KIMCO ARMINDO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Turut Tergugat:
1.Direktorat Jenderal Pajak
2.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur

JOKO PURWANTO
Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

I WAYAN SUARTIKA VS PEMERINTAH R.I. cq KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL cq UNIVERSITAS UDAYANA, DKK

PEMERINTAH R.I. cq KEMENTERIAN PENDIDIKANNASIONAL cq UNIVERSITAS UDAYANA, berkedudukan diJalan Raya Bukit Jimbaran, diwakili oleh Prof. Dr. dr. A.A.Raka Sudewi, Sp.S., selaku Rektor Universitas Udayana,dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Nyoman Sukandia,S.H., M.H., dan kawankawan, Para Kelompok Ahli BidangHukum Universitas Udayana, beralamat di Kampus UnudBukit Jimbaran, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 10 Desember 2018;2.

Menyatakan hukum Sertifikat Hak Pakai Nomor 85 atas nama PemegangHak Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Pendidikan Nasionalberkedudukan di Jakarta atas tanah di Badung tidak mempunyai kekuatanhukum;6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinyauntuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat (waris dari Jedog)dengan lasia bila perlu dengan bantuan alat Negara;7.

Pemohon:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Termohon:
NELSON BUTAR BUTAR

MACHDLOROTUL AYUNI, S.Pd. vsKEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.,

IIP HIDAYAT, S.Kom., jabatan Pranata Komputer AhliPertama Pada Sub Bagian Tata Usaha;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kota AdministrasiJakarta Utara, Jalan Plumpang Raya Nomor.52, KelurahanSemper, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, berdasarkan SuratHalaman 1 dari 16 halaman.

Bahwa Surat Keputusan a quo dibuat/dikeluarkan oleh Tergugatsebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota AdministrasiJakarta Utara yang merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negarayang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku.

berdasarkanSurat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama KotaAdministrasi Jakarta Utara, Nomor: Kd.09.05/1/Kp.00.3/Kep/H.440/2010, Tanggal 14 Mei 2010;Bahwa selama menjadi PNS dengan Jabatan Fungsional sebagaiGuru pada Mts.

;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor : 115tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015. Tentang Pemberhentian Dari JabatanFungsional Guru Machdlorotul Ayuni, S.Pd.l.

Putusan Nomor 62 K/TUN/2017Bahwa Tergugat / Terbanding / Termohon Kasasi telah mengeluarkan /Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama KotaAdministrasi Jakarta Utara, Nomor : 115 tahun 2015 tanggal 11 Maret2015.

KEMENTERIAN AGAMA RI, Cs

FX Untung Gunawan Als Franciscus Xaverius Untung Gunawan lawan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan dkk

Pendidikan Dan Kebudayaan (Tergugat ),Kementerian Riset, Tehnologi Dan Pendidikan Tinggi (Tergugat II),Universitas Jenderal Soedirman (Tergugat Ill), dan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Banyumas (Turut Tergugat).

Kemudian dalamPerkara Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Pwt, yang menjadi PihakPenggugat adalah Fransisca Lana Riani sedangkan Para Tergugatadalah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Tergugat ),Kementerian Riset, Tehnologi Dan Pendidikan Tinggi (Tergugat Il),Universitas Jenderal Soedirman (Tergugat Ill), dan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Banyumas (Turut Tergugat);Bahwa setelah Tergugat cermati ternyata Penggugat dalam PerkaraNomor. 57/Pdt.G/2017/PN Pwt dan Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Pwtterikat dalam satu

dan Kewajiban dari UniversitasJenderal Soedirman Purwokerto Kementerian Pendidikandan Kebudayaan kepada Universitas Jenderal SoedirmanKementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiNomor 3255/UN23/2016, untuk digunakan oleh TergugatIII;Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(KEMENDIKBUD) (Tergugat !)

Dengan adanya dua Kementerian(KEMENDIKBUD dan KEMENRISTEKDIKTI), makapengelolaan urusan pemerintahan yang berkaitan denganPendidikan Tinggi, yang dulunya berada dibawahKEMENDIKBUD, sekarang dalam kenyataannya sudahberalin ke KEMENRISTEKDIKTI.

Fakta yang sebenarnya adalah meskipun Sertifikat HakPakai No.00016 masih atas nama Kemendikbud (Tergugat ), namunpada kenyataannya Barang Milik Negara tersebut telah dialinkankepada Kemenristek (Tergugat Il) berdasarkan Berita Acara SerahTerima Aset dan Kewajiban dari Universitas Jenderal SoedirmanPurwokerto Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke UniversitasJenderal Soedirman Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Nomor 3255/UN23/2016 untuk dikelola oleh Tergugat Ill,sehingga sejak saat

.;KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.;

No.144//B/2016/PT.TUN JKTMELAWANKEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTAUTARA, berkedudukan di Jalan Plumpang Raya No.52Kelurahan Semper, Kecamatan Koja, Jakarta Utara,dalam sengketaini memberi kuasa kepada :1. MARSIMIN, S.E., M.M. 5 So2. HJ. USDIANAH, S.H, jrcworsvneeeesaneceeneenaeAlanbanee3.

SRI MULYA AGUNG;Tergugat:DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI;

Penggugat:
PT ARSA
Tergugat:
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM

TINGGAL, dkk vs BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

., & Rekan, berkantor di Jalan Kebayoran Lama Raya 9E,Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10September 2014, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;melawanBADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAPERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan Merdeka Timur Nomor 5Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. GilangHasya Hasya Hanugama, S.H., 2. Beny Yudha Kurniawan, S.H.,M.H., 3.

., ketiganya merupakan Pejabatdan/atau Pegawai di Badan Pengembangan Sumber DayaManusia Perhubungan Kementerian Perhubungan, berkedudukandi Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat 10110,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2012,Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Hal. 1 dari 12 Hal.

Putusan Nomor 880 K/Pdt/2015Bahwa Penggugat bertindak atas nama Kementerian Perhubungandidasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus bernomor: KP/014/1/2/BPSDMP2012 tanggal 3 September 2012 yang dalam hal ini mewakili kepentinganBadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan KementerianPerhubungan Republik Indonesia untuk mengajukan gugatan PerbuatanMelawan Hukum atas obyek tanah seluas + 318.822 m?

Jelasnya surat kuasa khusustersebut tidak mempunyai kualitas dan kapasitas untuk mewakili KementrianPerhubungan Republik Indonesia;Bahwa oleh karena Kementerian Perhubungan Republik Indonesia adalahinstitusi yang dipimpin oleh seorang Menteri, yang bertanggung jawab danmemiliki wewenang untuk mengatas namakan Kementerian baik itu diluarmaupun di dalam Pengadilan, maka tindakan kuasa Penggugat di dalamperkara ini harus dinyatakan tidak sah dan patut ditolak.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL cq. UNIVERSITAS RIAU PROVINSI RIAU, DKK VS NAOMI Br. SINAGA, DKK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL cq. UNIVERSITASRIAU PROVINSI RIAU, berkedudukan di Jalan Kampus BinaWidya Km 12,5 Simpang Baru, Kecamatan Tampan, KotaPekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada H.Djemarin Marat, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Paus Nomor126, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal30 Oktober 2013;2.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL, berkedudukan diJalan Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal inimemberikan kuasanya kepada Mohammad Ravii, S.H., M.M.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq. GUBERNUR KEPALADAERAH TK PROVINSI RIAU;3. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il KABUPATENKAMPAR, cq. PANITIA PEMBEBASAN TANAH DAERAHTINGKAT Il KABUPATEN KAMPAR, berkedudukan di JalanHR Subrantas, Bangkinang;4.

Universitas Riau, sebagai Tergugat III;Kementerian Dalam Negeri cg. Gubernur Kepala Daerah Tingkat Riau,sebagai Tergugat IV;Bupati Daerah Tingkat Il Kabupaten Kampar cq.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL tersebut;2. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Il.

Pemohon:
Nunung Djaja
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Permohonan a quo Tidak Jelas ditujukan kepada subjek hukum yangkongkret (error in persona)Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas ditujukan kepada subjek hukum yangkonkret dengan dalil sebagai berikut:1.Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonanpraperadilan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananDirektorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan KehutananDirektorat Penegakan Hukum Pidana;.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 No. 2 Rv (Reglement op de Rechtsvordering),ditentukan bahwa gugatan/permohonan' ditujukan terhadap pimpinanlembaga/instansi;Bahwa permohonan Pemohon seharusnya ditujukan kepada DirekturPenegakan Hukum Pidana pada Direktorat Jenderal Penegakan HukumLingkungan Hidup dan Kehutanan di Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan.Berdasarkan uraian angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, maka permohonanpraperadilan a quo adalah permohonan yang error in persona dan olehkarenanya

Karya :LestariTanggal 21 Juli 2020.Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananSurat Keterangan Sah Hasil Hutan KayuKO.A. 0429812, Kayu OlahanPengirim CV. Karya LestariPenerima PD. Cibodas Jaya KayuTanggal 26 Juli 2020JI. Gatot Subroto Km. 32 No. 127Tangerang BantenTanggal 26 Juli 2020. Daftar Kayu Olahan CV. Karya LestariTertanggal 26 Juli 2020Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananSurat Keterangan Sah Hasil Hutan KayuKO.A. 0430173, Kayu OlahanPengirim CV. Karya LestariPenerima PD.

Pasal 55 dan/atau 56 KUHP (vide Bukti T1),yang ditujukan kepada Direktur Penegakan Hukum Pidana pada Dirjen PenegakanHukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan di Jakarta, dimana pada point 5 ditegaskan bahwa dari keterangan EricErianthe dalam berkas perkara Pemohon maupun hasil persidangan dalam perkaraEric Erianthe di Pengadilan Negeri Tangerang tidak terdapat keterangan kerja samaantara Pemohon dengan Eric Erianthe dan didalam point 6 dalam bukti T1 jugaditegaskan

M E N G A D I L I:- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIANKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA tersebut;- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor1/Pdt/2016/PT.Bdg tanggal 24 Maret 2016 yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Bandung Nomor 519/Pdt.G/2014/PN.Bdg tanggal 23 Juni2015;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksaperkara a quo;2.

ABDOESSOEKI, dkk VS KEMENTERIAN KEUANGAN RI., cq, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

PEMERINTAH R.I. cg KEMENTERIAN PERTANIANRI. cq BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGANBIOTEKNOLOGI DAN SUMBERDAYA ~ GENETIKPERTANIAN, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor3 A, Bogor, diwakili oleh Dr.Ir.Karden Mulya, selaku KepalaBalai Besar Penelitian Dan Pengembangan BioteknologiDan Sumberdaya genetik Pertanian, dalam hal ini memberikuasa kepada Drs.Zulkifli, M.M., dan kawankawan, ParaPegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2015;9.

Pasal 1037 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 184/PMK.0112010tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuanganmenyebutkan:Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas merumuskanserta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangkekayaan negara, piutang negara, dan lelang;g.

Bahwa Penggugat dan Tergugat VIII adalah dua (2) Kementerian yangbertindak mewakili pemerintah Negara republic Indonesia, bahwa Tergugat I,V, dan VII menolak dengan tegas dalildalil gugatan Penggugat, kecualiterhadap yang benar adanya, selanjutnya mengenai;2.

tetap;Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Bandung berwenangmemeriksa perkara a quo dan karena Judex Facti/Pengadilan Negeri belummemeriksa dan memutus pokok perkara maka diperintahkan agar kedua belahpihak dipanggil dan dibuka persidangan untuk memeriksa dan memutus pokokperkara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapatbahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi KEMENTERIAN

Penggugat:
NELI
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kelapa Dua KelurahanKabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Pekerjaan Aparatur SipilNegara (ASN) pada Kantor Kementerian Agama Kota Palu; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama SAHRUL,SH, kewarganegaraanIndonesia, beralamat di JI, Tg. Tada No.22 Palu, Sulawesi Tengah, pekerjaan Advokatpada Kantor HANSS & Associates.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2015;Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT; MELAWANKepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan di JI.Prof. Moh. Yamin No.42 Kota Palu, Sulawesi Tengah; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masingmasing bernama 1. Drs. AKBAR SIDIK,M.Hi, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Sulawesi Tengah JI. Prof. Moh. Yamin No.42 Palu, Pekerjaan/Jabatan KepalaSub bagian Hukum dan KUB., 2.

KewarganegaraanIndonesia alamat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah JI.Prof. Moh. Yamin No.42 Palu, Pekerjaan/Jabatan Kepala Sub bagian Ortala danKepegawaian. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor Kw.22.1/2/HK.01.1/712/2015.

- Yayasan As-Shabur VS kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Palu

INTERNUX X KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI C.Q MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN, KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA tersebut;

DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN,KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA vs. PT. CITRA NIAGA NUSANTARA

PUTUSANNomor 392 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN,KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diGedung Manggala Wana Bakti Blok , Lantai 5, Jalan Gatot Subroto,Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :1. IMAM SETIOHARGO, S.H.

Kehutanantentang Printah bayar iuran izin usaha pemanfaatan hutan disingkat ( SPPIIUPH ) Nomor : S.285 / VIBIKPHH/2014, Tanggal 09 Mei 2014 ;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan DirekturJendral Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan tentang Printah bayariuran izin usaha pemanfaatan hutan disingkat ( SPPIIUPH ) Nomor : S.285 /VIBIKPHH/2014, Tanggal 09 Mei 2014 ;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakartatelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 144/G/2014/PTUNJKT Tanggal18 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:DALAM PENUNDAAN :Menolak Permohonan Penundaan Keputusan Direktur Jenderal Bina UsahaKehutanan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.285/VIBIKPHH / 2014, tanggal 09 Mei 2014 tentang Surat Perintah Pembayaranluran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan ( SPPIIUPH ) kepada PT.

Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat/Terbanding berupa SuratKeputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanantentang Perintah Pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPPIIUPH) Nomor S.285/VIBIKPHH/2014, tanggal 09 Mei 2014;3.

Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat KeputusanDirektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan tentangPerintah Pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPPIIUPH) Nomor$.285/VIBIKPHH/2014, tanggal 09 Mei 2014;4.

WONUA INDAH LESTARI;Tergugat:DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI;

SARDI;DIREKTUR PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DEPLU 76 B/163, RT. 002, RW. 008,Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, KotaTangerang Selatan Banten, selanjutnya disebut sebagaibee c eee eee eeeeceeeeseeeeeeeeaeeneeseeeeeeeeeeeeeeeeerees PENGGUGAT; MELAWAN:DIREKTUR PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DIREKTORATJENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM,berkedudukan di Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran BaruJakarta Selatan. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Andry Marulitua, SH.