Ditemukan 60628 data
158 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
KARYA INTERTEK KENCANA (KIK) VS DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI KEMENTERIAN KEUANGAN RI, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA;
,dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat danKonsultan Hukum, beralamat di Rukan The Fifty, Jalan ArteriKelapa Gading Nomor 12C, Kelapa Gading, Jakarta Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1110.1/KHBSK/X/2019, tanggal 11 Oktober 2019:Pemohon Kasasi;LawanDIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DANSISTEM INFORMASI KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA, tempat kedudukan di GedungSyarifudin Prawiranegara II, Jalan Lapangan Banteng TimurNomor 24, Jakarta
,LL.M., Jabatan Kepala Biro Advokasi, Sekretariat JenderalKementerian Keuangan, pada Biro Advokasi SekretariatJenderal Kementerian Keuangan dan Direktorat Hukum danHubungan Masyarakat DJKN Kementerian Keuangan, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU 1/KN.5/2019, tanggal 22 Januari 2019:Halaman 1 dari 6 halaman.
171 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANWIL PROPINSI JAWA TENGAH VS YOSEF SOEWARTO;
164 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT di MAMUJU Cq. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
., dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum padaKantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat(LBHSulbar), beralamat di BTN Marwah 2, Blok B.1, Nomor 6,Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten PolewallMandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 20 Agustus 2020;Para Termohon Peninjauan Kembali;DanPEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL di Jakarta cqKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSISULAWESI
BARAT di Mamuju cq KEMENTERIAN AGRARIADAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALKABUPATEN POLEWALI MANDAR, berkedudukan di JalanTritura, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, KabupatenPolewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat:Turut Termohon Peninjauan Kembali:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Halaman 2 dari 13 hal.
88 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
115 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA;;
186 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN., II. PT. PERTAMINA EP vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN., II. ALFRED WIJAYA;
., kewarganegaraanIndonesia, jabatan Kepala Biro Bantuan WHukumSekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU854/MK.6/2018, tanggal 10 Agustus 2018;PT PERTAMINA EP, tempat kedudukan di MenaraStandard Chartered Lt 2129, Jalan Prof Satrio Nomor164 Jakarta 12950, yang diwakili oleh Nanang AbdulManaf, Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa EdySunaedy, kewarganegaraan Indonesia, dankawankawan, Pekerja PT Pertamina EP, beralamat
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN, danPemohon Kasasi II: PT PERTAMINA EP;2. Menghukum Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II membayar biayaperkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribuRupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh Dr.
169 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN RI;
151 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
THE COSTUME MAGNIFIQUE VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
107 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH., 2. IRWANDI YUSUF VS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NANGROE ACEH;;
207 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN SELATAN;
., dan kawankawan, Aparatur SipilNegara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor W.19UM.01.013627,tanggal 28 Juni 2019;Para Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, yang terletak di Jalan Aneka Tambang,Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 390 K/TUN/2020Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, ProvinsiKalimantan Selatan, yang diterbitkan oleh Tergugat:3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat HakPakai Nomor 07, tanggal 20 September 2016, Surat Ukur Nomor177/BKL/2016, tanggal 29 Juli 2016, Luas 9.996 M?, atas namaPemerintah Republik Indonesia Cg.
Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, yang terletak di Jalan AnekaTambang, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, KotaBanjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat:1. Kompetensi Absolut;2. Kedaluwarsa;3. Gugatan Kabur (Obscuur Libels):Eksepsi Tergugat II Intervensi:1.
152 — 102
NAPA sebagai Tergugat- KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA sebagai Turut Tergugat
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSATENGGARA TIMUR Cq.
Napa (naturlijkperson) dan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalProvinsi Nusa Tenggara Timur Cg. Kantor Pertanahan Kabupaten Timor TengahUtara (recht person), yang menjadi pokok eksepsi daei Tegugat adalah terletakpada subyek hukum Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Cg. Kantor Pertanahan Kabupaten TimorTengah Utara baik dari sisi hirarki Kkewenangan dan penulisan cq.
CgMenimbang, bahwa dengan mengacu pada Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang,Maka Kementerian sebagai Lembaga Negara yangbertanggungjawab kepadaPresiden sebagai pembantu Presiden yang menjalankan tugas dan fungsinya;Menimbang, setiap nomenklatur kKementerian sangat tergantung padakebijakan politik yang dipegang oleh Presiden, maka nomenklatur Kementerianbisa saja berubah terhantung pada kepentingan Presiden dalam menjalankanfungsi kenegaraannya
sebagai kepala pemerintahan;Menimbang, bahwa dalam BAB II Organisasi, Bagian Kesatu, SusunanOrganisasi, pasal 4 dengan redaksional Kementerian agraria dan Tata RuangHalaman 48 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Kfmterdiri atas : a.
Staf Ahli Bidang MasyarakatAdat dan Kemasyarakatan dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan, denganmengacu susunan organisiasi Kementerian Negara tersebut, maka KementerianNegara tersebut memeliki kepanjangan tangan pada tiap provinsi,maupunkabupaten untuk melaksanakan tugas kementerian;Menimbang, bahwa dengan merujuk subyek hukum yang digugat olehPenggugat, yakni Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Cg.
378 — 416 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI VS SADIN WIJAYA, DKK;
002/007, Cicadas,Gunung Putri, Bogor, pekerjaan Swasta;Para Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah, Keputusan Tergugat berupa PenetapanUlang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian
Sari KeramindoInternational Bulan Januari dan Februari Tahun 2019;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Rl NomorHalaman 17 dari 24 halaman. Putusan Nomor 146 K/TUN/2021KEP.5/59/AS.00.01/X/2019 tertanggal 30 Oktober 2019 tentangPerhitungan dan penetapan ulang Hakhak pekerja/ouruh berupa dendaketerlambatan pembayaran upah atas nama Sdr. Abdul Samad dkk 157(seratus lima puluh tujuh) orang pekerja / buruh PT.
Mewajibkan kepada Pembanding untuk melaksanakan PenetapanUlang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RINomor KEP. 5/59/AS.00.01/X/2019 tertanggal 30 Oktober 2019 tentangPerhitungan dan Penetapan Ulang Hakhak Pekerja/Buruh BerupaDenda Keterlambatan Pembayaran Upah Atas Nama Sadr. AbdulHalaman 19 dari 24 halaman. Putusan Nomor 146 K/TUN/2021Somad, dkk 157 (Seratus Lima Puluh Tujuh) Orang Pekerja/Buruh PT.Sari Keramindo International Bulan Januari dan Februari Tahun 2019;5.
DIREKTURPENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGAKERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II membayar biayaperkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribuRupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,Halaman 23 dari 24 halaman.
120 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN., II. PT. PERTAMINA EP VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN., II. GUANTI KARNO, DKK;
., Kepala Biro Bantuan Hukum SekretariatJenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU737/MK.6/2018, tanggal 16 Juli 2018;. PT PERTAMINA EP, beralamat di Gedung MenaraStandard Chartered Lantai 21, Jalan Prof. Dr.
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN danPemohon Kasasi II: PT PERTAMINA EP;2. Menghukum Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II membayar biayaperkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribuRupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh Dr.
80 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI., II. GEREJA PENTAKOSTA;
195 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
KARYA INTERTEK KENCANA (KIK) VS DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI, KEMENTERIAN KEUANGAN RI, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA;
., & Rekan, beralamat di JakartaUtara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor1307.1/KHBPK/VII/2020, tanggal 13 Juli 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DANSISTEM INFORMASI KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA, tempat kedudukan di GedungSyarifudin Prawiranegara II, Jalan Lapangan Banteng TimurNomor 24, Jakarta Pusat 10710;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tio Serepina Siahaan, S.H.
114 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA, DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI VS PT. SMARTFREN TELCOM, TBK;
173 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI DAN 1. BAMBANG BUDIYONO., 2. SIGIT SUNARYO;
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan MerdekaBarat Nomor 8 Jakarta Pusat;Termohon Peninjauan Kembali Il;Dan1. BAMBANG BUDIYONO, Kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari No. 65, BlokCi No. 1, RT 004, RW 001, Kel. Gunung Sahari Selatan,Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, Pekerjaan Pensiunan;2. SIGIT SUNARYO, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Gunung Sahari Raya No. 65, Blok D. 1No. 1, RT 004, RW 001, Kel.
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah padakantor Tergugat Sertipikat Hak Pakai Nomor 455/Gunung Sahari Selatan,terbit tanggal 17122007, Surat Ukur Nomor 44/2007, tanggal 14122007luas 6534 m2, terletak di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 65 atas namaPemerintah Republik Indonesia c.g. Kementerian Perhubungan RepublikIndonesia;4.
123 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN., 2. PT. PERTAMINA EP VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN., 2. GUANTI KARNO, DKK;
114 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI., IV. H. UMAR FARUQ;
Putusan Nomor 577 K/TUN/2020berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2020;KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKANTINGGI, tempat kedudukan di Gedung D, KomplekKemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu,Senayan Jakarta 10270:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Ardhien NissaWidhawati Siswojo, S.H., LL.M., dan kawankawan,semuanya pegawai pada Kementerian Riset, Teknologi,dan Pendidikan Tinggi, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 1462/A4.2/HK.03.00/2019, tanggal 6September 2019:H.
665 — 346 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., 2. Dr. SRI UNTARI BISOWARNO, M.AP;
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempatkedudukan di Gedung Direktorat Jenderal PeraturanPerundangundangan, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 67Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Ardiansyah, S.H.,M.H., Direktur Litigasi Peraturan Perundangundangan,dan kawankawan, Aparatur Sipil Negara padaKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorPPE.1.81.06.03, tanggal 19 Januari 2021;ll. Dr.