tersebut Terbantah telahmengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Bahwa Terbantah menolak seluruhnya dalildalil Pembantah, kecualiterhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;EKSEPSI NE BIS IN IDEM:Bahwa terhadap bantahan a quo adalah sama seluruhnya baik materiBantahan, petitum yang dimohonkan, obyek bantahan maupun para pihakyang berperkara dengan perkara bantahan Nomor; 12 /Pdt.Bth / 2008 / PN.Tsm yang pernah disidangkan pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya;Bahwa terhadap

perkara Nomor: 12/Pdt.Bth/2008/PN.Tsm. tersebuttelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (copy putusan terlampir)yang amar putusannya menyatakan menolak bantahan Pembantah/Pembantah dalam perkara a quo;Bahwa melihat faktafakta di atas dan berdasar prinsip hukum yangdiatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata Hakim harus menyatakan terhadapperkara a quo tidak dapat diterima (niet onvankelijk verkiraad);Hal. 5 dari 10 hal.

No. 2772 K/Pdt/2011Eksepsi Terbantah II:Gugatan Ne bis in idem:Bahwa bantahan dari Pembantah sebelumnya pernah diajukan kePengadilan Negeri Tasikmalaya dengan Register Nomor; 12/Pdt.Bth/2008/PN.Tsm.

;Bahwa atas Bantahan Nomor: 12/Pdt.Bth/2008/PN.Tsm. tersebut diatas telah mendapatkan putusan yang dibacakan dalam persidangan padatanggal 1 Desember 2008 dan tidak dilakukan upaya hukum apapun,sehingga putusan tersebut menjadi tetap (inkracht van gewijsde);Bahwa gugatan Penggugat a quo sepatutnya dapat dianggap Nebis inidem dan harus dikesampingkan;Bahwa terhadap bantahan tersebut Pengadilan Negeri Tasikmalayatelah mengambil putusan, yaitu putusan No. 20/PDT.BTH/2010/PN.TSM.tanggal 1 Desember 2010

yang amarnya sebagai berikut:DALAM PROVISI: Menyatakan Provisi para Pembantah tidak dapat diterima;DALAM EKSEPSI:e Mengabulkan Eksepsi Terbantah dan Il;e Menyatakan Bantahan para Pembantah Nebis InIdem;DALAM POKOK PERKARA:e Menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapatditerima (niet onvankeliljke verklaard);e Menghukum Para Pembantah untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp 1.061.000,(Satu juta enam puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan paraPembantah putusan

, merupakan tanah milik yang dikuasai oleh ParaPembantah, sehingga sangat beralasan hukum Para Pembantah untukmemohon supaya menunda pelaksanaan eksekusi pengosongan danpenyerahan sebelum perkara bantahan ini diputus dan mempunyaikekuatan hukum yang tetap, karena alasan Para Pembantah dalammengajukan gugatan bantahan ini didasakan atas alasan hukum yang sahsebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR jo.

Kecuali terhadap dalildalil bantahan yangdiakui secara tegas kebenarannya oleh Terbantah;2. Bahwabantahan Para Pembantah salah subjek (error in subjekto) dan objek(error in objekto), karena halhal sebagai berikut:a. Bahwa bantahan Para Pembantah salah subjek (error in subjekto)secara subjektif Para Pembantah tidak memiliki dasar hukum untukmengajukan bantahan karena Para Pembantah membeli tanah Persil 26Hal. 14 dari 32 hal. Putusan No. 270 K/Pdt/2014D Il Kohir Nomor 1255 seluas + 828,51 m?

Putusan No. 270 K/Pdt/2014mengosongkan dan menyerahkan tanahtanah a quo kepada ParaPenggugat/Para Pemohon Eksekusi dengan putusan ini secara subjektifPara Pembantah tidak bisa mengajukan bantahan eksekusi dan atauerror in subjekto;Bahwa bantahan Para Pembantah salah objek (error in objekto) secaraobjektif Para Pembantah tidak bisa mengajukan bantahan eksekusi karenadasar mengajukan bantahan dari Para Pembantah adanya transaksi jualbeli antara Para Pembantah dengan Turut Terbantah Ill yang ternyatatanahtanah

Nomor 82 PK/PDT/2007;Bahwa berdasarkan halhal tersebut, maka secara subjektif dan objektifPara Pembantah tidak memiliki dasar dan alas hukum yang sah untukmengajukan bantahan eksekusi, sehingga bantahan eksekusi yangdemikian beralasan hukum ditolak atau setidaktidakn ya dapat diterima;Hal. 16 dari 32 hal. Putusan No. 270 K/Pdt/20143.

Putusan No. 270 K/Pdt/201419.bantahan Para Termohon Kasasi (walau sebagian) karena apabila tetapmengabulkan, maka harus diartikan bahwa Judex Facti telah melanggarketentuan hukum yang telah digariskan;Bahwa berdasarkan uraianuraian di atas, sungguh dapat terlinat secara jelasdan terang benderang Judex Factitelah salah menerapkan hukum Pasal 195ayat (6) HIR dengan mengabulkan bantahan Para Termohon Kasasi, padahaldiketahui bantahan Para Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat yang diaturdalam pasal

Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (nietontvankelike verkelaard)2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 916.000, (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);Membaca dan memperhatikan:Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan bandingNomor : 54/SRT.PDT.BDG/2014/PN.JKT.PST Jo. Nomor: 82/PDT.BTH/2013/PN.JKT.PST = tanggal 15 April 2014 yang dibuat oleh:H.

Bahwa oleh karena Pembantah bukan merupakan pemilik yangsah atas objek sengketa a quo, oleh karenanya Pembantah tidakmempunyai kapasitas dalam melakukan Bantahan a quo, maka adalahsuatu hal yang patut secara hukum jika dikatakan bahwa BantahanPembantah mengandung suatu cacat exception domini, sehinggaadalah hal yang patut menurut hukum apabila Yang Mulia MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untukmenyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard

Eksepsi Bantahan Kurang Pihak3.1. Bahwa setelah dicermati dengan seksama bahwa selain pihakpihak yang diikutsertakan Pembantah dalam bantahannya juga masihada pihakpihak yang seharusnya dilibatkan dalam permasalahantersebut namun belum diikutsertakan dalam bantahan Pembantah aquo, karena merupakan pihak tersebut terkait dengan objek sengketayang diperkarakan yaitu Badan Pertanahan Nasional cq KantorPertanahan Kabupaten Tasikmalaya;3.2.

Bantahan Pembantah Tidak Jelas Dan Kabur (Exceptie Obscuur Libel!)

sikap tegas dari Pembantah apakah ada suatuperbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukumatau tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Terbantah danTerbantah II: Bahwa dengan tidak adanya dasar hukum yang jelas ini serta tidakterdapatnya motif atau alasan penundaan lelang maka bantahan inimengandung bantahan yang tidak jelas dan kabur (exceptio obscuurlibel);B.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dapatdisimpulkan bahwa Pembantah bukan termasuk kategori pihak lain(pinak ketiga) sebagaimana unsur yang diungkapkan dalamYurisprudensi di atas, yang dapat melakukan gugatan/bantahan tanpaada hubungan atau keterikatan hukum apapun atas objek sengketa;C. Bantahan Pembantah Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Bahwa sebagaimana yang disampaikan dalam bantahannya,disebutkan bahwa telah terjadi peralihan jual beli antara Ir.

Nomor 567 PK/Pdt/2018Dalam pokok perkara:Mengabulkan seluruh bantahan Pembantah;Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar; Menyatakan Pembantah adalah pemilik Apartemen Sailendra Unit 26 BLantai 26 seluas 333 m?

Pst., tanggal 11Agutus 2011; Menghukum Terbantah dan Terbantah Il membayar biaya perkara;Bahwa terhadap gugatan bantahan tersebut telah ditolak olehPengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor459/Pdt.G/2011/PN Jkt sel., tanggal 4 April 2012, yang amarnya sebagaiberikut:Dalam provisi: Menolak tuntutan Provisi Pembantah;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang tidak beritikad baik; Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya; Menghukum Pembantah untuk membayar biaya

Nomor 567 PK/Pdt/2018Dalam Provisi: Menolak tuntutan provisi Pembantah;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan seluruh bantahan Pembantah; Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar: Menyatakan Pembantah adalah pemilik Apartemen Sailendra Unit 26B Lantai 26 seluas 333 m?

Bahwa yang menjadi dalil hukum dari bantahan perkara ini adalah PutusanPengadilan Negeri Kelas .A Palembang Nomor 98/Pdt.G/2007/PN.PLGtanggal 05 Pebruari 2008 juncto Putusan Pengadilan Tinggi PalembangNomor 34/PDT/2008/PT.PLG. tanggal 24 Juli 2008 juncto PutusanMahkamah Agung RI Nomor 755 K/PDT/2009 tanggal 04 Mei 2010;Bahwa putusan Pengadilan tersebut di atas, selayaknya menurut hukumharuslah dibatalkan, karena sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan dansebaliknya sangat merugikan kepentingan hukum

Menerima dan mengabulkan bantahan Pembantah untuk seluruhnya;2. Menyatakan menurut hukum Pembantah adalah Pembantah yang benar;3. Menyatakan menurut hukum pelaksanaan dan Penetapan Eksekusi Nomor03/98/Pdt.G/2007/Eks/2013/PN.PLG tanggal, 30 Januari 2013 adalah tidaksah dan harus ditunda pelaksanaannya, sampai proses perkara bantahan inimempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (/nkrachth);4.

Putusan PengadilanTinggi Palembang Nomor 34/PDT/2008/PT.PLG, tanggal 04 Mei 2010telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dalam tahap eksekusi diPengadilan Negeri Palembang;Bahwa gugatan bantahan yang diajukan oleh Pembantah denganmendasarkan diri pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PalembangNomor 03/98/Pdt.G/2007/Eks/2013/PN.PLG tanggal 30 Januari 2013yang telah dilaksanakan eksekusi aanmaningnya adalah telah lewatwaktu karana aamaningnya berdasarkan Penetapan Nomor 03/98/Pdt.G/2007/Eks/2013/PN.PLG

, tangggal 30 Januari 2013 telah terlaksana padatanggal 21 Februari 2013, oleh karenanya gugatan bantahan Pembantahharuslah ditolak dan/atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima;Bahwa merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3045K/Pdt/1991, tanggal 30 Mei 1996 yang menyatakan : Derden verzetterhadap eksekusi hanya dapat diajukan oleh pemilik tanah, JoYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1403 K/Pdt/1995, tanggal 28Agustus 1997 yang menyatakan: yang berhak mengajukan bantahanHal

Perkara perdataeksekusi Nomor 03/98/Pdt.G/2007/Eks/2013/PN.PLG apalagi aanmaningberdasarkan Penetapan Nomor 03/98/Pdt.G/2007/Eks/2013/PN.PLG,tanggal 30 Januari 2013 telah dilaksanakan maka gugatan bantahanyang diajukan oleh Pembantah haruslah ditolak oleh Pengadilan NegeriPalembang;Bahwa terhadap bantahan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telahmemberikan putusan, yaitu Putusan Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Plg. tanggal 19Juni 2013 dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Terbantah untuk

Mengabulkan bantahan Pembantah seluruhnya;2. Menyatakan hukum bahwa Pembantah adalah Pembantah yang benardan beriktikad baik;3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek bantahan adalah tanah milikPembantah;4. Menyatakan hukum bahwa tanah objek bantahan dikeluarkan dari objekPerkara Nomor 46/Pdt.G/2009/PN Pra juncto Perkara Nomor59/PDT/2011/PT MTR juncto Perkara Nomor 719 K/PDT/2012 junctoPerkara Nomor 718 PK/PDT/2016;5.

Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara a quo;Atau, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbantah telahmengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa bantahantidak jelas dan prematur karena Pembantah mengajukan bantahan terhadapsurat penetapan yang tidak ada, oleh karenanya bantahan Pembantahmenjadi tidak jelas dan prematur;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan NegeriPraya telah memberikan

Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesarHalaman 3 dari 8 hal. Put.

Menolak bantahan Pembantah/Pembanding untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Februari 2021 kemudianHalaman 4 dari 8 hal. Put.

Nomor 2384 K/Pdt/2021dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini PengadilanTinggi Mataram yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya,Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Pembantah (Yunita Yusuf) mengajukan bantahan terhadaprencana konstatering dan sita eksekusi oleh Terbantah/almarhum Mar: Talib(diteruskan ahli warisnya Daniel Talib), H.

Bahwa alasan mengapa Terbantah dijadikan sebagai pihakdalam bantahan ini oleh karena timbul dugaan adanya niat buruk dariTerbantah pada waktu mengikuti lelang ini Karena sebelum lelangdilaksanakan Pembantah melalui kuasa hukumnya telah menjelaskantentang keadaankeadaan yang berkaitan dengan hutanghutangPembantah yang tidak benar dan tentang kepemilikan ruko Pembantahyang hanya meliputi lantai 1 (satu) sedangkan lantai diatasnya milik oranglain serta masalahmasalah lainnya perihal barang yang akan

Bahwa alasan diikutsertakannya Terbantah II dalam bantahan inioleh karena Terbantah Il telah bertindak tidak hatihati dan teliti untukmemerintahkan Terbantah III tanpa melakukan penelitian yang mendalamserta melakukan kroscek terhadap seluruh pihak yang terkait tentangkebenaran hutang kepada negara lalu memerintahkan Terbantah III untukmelakukan lelang;29.

putusan hukum yang mempunyai kekuatanhukum tetap dan mengikat dalam perkara ini;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Pembantah mohon kepadaPengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Memerintahkan Terbantah untuk tidak melanjutkan tindakantindakaneksekutorial atas Risalah Lelang Nomor 389/2013 tanggal 31 Desember 2013sampai adanya suatu putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetapdan mengikat dalam perkara ini;Dalam Pokok Perkara:Primair:1.Menerima bantahan

Nomor 2572 K/Pdt/2017Bahwa bantahan yang diajukan oleh Pembantah dalam surat bantahannyakurang pihak atau dengan kata lain "tidak sempurna", dengan alasanalasansebagaimana diuraikan berikut ini:1.Bahwa Pembantah dalam positanya angka 12 antara lain menyatakanbahwa sampai dengan tahun 1997 yaitu saat PT Bank Umum Nasionaldilikuidasi;2.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor30/216/KEP/DIR tanggal 14 Februari 1998, PT BUN ditempatkan dalamprogram penyehatan terhitung mulai tanggal

Nomor 2572 K/Pdt/2017 Menolak eksepsi Pembantah , Pembantah II dan Pembantah III untukseluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya; Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang hinggakini ditaksir sebesar Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);Dalam Rekonvensi: Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (nietontvankellik verklaard); Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biayaperkara sebesar nihil;Menimbang, bahwa dalam

Berita Acara Teguran/Aanmaning Nomor 041/2010 Eks., tertanggal 11Mei 2010, Pasal 195 ayat (6) HIR menegaskan bahwa perlawanan hanyaterhadap sitaan;Demikian pula posita dan petitum bantahannya tidak secara tegas melakukanbantahan/perlawanan terhadap sitaan, karena itu bantahan Para Pembantahtidak memiliki objek sasaran yang jelas dan tidak memiliki dasar alasan hukum;Demikian juga title bantahan dengan posita dan petitum perlawanan/bantahantidak ada kesesuaian sehingga bantahan/perlawanan Para Pembantah

itumenjadi tidak jelas arahnya;Oleh karena bantahan Pembantah hanya untuk menunda eksekusi atasPenetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dan bukan bantahan / perlawanan terhadap sitaan, sedangkanperlawanan / bantahan sebagaimana dimaksud Pasal 195 ayat (6) HIR, adalahperlawanan / bantahan terhadap sitaan oleh pihak ke tiga maka alasanbantahan Pembantah menjadi tidak jelas arahnya dan kabur (obscure libel);Dalam pencantuman nama para Terbantah seharusnya Pembantah

Upaya hukum gugatan bantahan yang diajukan oleh Pembantah kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatSalah Alamat:1. Bahwa dalam gugatan bantahan Pembantah yang diajukan sebagai dasargugatan adalah putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 6 Desember 2008Nomor 196 K/TUN/2005 (Putusan MA) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta tertanggal 13 Mei 2004 Nomor 149/G/2003/PT.TUN.JKT.

Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;Bahwa terhadap bantahan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telahmengambil putusan, yaitu putusan Nomor 167/Pdt.Bth/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 24November 2011 yang amarnya sebagai berikut:Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1239 K/ Pdt/ 2014Dalam Provisi:Menolak tuntutan Provisionil Pembantah;Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi para Terbantah untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan Bantahan Pembantah untuk seluruhnya;2.

., yang dimohonkan pemeriksaan dalamtingkat banding tersebutMENGADILI SENDIRIDalam Provisi:Menolak tuntutan Provisionil Terbanding semul Pembantah;Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Para Pembanding semula Para Terbantah untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Menyatakan bantahan Terbanding semula Pembantah sebagai bantahan yangtidak benar;Menyatakan bantahan Terbanding semula Pembantah tidak dapat diterima;Hal. 7 dari 15 hal. Put.

Bahwa dengan demikian penetapan sita eksekusi No. 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn tersebut merupakan suatu kekeliruan yang dapatmenimbulkan kerugian bagi Pembantah karenanya adalah wajar apabilaPembantah mengajukan bantahan ini dan meminta agar penetapan sitaeksekusi terhadap Pembantah tersebut dinyatakan dicabut karena telah error inpersona dan error in objek;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Pembantah mohon kepadaPengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:1.

Mengabulkan bantahan Pembantah;2. Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang benar;3. Menyatakan Pembantah bukan pihak dalam perkara No. 3445 K/Pdt/1998 jo. No. 496/Pdt/1997/PT.Mdn jo. No. 358/Pdt.G/ 1996/ PN.Mdn;4.

Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;2.

Mengabulkan bantahan Pembantah;2. Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang benar;3. Menyatakan Pembantah bukan pihak dalam perkara No. 93.PK/Pdt/2002jo. No. 3445 K/Pdt/1998 jo. No. 496/Pdt/1997/PT.Mdn jo. No. 358/Pdt.G/1996/ PN.Mdn;4.

berbunyi sebagaiberikut :MengadiliDalam Eksepsi ; Menolak Eksepsi Para Terbantah tersebut :Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagianMenyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang benarMenyatakan Sita Eksekusi (eksekutorial beslaag) yangdiletakkan terhadap sebidang tanah yang terletak di JI RayaPasar Minggu/JI.

Aminah binti Ismail Gayo selaku Tergugat /Termohon Eksekusi Walikotamadya Jakarta Selatan selaku Tergugat II/ Termohon Eksekusi II( bukti P 6)Bahwa terhadap Penetapan Eksekusi No.432/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel ataspermohonan Yayasan AI Djamien tersebut, telah diajukan perlawanan/bantahan (derden verzet) oleh Tjong Agus Suryadi yang notebene jugaPembantah dalam perkara ini, terdaftar dalam perkara No.488/Pdt.G /2001/PN.Jak.Sel, melawan Yayasan Al Djamien, Ny.

ain, mohon keputusan yang seadiladilnya menurut pertimbangan hakim (ex aequo et bono)Menimbang, bahwa terhadap surat bantahan dari Pembanding/Pembantah tersebut , Terbanding / Terbantah telah mengajukan jawabanpada tanggal 16 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap gugatan Bantahan tersebut Terbantahmemberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : 17 dari 36 Hal .Put No. 225/PDT/2016/PT/DKI1.

Terhadap objek eksekusi ternyata ada bantahan daripihak ke3, yang putusannya adalah mengabulkan bantahan pembantahdan dinyatakan bahwa putusan yang akan dieksekusi tersebut tidakmempunyai kekuatan hukum terhadap objek sengketa, jika putusanperkara bantahan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap maka putusansemula tidak mungkin dieksekusi terhadap objek bantahan tersebut...."

Menolak Gugatan Bantahan Pembantah untuk seluruhnya3.

Menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima;3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.316.000,( satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan PermohonanBanding tanggal 1 Nopember 2013. No. 93/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. yang dibuatoleh BUKAERI, SH.MM.

Mengabulkan bantahan yang Para Pembantah ajukan untuk seluruhnya;Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang beriktikad baik dan benar;. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 9 Agustus2017 Nomor 4/Pen/Pdt.Eks/2017/PN.Smd tentang Penyitaan Eksekusimengandung cacat hukum dan menjadi batal demi hukum dengan segalaakibat hukumnya;. Menyatakan Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 16 Agustus 2017 Nomor04/BA/Pdt.Eks/2017/PN.Smd jo. Nomor 1548 K/Pdt/2015 jo.

Menolak Bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;3.

kasasi tersebut;Mengadili Sendiri:Dalam Provisi:Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuktidak menindaklanjuti pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah AgungRI Nomor 1548 K/Pdt/2015 tanggal 15 Oktober 2015 jo PutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor 101/Pdt/2014/PT.Bdg tanggal 28April 2014 jo Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor22/Pdt.G/2012/PN.Smd tanggal 19 Desember 2013, hingga perkarabantahan ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap.Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan bantahan

Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar;Menerima gugatan bantahan dari Pembantah untuk seluruhnya;3.

Nomor 14 PK/Pdt/2019Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang baik danbenar;Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian;Menyatakan Sita Eksekusi Nomor 15/Pdt.Eks.G/2012/PN BB tanggal 7Mei 2012 dalam perkara Nomor 127/Pdt.G/2010/PN BB adalah tidaksah dan berharga atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yangterletak di:Komplek Taman Kopo Indah Ill Blok B Nomor 1, Desa Rahayu,Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, sebagaimanaSertifikat Hak Milik Nomor 2772/Desa Rahayu, diuraikan dalamSurat

Menolak bantahan Pembantah untuk selebihnya;Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan TinggiBandung dengan putusan Nomor 273/Padt/2013/PT.Bdg. tanggal 28 Agustus2013, yang amarnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semulaTerbantah; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung NomorHalaman 6 dari 15 hal. Put.

Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian;3. Menyatakan Sita Eksekusi Nomor 15/Pdt.Eks.G/2012/PN BB tanggal7 Mei 2012 dalam perkara Nomor 127/Pdt.G/2010/PN BB adalahtidak sah dan berharga atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunanyang terletak di: Komplek Taman Kopo Indah III Blok B Nomor 1, Desa Rahayu,Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, sebagaimanaSertifikat Hak Milik Nomor 2772/Desa Rahayu, diuraikan dalamSurat Ukur tanggal 6 September 2005, Nomor 00125/2005,seluas 136 m?

Menolak bantahan Pembantah untuk selebihnya;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlahRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa tanggal 12 Februari 2019 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.

(seratus delapan puluh meter persegi), dengan batasbatas tanah sebagai berikut:Sebelah Utara berbatasan dengan gang Desa;Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Wagi Karwati;Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/Rumah Wastono Kandeg;Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Desa/saluran irigasi;Dalam Pokok Perkara:1.Menyatakan gugatan bantahan (verzed) Pembantah benar dan beralasanhukum;2. Mengabulkan gugatan bantahan / Verzed Pembantah untuk seluruhnya;3.

Bahwa Pembantah telah error in persona dalam mengajukan Bantahan aquo, Pembantah telah salah dalam menyebutkan Terbantah , tidak adainstitusi PT Bank Syariah ULaMM di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 114BIndramayu, yang ada adalah PT Permodalan Nasional Madani (Persero)berkantor pusat di Jakarta, cq PT Permodalan Nasional Madani (Persero)Cabang Indramayu, cq Unit Layanan Modal Mikro Unit Indramayu;2.

Bahwa namun demikian mengingat antara Pembantah dengan Terbantah telah ada hubungan hukum pinjam meminjam maka dengan ini kami akantetap memberikan jawaban atas Bantahan dari Pembantah;3. Bahwa dengan kesalahan Pembantah menyebutkan nama Terbantah makamohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan bantahanPembantah atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NietOntvakelijke Verklaard);Eksepsi Gugatan Kabur (Exceptio Obscuur Libel);1.

Dalam Pokok Perkara:Atau:Mengabulkan gugatan/bantahan Pembantah untuk seluruhnya;Menyatakan menurut hukum bahwa Pembantah adalah sebagaiPembantah yang beriktikad baik dan benar;Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Terbantah danTerbantah Il menjual lelang jaminan kredit milik Pembantahsebagaimana tersebut dalam posita Nomor 9 adalah merupakanperbuatan melawan hukum dan tidak sesuai dengan rasa keadilanserta tidak sesuai dengan asas kepatutan di masyarakat;Menyatakan sebagai hukum bahwa objek sengketa

Nomor 197 K/Pdt/2018Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya danyang sebenarbenarnya;Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Terbantah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bantahan Pembantah keliru pihak(error in persona);Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Terbantah Ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya bantahan Pembantah tidak jelasatau kabur (obscuur libel);Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Terbantah Illmengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel);Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Terbantah IVmengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai kewenangan absolut;Bahwa terhadap bantahan tersebut dikabulkan sebagian olehPengadilan Negeri Kraksaan dengan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2014/PN Krstanggal 10 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Provisi: Menolak tuntutan provisi dari Pembantah;Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi yang diajukan Terbantah I, Terbantah II, Terbantah Illdan

Nomor 197 K/Pdt/2018PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 673/PDT/2016/PT SBY tanggal 24 November 2016 yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Kraksaan Nomor 41/Pdt.G/2014/PN Krs tanggal 10Agustus 2015;MENGADILI SENDIRI:Dalam Provisi: Menolak tuntutan provisi dari Pembantah;Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi yang diajukan Terbantah , Terbantah II, Terbantah IIIdan Terbantah IV untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menolak bantahan