Ditemukan 61198 data
KETUA UMUM ASEIBSSINDO (Asosiasi Eksportir Importir Buah Dan Sayur Segar Indonesia),
Tergugat:
1.Kementerian Pertanian Republik Indonesia
2.DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
145 — 75
Penggugat:
KETUA UMUM ASEIBSSINDO (Asosiasi Eksportir Importir Buah Dan Sayur Segar Indonesia),
Tergugat:
1.Kementerian Pertanian Republik Indonesia
2.DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIAKEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIKINDONESIA, beralamat di Jl. Harsono RM No. 3Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan,selanjutnya disebut TERGUGAT I.2. DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURAKEMENTERIAN PERTANIAN, berlamat di JI. AUP No.3Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Untukselanjutnya disebut TERGUGAT Il.2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 68/PENDIS/2016/PTUNJKT, tanggal 31 Maret2020 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;3.
92 — 19
Ny.MERIYATI ditulis juga MERYATI VS Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian keuangan Republik Indonesia , DKK
Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian keuangan Republik Indonesiaberkedudukan di Jakarta cq Direktorat Jenderal kekayaan Negara cqKantor Wilayah N Lelang malang X DirektoratnJenderal kekayaannegara cq Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan Lelang Malangberalamat di Jl. S Supriadi No.157 Malang, selanjutnya disebut sebagainono TERLAWANI;Il.
YUNI CHANDRA NURJANA
Tergugat:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA / SEKRETARIAT JENDERAL
38 — 0
Penggugat:
YUNI CHANDRA NURJANA
Tergugat:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA / SEKRETARIAT JENDERAL
YUSRAN Bin NASIR M
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
171 — 121
Pemohon:
YUSRAN Bin NASIR M
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananBerdasarkan ketentuan Pasal 2 Perpres No. 16 Tahun 2015 tentangKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur bahwa tugasHalaman 43 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdipenyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidupdan kehutanan berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan.c.
OlahTempat Kejadian Perkara tersebut telah dibuatkan Berita AcaraOlah Tempat Kejadian Perkara (Olah TKP) tanggal 25 Oktober2021 dan telah dibuatkan Peta Hasil Olan TKP oleh AHLI dariBalai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII, dimana hasilolan TKP tersebut bahwa kegiatan pertambangan yangdilakukan oleh PEMOHON berada di dalam kawasan hutanproduksi terbatas dan dilokasi tersebut tidak terdapat Ijin PinjamPakai Kawasan Hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan.8.
Asli dan foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) Tanggal 25 Oktober 2021, diberi tanda P3aAsli dan foto copy Surat Ketetapan Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan Dirktorat Jenderal Penegakan Hukum LingkunganHidup dan Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan HukumLingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi NomorS.Tap.24/BPPHLHK.3/SWI/PPNS/10/2021 tentang PenetapanTersangka Tanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda P3bAsli dan foto copy Surat Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan
Lingkungan Hidupdan Kehutanan Dirktorat Jenderal Penegakan Hukum LingkunganHidup dan Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan HukumLingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, diberi tanda P3eAsli dan foto copy Surat Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Dirktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan HukumLingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi NomorSP.Han.16/BPPHLHK.3/SWI/PPNS/10/2021 Tanggal 26 OktoberHalaman 82 dari 162, Putusan
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia
478 — 504
Menyatakan batal:
1) Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03.0104121, tertanggal 1 Desember 2016, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.
TRIBHARATA SEJATI;
2) Surat Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.2.UM.01.01-2904, tangggal 19 Agustus 2020, hal Tanggapan atas Permohonan Penghapusan data Perseroan PT. TRIBHARATA SEJATI dalam Sistem Administrasi Badan Hukum;
3.
Mewajibkan kepada:
1) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03.0104121, tertanggal 1 Desember 2016, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.
TRIBHARATA SEJATI;
2) Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut Surat Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.2.UM.01.01-2904, tangggal 19 Agustus 2020, hal Tanggapan atas Permohonan Penghapusan data Perseroan PT. TRIBHARATA SEJATI dalam Sistem Administrasi Badan Hukum;
4.
TRIBARATA SEJATI
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negarapada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ManuasiaRepublik Indonesia, yang berkedudukan di KementerianHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di JalanH.R Rasuna Said No.
Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHUAH.01.03.0104121, tertanggal 1 Desember 2016, perihal PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. TRIBHARATA SEJATI.2. Surat Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor AHU.2.UM.01.012904, tangggal 19 Agustus 2020, hal Tanggapanatas Permohonan Penghapusan data Perseroan PT.
TRIBHARATA SEJATI harusdinyatakan dibatalkan dan sepatutnya harus dihapus dari Sistem AdministrasiBadan Hukum (SABH) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;10.
YESMUSIKERADIGITAL SEJATI resmi dari Direktorat Jenderal AdministrasiHalaman 44 dari 68 halaman Putusan Nomor 208/G/2020/PTUN.JKT.Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusiadiunduh pada tanggal 23 April 2019 (print out);15. BuktiP8b : Profil perusahnaan PT. YESMUSIKERADIGITAL SEJATI resmi dari Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusiadiunduh pada tanggal 23 April 2019 (print out);16.
TRIBHARATA SEJATI;2) Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiauntuk mencabut Surat Direktur Perdata pada Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU.2.UM.01.012904, tangggal 19 Agustus2020, hal Tanggapan atas Permohonan Penghapusan data PerseroanPT. TRIBHARATA SEJATI dalam Sistem Administrasi Badan Hukum;4.
36 — 17
EMAY HANNI HAYA PRAMESTI AIKA vs KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
., Pekerjaan PNS padaKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa2. Hartanto, SH., Pekerjaan PNS pada Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;3. H. Akhmad Suaidi. S.Pd., Pekerjaan PNS padaKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi JawaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telahMGI ACA f ~~~ ann nn nnn ne nnn nse nnn ennenne nan aeonennacnacnacrannasnesnascannns1.
ALIF ANANDIKA PUTRA
Tergugat:
Ketua Tim Pengadaan CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021 cq Sekertaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek),
262 — 114
Penggugat:
ALIF ANANDIKA PUTRA
Tergugat:
Ketua Tim Pengadaan CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021 cq Sekertaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek),
88 — 52
EMAY HANNI HAYA PRAMESTI AIKA Melawan KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
SMG.Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Jawa Tengah;2. Hartanto, SH., Pekerjaan PNS pada KantorWilayah Kementerian Agama Provinsi JawaTG a) eeseessesee eee3. H. Akhmad Suaidi.
Obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Kepala kantorWilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor :Kw.11.2/4/PP.03.1/15843/2015, tanggal 22 Juli 2015 halJawaban Surat Pengaduan;2.
Kepala Bidang PendidikanMadrasah/Pendidikan Islam SeIndonesia;2) Surat Tugas Kepala Kantor Kementerian Agamakabupaten Jepara Nomor: Kd.11.20/4/PP.00/2221/2015tanggal 3 Juni 2015 tentang memberikan tugas mengikutisebagai kontingen AKSIOMA Kabupaten Jepara Tahun2015 tanggal 3 sampai dengan 6 Juni 2015;3) Surat Keterangan Kepala Kantor Kementerian AgamaKabupaten Jepara Nomor: Kd.11.20/4/PP.00/7724/2015tanggal 15 Juni 201 5;4) Surat Keputusan Ketua Panitia Nomor:06/AKSIMA/VV2015 tentang Penetapan Juaral
Saksi bernama Mahfud, menerangkan;Bahwa Kronologi pelaksanaan Aksioma tingkat Provinsi JawaTengah adalah Panitia Aksioma mengadakan seleksi tingkatProvinsi Jawa Tengah di lingkungan Kementerian Agamatidak ada masalah. Setelah berakhirnya seleksi ada suratkeputusan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiJawa Tengah bahwa ada siswa dari MA Kementerian AgamaKabupaten Jepara yang juga merupakan siswa dari SMKNegeri 1 Kudus.
/2015/PTUN .SMG.Kesiswaan dan Bagian Hukum Kementerian Agama ProvinsiJateng dan Kabupaten Jepara untuk mengkonfirmasi kKeadaanini, yang selanjutnya hal tersebut dibuktikan dengan suratpernyataan dari Emay dan Kepala Sekolah MA An Nur bahwaEmay bersekolah di SMKN 1 Kudus dan MA An Nur Jepara(vide bukti T14, T1T15);bahwa selanjutnya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jatengmenerima surat keterangan tertanggal 15 Januari 2015 dariKepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara bahwastatus Emay di MA
57 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA VS Drs. BIYANTO DKK
Terbanding/Tergugat : PPK Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan P. Raya Tahun 2012
Terbanding/Tergugat : PPA Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan P. Raya Tahun 2012
85 — 0
Menara Agung Pusaka
Terbanding/Tergugat : PPK Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan P. Raya Tahun 2012
Terbanding/Tergugat : PPA Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan P. Raya Tahun 2012
32 — 28
Penggugat :SITI ZUBAIDAHTergugat :1.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI2.KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT3.KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI I TANJUNG JABUNG BARAT
ABDUL MANAP
Tergugat:
1.SUMARYONO
2.SITI ZAENAP alias ZAENAP
Turut Tergugat:
Kementerian ATR/BPN Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang
83 — 14
Penggugat:
ABDUL MANAP
Tergugat:
1.SUMARYONO
2.SITI ZAENAP alias ZAENAP
Turut Tergugat:
Kementerian ATR/BPN Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang
Ani Lestiyati
Tergugat:
3.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purbalingga
4.Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
228 — 272
Penggugat:
Ani Lestiyati
Tergugat:
3.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purbalingga
4.Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Termohon:
A. RAMANATHAN RAJA
66 — 5
Pemohon:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Termohon:
A. RAMANATHAN RAJA
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Termohon:
Budiono Binsar Simamora
67 — 27
Pemohon:
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Termohon:
Budiono Binsar Simamora
13 — 12
ANUGRAH KUARI ABADI;Tergugat:DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI;
70 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
KUSNIARlawanWENORI LAKOINI, dkdanKEMENTERIAN AGRARIA TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL
72 — 46
FX Untung Gunawan Als Franciscus Xaverius Untung Gunawan lawan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan dkk
Pendidikan Dan Kebudayaan (Tergugat ),Kementerian Riset, Tehnologi Dan Pendidikan Tinggi (Tergugat II),Universitas Jenderal Soedirman (Tergugat Ill), dan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Banyumas (Turut Tergugat).
Kemudian dalamPerkara Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Pwt, yang menjadi PihakPenggugat adalah Fransisca Lana Riani sedangkan Para Tergugatadalah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Tergugat ),Kementerian Riset, Tehnologi Dan Pendidikan Tinggi (Tergugat Il),Universitas Jenderal Soedirman (Tergugat Ill), dan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Banyumas (Turut Tergugat);Bahwa setelah Tergugat cermati ternyata Penggugat dalam PerkaraNomor. 57/Pdt.G/2017/PN Pwt dan Nomor 59/Pdt.G/2017/PN Pwtterikat dalam satu
dan Kewajiban dari UniversitasJenderal Soedirman Purwokerto Kementerian Pendidikandan Kebudayaan kepada Universitas Jenderal SoedirmanKementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiNomor 3255/UN23/2016, untuk digunakan oleh TergugatIII;Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(KEMENDIKBUD) (Tergugat !)
Dengan adanya dua Kementerian(KEMENDIKBUD dan KEMENRISTEKDIKTI), makapengelolaan urusan pemerintahan yang berkaitan denganPendidikan Tinggi, yang dulunya berada dibawahKEMENDIKBUD, sekarang dalam kenyataannya sudahberalin ke KEMENRISTEKDIKTI.
Fakta yang sebenarnya adalah meskipun Sertifikat HakPakai No.00016 masih atas nama Kemendikbud (Tergugat ), namunpada kenyataannya Barang Milik Negara tersebut telah dialinkankepada Kemenristek (Tergugat Il) berdasarkan Berita Acara SerahTerima Aset dan Kewajiban dari Universitas Jenderal SoedirmanPurwokerto Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke UniversitasJenderal Soedirman Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Nomor 3255/UN23/2016 untuk dikelola oleh Tergugat Ill,sehingga sejak saat
Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
78 — 0
JOKO PURWANTO
Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
20 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
MACHDLOROTUL AYUNI, S.Pd. vsKEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.,
IIP HIDAYAT, S.Kom., jabatan Pranata Komputer AhliPertama Pada Sub Bagian Tata Usaha;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kota AdministrasiJakarta Utara, Jalan Plumpang Raya Nomor.52, KelurahanSemper, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, berdasarkan SuratHalaman 1 dari 16 halaman.
Bahwa Surat Keputusan a quo dibuat/dikeluarkan oleh Tergugatsebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota AdministrasiJakarta Utara yang merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negarayang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku.
berdasarkanSurat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama KotaAdministrasi Jakarta Utara, Nomor: Kd.09.05/1/Kp.00.3/Kep/H.440/2010, Tanggal 14 Mei 2010;Bahwa selama menjadi PNS dengan Jabatan Fungsional sebagaiGuru pada Mts.
;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor : 115tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015. Tentang Pemberhentian Dari JabatanFungsional Guru Machdlorotul Ayuni, S.Pd.l.
Putusan Nomor 62 K/TUN/2017Bahwa Tergugat / Terbanding / Termohon Kasasi telah mengeluarkan /Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama KotaAdministrasi Jakarta Utara, Nomor : 115 tahun 2015 tanggal 11 Maret2015.