Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN, KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA tersebut;

DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN,KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA vs. PT. CITRA NIAGA NUSANTARA

PUTUSANNomor 392 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN,KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diGedung Manggala Wana Bakti Blok , Lantai 5, Jalan Gatot Subroto,Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :1. IMAM SETIOHARGO, S.H.

Kehutanantentang Printah bayar iuran izin usaha pemanfaatan hutan disingkat ( SPPIIUPH ) Nomor : S.285 / VIBIKPHH/2014, Tanggal 09 Mei 2014 ;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan DirekturJendral Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan tentang Printah bayariuran izin usaha pemanfaatan hutan disingkat ( SPPIIUPH ) Nomor : S.285 /VIBIKPHH/2014, Tanggal 09 Mei 2014 ;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakartatelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 144/G/2014/PTUNJKT Tanggal18 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:DALAM PENUNDAAN :Menolak Permohonan Penundaan Keputusan Direktur Jenderal Bina UsahaKehutanan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.285/VIBIKPHH / 2014, tanggal 09 Mei 2014 tentang Surat Perintah Pembayaranluran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan ( SPPIIUPH ) kepada PT.

Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat/Terbanding berupa SuratKeputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanantentang Perintah Pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPPIIUPH) Nomor S.285/VIBIKPHH/2014, tanggal 09 Mei 2014;3.

Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat KeputusanDirektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan tentangPerintah Pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPPIIUPH) Nomor$.285/VIBIKPHH/2014, tanggal 09 Mei 2014;4.

.;KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.;

No.144//B/2016/PT.TUN JKTMELAWANKEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTAUTARA, berkedudukan di Jalan Plumpang Raya No.52Kelurahan Semper, Kecamatan Koja, Jakarta Utara,dalam sengketaini memberi kuasa kepada :1. MARSIMIN, S.E., M.M. 5 So2. HJ. USDIANAH, S.H, jrcworsvneeeesaneceeneenaeAlanbanee3.

SRI MULYA AGUNG;Tergugat:DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI;

SURYA MAS
Tergugat:
PT.PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) Tbk
Turut Tergugat:
1.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2.3. KEMENTERIAN (BADAN USAHA MILIK NEGARA) BUMN REPUBLIK INDONESIA

Penggugat:
Bisma Muhammad Sidik
Tergugat:
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq.Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jalan Nasional Wilayah III Propinsi Jawa Barat Cq. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Propinsi Jawa Barat

Pembanding/Penggugat : Nurmansyah Diwakili Oleh : Nurmansyah
Terbanding/Tergugat : Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Keputusan Menteri Luar Negeri RepublikIndonesia Nomor: 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal 27 Mei 2019 atasnama Nurmansyah NIP: 19780104 199903 1 001; Mewajibkan kepada Tergugat untuk mecabut Surat Keputusan MenteriLuar Negeri Republik Indonesia Nomor: 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal27 Mei 2019 atas nama Nurmansyah NIP: 19780104 199903 1 001; Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan TataUsaha Negara yang baru berupa pemberhentian tidak atas permintaanPenggugat dari Pegawai Kementerian

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA JALAN BEBAS HAMBATAN KEMENTERIAN PUPR, dk vs HERU SUWARTI,

PUTUSANNomor 1554 K/Pdt/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJAJALAN BEBAS HAMBATAN KEMENTERIAN PUPR,berkedudukan di Jalan Sabo, Krodan, Desa Maguwohario,Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,diwakili oleh Wijayanto, Pejabat Pembuat KomitmenPengadaan Tanah Jalan Tol Kulonprogo Yogyakarta Solo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Galih

., DKK VS DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI;

., Auditor Utama, InspektoratJenderal Kementerian PertanianTIN LATIFAH, S.P., M.Si., Auditor Madya, InspektoratJenderal Kementerian Pertanian;MEDY PRAMADY R, S.P., Kepala Subbagian Hukum danHumas Ditjen Tanaman Pangan;Drs.

AGUSTINE MARIYANI VERRA, S.H., Fungsional Umum, BiroHukum dan Informasi Publik;Semuanya berkantor pada Kantor Direktorat Jenderal TanamanPangan, Kementerian Pertanian, Jalan AUP, No. 3, Pasar Minggu,Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor320/HK.420/C/05/2015 tanggal 8 Mei 2015,Termohon Kasasi dahulu Terbanding/T ergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding

Memberikesan seolaholah ada keputusan Kementerian Pertanian yang tidakmengizinkan pengalihan status/Kelas Rumah Dinas Dari Golongan IIke Golongan Ill;Bahwa keputusan Tergugat yang isinya pada pokoknya sebagaimanadiuraikan pada angka 2 (dua) di atas adalah keputusan yangbertentangan dengan peraturan perundangundangan dan melanggarAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan alasan dan dasarsebagai berikut: Bahwa rumah dinas yang dihuni Para Penggugat sekarang ini sudahsemenjak Para Penggugat masih

Putusan Nomor 235 K/TUN/2016YARUMTANI (Yayasan Rumpun Tani) yang bekerja sama denganpihak Departemen Pertanian (sekarang Kementerian Pertanian);Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Penggugat mohonkepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusansebagai berikut:1.2.4.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan, batal atau tidak sah Surat Tergugat Nomor 230/RT.010/C/03/2015 tanggal 12 Maret 2015.

Putusan No. 82/G/2015/PTUN.JKT;Lingkup Kementerian Pertanian Nomor 126/PL.120/A/01/2013, tanggal 9Januari 2013, hal: Tindakan/langkahlangkah yang segera diambil adalahsebagai berikut:1. Penghunian Rumah Negara/Dinas hanya diberikan kepada Pejabatatau PNS;2. Bagi Pejabat atau Pegawai Negeri harus memiliki Surat IzinPenghunian(SIP);3.

Hj, DEWI AZKA;DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUKUM DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

PNB INDONESIA;DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

:cceeeeeeees PENGGUGAT ;LAWAN:DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan di JalanH.R. Rasuna Said Kav. X6, Kuningan, Jakarta Selatan, dalamperkara ini memberikan kuasa kepada : 1. Maryoto Sumadi MS, S.H.,M.M. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian;2. Agato Parlindungan Perkasa Simamora, S.H. KasubditPengelolaan Dan Analis Dokumen Perjalanan ; 3. Agung Sampurno, S.E. Kabag Hubungan Masyarakat Dan4. Eko Budianto, S.H.,M.Si.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia DKI Jakarta Nomor: W.10.UM.01.01268 Tahun2014 tentang Izin Operasi Pengurusan Jasa Keimigrasian, tanggal2/7 November 2014 ;

DALIMA;SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Selanjutnya disebut ri easaceriiumaneetenuaamoemnauaaasaad PENGGUGAT;SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERALBEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA,berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad YaniJakarta,Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada :Hal 1 dari 30 hal Putusan Nomor: 83/G/2013/PTUNJKT.1. Sugeng Apriyanto, S.sos., Msi.;2. Didik Hariyanto, S.H.M.M.;3. Widi Kurnianto, S.SoS.;4. Sugeng Meijanto Poerba, S.H.,M.H.; 5. Agus Amiwijaya, S.H.M.H.; 6.

nnnTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah menggugat melaluisuratgugatannya tertanggal 21 Mei 2013, yang didaftar di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Mei2013dalam Register Perkara Nomor: 83/G/2013/PTUNJKT, dan gugatanPenggugat tersebut telah diperbaiki pada tanggal 25 Juni 2013,sebagaiDSTI eee eee anne enero nauaaeane na nancsanmiesinOBJEK GUGATAN :2n2 enn enn cence necesSurat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Beadan Cukai Kementerian

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalahKeputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan olehTergugat berupa Surat Keputusan Sekretaris Direktorat JenderalDirektorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RepublikIndonesia No. S126/BC.1/2013, tanggal 25 Februari 2013, Perihal:Permintaan Pengalihan Status Rumah Negara MenjadiGolongan Ill; 2.

Bahwa Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal DirektoratJenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik IndonesiaNo.

Keuangan Republik Indonesia No.$126/BC.1/2013, tanggal 25 Februari 2013, Perihal:Permintaan Pengalihan Status Rumah Negara MenjadiGolongan Ill dimaksud; Kedua, sifat individualnya dapat dilihat dari Surat KeputusanSekretaris Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Bea danCukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S126/BC.1/2013, tanggal 25 Februari 2013 itu ditujukan tidakuntuk umum, tetapi tertentu mengenai alamat maupun halhalyang dituju; Hal 5 dari 30 hal Putusan Nomor: 83/G/2013/PTUNJKT.Ketiga

Menyatakan batal Tindakan administrasi Tergugat yang tidak melakukan tindakan memasukkan/ memproses Izin Usaha Pertambangan PT.Tujuh Putri Delimatama sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT.Tujuh Putri Delimatama Nomor : 001/TPD-ESDM/SP MODI-DJMB/IV/2023 Tanggal 13 April 2023 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;3.

Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan administrasi pemerintahan berupa memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT.Tujuh Putri Delimatama sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT.Tujuh Putri Delimatama Nomor : 001/TPD-ESDM/SP MODI-DJMB/IV/2023 Tanggal 13 April 2023 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;4.

TUJUH PUTRI DELIMATAMA; Tergugat: DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI

CIHUNI MAS;DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

FungsiKementerian PUPR antara lain menyelenggarakan fungsi perumusan,penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumberdaya air;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dijelaskanHalaman 11 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.

Eksepsi Gugatan KaburBahwa obyek sengketa adalah belum dijawabnya Surat Nomor10.20/CMDPX/2015, pada pokoknya surat tersebut meminta suratketerangan dari Kementerian PUPR cq Dirjen Sumber Daya Air, untukdapat dilakukan peningkatan hak sesuai dengan bukti pembayaran dariKantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untuk pertimbangan teknispertanahan dan apabila Kementerian PUPR memiliki bukti kepemilikandapat diberikan alas hak kepada PT.

Bahwa pada pokoknya Surat Nomor 10.20/CMDPX/2015 tersebutmeminta surat keterangan dari Kementerian PUPR cq Dirjen SumberDaya Air, untuk dapat dilakukan peningkatan hak sesuai dengan buktipembayaran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untukpertimbangan teknis pertanahan dan apabila Kementerian PUPRmemiliki bukti kepemilikan dapat diberikan alas hak kepada PT.Cihuni Mas;4.

Kepala Biro Hukum Kementerian PUkepada Direktur PT. Cihuni Mas (fotokopi sesuaidengan asli);Surat Nomor 10.20/CMDPX/2015 tanggal 20Oktober 2015 perihal Data Kepemilikan dari YosefA.W. Eddy Wijaya Direktur Utama PT. Cihuni MasHalaman 20 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN. JKT4. Bukti T 45. Bukti T5kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan rakyat cq.

Direktur Jenderal SumberDaya Air (fotokopi sesuai dengan asili);Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentangKementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);Peraturan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat (fotokopi sesuaidengan fotokopi);Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat menghadirkan1 (satu.) orang saksi fakta yang bernama H.

Selaras Maju
Tergugat:
Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA VS 1. MIEN MINTARSIH, DKK

ULYA R, dkk vs KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, dk

AGUS SAPUTRA;DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Musriko, S.HMelawanDIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN PADA KEMENTERIAN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,Berkedudukan di Jalan Veteran No. 11, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorPAS147.KP.04.01 Tahun 2015 tertanggal 12 Mei 2015,memberi kuasa kepada:0"1. Nama : Drs. Imam Suyudi, Bc.IP., S.H., M.H.Jabatan2. NamaJabatan3. NamaJabatan4. NamaJabatan5. NamaJabatan6. NamaJabatan7.

Pemohon:
SITI ZUBAIDAH
Termohon:
kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi jambi

;NIP 196507061996031001:Jabatan ; Analis Kepegawaian Ahli Muda/Pelaksana TugasJabatan Administrasi Kepala Sub BagianKepegawaian dan Hukum;Instansi ; Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.JBI.2. Nama MUHAMMAD FADHLY, S.H., M.H.;NIP 19791015200901 1009:Jabatan : Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum;Instansi ; Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;3. Nama MIRZA RODIANI, S.H.

;NIP 197903252011012007:Jabatan : Analis Satuan Pengawas Internal:Instansi ; Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;4. Nama , RUHAMAN SATRIA, S.Sy.

;NIP 199310162020121013:Jabatan : Analis Hukum;Instansi ; Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;Keempatnya warga negara Indonesia; Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaSubbag Kepegawaian dan Hukum Bagian Tata Usaha pada Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jambi, memilin alamat di Jalan Jenderal AnmadYani Nomor 13, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi,Provinsi Jambi; domisili elektronik: fadlybafadhal79@gmail.com;selanjutnya disebut TERMOHON;Pengadilan Tata Usaha Negara

Bukti P.1 : Fotokopi sesuai dengn asli, Surat Siti Zubaidah kepada KepalaKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, tertanggal21 Januari 2021, Perihal: Permohonan Kenaikan PangkatGolongan IIl/a dan Pemberhentian dengan Hormat dengan HakPensiun, berserta tanda terima tertanggal 22 Januari 2021 olehHeri, T.P.;2. Bukti P.2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Departeman Agama Provinsi Jambi No.

GuruDilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiJambi Nomor 396/KW.05.1/KP.07.6/02/2017, tanggal 28Februari 2017;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Lulus UjianPenyesuaian Kenaikan Pangkat Kemeterian Agama RepublikIndonesia Nomor: B.21600/B.1I.4/Kp.02.2/08/2018, atas namaSiti Zubaidah, tanggal 10 Agustus 2018;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Usul Mutasi KenaikanPangkat Golongan Ruang IV/o Ke Bawah Nomor01/Kw.05.1/Kp.07.1/01/2019, atas nama Siti Zubaidah, S.Pd.l.

KUSNIARlawanWENORI LAKOINI, dkdanKEMENTERIAN AGRARIA TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL

ANUGRAH KUARI ABADI;Tergugat:DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI;