Ditemukan 371518 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lapangan lawangan lamongan langngan larangahen
Penelusuran terkait : Larangan pemakaian tanah tanpa ijin - pidana Larangan membawa handbag Perbuatan melawan hukum Sengketa tata usaha negara Larangan mengadakan hubungan bisnis Itsbat nikah Rukun nikah Syarat nikah Larangan perkawinan Halangan perkawinan Penggunaan bahan kimia dan larangan penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 20-10-2010 — Putus : 20-04-2011 — Upload : 15-08-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 80/G/2010/PTUN-BDG
Tanggal 20 April 2011 — CAMAT KECAMATAN LARANGAN, 3. LURAH KELURAHAN LARANGAN UTARA, 4. PT. BETA GOLDLAND
58 — 46
  • CAMAT KECAMATAN LARANGAN, 3. LURAH KELURAHAN LARANGAN UTARA, 4. PT. BETA GOLDLAND
    Nomor : 360seolah olah termasuk dalam Sertipikat Hak GunaBangunan (HGB) Nomor : 1205/Larangan Utara, Tanggal09 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 355/LaranganUtara/2010 tanggal 4 Februari 2010, seluas 12.367 M?atas nama Pemegang Hak Tergugat II Intervensi yangditerbitkan oleh TERGUGAT I;b) Senyatanya Sertipikat Hak Guna Bangunan(HGB) Nomor : 1205/Larangan Utara,Tanggal O09 Maret 2010, Surat Ukur Nomor :355/Larangan Utara/2010 tanggal 4Februari 2010 seluas 12.367 M?
    C.360 yang adalah milikTergugat II Intervensi yaitu) berdasarkanSertipikat Hak Guna Bangunan (HGB)Nomor : 1205/Larangan Utara, tanggal 09Maret (2010, Surat Ukur Nomor355/Larangan Utara/2010 tanggal 4Hal 43 dari 122 halPut.No.80/G/2010/PTUNBDGPORMar!
    Sertipikat Tanah Hak Guna Bangunan(HGB) Nomor : 1205/Larangan Utara,tanggal 09 Maret 2010, Surat Ukurtanggal 04 Februari 2010, Nomor355/Larangan Utara/2010, seluas 12.367M2 atas nama Pemegang Hak Tergugat IlIntervensi adalah merupakan pecahandari Buku) Tanah Hak Guna Bangunantanggal 5 April 1994 Nomor1/Larangan Utara atas nama Pemegang HakTergugat II Intervensi; Sertipikat diterbitkan untuk kepentinganpemegang hak yang bersangkutan sesuai dengendata fisik dan data yuridis yang telah didaftardalam
    Utara, tanggal 09Maret 2010, Surat Ukur tanggal 04 Februari 2010,Nomor : 355/Larangan Utara/2010 seluas 12.367 M?
    Tentang terbitnya Sertipikat Hak GunaBangunan (HGB) Nomor: 1205/Larangan UtaraTanggal 09 Maret 2010, Surat Ukur Nomor:355/Larangan Utara/2010 tanggal 4Februari 2010:.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 07-07-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 95/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 17 Nopember 2021 — RAHMAN
Tergugat:
PANITIA PILKADES LARANGAN PERRENG 2021
295 — 166
  • RAHMAN
    Tergugat:
    PANITIA PILKADES LARANGAN PERRENG 2021
    No. : 95/G/2021/PTUN.SBY12) Bahwa pada tanggal 9 Juni 2021, Panitia Pemilihan KepalaDesa Larangan Perreng mengadakan rapat Hasil Penyaringan BakalCalon Kepala Desa Larangan Perreng. Rapat dipimpin oleh KetuaPanitia Pemilihan Kepala Desa dan dihadiri para anggota dan BPDselaku Pengawas Pemilihnan Kepala Desa Larangan Perreng.
    Sumenep;Tidak ada larangan mengikuti Pemilinan Kepala Desa Larangan Perreng.Pada alinea terakhir, Penggugat juga menyatakan bahwa kepanitiaanPemilinan Kepala Desa Larangan Perreng TIDAK LEGITIMATE;Halaman 24 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBYBahwa sebagaimana dalam setiap pengambilan Keputusan PanitiaPemilihan Kepala Desa Larangan Perreng maupun dalam setiap Beritaacara Selalu ditanda tangani oleh seluruh Anggota Panitia;J.
    Rahmanmenjadi Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng; Bahwa Bakal Calon Kepala DesaLarangan Perreng selain Pak Abd. Rahman ada Imam Mastur, setahu saksiawalnya hanya ada 2 (dua) Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng,tetapi setelah keluar Penetapan Calon Kepala Desa Larangan Perrengternyata ada 6 (enam) orang calon, dan 4 (empat) orang Bakal CalonKepala Desa Larangan Perreng bukan asli Desa Larangan Perreng tetap!
    ; Bahwa masyarakat tidak menerimahasil Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng karena ada 4 (empat)Bakal Calon yang dari luar Desa Larangan Perreng, lalu kami mengadakanaudensi dengan BPD dan Panitia Pilkades ; Bahwa audensi dilaksanakan setelahterbit penetapan Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng ada 6 (enam)orang;Halaman 32 dari 57, Put.
    Perreng; Bahwa di Desa Larangan Perreng ada9 Dusun;Halaman 43 dari 57, Put.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 15-08-2011 — Putus : 17-01-2012 — Upload : 22-03-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 168/B/2011/PT.TUN.JKT
Tanggal 17 Januari 2012 — CAMAT KECAMATAN LARANGAN, 3. LURAH KELURAHAN LARANGAN UTARA, 4. PT. BETA GOLDLAND
59 — 35
  • CAMAT KECAMATAN LARANGAN, 3.LURAH KELURAHAN LARANGAN UTARA, 4. PT. BETA GOLDLAND
    Larangan Indah, LaranganKota Tangerang; Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II / PEMBANDING III ;LURAH KELURAHAN LARANGAN UTARA Tempat Kedudukan JalanHos.
    Cokroaminoto Larangan Utara, Larangan KotaTangerang; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT111/PEMBANDING IV;Dalam hal ini TERGUGAT II /PEMBANDING III danTERGUGAT III / PEMBANDING IV, diwakili olehKuasanya ;RAMDAN LUBIS, S.H.,MM.
    BETAGOLDLAND bertempat di Puri Beta Town CenterLot. 2 Nomor 52 Larangan Kota Tangerang;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya;ANDREAS ENO TIRTAKUSUMA, S. H.
    Utara, tanggal 9 Maret2010, Surat Ukur Nomor: 355/Larangan Utara/2010,tanggal 4 Pebruari 2010 seluas 12. 367 m?
    Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak GunaBangunan (HGB) Nomor =: 1205/Larangan Utara,tanggal 9 Maret 2010, Surat Ukur Nomor:355/Larangan Utara/2010, tanggal 4 Pebruari 2010seluas 12. 367 m? atas nama PT. Beta Goldland ;3.2. Tergugat Il untuk mencabut Surat Keputusan Nomor:13/04/Kec. Lar/2006, tanggal 24 = April 2006tentang Pembatalan Akta akta Jual Beli hak hakatas tanah antara H. Salbini dan H. Mail dengan H.Karnadi atas tanah girik CC. Nomor : 1343 dan C.Nomor : 360 seluas 12.200 m?
Pengadilan PN PATI Pidana Umum
Register : 19-03-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN PATI Nomor 35/Pid.C/2020/PN Pti
Tanggal 19 Maret 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
JOKO SUWARNO, SH
Terdakwa:
1.SITI SALAMAH Binti SUPAR PARTO
2.SITAH Binti SUPAR PARTO
500 — 229
Peraturan & Perundang-undangan SEMA
SEMA
SEMA Nomor 1 Tahun 2018
401 — 206
  • Tentang : Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau sedang dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO)
  • Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau sedang dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO)
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 29-08-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 118/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 25 September 2019 — Penggugat:
ACH SUHAIRI
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA LARANGAN LUAR
57 — 15
  • Penggugat:
    ACH SUHAIRI
    Tergugat:
    PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA LARANGAN LUAR
    SUHAIRI, Warga Negara Indonesia, PekerjaanKaryawan Swasta/Bakal Calon Kepala Desa LaranganLuar, Tempat Tinggal di Tangkel 1 RT.002 / RW.018,Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan, KabupatenPamekasan;Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANPANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA LARANGANLUAR, Tempat Kedudukan di Ji. Raya Kadur, DesaLarangan Luar, Kecamatan Larangan, KabupatenPamekasan, 69383;Dalam hal ini diwakili oleh:1.
    ., selaku Ketua PanitiaPemilinan Kepala Desa Larangan Luar dan2. SYAIFUL ARIF, S.Sos., M.A., selaku SekretarisPanitia Pemilinan Kepala Desa Larangan Luar, berdasarkan Lampiran Surat Keputusan BadanPermusyawaratan Desa Larangan Luar Nomor:06/Kep/BPD/VII/2019, tanggal 03 Juli 2019;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor: 118/PENDIS/2019/PTUN.SBY,tanggal 2 September 2019 tentang Lolos Dismissal; .
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-03-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 PK/Pdt/2020
Tanggal 26 Maret 2020 — ., sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali VS BONE bin LARANGAN, sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
127 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali VS BONE bin LARANGAN, sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 10-02-2012 — Putus : 03-07-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 13/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 3 Juli 2012 — SURADI Bin SAMAD VS KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA LARANGAN JAMBE, KECAMATAN KERTASEMAYA, KABUPATEN INDRAMAYU
225 — 63
  • SURADI Bin SAMAD VS KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA LARANGAN JAMBE, KECAMATAN KERTASEMAYA, KABUPATEN INDRAMAYU
    Jambe, Kecamatan, Kabupaten Indramayu danberdasarkanKeputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa,Larangan Jambe, Kecamatan,Kabupaten Indramayu Nomor : 144.4/Kep.BpdLj/XII/2011, tertanggal 22Desember 2011 Tentang Pengesahan dan Penetapan Kuwu Terpilih DesaLarangan Jambe, Kecamatan, Kabupaten Indramayu atas nama Kasto telahmenetapkan : Pertama : Pemilihan Kuwu Desa Larangan Jambe, Kecamatan, KabupatenKeduaIndramayu yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 7 Desember2011 dinyatakan sah dan telah berjalan
    secara langsung, umum, bebasdan rahasia serta jujur dan adil (Luber Jurdil) ;:Hasil Pemilihan Kuwu tersebut pada Diktum pertama menetapkan :NamaKasto ; Tempat, tanggal lahir i Indramayu, 27 ~~ April1969 ; Agama Islam ;Ketiga n Pengusaha ;Alamat :Desa Larangan Jambe, RT. 03, RW.(0)1;Sebagai Kuwu terpilih Desa Larangan Jambe, Kecamatan, KabupatenIndramayu ; : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;Bahwa, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari, sehingga sesuai
    : 144.4/Kep.BpdLj/XII/2011, tertanggal 22 Desember 2011, Tentang Pengesahan danPenetapan Kuwu Terpilih Desa Larangan Jambe, KecamatanKertasemaya, Kabupaten Indramayu atas nama KASTO ;3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KetuaBadan Permusyawaratan Desa, Desa Larangan Jambe, KecamatanKertasemaya, Kabupaten Indramayu Nomor : 144.4/Kep.BpdLj/XII/2011, tertanggal 22 Desember 2011, Tentang Pengesahan danPenetapan Kuwu Terpilih Desa Larangan Jambe, KecamatanKertasemaya, Kabupaten Indramayu
    Perkara 48/Pdt/G/2011/PN Idrtanggal 19 Desember 2011 ( Salinan Foto copy ) ; =Surat Kuwu Desa Larangan Jambe Tanggal 18 Desember 2011 Nomor : 497/Ds.2017/XI/2011 ( Sesuai DenganAsli ) ;: Kumpulan Tanda tangan Masyarakat Desa Larangan Jambe yangmencoblos Kandidat Calon Kuwu Desa Larangan Jambe NomorUrut 1 ( satu ) atas nama SURADI, yang ditanda tangani seharisetelah pemilihan Kuwu Tanggal 07 Desember 2011 ( SesuaiDengan Asli ) ;Dokumentasi Potret Kecurangan Dalam Pemilihan Kuwu DesaLarangan Jambe
    JambeTanggal 7 Desember 2011 ( Sesuai Dengan Asli ) ;Bukti T 27 : Dokumentasi ( Foto digital berwarna ) kegiatan pelaksanaanpemilihan Kuwu Desa Larangan Jambe Tanggal 7 Desember 2011 (Sesuai DenganAsli ) ; Bukti T 28 : Dokomentasi ( Foto digital berwarna ) PeristiwaPengrusakan fasilitas Kantor BPD Desa Larangan Jambe PascaPengumumam Hasil Pemilihan Kuwu Desa Larangan JambeTanggal 7 Desember 2011 ( Sesuai DenganAsli ) ; Bukti T 29 : Dokumentasi ( Foto digital berwarna ) PeristiwaPengrusakan Peralatan
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
3163 — 2167
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  • Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
    Tahun1998 tentang Larangan Praktek Monopoli;Fotokopi Risalah Rapat Pembahasan Rancangan UndangUndang Tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat, tanggal 18 Nopember1998;Fotokopi Risalah Rapat Pembahasan Rancangan UndangUndang Tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat, tanggal 30 Nopember1998;Fotokopi Risalah Rapat Pembahasan Rancangan UndangUndang Tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat, tanggal 7 Desember 1998;Pemohon pada
    Melalui kebijakan persaingan serta tujuan undangundang dapatdisimpulkan dalam beberapa garis besar, yaitu efisiensi ekonomi, akses masuk kepasar, larangan hambatan masuk pasar (barrier to entry), larangan terhadapkonsentrasi pasar hanya pada beberapa pelaku usaha, larangan kolusi antarpesaing, kesejahteraan konsumen, efisiensi dan lain sebagainya.Persaingan menghasilkan efisiensi serta kesejahteraan masyarakat.
    Mengingat bahwa perkara persaingan usaha yang paling banyakditangani oleh KPPU adalah persekongkolan tender, sementaraUU Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberikan penjelasan yanglebih lanjut, maka pada Tahun 2005, KPPU mengeluarkan SuratEdaran KPPU Nomor 184/SE/KPPU/VI/2005 tentang PedomanPasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tenderberdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (yang untukselanjutnya disebut SEKPPU No. 184 Tahun 2005).1.5.7.
    Menyatakan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 36 huruf c, huruf d, hurufhuruf h, huruf i, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 44 ayat (4) danayat (5) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tetap memiliki kekuatanhukum mengikat.Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yangbijaksana dan seadiladilnya (ex aequo et bono).LAMPIRAN KETERANGAN DPR RIPERMOHONAN PENGUJIAN UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999TENTANG LARANGAN
    (vide halaman 1146)6) Terkait dengan Pasal 36 dan Pasal 46, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalamRapat panitia kerja Ke7 Pembahasan RUU Tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tanggal 07 Januari 1999:> H. Yusuf Talib, S.H dari Fraksi KP, menyampaikan bahwa:Untuk itu mau kita cantumkan dimana itu terhadap pelaku usahanya ini kanmengenai komisi.
Pengadilan PN POLEWALI Pidana Umum
Register : 17-01-2018 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 12/Pid.B/2018/PN Pol
Tanggal 14 Maret 2018 —
Terdakwa:
MAHMUD Alias SARA Bin LARANGAN
39 — 16
  • Menyatakan Terdakwa Mahmud Alias Sara Bin Larangan tersebut datas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

    3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

    4.


    Terdakwa:
    MAHMUD Alias SARA Bin LARANGAN
    PUTUSANNomor 12/Pid.B/2018/PN.POL.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalamtingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : MAHMUD Alias SARA Bin LARANGAN; Tempat lahir : Palottegan Desa Galung Lego;Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Juli 1986;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal: Dusun Palottegan, Desa Galung Lego, Kec.Balanipa, Kab
    Menyatakan Terdakwa Mahmud Alias Sara Bin Larangan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang didakwakan kepadanyasesuai dalam dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahmud Alias Sara Bin Larangan dengan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani olehTerdakwa;3.
    Memerintahkan Terdakwa Mahmud Alias Sara Bin Larangan tetap dalam tahanan;4.
    Reg.Perk : PDM10/PWALI/01/2018, dalam persidangan Terdakwa Mahmud AliasSara Bin Larangan setelah dicocokkan identitasnya di persidangansebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwamembenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam dalamSurat Dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas oranglain demikian juga keterangan saksisaksi di depan persidangan memberikanbukti bahwa Mahmud Alias Sara Bin Larangan adalah Terdakwa dalam perkaraaquo yang
    Menyatakan Terdakwa MAHMUD Alias SARA Bin LARANGAN tersebutdiatas, terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 5 (lima) bulan;3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalanioleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.
Pengadilan PN BREBES Perdata
Register : 29-08-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PN BREBES Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Bbs
Tanggal 3 Oktober 2019 — BANK RAKYAT INDONESIA Unit Larangan
Tergugat:
1.DARMI
2.SAMDANI
23 — 6
  • BANK RAKYAT INDONESIA Unit Larangan
    Tergugat:
    1.DARMI
    2.SAMDANI
    Bank Rakyat Indonesia (Persero)TbkKantor Cabang BRI Brebes, Unit Larangan;Patugas Administrasi Unit PT.
    Bbs.menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunandengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01320/DesaKedungbokor, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atas namaDarmi, dengan luas 205 m?
    Larangan Kab.
    Kedawon Rt.12/Rw.08 DesaRengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, ternyataberdasarkan risalah panggilan sidang tersebut diketahui bahwa Tergugat II tidakada dirumah di alamat sekarang (Dk. Kedawon Rt.12/Rw.08 DesaRengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes) dan berdasarkanketerangan dari perangkat Desa Rengaspendawa menyatakan bahwa TergugatIl belum ada surat pindah ke alamat sekarang (Dk.
Peraturan & Perundang-undangan SEMA
SEMA
SEMA Nomor 01 Tahun 2018
1589 — 1062
  • Tentang : LARANGAN PENGAJUAN PRAPERADILAN BAGI TERSANGKA YANG MELARIKAN DIRI ATAU SEDANG DALAM STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)
  • LARANGAN PENGAJUAN PRAPERADILAN BAGI TERSANGKA YANG MELARIKAN DIRI ATAU SEDANG DALAM STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 15-08-2022 — Putus : 30-08-2022 — Upload : 01-09-2022
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 104/B/2022/PT.TUN.SBY
Tanggal 30 Agustus 2022 — KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TARABAN, KECAMATAN LARANGAN, KABUPATEN PAMEKASAN vs ERFANDI dan 1. DAHRIYAH. 2. MULYADI
109 — 40
  • KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TARABAN, KECAMATAN LARANGAN, KABUPATEN PAMEKASAN vs ERFANDI dan 1. DAHRIYAH. 2. MULYADI
Pengadilan PA PEMATANG SIANTAR Perdata Agama
Register : 26-03-2015 — Putus : 13-04-2015 — Upload : 01-11-2015
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.PST
Tanggal 13 April 2015 — Pemohon I Pemohon II
37 — 14
  • Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semendadan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untukmelangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupunperaturan perundangundangan yang berlaku;. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknyasuami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :1. Anak Pertama (pr), berumur 18 tahun;2. Anak Kedua (1k), berumur 16 tahun;3. Anak Ketiga (pr), berumur 14 tahun;4.
Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Peraturan KPPU
Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011
1426 — 549
  • Tentang : Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  • Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
    PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHANOMOR 3 TAHUN 2011TENTANGPEDOMAN PASAL 19 HURUF D (PRAKTEK DISKRIMINASD UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEKMONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHATMenimbangMengingatKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 huruf d UndangundangNomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat dipandang perlu menetapkan PeraturanKomisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Pasal
    19 huruf dUndangundang No. 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat..
    Pengawas Persaingan Usaha Periode Januari 2011Desember2011;MenetapkanMEMUTUSKANPERATURAN KOMISI TENTANG PEDOMAN PASAL 19 HURUFD (PRAKTEK DISKRIMINASI) UNDANGUNDANG NOMOR 5TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLIDAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHATPasal 1Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :1.
    Pedoman adalah dokumen Pedoman Praktek DIskriminasi SesuaiKetentuan Pasal 19 huruf d (Praktek Diskriminasi) UndangundangNomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat.2.
    Memberikan pengertian yang jelas dan tepat tentang larangan praktek diskriminasisebagaimana dimaksuda dalam Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999.b. Memberikan dasar pemahaman dan arah yang jelas dalam pelaksanaan Pasal 19huruf d sehingga tidak ada penafsiran lain selain yang diuraikan dalam Pedoman ini.c.
Pengadilan PN BREBES Perdata
Register : 17-11-2015 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN BREBES Nomor 30 /Pdt.G/2015/PN.BBS
Tanggal 23 Nopember 2016 — Ratem) Umur : 65 Tahun Pekerjaan : Pensiunan Perhutani Alamat : Dusun Sekardoja Rt.007 Rw.010, Desa Pamulihan Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes 5. Nama : SRI ROHAYANI BIN SUKOJO Umur : 34 Tahun Pekerjaan : Tani Alamat : Dusun Sekardoja Rt.007 Rw.010, Desa Pamulihan Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes 6.
68 — 9
  • Ratem)Umur : 65 TahunPekerjaan : Pensiunan PerhutaniAlamat : Dusun Sekardoja Rt.007 Rw.010, Desa Pamulihan Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes5. Nama : SRI ROHAYANI BIN SUKOJOUmur : 34 TahunPekerjaan : TaniAlamat : Dusun Sekardoja Rt.007 Rw.010, Desa Pamulihan Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes6.
    Nama : JAERI BIN SUKOJOUmur : 31 TahunPekerjaan : TaniAlamat : Dusun Sekardoja Rt.007 Rw.010, Desa Pamulihan Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes7. Nama : TRI NIKE KUNDRIYANI Binti SUKOJOUmur : 19 TahunPekerjaan : TaniAlamat : Dusun Sekardoja Rt.007 Rw.010, Desa Pamulihan Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes8.
    Nama : SUCARTO bin RAKIJANUmur : 39 TahunPekerjaan : TaniAlamat : Dusun Sekardoja Rt.007 Rw.010, Desa Pamulihan Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes9.
    Nama : RINOUmur : 23 TahunPekerjaan : WiraswastaAlamat : Dusun Sekardoja Rt.007 Rw.010, Desa Pamulihan Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes10 Nama : TITINUmur : 21 TahunPekerjaan : TaniAlamat : Dusun Sekardoja Rt.007 Rw.010, Desa Pamulihan Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes M E L A W A N1.
    WARJO bin WARJI, umur 67 tahun, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Sekardoja Rt.007 Rw.010, Desa Pamulihan Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT VII;8. SAYUD bin WARJI, umur 72 tahun, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Kendaga, Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT ;
    19 Tahun: Tani: Dusun Sekardoja Rt.007 Rw.010, Desa PamulihanKecamatan Larangan, Kabupaten Brebes: SUCARTO bin RAKUAN: 39 Tahun: TaniAlamat : Dusun Sekardoja Rt.007 Rw.010, Desa PamulihanKecamatan Larangan, Kabupaten Brebes9.
    Larangan, Kab.
    Larangan, Kab. Brebes dengan batasbatas sebagai berikut Seb Utara : tanah milik Kasad Seb Timur : Jalan Desa Seb Selatan : tanah milik RakijanWarjo Seb Barat :tanah milik SurtinahPersil 180 M2 D Il seluas 1002 M2 yang terletak di Dusun Sekardoja, DesaPamulihan, Kec. Larangan, Kab.
Pengadilan PN BREBES Perdata
Register : 13-09-2022 — Putus : 20-10-2022 — Upload : 20-10-2022
Putusan PN BREBES Nomor 26/Pdt.G.S/2022/PN Bbs
Tanggal 20 Oktober 2022 — Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Brebes Unit Larangan
Tergugat:
1.Mashuri
2.Suhaeti
40 — 19
  • Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Brebes Unit Larangan
    Tergugat:
    1.Mashuri
    2.Suhaeti
Pengadilan PA PEMATANG SIANTAR Perdata Agama
Register : 26-03-2015 — Putus : 17-04-2015 — Upload : 01-11-2015
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 0009/Pdt.P/2015/PA.PST
Tanggal 17 April 2015 — Pemohon I dan Pemohon II
31 — 9
  • tinggal di Kabupaten Simalungun, dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon Ikeponakan saksi, kenal Pemohon I karena sebagai isteri Pemohon I; Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, menikah sekitar dalam Februari1992, dan saya menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan P II berstatusperawan, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangansyari maupun larangan
Pengadilan PN BREBES Perdata
Register : 26-02-2024 — Putus : 18-04-2024 — Upload : 18-04-2024
Putusan PN BREBES Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Bbs
Tanggal 18 April 2024 — Penggugat:
PT BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk Cab brebes Unit Larangan
Tergugat:
1.rustadi
2.IDAH ANISAH
23 — 16
  • membayar sisa hutang Para Tergugat sejumlah Rp. 178.527.031,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas setelah putusan ini berkekutan hukum tetap;
  • Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan, yaitu tanah atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, dengan bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1181 Desa Kedungbokor Kecamatan Larangan
    Penggugat:
    PT BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk Cab brebes Unit Larangan
    Tergugat:
    1.rustadi
    2.IDAH ANISAH
Pengadilan PN BREBES Perdata
Register : 13-09-2022 — Putus : 13-10-2022 — Upload : 13-10-2022
Putusan PN BREBES Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Bbs
Tanggal 13 Oktober 2022 — Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Brebes Unit Larangan;
Tergugat:
1.Abdul Wahid
2.Siti Khabibah
29 — 16
  • Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Brebes Unit Larangan;
    Tergugat:
    1.Abdul Wahid
    2.Siti Khabibah