ABDUL KHOLIK PASARIBU, DKK VS KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAMPAR

., beralamatdi Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 16 April 2018;Para Pemohon Kasasi;LawanKEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJAKABUPATEN KAMPAR, tempat kedudukan di Jalan Prof.M.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala DinasPerindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Nomor567/PerinnakerPHI/321 tanggal 10 April 2017 Perihal Pemberitahuan;Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 387 K/TUN/20184. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1.

Gugatan Para Penggugat kabur mengenai Objek Sengketa, karenaseharusnya yang menjadi objek sengketa bukan Surat Kepala DinasPerindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Nomor567/PerinnakerPHI/321 tanggal 10 April 2017 Perihal Pemberitahuan,tetapi penolakan Tergugat:Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor23/G/2017/PTUNPBR, tanggal 19 Oktober 2017, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala DinasPerindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Nomor567/PerinnakerPHI/321 tanggal 10 April 2017 Perihal Pemberitahuan;4.

Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 11 Mei 2018yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan JudexFacti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidakterdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga

WAHYUDI lawan Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung

Temanggung berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2019,selanjutnya disebut sebagai Pembanding semulaPenggugat;Melawan:Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenTemanggung yang beralamat di JIn.

Bahwa pada bulan Oktober 2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010Penggugat pada saat itu beralamat di Dusun Krajan RT 003/ RW 001,Desa Candiroto Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung olehHalaman 1, Putusan Nomor 215/Pdt/2019/PT SMGKodam IV / Diponegoro diperintahkan untuk menjadi calon pesertaProgram Transmigrasi dan Pemukiman Kembali Personal Angkatan DaratTahun 2010 Wilayah Kodam IV / Diponegoro melalui Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Temanggung..

Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam surat gugatannyasebagaimana Posita angka 01 yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa pada bulan Oktober 2010 Penggugat DIPERINTAHKANKodam IV/Diponegoro menjadi calon peserta Program Transmigrasidan Permukiman kembali Personel Angkatan Darat Wilayah KodamlV/Diponegoro MELALUI Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Temanggung.b.

Penggugat sebagai Prajurit TNIAngkatan Darat tahunya hanya mematuhi PERINTAH PanglimaKodam IV/Diponegoro yang MEMERINTAHKAN Penggugat untukmenjadi peserta Program Transmigrasi dan Pemukiman KembaliPersonal Angkatan Darat Tahun 2010 Wilayah Kodam IV/DiponegoroMELALUI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenTemanggung..

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenTemanggung adalah dengan Bupati Temanggung.

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (Persero) disingkat PT. JAMSOSTEK cq PT. JAMSOSTEK PERSERO WILAYAH KALIMANTAN TIMUR, cq. PT. JAMSOSTEK (Persero) CABANG BONTANG tersebut;

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (Persero) disingkat PT. JAMSOSTEK VS ABDUL RAHMAN R

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (Persero) disingkatPT. JAMSOSTEK, berkantor pusat di Jalan Gatot Subroto Kav3Telp.0215207797 Jakarta c/q PT. JAMSOSTEK (Persero)Wilayah Kalimantan Timur, berkantor di Jalan Jendral SudirmanKomplek Balikpapan Permai Nomor H1 Kelurahan DamaiKecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan c/q PT.JAMSOSTEK (Persero) Cabang Bontang, berkantor Cabang diJalan Ir. H. Juanda Nomor 15 Telp 054821128 Bontang Selatan,Propinsi Kalimantan Timur, diwakili olen H.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat(2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial TenagaKerja: "Pengusaha wajib menyampaikan data ketenagakerjaan dan dataperusahaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan program jaminansosia/ tenaga kerja kepada badan penyelenggara".

Sesuai denganketentuan Pasal 18 Ayat (4) UndangUndang Nomor3 Tahun 1992 tentangJaminan Sosial Tenaga Kerja: "Apabila pengusaha dalam menyampaikanHal. 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 2811 K/Pdt/2013data tidak terbukti tidak benar sehingga mengakibatkan kekuranganpembayaran jaminan kepada tenaga kerja, maka pengusaha wajibmemenuhi kekurangan jaminan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, JudexFacti/Pengadilan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) disingkat PT.Jamsostek cq PT. Jamsostek Persero Wilayah Kalimantan Timur, Cq.

JAMINANSOSIAL TENAGA KERJA (Persero) disingkat PT. JAMSOSTEK cqPT. JAMSOSTEK PERSERO WILAYAH KALIMANTAN TIMUR, cq.PT. JAMSOST EK (Persero) CABANG BONTANG tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi dahulu TergugatII/Turut Terbanding untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 oleh Syamsul Maarif.

DONGBANG DEVELOPMENT, ; DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KETENAGAKERJAAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.,

Individual, karena Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi RI No. 95/PPK.NK/IV/2007 hanya ditujukandan berlaku khusus bagi Penggugat dan bukan ditujukanuntuk umum;c. Final, karena Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi RI No. 95/PPK.NK/IV/2007 telah definitifdan menimbulkan suatu akibat hukum dimana ditentukanbahwa mewajibkan PT.

No. 28PK/TUN/2010Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotamadyaJakarta Selatan No. 1618/ 1.836 tanggal 28 April 2006tentang Penetapan Perhitungan Upah Lembur Pekerja SatpamPT. Dongbang Development Jalan MIT. WHaryono Kav. 62Jakarta Selatan;Bahwa Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan memutuskan padahuruf Pertama yaitu) PT.

Yulianus Rumaketty, dkk. (40 orang)sebesar Rp. 281.744.630, (dua ratus delapan puluh satujuta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus tigapuluh rupiah);Bahwa terhadap Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta No. 7057/2006 kamitelah memberikan jawaban melalui surat No.086/BR/X1/2006 tanggal 27 November 2006 perihal menolakKeputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi DKI Jakarta No. 7057/2006 (Bukti P.5);Bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi

Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan TransmigrasiRl No. 95/PPK.NK/IV/2007 yang diterbitkan oleh Tergugattidak menyebut secara tegas mengubah atau mencabutPenetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan di Provinsi DKIJakarta (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl,Keputusan No. 7057/2006 tertanggal (tanpa tanggal)November 2006;Bahwa dalam memutuskan dan menetapkan, PengawasKetenaga kerjaan Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi Rl pada Penetapan Ulang No.95/PPK.NK/IV/2007

Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi Rl No. 95/PPK.NK/IV/2007 tertanggal(tanpa tanggal) April 2007 tentang Perhitungan UpahLembur Pekerja Satpam PT.

ARAHON INDAH vs KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA BAU-BAU;

Warganegara Indonesia, pekerjaanAdvokat/Pengacara, beralamat di Jalan Bunga Teratai Nomor 124,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2011;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKOTA BAUBAU, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 53BauBau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1). MUH.

RABIL, SH., Warganegara Indonesia, Jabatan PengawasKetenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaBauBau, beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman No. 53 KotaBauBau ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2011 ;Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Tergugat;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang TermohonHalaman

Bahwa gugatan Penggugat salah alamatkarena surat 560/02/NP/VI/2011 dan : 569/03/NP/VI/2011 ditujukan kepadaPengadilan Tata Usaha Negara yang bukan merupakan kewenangan PTUNtetapi kewenangan Pengadilan Negeri;3 Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena pihakpihaknya kurang atautidak lengkap subyek hukumnya, seharusnya yang juga ikut Tergugat adalahMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI karena Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi RI melalui surat keputusannya menunjuk pegawai teknisberkeahlian

NOTA PEMERIKSAAN IT Nomor: 560/03/NP/VI/2011, tanggal 24 Juni 2011yang ditujukan kepada Penggugat.2 Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyatabukti P1 dan bukti P2 yang identik dengan bukti T6 dan bukti T7,buktibukti tersebut ternyata dikeluarkan oleh Tergugat selakuPejabat Tata Usaha Negara yaitu: Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota BauBau;3 Bahwa oleh karena bukti tersebut dikeluarkan oleh Tergugat selakuPejabat Tata Usaha Negara i.c.

Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota BauBau, dimana bukti tersebut sifatnya eksekutordan menyatakan adanya kesalahan Penggugat/Pembanding sekarangPemohon Kasasi padahal Penggugat tidak bersalah, lagipulamengandung ancamanancaman dengan dalih adanya pasalpasalsebagaimana terlihat dalam bukti P1 dan bukti P2 tersebut makaseharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dan atau diterima sebagaikewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya,bukannya dilimpahkan kewenangan pemeriksaan pada

BENNY HARLINDONG;KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTAADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

::c:c PENGGUGAT ;MELAWAN:KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTAADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jalan Prapansa Raya,Nomor : 9, Blok B, Lantai 10, Jakarta Selatan 12170, dalamhal ini memberikan kuasa kepada : 1. LAILA ARLINI, S.Sos., Kepala Seksi Hubungan Industrialdan Kesejahteraan Pekerja ; 2.

Penggugat:
HERSON LIUDONGI
Tergugat:
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN POSO Cq KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN POSO
Turut Tergugat:
PT. POSO ENERGY

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN POSO Cq.KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATENPOSO;Yang beralamat pada Jalan P. Kalimantan, No. ...., Kelurahan Gebang Rejo,Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah,Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;2. PT.

Poso Energy harus merealisasikan hak hak organisasi SP3 sesuai dengan kesepakatan yang ada ;Bahwa berdasarkan koordinasi SP3 bersama Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka pada tanggal 24 Juni2013, terbitlah Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 090/9870/PPK.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan urusanpemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi ;Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46 /Pdt.G/2020/PN Pso.19.20.21.22.23.24.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Poso Nomor : 188.45/0154/2012tentang Pembentukan Panitia Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Posodalam Diktum Kedua menjelaskan :Lembaga kerja sama Tripartit Kabupaten Poso beryugas sebagai berikut :1.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Poso.Bahwa kedudukan Tergugat dalam perkara a quo adalah sebagaifasilitator dibidang ketenagakerjaan, dimana tugas dan fungsi Tergugatdalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerjatelah dilakukan Tergugat sebagai Pihak Ketiga dalam perkara a quo.Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46 /Pdt.G/2020/PN Pso.113.

KepalaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,Bupati Kepala Daerah Kabupaten Poso, dan Lembaga Kerjasama (LKS)Bipartit PLTA Poso ;2.

MITRA SENTOSA ABADI;KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

yangmembuatnya (einmalig) ;Bahwa Nota Pemeriksaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara No. 8565/1.838 Tanggal 25 September 2014, jelassudah bersifat KONKRIT, INDIVIDUAL dan FINAL dengan penjelasansebagai berikut :KONKRIT :e Bahwa Nota Pemeriksaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara No. 8565/1.838 Tanggal 25 September 2014,bersifat KONKRIT karena yang disebutkan tersebut tidak abstrak, tetapiberujud dan nyatanyata secara tegas

Srikandi Inti Lestari telahmelalui pelaporan perijinan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 3Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012tentang Syaratsyarat Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan KepadaPerusahaan Lain dan telah menunjukkan proses alur kerja tenaga penunjangkepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota administrasi JakartaBahwa atas pelaporan jenis pekerjaan penunjang tersebut Tergugat telahmenerbitkan Surat No. 5138/1.835 Tanggal 23 Mei

Bukti P3 : Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara, No. 8565/1,838 tanggal 25PAGE 4.5.6.7.Six9.Bukti P4Bukti P5Bukti P6Bukti P7Bukti P8Bukti P9September 2014, perihal Nota Pemeriksaan (fotokopi sesuaidengan aslinya); Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara, No. 8713/1,836 tanggal 30September 2014, perihal Penegasan Nota Pemeriksaan (fotokopisesuai dengan aslinya); Surat Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Kerja/Buruh antaraPT.Mitra

Bukti P12Bukti Pelaporan Jenis Pekerjaan penunjang Nomor : 351/ALUR/HI/P/V/2014 tanggal 23 Mei 2014, dari Suku Dinas Tenaga Kerjadan Trasmigras Kota Administrasi Jakarta Utara (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Surat Anjuran Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor7728/1.831 tanggal 28 Agustus 2015 (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Surat dari D. Purnamajaya & Associates (Kuasa Hukum PT.

Bukti T1 : Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RINo.SE.04/Men/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang PedomanPelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNo.19 Tahun 2012 tentang syaratsyarat penyerahan sebagianpelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (fotokopi darifotokopi) ;2. Bukti T2 : Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara No.5138/1.835 tanggal 23 Mei 2014(fotokopi dari fotokopi) ;3.

SEMEN INDONESIA BETON VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA;

., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Jhon Girsang& Associates, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIPROVINSI DKI JAKARTA, tempat kedudukan di JalanPrajurit KKO Usman dan Harun Nomor 52, DKI Jakarta10110;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Marthiyas, S.H., jabatanPegawai Pengawas Ketenagakerjaan, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2889/1.836.3

SUNG HYUN INDONESIA vs KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR

Lontar, Kec.Sambikerep, Kota Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 28 Mei 2018 PUTUSAN NO. 156/B/2018/PTTUN.SBYHalaman 1 dari 11 halamanSelanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING /PENGGUGAT ; one neeMELAWAN:KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSIDAWA, TINMUIRE 9 2222 sserstnenrceee cc ceseeeeenenceseereeenerenenen eneBerkedudukan di Jalan Dukuh Menanggal No. 124126SULADAYA 5 n n= nnn nan nan nn ne nen nnn nnn nnn nee een nn nnn ennaDalam hal ini memberikan kuasa kepada :1.

EDY NUR CAHYO, SH ;Kesemuanya Warganegara Indonesia, PNS PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPropinsi Jawa Timur beralamat kantor di Jalan DukuhMenanggal No. 124 126 Surabaya berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018, selanjutnya disebutsebagai : TERBANDING / TERGUGAT Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya yang memeriksa perkara Nomor 156/B/2018/PT.TUN.SBYmembaca dan memperhatikan ; 22222 2220 ==1.Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata

5 Juli 2018, terhadap Memori Bandingtersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat sesuai SuratPemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor1/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 5 Juli 2018, yang pada pokoknyaberkeberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayatersebut dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya berkenan memutus sebagai berikut ; ; Mengadili :DALAM PENUNDAAN :" Mengabulkan permohonan Penggugat untuk penundaanpelaksanaan Surat Kepal Dinas Dinas Tenaga

Kerja danPUTUSAN NO. 156/B/2018/PTTUN.SBYHalaman 4 dari 11 halamanTransmigrasi Propinsi Jawa Timur No. 094/5089/108.5/2017Tanggal 23 Oktober 2017, Perihal : Nota Pemeriksaan ; Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi JawaTimur No. 094/5089/108.5/2017 Tanggal 23 Oktober 2017 ; DALAM POKOK PERKARA:1.

----------------------------------- M E N G A D I L I --------------------------------DALAM EKSEPSI :----------------------------------------------------------------------- Menerima eksepsi Tergugat Tentang Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 1060-7/DTK-TR/SU/2013,tertanggal 2 Agustus 2013 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;---------------------------------DALAM POKOK PERKARA :--------------------------------------------------

SUMATERA PLASTIK INDUSTRI VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI SUMATERA UTARA

Bahwa Surat Keputusan sebagaimanadimaksud dalam gugatan penggugat bukanmerupakan Surat Keputusan Tata Usaha1617 Bahwa Objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat KepalaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera UtaraNomor 10607/DTKTR/SU/2013 tanggal 2 Agustus 2013 perihalTindak Lanjut Nota Pemeriksaan ;e Bahwa objek gugatan dalam perkara ini bukanlahSurat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi SumateraUtara seperti yang disebut dalam gugatan penggugat.

Bahwa SuratKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiSumatera Utara Nomor 10607/DTKTR/SU/2013tanggal 2 Agustus 2013 perihal Tindak Lanjut NotaPemeriksaan belum mengakibatkan akibat hukumberupa sanksi bagi penggugat ; .

Berman Gultom juga berhak atashakhak yang lain yang belum dibayarkan olehtergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1)UndangUndang No. 3 Tahun 1992 tentang JaminanSosial Tenaga Kerja bahwa tenaga kerja yangtertimpa kecelakaan kerja berhak menerimaJaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana disebutkandalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 14 Tahun 1993 TentangZlPenyelenggaraan Program Jaminan Sosial TenagaKerja Jo.

Berman Gultom30tersebut, penggugat telah melalaikan kewajibannya melaporkankecelakaan tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja sebagaimana diaturdalam Pasal 10 UndangUndang No. 3 Tahun 1992 tentang JaminanSosial Tenaga Kerja jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan ProgramJaminan Sosial Tenaga Kerja Jo.

Fotocopy Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per.03/Men/ 1984 tentang PengawasanKetenagakerjaan Terpadu Pasal 5 ayat (3)a (Bukti T9) ;Fotocopy KUHPerdata Pasal 1320 point 4 danPasal 13373911.Fotocopy...............11. Fotocopy Peraturan Menteri Tenaga Kerja DanTransmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun2012 Tentang SyaratSyarat Penyerahan SebagianPelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan LainPasal 17 ayat (3) ......ccccccceccceeeseeeeeeeeeeenenes (BuktiT11) ;12.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BEKASI, DK

C3, Jakarta12920, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16Mei 2014 ;Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/ParaPenggugat ;melawan:KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATENBEKASI, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran PemdaKabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang PusatBekasi,Selanjutnya memberi kuasa kepada:Halaman dari 22 halaman.

H.Haries Widjadja, MM, selaku Kepala Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi, atas dasar permohonan Pembentukan/Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja AutomotifMesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal IndonesiaPT United Tractors Pandu Engineering dengan No.001/PUKSPAMK FSPMI/PT. UTPE/IX/2012;9.

tentang Serikat Pekerja/ SerikatBuruh yang menyatakan "Setiap Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi danKonfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh harus memiliki anggaran dasar dananggaran rumah tangga" jo Pasal 2 ayat 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja I Serikat Buruh;10.

MANGOLOI MANULLANG, DKK MELAWAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ROKAN HILIR

Jatim Jaya PerkasaJalan Simpang Damar RT/RW : 020/009 Desa RantauPanjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam KabupatenRokan Hilir ; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; MELAWANKEPALA DINAS TENAGA ' KERJA DANTRANSMIGRASI KABUPATEN ROKAN HILIR; Jin.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barru Nomor: 23/BH/XXIV.2/III/2012 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) SYUKUR MANDIRI tanggal 24 Maret 2012 melanggar Keputusan bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: UM.008/41/2/ DJPL-11, Nomor : 93/DJPPK/XII/2011, Nomor : 96/SKB/DEP.1/

XII/ 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Di Pelabuhan, tanggal 29 Desember 2012 Pasal 2 ayat 1, 3 dan 4 dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas ketelitian, asas kecermatan dan asas profesional3.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barru Nomor: 23/BH/ XXIV.2/III/2012 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) SYUKUR MANDIRI tanggal 24 Maret 20124. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Barru), berupa Surat Keputusan Bupati Barru c.q.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barru Nomor: 23/BH/XXIV.2/III/2012 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) SYUKUR MANDIRI tanggal 24 Maret 20125. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Barru c.q.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barru Tentang Pengesa-han Akta Pendirian Koperasi atas nama Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samaturue setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku6. Membebankan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.232.000 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT SYUKUR MANDIRI

;Bahwa benar Umar Peseng masih bekerja di Koperasi Tenaga KerjaBongkar Muat Garongkong ; 31Bahwa ada anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Garongkongmasuk menjadi anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar MuatSamaturue ; Bahwa Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Garongkong ada kerjasama dengan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samaturue ; Bahwa saksi tahu perusahaan yang bekerja sama dengan KoperasiTenaga Kerja Bongkar Muat Garongkong dan Koperasi Tenaga KerjaBongkar Muat Samaturue adalah Semen

Kerja Bongkar Muat Garongkong; Bahwa saksi tidak tahu, apakah Koperasi Tenaga Kerja Bongkar MuatSyukur Mandiri mempunyai kantor ; Bahwa saksi tidak tahu, apakah Koperasi Tenaga Kerja Bongkar MuatSyukur Mandiri mempunyai akta pendirian ; Bahwa tidak ada hubungan kerja Koperasi Tenaga Kerja BongkarMuat Syukur Mandiri dengan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar MuatGarongkong ; Bahwa saksi tahu Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Garongkongdidirikan pada tahun 2010 ; Bahwa saksi tahu pengurus Koperasi Tenaga

Koperasi Tenaga Kerja Bongkar MuatGarongkong dari Dinas perhubungan ; Bahwa benar Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Garongkongberbentuk Koperasi ; Bahwa ada akta pendirian Koperasi Tenaga Kerja Bongkar MuatGarorngkong 3 = a nnBahwa saksi tahu dari masyarakat tenaga kerja Koperasi Tenaga KerjaBongkar Muat Garongkong;Bahwa saksi pernah bekerja di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar MuatSyukur Mandiri dan bekerja dengan orang lain ; Bahwa Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Syukur Mandiri tidakmeenmpunyai

Kantor nsBahwa tidak ada anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar MuatSyukur Mandiri bekerja di pelabuhan ; Bahwa Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Syukur Mandiri pernahmendatangkan Tenaga Kerja dari luar Garongkong;Bahwa tidak ada kerugian Koperasi Tenaga Kerja Bongkar MuatGarongkong sejak berdirinya Koperasi Tenaga Kerja Bongkar MuatSyukur Mandiri ; Bahwa ada pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat SyukurMandiri ; Bahwa pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat SyukurMandiri bukan dari masyarakat

tempatnya Koperasi Tenaga KerjaBongkar Muat Syukur Mandiri ;Bahwa Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Syukur Mandiri tidakmempunyai tenaga kerja ; Bahwa Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Garongkong pernahmelakukan kontrak dengan Bosowa dan Lagaligo ; Bahwa Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samaturue pada awalnyaadalah Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Garongkong yang terdiridari warga asli Garongkong yang berdomisili disekitar pelabuhansebanyak 60 orang yang kesemuanya selalu aktif dan selalumelakukan

., dkk VS KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO

Selanjutnya disebut sebagai ParaPENGGUGAT jos c2ec eee seneeeenenmerenneenweneneMelawan:KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO,Tempat Kedudukan di Jalan Raya Jati No. 4Sidoarjo. Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus1.ARIF MAKIN, SH. Jabatan : Sekretaris DinasSosial dan Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo.. HERI SOESANTO, SH., MH. Jabatan : KepalaBagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenSidOaljO.n nnn nnn n mene nnn nnn nnnDJOKO SADJONO, SE., SH., MH.

Jabatan :Kabid Hubungan Industrial dan KesejahteraanPekerja pada Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKabupatenSidoajo.ARIES SAPUTRO, SH. Jabatan : KasubagBantuan Hukum pada Bagian Hukum SetdaKabupatenSidoarjo.M. ANWAR KHOIFIN, SH., MH. Jabatan : KasiPengupahan dan Persyaratan Kerja padaDinas Sosial dan Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo.Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 3 dari halaman 68. GATOT PRIYO UTOMO, SE., MM.

Jabatan :Kasi Hubungan Industrial pada Dinas Sosialdan Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo.. HASAN MANGALLE, SH., ST. Jabatan : KasiNorma Keselamatan dan Kesehatan Kerjapada Dinas Sosial Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo.. UCOK SUNYOTO, S.Sos., MM. JabatanMediator Hubungan Industrial pada DinasSosial dan Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo.. TRI WIDODO, SH., ST. Jabatan : PengawasKetenagakerjaan pada Dinas Sosial TenagaKerja KabupatenSidoOarjO.10.MACHWAL ANAM, SH.

.;KEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIR - BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN);

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS di KantorPusat Teknologi Reaktor Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional(BATAN), Bertempat tinggal Komplek PUSPIPTEK Blok IVL/2, Rt/Rw. 024/008, Desa/Kelurahan Setu Kecamatan Setu, Kota Tangerang;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;LAWANKEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIR BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN);Berkedudukan Gedung nomor 80, Kawasan PUSPIPTEK Serpong,15314; 2 222222 2e nnn ne ene nee neeDalam hal ini memberikan Kuasa

Sugiyanto; NIP : 19650323 199009 1 001; Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha PTRKN; Masingmasing pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional,berkedudukan di Jl.

Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPNS di Kantor Pusat Teknologi Reaktor Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional(BATAN), Bertempat tinggal Komplek PUSPIPTEK Blok IVL/2, Rt/Rw. 024/008,Desa/Kelurahan Setu) Kecamatan Setu, Kota Tangerang, telah mengajukanpermohonan pernyataan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal28 Mei 2012 dan Permohonan pernyataan banding tersebut telah diberitahukankepada pihak lawan tanggal 29 Mei2012; 2222222 nnn nnn nnn nnn nnn nce ce eensBahwa Penggugat/Pembanding

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BEKASI., 2. SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH atas nama PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA PT. PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA FEDERASI SERIKAT PEKERJA PANASONIC GOBEL (PUK PECGI FSPG);

Penggugat:
Basarudin
Tergugat:
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

TOGAP MARPAUNG, PGD
Tergugat:
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

TOGAP MARPAUNG, PGD, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi,Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Indonesia,bertempat tinggal di JI. Siliwangi Raya, Blok A, No.203, ChandraBaru, RT.007, RW.017, Kelurahan Jati Rahayu, KecamatanPondok Melati, Bekasi 17414, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT,MELAWANKEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA;Berkedudukan di bapeten, Jalan Gajah Mada No.8, Jakarta Pusat,memberi kuasa kepada:1.

Menyatakan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga NuklirNomor : 1307/K/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018 Tentang PemberianKenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian danPemberhentian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang MencapaiBatas Usia Pensiun, sah menurut hukum;3.

(Fotokopihasil print out);Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil pada BadanPengawas Tenaga Nuklir, atas Nama Drs. Togap Marpaung,PGD, Jangka Waktu Penilaian Bulan 1 Januari s/d 31Desember 2015, dibuat tanggal .. Januari 2015. (Fotokopidari fotokopi);Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil pada BadanPengawas Tenaga Nuklir, atas Nama Drs. Togap Marpaung,PGD, Jangka Waktu Penilaian Bulan 1 Januari s/d 31Desember 2014, dibuat tanggal 29 Januari 2016.

(Fotokopi sesuai dengan asili);Nota Dinas Badan Pengawas Tenaga Nuklir dari KepalaBiro Umum kepada Direktur Pengaturan PengawasanFasilitas Radiasi dan dZat Radioaktif Nomor:2287/KP0601/BU/ VIII/2017, tanggal 31 Agustus 2017,Perihal Pemberitahuan Masa Purnabakti. (Fotokopi Sesuaidengan asli);Nota Dinas Badan Pengawas Tenaga Nuklir dari Plh.

(Fotokopi sesuai dengan asli);Nota Dinas Badan Pengawas Tenaga Nuklir dari KepalaBiro Umum kepada Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi danZak Radioaktif (DIFRZR) Nomor: 1295/KP 0203/DIFRZR/V/2018, tanggal 25 Mei 2018, Perihal:Halaman 22 dari 34 halaman. Putusan Nomor: 222/G/ 2019/PTUNJKT10.11.Bukti T6Bukti T7Bukti T8Bukti T9Bukti T10Bukti T11Penandatanganan Dokumen Pensiun. (Fotokopi sesuaidengan asli);Nota Dinas Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dariKepala Biro Umum kepada Sdr. Drs.