Ditemukan 555696 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2009 2008 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 440/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
EKI MOHAMAD HASIM, SH
Terdakwa:
LA ODE RUSMIN Bin LA ODE UNDU
27 — 13
  • meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajaMemiliki, menguasal, membawa dan atau menggunakan alat penangkapanikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayankecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    Propinsi Sulawesi Tenggara; Bahwa setelah sekitar 3 ( Tiga ) jam lamanya berada didasar laut selanjutnyaalat penangkap ikan berupa jaring Tarik ( Jaring Trawl ) ditarik dengan hasiltangkapan ikan sekitar 30 ( Tiga puluh ) Kilo Gram ; Bahwa setelah itu terdakwa menurunkan lagi jaringnya untuk menangkapikan dan sewaktu penarikan jaring yang kedua sudah dipantau oleh saksiSUNARYANTO Bin SUNARDI berteman dari Direktorat Polairud PoldaSultra yang sedang melakukan Patroli menggunakan Kapal Patroli KP.XX 2004
    Propinsi Sulawesi Tenggara ; Bahwa setelah sekitar 3 (tiga) jam lamanya berada didasar laut selanjutnyaalat penangkap ikan berupa jaring Tarik ( Jaring Trawl ) ditarik dengan hasiltangkapan ikan sekitar 30 (Tiga puluh) Kilo Gram ; Bahwa setelah itu terdakwa menurunkan lagi jaringnya untuk menangkapikan dan sewaktu penarikan jaring yang kedua sudah dipantau oleh saksiSUNARYANTO Bin SUNARDI berteman dari Direktorat Polairud Polda Sultrayang sedang melakukan Patroli menggunakan Kapal Patroli KP.XX 2004
    terbuktinya dakwaanprimair maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan perbuatanterdakwa dalam dakwaan subsidairnya dimana terdakwa telah didakwamelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana olehketentuan pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan, yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.
    ikanMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:.
Pengadilan PT JAMBI Pidana Umum
Register : 02-08-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 91/PID.SUS/2021/PT JMB
Tanggal 5 Agustus 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : RIVANLI AZIS, S.H.,M.H.
Terbanding/Terdakwa I : ABDUL SAMAD ALIAS ACOK BIN MUHAMMAD SANUSI
Terbanding/Terdakwa II : ERWIN SAHPUTRA BIN SUTRISNO
81 — 43
  • YASMIN dan Sdr.MUSLIADI diamankanbeserta barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) box berisikan benurlobster.e Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa , Terdakwa II, Sdr.YASMIN danSdr.MUSLIADI tidak dapat menunjukkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)dari pihak yang berwenang.Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 92 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR
    YASMIN danSdr.MUSLIADI tidak dapat menunjukkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)dari pihak yang berwenang.Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 91/PID.SUS/2021/PT JMBPerbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal92 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 56 ke1KUHP.ATAUKEDUA:PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa ABDUL SAMAD ALIAS ACOK BIN MUHAMMAD SANUSI,Terdakwa Il ERWIN SAPUTRA BIN SUTRISNO , Saksi YASMIN
    YASMIN dan Sdr.MUSLIADI diamankanbeserta barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) box berisikan benurlobster.e Bahwa akibat perobuatan para terdakwa negara dirugikan sebesar Rp.13.500.000.000, (tiga belas miliyar lima ratus juta rupiah) dan merusakekosistem perairan laut.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal88 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 56 ke1KUHP.ATAUKETIGA:PRIMAIR
    Seharusnya MajelisHakim PN Kuala Tungkal menerapkan Pasal 88 UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimanadalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senintanggal 05 Juli 2021.2.
    Unsurunsur dalamPasal 92 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP bersifat kumulatif sehingga harus dibuktikansemua Unsur temasuk Unsur penangkapan, pembudidayaan, pengolahan,dan pemasaran ikan.Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 91/PID.SUS/2021/PT JMB3.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 07-04-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 140/PID/2021/PT BNA
Tanggal 4 Mei 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : TENGKU DEDY SYAHPUTRA Diwakili Oleh : Robby Dian, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ZULHELMI, S.H.
73 — 31
  • SLFA 5223 GT. 50,98 beserta terdakwa dan 3 (tiga) orang anakbuah kapal dibawa menuju ke pelabuhan Kuala Langsa untuk diproses lebihlanjut dan diserahkan kepada Kementrian Kelautan dan Perikanan DirektoratJenderal PSDKP Belawan guna penyidikan lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal93 ayat (2)Jo Pasal 102 Undang undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2004 tentang perikanan;Dan ketiga
    Menyatakan terdakwa TENGKU DEDY SYAHPUTRA secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimanadakwaan Kumulatif Penuntut Umum melanggar KESATU : Pasal 92 JoPasal 102, DAN KEDUA :Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 102, DAN KETIGA :Pasal 85 Jo Pasal 102, DAN KEEMPAT : Pasal 98 Jo Pasal 102 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan;Halaman 7 Putusan Nomor 140/Pid/2021/PT BNAMenjatuhkan
    digugat, atau terdapat beberapa hal dan fakta hukum yangtidak dipertimbangkan, sehingga putusan dikategorikan tidak seksamapertimbangannya (omvoldoende gemotiveerd) ; Atau putusan tidak menilai dan mempertimbangkan berbagai segi hukumyang relevan (the relevant law was not taken into considerantion) ;Bahwa disamping itu juga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamPasal 23 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 35Tahun 1999 sekarang di atur dalam Pasal 25 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004
    Pasal 3 huruf (b)nota kesepahaman tersebut Tindakan yang akan diambil atas insidenpelanggaran / kasus adalah Inspeksi dan permintaan untuk meninggalkandaerah itu harus dilakukan segera terhadap semua kapal nelayan kecuallbagi mereka yang menggunakan alat tangkap ilegal seperti bahan peledak,alat penangkapan ikan listrik dan kimia; Sehingga dalam perkara a quoketentuan Pasal 102 Undang undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 2004
    quo mengenai lamanya pidana yang dijatunkan kepadaTerdakwa tetap dipertahankan dan/atau dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkaradalam tingkat banding ;Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 102 dan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 102dan Pasal 85 Jo Pasal 102 dan Pasal 98 Jo 102 Undang undang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Umum
Register : 25-07-2024 — Putus : 08-08-2024 — Upload : 08-08-2024
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 171/PID.SUS/2024/PT BJM
Tanggal 8 Agustus 2024 — Pembanding/Penuntut Umum II : M. KHOIRUN NI'AM, S.H.
Terbanding/Terdakwa I : NASRUDIN Als UDIN Bin MAWARDI (alm)
Terbanding/Terdakwa II : MAHMUDIN Als MAHMUD Bin AHMAD JUMASARI
29 — 28
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Umum
Register : 23-11-2022 — Putus : 03-01-2023 — Upload : 11-01-2023
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 1096/Pid.Sus/2022/PN Tjk
Tanggal 3 Januari 2023 — Penuntut Umum:
KANDRA BUANA, SH
Terdakwa:
PERI PENDEVI BIN HARMAIN
49 — 10
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 04-07-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Kgn
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
SIHYADI, SH
Terdakwa:
BAHRUL Bin LABIH Alm
27 — 4
  • Menyatakan Terdakwa Bahrul Bin Labih (Alm), telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanpenangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan danmembahayakankelestarian sumber daya ikan dan lingkungannyasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang
    Bila suatu daerahatau lokasi dilakukan penyetruman ikan akibatnya akan terjadi kerusakan padaekosistem lingkungan perairan, maka kurun waktu 3 tahun kemudian lingkunganperairan bisa kembali seperti semula.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 84 ayat(1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45Tahun 2009.Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan olehPenuntut Umum tersebut, Terdakwa
    lingkunganperairan, maka kurun waktu 3 (tiga) tahun kemudian lingkungan perairanbisa kembali seperti semula;Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN KgnMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1)Undangundang Nomor 31 Tahun 2004
    seperti semulaMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Yang dengan sengaja diwilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggukanakan bahan kimia, bahanbiologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/ atau membahayakankelestarian Sumber daya ikan dan / atau lingkungannya telah terbuktiMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1)Undangundang Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 30-09-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN LUWUK Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Lwk
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
LA ODE MUH. NUZUL, SH
Terdakwa:
1.Saharudin bin Aping
2.Ramli Bin Edar
3.Rion Bin Hasdin
26 — 10
  • Indonesiamelakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidaya ikan denganmenggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ataucara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan ataumembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya,Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Lwkyang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi dayaikankecilsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 B UU RINo 45 Tahun 2009 tentang Perikanan tentang perubahan atas UU RINomor 31 Tahun 2004
    Banggai Laut;Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidanasebagaimana dalam Pasal 84 ayat (1) UndangUndang RI No 45 Tahun 2009tentang Perikanan tentang perubahan atas UndangUndang RI No 31Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;ATAUKEDUABahwa para terdakwa yakni terdakwa terdakwa SAHARUDIN binSAPING, terdakwa Il RAMLI bin EDAR, dan terdakwa Ill RION bin HASDINHalaman 5 dari 31 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Lwkpada waktu dan tempat sebagaimana yang telah
    Banggai Laut;Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidanasebagaimana dalam Pasal 100 B UU RI No 45 Tahun 2009 tentangPerikanan tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwadan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor
    Pasal 8 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1. Setiap orang;2.
    Pasal 8 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum
Register : 13-11-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 10-03-2020
Putusan PN SIBOLGA Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Sbg
Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
SYAKHRUL EFFENDY HARAHAP, SH, MH
Terdakwa:
BALGA HATOP MARBUN
41 — 37
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Umum
Register : 17-01-2011 — Putus : 19-01-2011 — Upload : 08-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 17/PID/2011/PTSMDA
Tanggal 19 Januari 2011 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Bekti Wicaksono, S.H.
Terbanding/Terdakwa : MASTANG Bin JABBA
25 — 28
  • pada saat penangkapan serta pemeriksaan kapal, kapal tersebutsedang menarik jaring kapal yaitu berjenis Pukat Trawl dan ditemukanjuga diatas kapal hasil tangkapan berupa ikan berjenis campuran seberat+ 100 kg; Bahwa, diketahui dari saksi Nandos dan saksi Irwan yaitu para ABKKapal, pemilik kapal tersebut adalah Warga Negara Malaysia, bertempattinggal di Tawau Malaysia dan kapal tersebut berbendera Malaysia;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 92 UU RI Nomor: 31 Tahun 2004
    Adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 104.Mejelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan PengadilanNegeri Nunukan mengenai Barang Bukti tersebut adalah sudah tepat dan telahsesual dengan ketentuan Pasal 104 (2) UURI No. 31 tahun 2004 tentangperikanan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan NegeriNunukan tersebut beserta alasanalasan yang diuraikan dalam pertimbanganhukumnya yang dijadikan dasar untuk memutus perkara ini Sudah tepat danbenar sehingga diambil alin sebagai
    , bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 22 Desember 2010 Nomor:196/Pid.B/2010/PN.Nnk, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandipidana, maka Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan;Mengingat Pasal 92 dan Pasal 93 ayat (2) UU Nomor: 31 Tahun 2004tentang Perikanan Jo UU Nomor: 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UUNomor: 31 Tahun 2004
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 18-04-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Bna
Tanggal 20 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.RICKY FEBRIANDI, SH
2.DIKHA SAVANA
3.SYARIFAH ROSNIZAR. A, SH.
Terdakwa:
WINAI BUNPHICIT
51 — 16
  • Menyatakan terdakwa WINAI BUNPHICIT telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidangpenangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, danpemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26 ayat (1) sebagaimana yang diatur dan diancam pidanadalam Pasal 92 UU Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 RI Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang
    KHF 1980berserta Nakhoda dan ABK (Anak Buah Kapal) dan barang bukti dibawake Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan PerikananLampulo guna Proses Penyidikan lebih lanjut;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesualPasal 92 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan;Subsidair:Bahwa ia terdakwa Winai Bunphicit, pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari2019 sekira pukul 13.05 Wib, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalambulan Pebruari
    KHF 1980berserta Nakhoda dan ABK (Anak Buah Kapal) dan barang bukti dibawake Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan PerikananLampulo guna Proses Penyidikan lebih lanjut;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesualPasal 93 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan;Lebih Subsidair:Bahwa ia terdakwa Winai Bunphicit, pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari2019 sekira pukul 13.05 Wib, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalambulan
    KHF 2598berserta Nakhoda dan ABK (Anak Buah Kapal) dan barang bukti dibawake Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan PerikananLampulo guna Proses Penyidikan lebih lanjut;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaiPasal 85 Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UUNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan
    tentangPerikanan terdapat kumulasi pidana yakni pidana penjara dan pidana denda;Menimbang, bahwa karena terdakwa adalah Warga Negara Thailandyang bekerja sebagai nahkoda di kapal penangkap ikan berbendera Malaysiatelah ditangkap di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia, maka menjadipermasalahan apakah terhadap terdakwa berlaku ketentuan pasal 73 UNCLOS1982 Jo Pasal 102 UU Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangHalaman 15 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Bnaundang Nomor 31 tahun 2004
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Umum
Register : 09-01-2019 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 17/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ktp
Tanggal 16 Januari 2019 — Penuntut Umum:
SAMUEL FERNANDES HUTAHAYAN, SH
Terdakwa:
LA ATU
32 — 9
  • Menyatakan terdakwa LA ATU telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan Tindak Pidana melanggar ketentuan daerah, Jalur,dan waktu atau musim penangkapan ikan sebagaimana diatur dan diancamHalaman 1 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.SusPRK/2019/PN Ktppidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 100 UU No. 31 Tahun 2004tentang perikanan jo Pasal 7 Ayat (2) huruf c UU No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan;2.
    diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa terdakwa LA ATU, pada hari Senin tanggal 26 November 2018sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada bulan November 2018 atau padasuatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Koordinat 0125'02,6LS 1085923,7BT perairan laut Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong UtaraProvinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukumPengadilan Negeri Ketapang berdasarkan Pasal 106 UndangUndang No.31Tahun 2004
    Saat terdakwa ditanya mengenai dokumendokumenkelengkapannya, terdakwa tidak ada memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan(SIPI) di daerah atau jalur penangkapan di perairan laut Kepulauan KarimataKabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 7 Ayat (2) huruf c UU No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikananMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut
    tentang perikanan jo Pasal 7 Ayat (2) huruf c UU No. 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan,dengan unsurunsur sebagai berikut :1.
    tentangperikanan jo Pasal 7 Ayat (2) huruf c UU No. 45 Tahun 2009 tentang PerubahanAtas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan pasalpasal dari Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILI :1.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 03-12-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 17-01-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 463/Pid.Sus/2018/PN Bna
Tanggal 10 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.AMRIYATA, SH.MH
2.Faisal Moga, SH.
3.SYARIFAH ROSNIZAR. A, SH.
Terdakwa:
ZULMAHDI bin M ABAS
32 — 10
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 15-01-2016 — Putus : 31-03-2016 — Upload : 06-07-2022
Putusan PT MAKASSAR Nomor 20/PID/2016/PT MKS
Tanggal 31 Maret 2016 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SAMANg DG. TUTU Bin DG. NONGKA
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : ABDURRAHIM, SH
72 — 7
Pengadilan PN KALIANDA Pidana Umum
Register : 23-05-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 16-08-2018
Putusan PN KALIANDA Nomor 286/Pid.Sus/2018/PN Kla
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
RACHMAT DJATI WALUYA, S.H.
Terdakwa:
1.SUGEDI als DEDI Bin H. SURNATA
2.MUHTADI Bin ASMAN als MOY
107 — 27
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 02-08-2022 — Putus : 24-08-2022 — Upload : 04-10-2022
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bna
Tanggal 24 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
1.TEDDY LAZUARDI SYAHPUTRA SH MH
2.YUDHA UTAMA PUTRA SH
Terdakwa:
Saipul Bahri Bin Illiyas Amin
81 — 27
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum
Register : 31-05-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 24-07-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bgl
Tanggal 5 Juli 2018 — Penuntut Umum:
J.HUTAGAOL,SH.MH
Terdakwa:
HOK TONG Als. ASUI Bin Alm ANG KIM TJA
63 — 64
  • Nainggolan Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri sebagai Banitlidik pada Ditpolair Polda Bengkulu; Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekirapukul 09.00 wib, saksi menemukan 1 (satu) unit mobil cold storageNomor Polisi A 8098 YM telah memuat ikan milik Terdakwa yangtidak dilengkapi SIUP dan SKP sebagaimana dimaksud dalam UUNomor 31 tahun 2004; Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan pada mobilcold storage yang mengangkut ikan milik Terdakwa ditemukankurang lebih 11 (Sebelas) ton ikan
    pengolahan dan pemasaran ikan dalam wilayah perikanan RepublikIndonesia tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) danSertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) sebagaimana dimaksud UUNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;Bahwa Terdakwa sebagai pemilik perusahaan Sinar Masyang bergerak di bidang pengangkutan, pengolahan dan pemasaranikan telah membeli atau mengumpulkan jenis ikan layur (bledang),ikan bawal dan udang dari Para Nelayan.
    Kedua melanggar Pasal 89 Jo Pasal 20 ayat (3) UU RI Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimanatersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan PertamaPenuntut Umum, yaitu Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.
    Zhang di Jakarta Utara; Bahwa dalam mengelola perusahaan Sinar Mas tersebut,Terdakwa hanya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) MikrodanTanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan (PO)yang bergerak dalam usaha pengolahan ikan dan cold storage; Bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat(1) UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, apabila TerdakwaHalaman 19 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Bg!
    tahun 2004 dalam hal ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhiseluruh unsur sebagaimana dimaksud Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RINomor 31 tahun 2004 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PertamaPenuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatansebagaimana
Pengadilan PN WATAMPONE Pidana Umum
Register : 12-02-2020 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PN WATAMPONE Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Wtp
Tanggal 4 Maret 2020 — Penuntut Umum:
HJ.ROSDIANA,SH
Terdakwa:
ASRIL ALIAS ILE BIN WAHYUDDIN
140 — 51
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 14-04-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN SDA
Tanggal 3 Mei 2021 — Penuntut Umum:
LESYA AGASTYA, SH
Terdakwa:
1.WAHYU BAHTIYAR ARIFI Bin JUNAIDI
2.HENDRI MARDIANTO Bin MARGONO
59 — 13
  • jenismutiara sebanayk 2.000 (dua ribu) ekor dan benih lobster pasir sebanyak31.000 (tiga puluh satu ribu) ekor, dengan panjang tubuh (total) ratarata 2,2(dua koma dua) cm dengan panjang carapace 0,64 (nol koma enam empat)cm dengan berat ratarata 0,424 (nol koma empat dua empat) gram dengankesimpulan total benih bening lobster 33.000 (tiga puluh tiga ribu) ekor.Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo.Pasal 26 Ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31Tahum 2004
    Pasal 26 ayat (1)Undangnndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang PerubahanUndangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang PerikananJo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsurunsur sebagai berikut :1. Unsur setiap orang;2. Unsur dengan sengaja;3.
    Pasal 26 ayat (1) UU RI No.31 Tahun2004 Tentang Perikanan jo.UU RI No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan juga dikenakan ketentuan umummengenai penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) kesatuKUHP;Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP dapat dilihatpihakpihak yang ada dalam konsep penyertaan adalah sebagai orang yangmelakukan (Plegen), yang menyuruh lakukan (doen plegen) dan orang yangturut serta melakukan (medeplegen) perbuatan pidana
    Pasal26 ayat (1) Undang undang nomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.undang undang nomor: No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas undangundang nomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.
    Pasal 26 ayat (1) UU RI No.31 Tahun2004 Tentang Perikanan jo.UU RI No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHPdan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PN DUMAI Pidana Umum
Register : 06-03-2018 — Putus : 02-04-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PN DUMAI Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Dum
Tanggal 2 April 2018 — Penuntut Umum:
ASEP YOPIE BUDIMAN SH.
Terdakwa:
SUMITRO Als ALAI Bin GASUN Alm
25 — 14
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum
Register : 29-06-2022 — Putus : 21-07-2022 — Upload : 10-08-2022
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pgp
Tanggal 21 Juli 2022 — Penuntut Umum:
Triman Santana.S.H
Terdakwa:
Slamet Bin Kasimun
70 — 20