Pembanding/Penggugat : LAILI ANITA, S.Pd
Terbanding/Tergugat : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Penggugat menemukan surat tersebut denganNomor agenda 02895 tertanggal 14 Maret 2011 di Kementerian PAN. Isi Surattersebut diantaranya;Pada butir Nomor Ill halaman 2 huruf c :Ali Susanto mengakui beristri dua,tetapi dilakukan sebelum dia menjadi PNS, dengan demikian tidak melanggarhukum,Pada kalimat terakhir halaman 4: Baik sekali kalau sebelum mengambilkeputusan Sara.

Bahwatentunya Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan cukup mengetahuimengenai laporanlaporan surat Penggugat baik melalui Kementerian PAN RImaupun melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia SekretarisJenderal Nomor 836.043/1149.SJ Perihal: Pengaduan Pelanggaran DisiplinKepala Sekolah SMP PGRI Serpong tertanggal 14 April 2011.

Mohon Bapakmenjawab:Ya atau Tidak;Surat Penggugat tersebut telah dijawab oleh Direktorat Jenderal Guru danTenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebuadayaan RepublikIndonesia dengan surat Nomor 27026/B.B1/HK/2016 Perihal: Mohon Dijawabtanggal 23 Agustus 2016;Ternyata isi Surat tersebut menyarankan Penggugat untuk menanyakan kepadapihak YPLP PGRI Prov. Banten.

Maka tindakan Tergugat telah bertentangan Perpres Nomor 14 tahun2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenaiKedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 1 ayat 2 berbunyi: KementerianPendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Menteri. Pasal 3 huruf cberbunyi: Pelaksaan kebijakan dibidang peningkatan mutu dankesejahteraan guru dan pendidikannya lainnya serta tenagakependidikan. sedangkanpasal 3 huruf g. Pelaksanaan teknis dansupervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian dan Pendidikan diDaerah.

Isi surat tersebutSehubungan dengan laporan Ibu pada PPLP PGRI Pusat, Bapak WakilMediknas, Kementerian Pendayaangunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi RI.

Dalam Pokok Perkara-Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-Menyatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Kreditor dari PT.

Ricky Kurniawan Kertapersada; -Memerintahkan Termohon dan Tim Kurator untuk mencatatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Kreditor Konkuren dengan nilai tagihan sebesar Rp191.803.261.700,00 (seratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) PT. Ricky Kurniawan Kertapersada (dalam pailit); -Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Harta Pailit;

- P ( KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA )- T ( KURATOR PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA )

DARWIS RAHMAN, M.Si ; DIREKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, DirektoratJenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan TinggiNomor:5188/C5/KL/2016 tanggal 25 Agustus 2016 Perihal: PembentukanTim Penyehatan UKDM, dan;2.

Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, DirektoratJenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan TinggiNomor:2182/C.C4/KL/2016 tanggal 22 November 2016 Perihal:Permohonan Pengaktifan PD Dikti UKDM;keduanya dikeluarkan dalam batas waktu tidak ditentukan;Bahwa adapun alasan PEMOHON mengajukan Permohonan a quo adalahberdasarkan halhal sebagai berikut:l.

Mewajibkan TERMOHON untuk membatalkan: Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, DirektoratJenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan PendidikanTinggi Nomor:5188/C5/KL/2016 tanggal 25 Agustus 2016 Perihal:Pembentukan Tim Penyehatan UKDM, dan; Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, DirektoratJenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan PendidikanTinggi Nomor:2182/C.C4/KL/2016 tanggal 22 November 2016 Perihal:Permohonan Pengaktifan PD Dikti UJKDM;Halaman

Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, DirektoratJenderal Kelembagaan IImu Pengetahuan Teknologi dan PendidikanTinggi Nomor : 5188/C5/KL/2016 tanggal 25 Agustus 2016 Perihal :Pembentukan Tim Penyehatan UKDM (vide bukti P9) dan;2.

Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, DirektoratJenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan PendidikanTinggi Nomor : 5188/C5/KL/2016 tanggal 25 Agustus 2016 Perihal :Pembentukan Tim Penyehatan UKDM (vide bukti P9) dan;2.

Pemohon:
ALBERTUS SYAHAILATUA
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Surat Panggilan Nomor: SG.09/BPPHLHK.2/SWI/PPNS/4/2021, tanggal 15 April 2021, yangmendudukan Pemohon sebagai Tersangka dengan rujukan LaporanKejadian Nomor : LK.01/BPPHLHK.2SWI/PPNS/3/2021, tanggal 31 Maret2021, yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan, cq. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Kehutanan, cq.

Pst.09/BPPHLHK.2/SWI/PPNS/4/2021, tanggal 15 April 2021 yang mendudukanPEMOHON sebagai Tersangka dengan rujukan Laporan Kejadian Nomor :LK.01/BPPHLHK.2SWI/PPNS/3/2021, tanggal 31 Maret 2021, yangdikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, cq.Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan,cq. Balai Pengamanan Dan Penegakan HukumLingkungan Hidup danKehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, cq.

Membebankan biaya perkara kepada TERMOHON.Apabila Yang Mulia Hakim Praperadilan berpendapat lain mohon putusanseadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatassedangkan untuk Termohon hadir kuasanya yaitu ANTO SECTOHANDOKO,SH dan kawan kawan, Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik PegawaiNegeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan padaDirektorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan

;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon jelas secara tegasyang dijadikan pihak Termohon adalah Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan cq. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan, cq. Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara cq.

PNB INDONESIA:DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;

PNB Indonesia, beralamatdi Kismorefe RT. 003, RW. 007, Kelurahan Jaten, KabupatenKagaadanyar Provinsi Jawa Tengah; untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEM Y BANDING ;Y LAWAN:DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukandi Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6, Kuningan, JakartaSelatan, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : 1. Maryoto Sumadi MS, S.H.,M.M. Direktur Lalu LintasKeimigrasian; Him.1 dari 8 him. Put.

KEMENTERIAN PERTANAHAN RI / TNI AU : KEMENTERIAN PERTANAHAN RI DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA - MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA VS HJ. SAID LATURUA, SE;

Kementerian Pertahanan RepublikIndonesia/TNIAU berkedudukan di Jakarta;2.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia /TNI AU, maka Pejabat sementara Pemerintah Negeri Laha membuatkeberatan kepada Tergugat melalui surat tanggal 02 Pebruari 2009,Nomor : Kbrtn / 12 / LH / Il / 2009 perihal pencegahan atas pengukuranserta penerbitan sertipikat atas nama TNI AU cq. Lanud PattimuraAmbon,8.2.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/TNIAU berkedudukan di Jakarta.

Kementerian Pertahanan RepublikIndonesia/TNIAU adalah sah secara hukum.Adapun dasar penguasaan tanah oleh Tergugat II Intervensi/Pemohonllsebagai dasar permohonan penerbitan objek sengketa kepada Tergugatasal/Pemohon adalah sebagai berikut :1) Tanah Lanud Pattimura seluas + 209 Ha adalah tanah negara dalampenguasaan Kementerian Pertahanan RI cq.

KEMENTERIAN PERTAHANANREPUBLIK INDONESIA/TNIAU tersebut:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung Nomor 353K/TUN/2013, Tanggal 17 Oktober 2013 tidak dapat dipertahankan dan harusdibatalkan.

INTERNUX X KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI C.Q MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

SARDI;DIREKTUR PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DEPLU 76 B/163, RT. 002, RW. 008,Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, KotaTangerang Selatan Banten, selanjutnya disebut sebagaibee c eee eee eeeeceeeeseeeeeeeeaeeneeseeeeeeeeeeeeeeeeerees PENGGUGAT; MELAWAN:DIREKTUR PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DIREKTORATJENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM,berkedudukan di Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran BaruJakarta Selatan. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Andry Marulitua, SH.

WONUA INDAH LESTARI;Tergugat:DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI;

KEMENTERIAN PERTANIAN

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN, KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA tersebut;

DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN,KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA vs. PT. CITRA NIAGA NUSANTARA

PUTUSANNomor 392 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN,KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diGedung Manggala Wana Bakti Blok , Lantai 5, Jalan Gatot Subroto,Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :1. IMAM SETIOHARGO, S.H.

Kehutanantentang Printah bayar iuran izin usaha pemanfaatan hutan disingkat ( SPPIIUPH ) Nomor : S.285 / VIBIKPHH/2014, Tanggal 09 Mei 2014 ;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan DirekturJendral Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan tentang Printah bayariuran izin usaha pemanfaatan hutan disingkat ( SPPIIUPH ) Nomor : S.285 /VIBIKPHH/2014, Tanggal 09 Mei 2014 ;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakartatelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 144/G/2014/PTUNJKT Tanggal18 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:DALAM PENUNDAAN :Menolak Permohonan Penundaan Keputusan Direktur Jenderal Bina UsahaKehutanan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.285/VIBIKPHH / 2014, tanggal 09 Mei 2014 tentang Surat Perintah Pembayaranluran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan ( SPPIIUPH ) kepada PT.

Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat/Terbanding berupa SuratKeputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanantentang Perintah Pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPPIIUPH) Nomor S.285/VIBIKPHH/2014, tanggal 09 Mei 2014;3.

Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat KeputusanDirektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan tentangPerintah Pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPPIIUPH) Nomor$.285/VIBIKPHH/2014, tanggal 09 Mei 2014;4.

.;KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.;

No.144//B/2016/PT.TUN JKTMELAWANKEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTAUTARA, berkedudukan di Jalan Plumpang Raya No.52Kelurahan Semper, Kecamatan Koja, Jakarta Utara,dalam sengketaini memberi kuasa kepada :1. MARSIMIN, S.E., M.M. 5 So2. HJ. USDIANAH, S.H, jrcworsvneeeesaneceeneenaeAlanbanee3.

SRI MULYA AGUNG;Tergugat:DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI;

KEMENTERIAN AGAMA RI, Cs

I WAYAN SUARTIKA VS PEMERINTAH R.I. cq KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL cq UNIVERSITAS UDAYANA, DKK

PEMERINTAH R.I. cq KEMENTERIAN PENDIDIKANNASIONAL cq UNIVERSITAS UDAYANA, berkedudukan diJalan Raya Bukit Jimbaran, diwakili oleh Prof. Dr. dr. A.A.Raka Sudewi, Sp.S., selaku Rektor Universitas Udayana,dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Nyoman Sukandia,S.H., M.H., dan kawankawan, Para Kelompok Ahli BidangHukum Universitas Udayana, beralamat di Kampus UnudBukit Jimbaran, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 10 Desember 2018;2.

Menyatakan hukum Sertifikat Hak Pakai Nomor 85 atas nama PemegangHak Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Pendidikan Nasionalberkedudukan di Jakarta atas tanah di Badung tidak mempunyai kekuatanhukum;6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinyauntuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat (waris dari Jedog)dengan lasia bila perlu dengan bantuan alat Negara;7.

Pemohon:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Termohon:
NELSON BUTAR BUTAR

JOKO PURWANTO
Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

FX Untung Gunawan Als Franciscus Xaverius Untung Gunawan lawan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan dkk

Pendidikan Dan Kebudayaan (Tergugat ),Kementerian Riset, Tehnologi Dan Pendidikan Tinggi (Tergugat II),Universitas Jenderal Soedirman (Tergugat Ill), dan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Banyumas (Turut Tergugat).

Kemudian dalamPerkara Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Pwt, yang menjadi PihakPenggugat adalah Fransisca Lana Riani sedangkan Para Tergugatadalah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Tergugat ),Kementerian Riset, Tehnologi Dan Pendidikan Tinggi (Tergugat Il),Universitas Jenderal Soedirman (Tergugat Ill), dan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Banyumas (Turut Tergugat);Bahwa setelah Tergugat cermati ternyata Penggugat dalam PerkaraNomor. 57/Pdt.G/2017/PN Pwt dan Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Pwtterikat dalam satu

dan Kewajiban dari UniversitasJenderal Soedirman Purwokerto Kementerian Pendidikandan Kebudayaan kepada Universitas Jenderal SoedirmanKementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiNomor 3255/UN23/2016, untuk digunakan oleh TergugatIII;Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(KEMENDIKBUD) (Tergugat !)

Dengan adanya dua Kementerian(KEMENDIKBUD dan KEMENRISTEKDIKTI), makapengelolaan urusan pemerintahan yang berkaitan denganPendidikan Tinggi, yang dulunya berada dibawahKEMENDIKBUD, sekarang dalam kenyataannya sudahberalin ke KEMENRISTEKDIKTI.

Fakta yang sebenarnya adalah meskipun Sertifikat HakPakai No.00016 masih atas nama Kemendikbud (Tergugat ), namunpada kenyataannya Barang Milik Negara tersebut telah dialinkankepada Kemenristek (Tergugat Il) berdasarkan Berita Acara SerahTerima Aset dan Kewajiban dari Universitas Jenderal SoedirmanPurwokerto Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke UniversitasJenderal Soedirman Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Nomor 3255/UN23/2016 untuk dikelola oleh Tergugat Ill,sehingga sejak saat

MACHDLOROTUL AYUNI, S.Pd. vsKEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.,

IIP HIDAYAT, S.Kom., jabatan Pranata Komputer AhliPertama Pada Sub Bagian Tata Usaha;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kota AdministrasiJakarta Utara, Jalan Plumpang Raya Nomor.52, KelurahanSemper, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, berdasarkan SuratHalaman 1 dari 16 halaman.

Bahwa Surat Keputusan a quo dibuat/dikeluarkan oleh Tergugatsebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota AdministrasiJakarta Utara yang merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negarayang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku.

berdasarkanSurat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama KotaAdministrasi Jakarta Utara, Nomor: Kd.09.05/1/Kp.00.3/Kep/H.440/2010, Tanggal 14 Mei 2010;Bahwa selama menjadi PNS dengan Jabatan Fungsional sebagaiGuru pada Mts.

;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor : 115tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015. Tentang Pemberhentian Dari JabatanFungsional Guru Machdlorotul Ayuni, S.Pd.l.

Putusan Nomor 62 K/TUN/2017Bahwa Tergugat / Terbanding / Termohon Kasasi telah mengeluarkan /Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama KotaAdministrasi Jakarta Utara, Nomor : 115 tahun 2015 tanggal 11 Maret2015.

Penggugat:
Bisma Muhammad Sidik
Tergugat:
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq.Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jalan Nasional Wilayah III Propinsi Jawa Barat Cq. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Propinsi Jawa Barat