias Hj. NURAZIZAH (Janda alm.
39 — 16
JAYA NUR SUKSES;KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV
147 — 85
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TANGERANG Lawan OTONG DJALIHIN Dkk
PUTUS ANNomor : 29/PDT/2011/PT.BTN.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilanperkara perkaraTinggi Banten yang memeriksa dan mengadiliPerdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antaraKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)OTONG DJALIHIN,1.TANGERANG, beralamat di Gedung Juanda IDepartemen Keuangan Lantai 3 Jalan Dr.
DARYANTO WIDAGDO
Tergugat:
1.Menteri Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta.
2.PT Bank Perkreditan Rakyat Danagung Ramulti
78 — 44
Penggugat:
DARYANTO WIDAGDO
Tergugat:
1.Menteri Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta.
2.PT Bank Perkreditan Rakyat Danagung Ramulti
1.Herman Sahari
2.Nur Aini Setiawati
Tergugat:
1.Bank Rakyat Indonesia (BRI)
2.Kementrian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang ( KPKNL ) Malang
61 — 29
Penggugat:
1.Herman Sahari
2.Nur Aini Setiawati
Tergugat:
1.Bank Rakyat Indonesia (BRI)
2.Kementrian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang ( KPKNL ) Malang
37 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) Cq. KANWIL V DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG (KANWIL V DJKN BANDAR LAMPUNG) Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDAR LAMPUNG (KPKNL BANDAR LAMPUNG) DK
DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) Cq. KANWIL VDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANDARLAMPUNG (KANWIL V DJKN BANDAR LAMPUNG) Cq.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGBANDAR LAMPUNG (KPKNL BANDAR~ LAMPUNG)berkedudukan di Jalan Basuki Rakhmat Nomor 12 BandarLampung dalam hal ini memberi kuasa kepada Hery PramonoKepala KPKNL Bandar Lampung dan kawankawan beralamat diJalan Basuki Rahmat Nomor 12 Bandar Lampung berdasarkanSurat Kuasa Khusus 31 Oktober 20142. H.
No. 1621 k/Pdt/2015h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DirektoratJenderal Kekayaan Negara;i) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010tertanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan LelangPengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;j) Surat Edaran Departemen Keuangan R.I.
46 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
JOPPY SANGER vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA, dkk
PUTUSANNomor 2434 K/Pdt/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara:JOPPY SANGER, bertempat tinggal di Jalan Wahid Hasyim, Nomor106, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;melawan1 KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) SURABAYA, berkantor di Jalan Indra PuraNomor 5 Surabaya;2 DIREKTUR UTAMA BALAI LELANG STAR CQ.
Direktorat Jenderal Kekayaan negara c.q. Kantor WilayahX DJKN Surabaya sebagai instansi yang berada diatasnya adalah kelirudan tidak tepat serta kurang sempurna. Oleh karena itu sudah sepatutnyaoleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatantidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Hal ini sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975, tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepadaPemerintah Pusat;3.
47 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
TAN EDDY TANU WIJAYA, ; KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA,
Nomor 4 Waru Sidoarjo,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2007 ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;melawan:KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) SURABAYA, berkedudukan di JalanIndrapura No.5 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. Prijo Wibowo., 2. Jamiatun., 3. Indah Sulfarini dan 4.
AkhwanPrayogi, semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Surabaya, alamat di Jalan Indrapura No.5 Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SKU20/WKN.10/KP.01/2007 tanggal 16 Juli 2007 ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi
No. 389 K /TUN/ 20082007 perihal Hari dan Tanggal Lelang yang diterbitkan oleh Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya (Tergugat) ;Bahwa pemeriksaan sengketa ini masih dalam tahap pemeriksaanpersiapan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 63 UndangUndang Nomor5 Tahun 1986, dimana terhadap gugatan Penggugat tersebut berdasarkanpernyataan Tergugat dalam persidangan tanggal 18 Juli 2007 menyatakanberdasarkan Surat Nomor : S656/WKN.10/KP.01/2007 tertanggal 29 Mei 2007telah dilaksanakan
775 — 615 — Berkekuatan Hukum Tetap
WAWAN VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA DAN LELANG (KPKNL) TANGERANG I, DK
41 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG, dan Pemohon Peninjauan Kembali II: EKO BUDI SISWANTO, tersebut;
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG MALANG, DK vs. Ny. MERIYATI, DKK
53 — 18
HJ.Siti Patmijati, BA,dkkKantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang(KPKNL) Semarang ,dkk
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang(KPKNL) SemarangKementerian Keuangan Republik Indonesiacq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara(DJKN) cq. Kantor Wilayah DJKN JawaTengah dan D.I. Yogyakarta cq. KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Semarang beralamat di ImamBonjol Nomor 1 D, Gedung KeuanganHalaman I dari 64 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2015/PN.Smg.2.3.Negara Il Lantai 4, Semarang, dalam hal inidiwakili oleh H. SYUKRON ABDUL KADIR,SH. DKK no.
Bahwa untuk pelaksanaan penjualan secara umum, secara normatifsalah satunya dilaksanakan dengan cara pelelangan yang dilaksanakanoleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ;.
Siti PatmijatiNo. 071/KRD/IV/08/SMG tanggal 21 April 2008, diberi tanda (Bukti TI12);Foto Copy Kutipan Risalah Lelang Nomor. 157 / 2008 yang diterbitkan olehKantor Pelayanan Kekayaan Negara clan Lelang (KPKNL) Semarang tanggal25 April2008, diberi tanda (Bukti Tll13);Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2015/PN.Smg.Menimbang, bahwa untuk mendukung menguatkan bantahannya TergugatIV telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat foto copy bermeterai cukup dan telahsesuai dengan aslinya dan foto copy dari
41 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
WALUDJO, DKVSKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA, DK
., beralamat di Kali Bedadung Nomor13 Mertodranan RT.01/RW.01 Kelurahan Pasar Kliwon,Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2017;Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/ParaPembanding;LawanKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGSURAKARTA, yang diwakili oleh a.n Menteri KeuanganRepublik Indonesia (Direktur Hukum dan HubunganMasyarakat) Hadi Purnomo, berkedudukan di Jalan Ki MangunSarkoro No. 141, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasakepada
Sungai Barito7, Kota Surakarta,;EVELYN MELIA TEJO KUSUMO, bertempat tinggal di JalanSungai Barito 7 Kota Surakarta;dalam hal ini masingmasing memberi kuasa kepada ArgoTriyunanto Nugroho, S.H., M.H., Advokat pada kantor ArgoTriyunanto Nugroho, S.H., beralamat di Kali Bedadung Nomor13 Mertodranan RT.01/RW.01 Kelurahan Pasar Kliwon,Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2017;Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/ParaPembanding;LawanKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
68 — 30
- YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA GORONTALO lawan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG GORONTALO
Piutang Macet dapat dilakukan lelang oleh KPKNL Gorontalo jika penyerahanberkas piutang macet yang terjadi sebelum berlaku PP Nomor 33 Tahun 2006;Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 ini membatasi KPKNL Gorontaloterhadap Piutang MacetKredit Macet, dimana tidak lagi menyelesaikan penyelesaianKredit Macet melalu' Eksekusi Lelang, kecuali penyelesaian berdasarkan hakhakkebendaan yang harus di eksekusi, dengan demikian Lelang yang berasal dari JaminanBank Pemerintah bukan lagi Lelang atas Kekayaan
ditiadakan, hanya dilakukan lelang oleh KPKNLGorontalo yang merupakan pengurusan lama yang masuk dibawah tahun 2006, karenasejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, Bank BUMN dibenkewenangankeleluasaan untuk menangani kredit macet dengan member potongan(haircut), Penghapusan (write off) atau merestursasi kredit macet tersebut Bukandengan cara melakukan jalan pintas lelang di KPKNL Gorontalo;Bahwa secara sejak Juli tahun 2007 KP2LN berubah menjadi KPKNL Gorontalodibawah Direktur Jenderal Kekayaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara padadasamya tidak lagi menerima pengurusan piutang BUMNBUMD yang diselesaikanmelalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);4.
Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri KeuanganNomor 174/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan MentenKeuangan Nomor 158/PMK.06/2013, tentang Perubahan Peraturan MentenKeuangan Nomor 174/PMK.06/2010, tentang Pejabat Lelang Kelas (untukselanjutnya disebut PMK Pejabat Lelang Kelas ) menyatakan Pejabat lelang Kelas adalah Pejabat Lelang Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yangberwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, danLelang Noneksekusi Sukarela,d.
Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalahmengenai Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 yang oleh Penggugat menyatakanberdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut membatasi KPKNL Gorontalo terhadap piutangmacetkredit macet, dimana tidak lagi menyelesaikan penyelesaian kredit macet melaluieksekusi lelang, kecuali penyelesaian berdasarkan hakhak kebendaan yang harus dieksekusi, dengan demikian lelang yang berasal dari jaminan Bank Pemerintah bukan lagiLelang atas Kekayaan
40 — 4
DIAN ASMARI, Dkk melawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara (KPKLN), Dkk
Kelurahan Gunung PangilunKecamatan Padang Utara Kota Padang ;Kesemuanya adalah berkakak beradik dan sebagai ahli waris dari almarhumahSARINAH dan almarhum SOEKARNI, SH, dalam hal ini memberikan kuasaInsidentil kepada Magdalena, SH dan Mega Febriyanti berdasarkan surat kuasaInsidentil yang dibuat oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tertanggal 7November 2013 dengan No. 27/SK/PDT/Isdt/XI/2013 untuk selanjutnya disebutsebagai Para PENGGUGAT;LAWAN:Kementrian Keuangan RI Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Wilayah IIIPekanbaru Cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara (KPKLN)Alamat Gedung KPPN Lantai II Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 79 Padang,dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.
122 — 35
ETI SUHARTATI SUHANA vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA BANDUNG
:KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTABANDUNG, berkedudukan di Jalan Ambon No. 1BEINGLING j~~~ ~~ nnn nnn crn nnn nnnmnnnnnnnnemn nnnDalam hal ini memberi kuasa kepada :Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 20/G/2012/PTUNBDG.1. Wisratno Eko Wibowo, SH. Kepala Seksi Hukum danInformasi pada KPKNL Bandung;2. Tambok Gultom, SH. Kepala Seksi Bantuan HukumKanwil Vill DJUKN Bandung;3. Indah Dewi Restianti, SH. Pelaksana pada KPKNLBianGlUnig esses ener ne ere eeeeeeeEES4.
Istiyana = Trimumpuni, Pelaksana pada KPKNLEB ELIRCLLIF IG ~~ mmm nm rennerKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraKantor Wilayah VIll DJKN, Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Bandung, berkedudukan di JalanAmbon Nomor 1 Bandung, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : SKU02/WKN.8/KNL.01/2012, tertanggal28 Maret 201 2;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT:Pengadilan Tata Usaha Negara
Penggugat adalahsebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah : SuratPenetapan Nomor : S24/WKN.8/KNL.0105/2012, perihal Penetapan hari dantanggal Lelang atas Sertipikat Hak Milik No. 145/Padasuka tanggal 29 Mei 2008Surat Ukur tanggal 14042008 No. 00010/2008, luas 147 M2 (seratus empat puluhHalaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 20/G/2012/PTUNBDG.tujuh) meter persegi atas nama ETI SUHARTATI SUHANA yang dikeluarkan olehKepala Kantor Pelayanan Kekayaan
75 — 36
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor