Ditemukan 150416 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tenaga kerja Perlindungan tenaga kerja Pengawasan tenaga kerja Upah Hak tenaga kerja Ketenagakerjaan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 14-12-2020 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 49/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 28 April 2021 — BAHANA CIPTA INTERNUSA
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
247 — 161

  • M E N G A D I L I

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
    2. Menyatakan Batal Nota Pemeriksaan Khusus Pengawas Ketenagakerjaan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Surat Nomor : 560/2933/PPK/DTKT/IX/2020, tanggal 30 September 2020 perihal : Nota Pemeriksaan Khusus, ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT.
    Bahana Cipta Internusa ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk MencabutNota Pemeriksaan Khusus Pengawas Ketenagakerjaan Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Surat Nomor : 560/2933/PPK/DTKT/IX/2020, tanggal 30 September 2020 perihal : Nota Pemeriksaan Khusus, ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT.
    BAHANA CIPTA INTERNUSA
    Tergugat:
    PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
    Kerja Nomor : 33 Tahun2016 tentang Tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimanadiubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1 Tahun 2020tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 33Tahun 2016 tentang Tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan ;2.Bahwa dengan diterbitkannya Nota Pemeriksaan Khusus PengawasKetenagakerjaan Pada Dinas Tenaga Kerja Dan TransmigrasiProvinsi Kalimantan Timur Surat Nomor : 560/2933/PPK/DTKT/Halaman 9 dari 111 halamanPutusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.SMD1X
    BAHANA CIPTA INTERNUSA) berdiskusi dengan saksiahli yakni IBU MARIANI, SE yang merupakan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi ProvinsiKalimantan Timur yang pada saat itu dihadirkan sebagai saksi ahli yangdiminta oleh Perusahaan (PT.
    kepada Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiKalimantan Timur guna mendapatkan Nota Pemeriksaan Khusus ;13.Bahwa atas saran dari IBU MARIANI, SE dan juga statement yangdisampaikan pada saat itu kepada HRD PT.
    Rotuahta Purba) bahwa apa yang dilakukanPerusahaan sudah benar dan sesuai aturan karena mengacukepada ANJURAN Mediator Hubungan Industrial DinasTransmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegarabahwa PT. BAHANA CIPTA INTERNUSA tidak diwajibkan membayarpesangon yang dituntut oleh karyawan. Atas dasar pertimbangantersebut maka HRD PT.
    BAHANA CIPTA INTERNUSA mengajukanpermohonan dilakukan pemeriksaan khusus kepada PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiKalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 011/S/GAHRD/I/2020 tanggal O4 Januari 2020 perihal PermohonanPemeriksaan Khusus terkait Status PKWT ;14.Bahwa perlu kami sampaikan isi dari ANJURAN Mediator HubunganIndustrial Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten KutaiKartanegara adalah sebagai berikut :MENGANJURKAN1)Pihak Pengusaha PT
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 10-08-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 13-01-2019
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 33/G/2017/PTUN.PTK.
Tanggal 18 Januari 2018 — GCL INDO TENAGA diwakili oleh KE ZHAN
151 — 37
  • GCL INDO TENAGA diwakili oleh KE ZHAN
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 26-07-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 11-03-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 539/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 23 Januari 2019 — Penggugat:
Sunarto
Tergugat:
1.Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir
2.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
44 — 0
  • Penggugat:
    Sunarto
    Tergugat:
    1.Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir
    2.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 17-09-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 06-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 265/B/2015/PT.TUN.JKT
Tanggal 5 Nopember 2015 — BENNY HARLINDONG
Terbanding/Tergugat : KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
56 — 12
  • BENNY HARLINDONG
    Terbanding/Tergugat : KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 31-05-2021 — Putus : 29-10-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 69/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 29 Oktober 2021 — SURYA KENCANA FOOD
Tergugat:
KEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR
194 — 200
  • SURYA KENCANA FOOD
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Perijinan
Register : 14-11-2016 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 06-03-2017
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 276/B/2016/PT.TUN.SBY
Tanggal 17 Januari 2017 — INDOPRIMA GEMILANG vs KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK. dan  SULASMI. dk.
64 — 20
  • INDOPRIMA GEMILANG vs KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK. dan SULASMI. dk.
    ;Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokatpada kantor Hukum "AM & ASSOCIATES yangberkedudukan di Jalan Lamongan Bunder Gresik(terminal Bunder) Blok B Nomor : 47 48 Gresik,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5September 2016 ,Selanjutnya disebut sebagai;sarees PENGGUGAT /PEMBANDING;Halaman 1, Putusan Nomor : 276/B/2016/PTTUNSBYMelawan:KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK, tempatkedudukan di Jalan Dr.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 15-06-2021 — Putus : 24-08-2021 — Upload : 29-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 120/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 24 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat : PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Penggugat : PT. BAHANA CIPTA INTERNUSA
26 — 5
  • Pembanding/Tergugat : PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
    Terbanding/Penggugat : PT. BAHANA CIPTA INTERNUSA
Pengadilan PTUN PADANG TUN Perijinan
Register : 24-05-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan PTUN PADANG Nomor 7/G/2017/PTUN.PDG
Tanggal 30 Oktober 2017 — LAWAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI
191 — 180
  • Menyatakan batal Surat Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi No. 277/DPMPTSPPTK-PP.B/BKT/2017 tanpa tanggal, Februari 2017 Perihal: Penolakan Permohonan IMB;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi No. 277/DPMPTSPPTK-PP.B/BKT/2017 tanpa tanggal, Februari 2017 Perihal: Penolakan Permohonan IMB;4.
    LAWANKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI
    Objek sengketa adalah :Surat Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi No. 277/DPMPTSPPTKPP.B/BKT/2017 tanpa tanggal, Februari 2017. Perihal : Penolakanpermohonan IMB.B.
    Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDGdan Tenaga Kerja. Yang beralamat di Jin. Sudirman Kelurahan BirugoKecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi.Bahwa terhadap tanah Penggugat tersebut diatas Penggugat akanmembangun 6 (enam) unit Rumah Toko berlantai II yang beralaman diJin.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja KotaHalaman 11 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDGBukittinggi. IMB No. 277/DPMPTSPPTKPP.B/BKI/2017, tanpa tanggal,Februari 2017 Perihal : Penolakan Permohonan IMB.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas PenanamanModal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja KotaBukittinggi.
    Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja KotaBukittinggi, kepada Hj.
    Izin Mendirikan Bangunan (IMB);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf d angka 9 PeraturanDaerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan danSusunan Perangkat Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu danPenanaman Modal Kota Bukittinggi berubah nama menjadi Dinas PenanamanModal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja,dengan wewenang menyelenggarakan urusan penanaman modal,perindustrian, dan tenaga kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-05-2010 — Upload : 10-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 299 K/TUN/2008
Tanggal 4 Mei 2010 — HOTEL INDONESIA NATOUR, ; KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA, GUNTUR AGUNG ARDIANSAH,.AGUS SUPARMAN, S.Kom, dkk.
41 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HOTEL INDONESIA NATOUR, ; KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA, GUNTUR AGUNG ARDIANSAH,.AGUS SUPARMAN, S.Kom, dkk.
    Haerudin dkk(1.062 orang) d.a Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKIJakarta, Jl.
    HOTEL INDONESIA NATOURtersebut pada amar untuk mengirimkan data Pekerja yang memuatnama, alamat, tempat dan tanggal lahir/umur, masa kerja, pendidikankeahlian dan jabatan Pekerja kepada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi DK Jakarta di Jakarta ;Hal. 16 dari 36 hal. Put. No.299 K/TUN/2008Ill. Pelaksanaan putusan ini di bawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKIJakarta di Jakarta ;.
    Amar putusan Ill P4Pusat didapat fakta bahwa Pengawas KetenagakerjaanDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta di Jakartamempunyai kewenangan untuk mengawasi dalam pelaksanaan keputusanP4P ;.
    Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiDKI Jakarta, JI. Prapatan No. 52, Jakarta Pusat terhitung sejak tanggal30 April 2004 dan sebagai realisasi dari kompensasi PemutusanHal. 23 dari 36 hal. Put.
    Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Jin.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus
Register : 23-01-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tjk
Tanggal 23 April 2020 — Penggugat:
NURYADI DKK
Tergugat:
Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang Kop TKBM Pel Panjang
106 — 80
  • Penggugat:
    NURYADI DKK
    Tergugat:
    Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang Kop TKBM Pel Panjang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 24-04-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 3/P/FP/2019/PTUN.SMG
Tanggal 21 Mei 2019 — Pemohon:
Lasron Sinaga
Termohon:
Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
150 — 101
  • Pemohon:
    Lasron Sinaga
    Termohon:
    Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
    Nama : HADIPRABOWO, SIP) j eee eeeJabatan : Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja padaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi JawaAlamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 16 Semarang;Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, setelah :1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor : 3/P/FP/PENMH/2019/PTUN.SMG tanggal 24April 2019 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;2.
    Kerja dan TransmigrasiNomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara PengawasanKetenagakerjaan) ; 222 ne nn nen nn nen ene nen n neeBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), (2) PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 33 Tahun 2016Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan dan diperkuatdengan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b,dan huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakanPejabat Pemerintahan diharuskan
    Selama bekerja sebagai Guru di SMA Kristen PadaYayasan Sekolah Kristen Indonesia (YSKI) Sampai denganmemasuki usia pensiun, Pemohon tidak pernahdidaftarkan sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerjaoleh pihak Yayasan Sekolah Kristen Indonesia (YSKI) baikyang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek maupun olehBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan(BPJS Ketenagakerjaan) ;b.
    Sebelumnya telah diadakan pertemuan pada hari Jumat 7Desember 2018 di Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Jawa Tengah terkait penetapanHalaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor : 3/P/FP/2019/PTUN.SMGjumlah manfaat Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiunyang menjadi hak Pemohon dari Termohon, diperolehkesepakatan sebagai berikut :c.1.
    Kerja Provinsi Jawa Tengah melalui KepalaDinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah telahmembalas dengan Surat Nomor : 560/159, tertanggal 20 Februari 2019,Perihal : Surat Balasan yang ditujukan kepada sdr.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 31-01-2020 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 27/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 2 Juni 2020 —
Tergugat:
KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
170 — 102

  • Tergugat:
    KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
    Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Barat. Keputusan Plt.
    Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Barat memuat dengan jelas pihak yangdituju, yaitu Ainayati Liauw B.Sc. (Penggugat);Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 27/G/2020/PTUNJKTc. Keputusan Plt. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Barat jelas ditetapkan oleh Plt.
    Kepala SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Baratsebagai pejabat Penerima Mandat oleh Tergugat yaitu Kepala SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Baratselaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan yang berada di lingkunganeksekutif; dand. Keputusan Plt.
    Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat tidak sesuai denganprosedur undang undang ketenagakerjaan;V.
    Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat tentang PemutusanHubungan Kerja atas nama Aijnayati Liauw B.Sc.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 13-08-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 227/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 17 September 2020 —
Terbanding/Tergugat : KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
175 — 140

  • Terbanding/Tergugat : KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
    Kewarganegaraan Indonesia, Tempat TinggalPerumahan Citra Garden 3 Blok B No. 3A, RT. 003, RW.013 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres,Jakarta barat, Pekerjaan Karyawati, domisili elektronikainayatillauw@yahoo.com, sebagai PEMBANDING/PENG GUG AT s2neeenceenerneersencceenternnenenmenrnneensenenMelawan:KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTAADMINISTRASI JAKARTA BARAT, Berkedudukan diJalan Raya Kembangan No. 2 Blok B Lantai 6, JakartaBarat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7Februari
    JKT, tanggal 2 Juni 2020 secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkanpembatalan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta oleh pihakPembanding/Penggugat adalah :Keputusan Pelaksana Tugas (PLT), Kepala Suku Dinas Tenaga KerjaDan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 103/174/HIPHK18/X1/2018 Tanggal 28 Nopember 2018 Tentang PemutusanHubungan Kerja Atas Nama Ainayati Liauw, B. Sc.
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata
Register : 22-01-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PN MARTAPURA Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mtp
Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat:
Mawardi Abbas
Tergugat:
1.Bupati Banjar
2.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar
62 — 19
  • Penggugat:
    Mawardi Abbas
    Tergugat:
    1.Bupati Banjar
    2.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar
    DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATENBANJAR, beralamat di Jalan A. Yani Km 37,5 Nomor 119 KelurahanSungai Paring, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, KalimantanSelatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. ST. MAHMUDAH,S.H., M.H., Hj. NORMADANIAH, S.H., M.AP., RR.
    Mawardi Abbassampai sekarang;Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang sekarangdijadikan kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Tranmigrasi Kabupaten Banjaryang beralamat di Jalan A.
    Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Banjar;Bahwa tanah yang ditempati Kantor Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Banjar itu milik KUD Kayu Tangi;Bahwa tanah tersebut diperoleh dengan cara membeli berdasarkandaripada 3 (tiga) lembar akta jual beli seperti pada bukti surat P9 dan P10, dibeli pada tahun 1960;Bahwa saksi lupa dibeli dari siapa tanah tersebut;Bahwa yang membeli adalah pengurus KUD Kayu Tangi yaitu alm.
    sengketa itupertama ditempati oleh Kantor Koperasi kemudian Dinas Pertambangandan sekarang Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;Bahwa Kantor Koperasi bernama Koperasi KUD Kayu Tangi;Bahwa KUD Kayu Tangi pada saat itu mempunyai kantor yang sekarangditempati oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;Bahwa saksi melihat KUD pernah berkantor di sana;Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah itu;Bahwa saksi tidak tahu kenapa kantor yang ada di atas tanah sengketa itubergantiganti yang menempatinya
    Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Mawardi Abbas, kenal denganTergugat Bupati Banjar dan kenal dengan Tergugat II Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Banjar; Bahwa saksi akan menerangkan kaitan saksi bertempat tinggal dekatdengan objek sengketa yaitu sekitar 75 meter dari objek sengketa danmengetahui kalau bangunan yang ada di atas tanah sengketa itu selaluditempati oleh instansi pemerintah; Bahwa saksi hanya tahu Kalau Mawardi Abbas menggugat bangunanyang sekarang ditempati oleh Dinas Tenaga
Pengadilan PN UNAAHA Perdata
Register : 15-09-2021 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 29-10-2021
Putusan PN UNAAHA Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Unh
Tanggal 27 Oktober 2021 — ., ME.AK
Tergugat:
KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) TANI INDAH RAYA KONAWE
55 — 0
  • ., ME.AK
    Tergugat:
    KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) TANI INDAH RAYA KONAWE
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 11-01-2018 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 15-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 12/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 21 Februari 2018 — Penggugat:
Abdul Hakim. dkk
Tergugat:
Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara
383 — 219
  • Penggugat:
    Abdul Hakim. dkk
    Tergugat:
    Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara
    ;Kesemuanya Warga NegaraIndonesia, Para Advokat padaKantor Hukum SH & MITRAberalamat di Ruko Sentra NiagaPinus Blok A5 Jalan AlternatifSentulKandang Roda, Sukaraja,Kabupaten Bogor, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal6 Januari 2018, untuk selanjutnyadisebut sebagai PARAPENGGUGAT;Melawan:KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTAUTARA, berkedudukan di Jalan Plumpang SemperNo.41, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Provinsi DKIJakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Perijinan
Register : 24-10-2017 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 11-04-2018
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 24/G/2017/PTUN-DPS
Tanggal 4 April 2018 — PENGGUGAT: -MUHAMMAD AYUB; TERGUGAT: -KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.

132 — 73
  • PENGGUGAT:-MUHAMMAD AYUB;TERGUGAT:-KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.
    PENGGUGAT ;MELAWANKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATUPINTU DAN TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATENHalaman 1 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS1.Kabupaten Jembrana. ;Dalam hal ini diwakili oleh :NamaKewarganegaraanJabatanAlamatNamaKewarganegaraanJabatanAlamatNamaKewarganegaraanJabatanAlamatNamaKewarganegaraanJabatanAlamatJEMBRANA, tempat kedudukan di Jalan Surapati Nomor.1ANTON DELIANTO, S.H, MH.;Indonesia;Kepala Kejaksaan NegeriJembrana.
    Objek Sengketa: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODALPELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJAKABUPATEN JEMBRANA~ NOMOR:. 503/670/DPMPTSPTK/2017TENTANG PENCABUTAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)GEDUNG PENDIDIKAN, TANGGAL 11 SEPTEMBER 2017; Bahwa dalam gugatan ini, UU No. 5 Tahun 1986, UU No. 9 Tahun2004, dan UU No. 51 Tahun 2009 selanjutnya disebut dengan UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat UU PTUN. ll.
    Pelayanan Terpadu Satu Pintu danTenaga Kerja Kabupaten Jembrana yang berkedudukan di Jalan Surapati Nomor 1 Kabupaten Jembrana; = asBahwa Tergugat adalah pihak yang mendapat pelimpahankewenangan/ delegasi dari Bupati Jembrana Berdasarkan Pasal 4Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 Tahun 2017 TentangPELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DANPENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINANKEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANANHalaman 6 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPSTERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA
    menandatanganidokumen, menerbitkan dan/ataumenetapkan dokumen perizinan dan non perizinan, pencabutanizin serta menangani pengaduan masyarakat; (3) Penandatangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan atas nama Bupati ;(#)Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud padaayat (1) tercantum dalamLampiran yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas maka Kepala DinasPenanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-08-2022 — Putus : 03-10-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 265/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 3 Oktober 2022 — Penggugat:
Koperasi Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat
Tergugat:
Kepala Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Marunda
141 — 73
  • Penggugat:
    Koperasi Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat
    Tergugat:
    Kepala Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Marunda
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 15-12-2016 — Upload : 26-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — ., dan KEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN – KARAWANG
150 — 308 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dan KEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KARAWANG
    ., dan kawan, Para Tim Pembela PekerjaMuslim Indonesia Dewan Pengurus Pusat PersaudaraanPekerja Muslim Indonesia (DPP PPMI), beralamat di JalanJatinegara Barat III Nomor 68 F, Jakarta Timur, berdasarkanSurat Kuasa tanggal 7 April 2016;Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai ParaPemohon Kasasi/Para Penggugat;danKEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI KABUPATEN KARAWANG, berkedudukan diJalan Surotokunto KM 6, Karawang;Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut TermohonKasasi/Turut
    Put Nomor 98 PK/Padt.SusPHI/201623.Bahwa pihak Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenKarawang telah pula menggelar sidang mediasi yang dihadiri semuapihak termasuk Tergugat dan pada tanggal 23 Mei 2013 Mediatormengeluarkan Surat Anjuran Nomor 567/2926/HISyaker tertanggal 14Juni 2013 jo Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialtanggal 25 Juni 2013. pada pokoknya sebagai berikut:1. Agar pihak perusahaan PT Royal Standard mempekerjakan kembalipekerja Sdr.
    Put Nomor 98 PK/Padt.SusPHI/2016 memenuhi ketentuan Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor 232/MEN/2003 oleh karenanya haruslah dinyatakantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat dengansegala akibat hukumnya;12. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugatdengan tanpa syarat apapun terhitung sejak diputusnya perkara a quo;13.
    Put Nomor 98 PK/Padt.SusPHI/201616.17.Bahwa BUKTIP.4 berupa Surat Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Karawang Nomor 568/3790/HISyaker tanggal 28 Desember2012 ditujukan langsung kepada Tergugat (PT Royal Standard)Tergugat merupakan perusahaan Industri Barang dari Kertas danPapan Kertas Lainnya dengan KBLI 1709 dan masuk dalam KelompokUpah UMKU sebesar Rp2.100.000,00;Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang (TurutTergugat) merupakan satusatunya Instansi yang diamanatkan olehUndang
    Put Nomor 98 PK/Padt.SusPHI/2016perundingan yang menyatakan perundingan telah gagal sesuairumusan Pasal 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor Kep.232/Men/2003;d. Bahwa dengan demikian mogok kerja tidak akibat gagalnyaperundingan sehingga tepat menyatakan mogok dari tanggal 27Februari 27 Mei 2013 tidak sah.
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata
Register : 25-09-2017 — Putus : 02-04-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Unr
Tanggal 2 April 2018 — Penggugat:
1.GIYATI
2.OSY OSELA SAKTI
Tergugat:
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang
69 — 4
  • Penggugat:
    1.GIYATI
    2.OSY OSELA SAKTI
    Tergugat:
    Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang