- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 173/Pdt.G/2016/PA.TR tanggal 9 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulqadah 1437 Hijriah;- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

disebutsebagai Pembanding;MelawanTerbanding, lahir di ParePare, tanggal 6 Maret 1975, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di JalanXxxx Kabupaten Berau, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang disebut sebagai Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua suratsuratyang berhubungan dengan perkara ini;DUDUK PERKARABahwa dengan mengutip segala uraian yang dimuat dalam PutusanPengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 173

Tanjung Redeb dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Pemohon danTermohon;Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tersebut,Termohon menyampaikan rasa tidak puas dan keberatan dengan menyatakanbanding kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui PaniteraPengadilan Agama Tanjung Redeb sesuai Akta Banding tanggal 22 Agustus2016, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon sebagaiTerbanding pada tanggal 24 Agustus 2016 Nomor 173

Oleh karena padaTingkat Pertama Pembanding berkedudukan sebagai pihak TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Pembanding mempunyai legalstanding untuk mengajukan banding;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama TanjungRedeb Nomor 173/Pdt,G/2016/PA.TR tanggal 2 Agustus 2016, dijatuhkan/diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh parapihak.

Pasal 116 huruf ( f ) KompilasiHukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 28PK/AG/1995 tanggal 16Oktober 1996;Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingterhadap putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 173/Pdt,G/2016/PA.TR yang dijatunkan/diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

dipertimbangkan olehPengadilan Tingkat Pertama tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, hal inisesual dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor247/K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, yang menyatakan Bahwa HakimBanding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang dimuat dalam suatumemori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segalapertimbangan Hakim Tingkat Pertama;Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, makaputusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 173

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 07 Oktober 2013, Nomor : 173/Pid.B/2013/PN.Smp. yang dimintakan banding: -------3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, ( lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan NegeriSumenep, tanggal 07 Oktober 2013, Nomor : 173/Pid.B/2013/PN.Smp. telahmenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1.Menyatakan terdakwa H.

Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriSumenep bahwa pada tanggal 11 Oktober 2013, Penuntut Umum telahmengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan NegeriSumenep, tanggal 07 Oktober 2013, Nomor : 173/Pid.B/2013/PN.Smp. ; 2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Sumenep, bahwa permintaan banding tersebuttelah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober2013 ,; 3.

telah diajukan dalamtenggang waktu dan menurut caracara serta syaratsyarat yang ditentukanUndangundang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum tidak mengajukanmemori banding untuk dipertimbangkan dalam peradilan tingkat banding ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa danmeneliti dengan seksama bekas perkara beserta turunan resmi putusan PengadilanNegeri Sumenep, tanggal 07 Oktober 2013, Nomor : 173

,berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannyaberdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikansebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutusperkara ini di tingkat banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusanPengadilan Negeri Sumenep, tanggal 07 Oktober 2013, Nomor : 173/Pid.B/2013/PN.Smp., dapat dipertahankan dan dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 07 Oktober 2013,Nomor : 173/Pid.B/2013/PN.Smp. yang dimintakan banding: 3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilanyang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ;Demikianlah diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim padahari : SELASA, tanggal 04 MARET 2014 , dalam permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Surabaya, yang terdiri dari H. MAENONG, S.H.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 173//Pdt.G/2017/PA.Spn dari para Pemohon;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

173/Pdt.G/2017/PA.Spn

Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan meneliti berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 21 Juli2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai PenuhNomor 173/Pdt.G/2017/PA.Spn tanggal 24 Juli 2017.

Bahwa perselisihan dan percekcokan antara Pemohon dan Termohonpada intinya disebabkan oleh:7.1.Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami hal ini dibuktikanTermohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;7.2.Setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohonsering mengeluarkan katakata kasar seperti (anjing);Hal 2 dari 6 hal Penatapan No.173/Pdt.G/2017/PA.Spn8.

Membebankan biaya perkara menurut hukum;Subsider;Hal 3 dari 6 hal Penatapan No.173/Pdt.G/2017/PA.SpnJika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sendirimenghadap ke persidangan.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor213/Pdt.G/2017/PA.Spn, dari Penggugat;Hal 5 dari 6 hal Penatapan No.173/Pdt.G/2017/PA.Spn2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Biaya proses Rp. 50.000,Hal 6 dari 6 hal Penatapan No.173/Pdt.G/2017/PA.SpnBiaya panggilanBiaya redaksiBiaya meteralJumlahRp.Rp.Rp.Rp.150.000,5.000,6.000,241.000,(Dua ratus empat puluh satu riburupiah)Hal 7 dari 6 hal Penatapan No.173/Pdt.G/2017/PA.Spn

Clinically tested, kemasan dos warna hijau @ 40 Dos

MksHalaman 173 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 173 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 173 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 173 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 173 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 173 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 173 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 173 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 173 dari 173 Putusan Nomor

321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 173 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 173 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 173 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 173 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 173 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 173 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 173 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 173 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 173 dari

173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 173 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 173 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 173 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 173 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 173 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 173 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 173 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN MksHalaman 173 dari 173 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN

Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dan istri Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1297/173/XII/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tasikmalaya tanggal 22 November 1978 yaitu dari Suherman menjadi Kuat Suparman dan dari N. Ikah menjadi Ihah Solihah;

1.Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor173/Pdt.G/2022/PA.Pyb dariPenggugat;
2. Memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Panyabungan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp830.000,( delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

173/Pdt.G/2022/PA.Pyb

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Mrd oleh Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

173/Pdt.G/2023/PA.Mrd

YanMamoribo seluas + 50.000 m2 yang selama inidikuasai oleh pihak Korem 173 / PVB.3. Bahwa pada tahun 2007 Saksi menghadapKorem 173 / PVB dan diterima oleh Terdakwaselaku Pakum Korem 173 / PVB dan mengutarakanniatnya untuk mengurus' tanah = adat leluhurmereka di Jl.

Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalahtanah Korem 173 / PVB karena diatasnya dibangunbagunan milik Korem 173 / PVB berupa gudangsenjata dan perumahan dinas Korem 173 / PVBtetapi saksi sebelumnya tidak pernah melihatmengenai dokumen tanah tersebut karena = yanglebih mengetahui adalah Kasi Log5.

dengan pihak Korem diMakorem 173 / PVB melalui perantara Terdakwadan akhirnya Danrem 173 / PVB menandatanganisurat Rekomendasi yang menjadi dasar terbitnyaSertifikat tanah tersebut atas nama Sdr.

Bahwa benar pada tahun 2007 Saksi 1menghadap Korem 173 / PVB dan diterima olehTerdakwa selaku) Pakum Korem 173 / PVB danmengutarakan niatnya untuk mengurus tanah adatleluhur mereka di Jl.

Sefnat Rumaropen dengan Saksi 3 yangmewakili pihak Korem 173 / PVB dan isi suratperjanjian tersebut disepakati bahwa pihakKorem 173 / PVB tidak keberatan dan menyerahkankesempatan kepada Sdr.

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 173/Pdt.P/2021/PA.Jmb dari Pemohon;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp.120.000,00 (seratus dua puluhribu rupiah).

173/Pdt.P/2021/PA.Jmb

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 173/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 7 Februari 2024 yang dimohonkan banding,3. Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 173/KPTS/IX Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 8 (delapan) Desa di Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 8 September 2016 khususnya pada Desa Bilote atas nama Sefnat Punana (lampiran nomor urut 2);3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 173/KPTS/IX Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 8 (delapan) Desa di Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 8 September 2016 khususnya pada Desa Bilote atas nama Sefnat Punana (lampiran nomor urut 2);4. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;5.

OBJEK SENGKETA:Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo adalahSuratKeputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 173/KPTS/X Tahun 2016 tentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 8 (delapan) Desa diHalaman 3 dari 61 Halaman Putusan Nomor 29/G/2016/PTUN.ABNKecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 8 September 2016,pada Desa Bilote atas nama Sefnat Punana (lampiran nomor urut 2);ll.

Keputusan Tergugat dalam menetapkan Surat KeputusanBupatiHalmahera BaratNomor :173/KPTS/X Tahun 2016 Tentang Pengesahandan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin pada 8 (delapan) Desa diKecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat tanggal 8 September2016 pada Desa Bilote atas nama Sefnat Punana(lampiran nomor urut 2)telah mengabaikan Asas Kepastian Hukum;.

Bukti T.lLInt7 : Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor :173/KPTS/X Tahun 2016 tentang Pengesahan danPengangkatan Kepala Desa Terpilin pada 8 (delapan)Desa di Kecamatan Loloda Kabupaten HalmaheraBarat, tertanggal 8 September 2016, (Sesuai denganaslinya);8. Bukti T.llLInt8.a =: Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nam Hans,(fotocopy dari fotocopy);9.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor :173/KPTS/X Tahun 2016 tentang Pengesahan dan PengangkatanHalaman 59 dari 61 Halaman Putusan Nomor 29/G/2016/PTUN.ABNKepala Desa Terpilin pada 8 (delapan) Desa di Kecamatan Loloda,Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 8 September 2016 khususnya padaDesa Bilote atas nama Sefnat Punana (lampiran nomor urut 2);3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiHalmahera Barat Nomor : 173/KPTS/X Tahun 2016 tentang Pengesahandan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 8 (delapan) Desa diKecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 8 September2016 khususnya pada Desa Bilote atas nama Sefnat Punana (lampirannomor urut 2);4. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;5.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.Buk., dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

173/Pdt.P/2019/PA.Buk

Salinan PENETAPANNomor 173/Pdt.P/2019/PA.Buk.2 27 P23 (5) ah o@4DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhnkan Penetapan dalam perkaraltsbat Nikah yang diajukan oleh :Irham bin Idrus L, NIK 7206080107990006, tempat dan tanggal lahir (umur)Topogaro, 12 Desember 1998 (20 tahun), agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di DesaTopogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.Buk.Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali dan sampai saat iniPemohon dan Pemohon II masih berstatus suami istri;. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon jejaka dalam usia 19 tahundan Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 15 tahun, pernikahandlangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama SalimK.

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.Buk.Bahwa halhal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Bungku cq. Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:Primer :1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;2. Menetapkan, sah pernikahan Pemohon (Irham bin Idrus L) denganPemohon II (Reskina Putri Febrianti binti Salim K.

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.Buk.2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalamregister perkara;3.

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.Buk.

1. Mengabulkanpermohonan pencabutan perkara Nomor: 173/Pdt.G/2023/MS.Birdari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Bireuenuntuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepadaPenggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp750.000,00,00(tujuh ratus lima puluhribu rupiah).

173/Pdt.G/2023/MS.Bir

• Mengabulkan Permohonan pencabutan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
• Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret dari register terhadap Perkara Perdata Niaga 173/Pdt.Sus PKPU/ 2023/ PN.Niaga.Jkt.Pst. dan SIPP;
• Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.390.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh Rupiah);

173/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 173/PDT/2021/PT MND, tanggal 27 Januari 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Bit, tanggal 9 September 2021

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr, tanggal 07 Maret 2016 yang dimohonkan banding;3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

No. 550/PDT/2016/PT.DKIPengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca berkas perkara tanggal 7 Maret 2016 Nomor173/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Ut. dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkaratersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Mei2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaUtara pada tanggal 4 Mei 2015 dalam Register Nomor 173/Pdt.G.2015/PN.Jkt.Ut , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa anak Penggugat, Muhammad Naufal

Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkanbahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan PengadilanNegeri Jakarta Utara Nomor 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 7 Maret 2016dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding Il, Illsemula Tergugat Il, Ill pada tanggal 10 Mei 2016 dan kepada Terbanding , Vsemula Tergugat , IV pada tanggal 23 Juni 2016Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukanMemori Banding tanggal 29 April 2016, yang diterima

No. 550/PDT/2016/PT.DKITENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertamemenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UndangUndang oleh karenaitu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari denganseksama berkas perkara tersebut beserta suratsurat yang terlampir, salinanresmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 173/Pdt.G

Baca memori banding dari pembanding;Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan olehterbanding pada pokoknya meminta supaya majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta UtaraNomor 173/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 7 Maret 2016;Menimbang,bahwa memori banding dari pembanding secara umumdapat disimpulkan merupakan ulasanulasan tentang teoriteori PerouatanHal 23 dari 25 Hal Put.

Banding dari Para terbanding hanya meminta untuk menguatkanputusan di dalam perkara ini, tidak ada hal yang dapat melemahkan ataumembatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanyatelah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim TingkatPertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebuttidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 173

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Sgta dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankankepada penggugatuntuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 596.000,00(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

173/Pdt.G/2019/PA.Sgta

PENETAPANNomor 173/Pdt.G/2019/ PA.SgtaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu. pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapansebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :Penggugat, umur 25 tahun (tempat / tanggal lahir, Samarinda, 25 Maret 1994),NIK. 6408096503940001, agama Islam, pendidikan SMP,pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perdau Dalam,Dusun 3, RT.04, Desa Sepaso Selatan

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 173/Pdt.P/2021/PN Pbr dicabut oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencatat pencabutan tersebut dan mencoret dalam register perkara Permohonan yang bersangkutan;
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

173/Pdt.P/2021/PN Pbr

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 173/Pdt.G/2022/ PA.Srl. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

173/Pdt.G/2022/PA.Srl

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata No.173/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt. digugurkan ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari dalam register yang sedang berjalan dalam tahun ini ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.306.00,-

173/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt