Ditemukan 136582 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelaksaan pelaksanaan pemaksaan
Penelusuran terkait : Pelaksana verifikasi Penelusuran teknis impor guia Keputusan tim seleksi akhir lsm pelaksana program pidra Pelaksana tugas bupati biak numfor vs dr. eddy leunardus rumbarar; “kepala desa ikut serta sebagai pelaksana kampanye pemilu “; Muhammad sholeh S.h vs kepala bnpb selaku ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan covid-19; Rosa sabina j. aliandoe Dkk vs kepala unit pelaksana pelayanan terpadu satu pintu kota administrasi jakarta utara; Pt. mitra pembangunan sultra vs kelompok kerja (pokja) b.3.5 balai pelaksana pemilihan jasa konstruksi wilayah sulawesi tenggara tahun anggaran 2022;; Samsudiredja sunadim vs i. kepala kantor pertanahan kabupaten bandung selaku ketua pelaksana pengadaan tanah. Ii. ppk pengadaan tanah jalan tol cileunyi - sumedang - dawuan i dan soreang - pasir koja; Wawan moch. anwar Dkk. Pt. pln (persero) transmisi jawa bagian tengah dahulu pt. pln persero penyalur dan pusat pengatur beban (p3b) jawa-bali area pelaksana pemeliharaan bandung vs ny. eucharia dan kepala kantor pertanahan kota bandung; 1. pejabat pembuat komitmen (ppk) pengadaan tanah pembangunan jalan tol cengkareng - batu ceper - kunciran. 2. panitia pelaksana pembebasan dan pengadaan tanah kota tangerang untuk pembangunan jalan tol outer ring road (jorr) ii ruas cengkareng - batu ceper - kunciran vs endang nataliantini;
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 15-08-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 13-01-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 111/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 19 Desember 2019 — KHUSNUL KHOTIMAH, M.Si
Tergugat:
PELAKSANA TUGAS WALIKOTA PASURUAN
169 — 157
  • KHUSNUL KHOTIMAH, M.Si
    Tergugat:
    PELAKSANA TUGAS WALIKOTA PASURUAN
    Khusnul Khotimah, M.Si. yang diterbitkan oleh WakilWalikota Pasuruan selaku) Pelaksana Tugas Walikota Pasuruan.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.
    Sekaligus sebagai Pelaksana Tugas Lurahpada Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruanberdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Walikota PasuruanNomor : 821.4/1594/423.202/PLT/2018 tertanggal 31 Juli 2018, dan keduatugas tersebut telah dilakasanakan dengan baik oleh Penggugat ; Bahwa Penggugat terhitung mulai tanggal 1 April 2019 dinaikkanpangkatnya menjadi Pangkat/Gol.
    Bahwa Tergugat selaku Pelaksana Tugas Walikota tidak dapat membuatkeputusan yang berdampak pada perubahan status hukumkepegawaian in casu salah satunya mutasi, hal ini diatur olehMendagri dalam Surat Edarannya Nomor : 821/970/SJ, tanggal 12Pebruari 2019, Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dilarangmelakukan mutasi, jika akan melakukan mutasi harus mendapatkanpersetujuan tertulis Menter! Dalam Negeri :g.
    Yang berwenang membuat keputusan adalah WalikotaPasuruan, sehingga kualifikasi Tergugat adalah bukan Walikota Pasuruantetapi sebagai Pelaksana Tugas Walikota Pasuruan.
    Khusnul Khotimah, M.Si., yang diterbitkan olehWakil Walikota Pasuruan selaku Pelaksana Tugas WalikotaHalaman 73 dari 110 hal. Putusan Pkr. No. 111/G/2019/PTUN.SBY12. Bukti P1213. Bukti P1314. Bukti P1415. Bukti P1516.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-09-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 566/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 7 Nopember 2018 — Ir.KRISMAN NAINGGOLAN >< BADAN PIMPINAN PUSAT GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (GAPENSI) CS
65 — 26
  • Ir.KRISMAN NAINGGOLAN >< BADAN PIMPINAN PUSAT GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (GAPENSI) CS
    Nomor 566/POT /2018/PT.DKIdibentuk sesuai dengan ketentuan Gapensi, sehingga eksistensi danlegalitas dari Gapensi dapat dipulihkan, atas dasar hal tersebut, makaPenggugat mengajukan gugatan ini;URAIAN FAKTAFAKTA HUKUM :Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapensi, BPDGapensi Provinsi DKI Jakarta berkewajiban untuk melaksankan MusyawarahDaerah X di Putri Duyung Ancol Jakarta tanggal 30 November 2016;1.Bahwa, pada tanggal 8 Januari 1959 telah didirikan organisasi dengannama Gabungan Pelaksana
    Konstruksi Nasional Indonesia disingkatGapensi bertempat di Desa Tretes, Kecamatan Prigen, KabupatenPasuruan sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 37 tertanggal 18 Maret2011 tentang Pendirian Gabungan Pelaksana Konstruksi NasionalIndonesia, dibuat di hadapan Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih dan telahdidaftarkan serta teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaSelatan dengan No. 91/A/DLL/HKM/201 1/PN.Jak.Sel tanggal 4 April 2011;Bahwa, pada Tahun 2015, Gapensi melakukan Musyawarah NasionalKhusus
    (Munasus), mengenai perubahan nama menjadi perkumpulanGabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia yang disingkatGapensi.
    Gapensi, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalahbertentangan dengan hukum;Bahwa, melalui tindakannya Tergugat telah melanggar ketentuanhukum, Karena merangkap jabatan yaitu sebagai Pengurus, Pengawasserta sebagai pelaksana kegiatan Musda Lanjutan secara bersamaan.Perbuatan tersebut dilakukan Tergugat dengan membentuk BPS yangmemiliki kewenangan sebagai pengawas, sekaligus sebagai pelaksanakegiatan Musda Lanjutan BPD DKI Jakarta.
    ;Yang dimaksud Anggota Biasa yaitu Badan Usaha Milik Swasta,Koperasi, Milik Negara, Milik Daerah yang bergerak di bidang usahajasa pelaksana konstruksi dan telah mendapatkan pengesahanmenurut hukum di Negara Republik Indonesia;Berdasarkan ketentuan Pasal 8 angka 1 Anggaran Dasar tersebutPenggugat sebagai Anggota Biasa harus bertindak mewakili BadanUsaha yang terdaftar di keanggotaan Perkumpulan Gapensi;Bahwa Penggugat mendalilkan /egal standing sebagai AnggotaPengurus pada Badan Pimpinan Cabang (
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 12-09-2022 — Putus : 29-03-2023 — Upload : 29-03-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 990/Pdt.G/2022/PN Sby
Tanggal 29 Maret 2023 — Penggugat:
INDARTONO
Tergugat:
UNIT PLN PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN SURABAYA SELATAN
63 — 12
  • Penggugat:
    INDARTONO
    Tergugat:
    UNIT PLN PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN SURABAYA SELATAN
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata Tanah
Register : 12-02-2016 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PN KEPANJEN Nomor 24/Pdt.G/2007/PN.Kpn
Tanggal 19 Juni 2017 — TRIPUTRA MANUNGGAL melawan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah (Kantor Pertanahan Kab. Malang)
221 — 164
  • TRIPUTRA MANUNGGAL melawan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah (Kantor Pertanahan Kab. Malang)
    Bahwa Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan KepentinganUmum Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL) Pandaan Malang di DesaSumberporong telah melaksanakan tahapan tahapan sesuai Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan aturan pelaksanaannya antara lain:a.
    Penyerahan Hasil Penilaian KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan kepadaKetua Pelaksana Pengadaan Tanah tertuang dalam surat tanggal 20Nopember 2015 Nomor 921/UM/0.0KJPP/XI/15.. Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 102a/KEP35.07/XV2015 tanggal 25 Nopember 2015 tentang Penetapan NilaiGanti Kerugian ; hasil penilaian dari Penilai yang akan disampaikan danmenjadi dasar Musyawarah untuk menetapkan Bentuk dan ataubesarnya Ganti Kerugian..
    Pengadaan Tanah Kabupaten Malangatas nama Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor10/UND 35.07/PPT/X/2015 tanggal 01 09 2015 perihal : undangan,yang kemudian diberi tanda T.I 9 ;Foto copy Surat Sekretars Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Malangatas nama Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor10/UND 35.07/PPT/X/2015 tanggal 01 09 2015 perihal : undangan,yang kemudian diberi tanda T.I 10 ;Foto copy Surat Sekretars Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Malangatas nama Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor11
    Penyerahan Hasil Penilaian KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan kepadaKetua Pelaksana Pengadaan Tanah tertuang dalam surat tanggal 20Nopember 2015 Nomor 921/UM/0.0KJPP/XI/15.Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 102a/KEP35.07/XV2015 tanggal 25 Nopember 2015 tentang Penetapan Nilai GantiHalaman 69 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Padt.G/2017/PN KpnKerugian ; hasil penilaian dari Penilai yang akan disampaikan dan menjadidasar Musyawarah untuk menetapkan Bentuk dan atau besarnya GantiKerugian.g
    Penyerahan Hasil Penilaian KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan kepadaKetua Pelaksana Pengadaan Tanah tertuang dalam surat tanggal 20Nopember 2015 Nomor 921/UM/0.0KJPP/XI/15. (vide bukti surat T.I 16) ;f. Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 102a/KEP35.07/XV2015 tanggal 25 Nopember 2015 tentang Penetapan Nilai GantiKerugian ; hasil penilaian dari Penilai yang akan disampaikan dan menjadidasar Musyawarah untuk menetapkan Bentuk dan atau besarnya GantiKerugian.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Lelang
Register : 11-09-2013 — Putus : 17-02-2014 — Upload : 08-03-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 66/G/2013/PTUN.Mksr
Tanggal 17 Februari 2014 — Surya Agung Melawan Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar
127 — 80
  • Surya Agung Melawan Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar
    parapihak ; ane coo TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11September 2013 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar pada tanggal 11 September 2013, dibawah register Nomor: 66/G/2013/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 23 Oktober 2013, yang isinya menerangkan sebagai berikut; aaDan selanjutnya yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini, yakni :A.Obyek Gugatan : Adapun yang menjadi Obyek Gugatan adalah: Surat Keputusan Pelaksana
    SanksiDaftar Hitam kepada Penggugat dengan jangka waktu selama dua tahun;Bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 Penggugat Menerima Surat PenetapanSanksi Daftar Hitam dari Tergugat, sedangkan PenandatangananPenetapan Daftar Hitam Oleh Tergugat pada hari Rabu, 17 Juli 2013 yangartinya ada selisih 10 hari terhitung sejak tanggal penandatanganan Suratkeputusan tersebut ; mee wana a on =a 2 =a === === Bahwa Penggugat sangat dirugikan akibat Penetapan Surat Black Listyang oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Pelaksana
    Bahwa terhitung sejak dikeluarkannya Surat Penetapan Black List oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Pit) SekertarisKomisi Pemilihan Umum Kota Makassar Selaku Pejabat PembuatKomitmen, Berkenaan Dengan Surat Nomor : 15/P.KWK/KPTS/SETMKS025.433481/VII/2013 Perihal Penetapan Sanksi Daftar HitamKepada PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-04-2015 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2605 K/Pdt/2014
Tanggal 6 April 2015 — H lawan BADAN PIMPINAN PUSAT GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (BPP Gapensi)
41 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HlawanBADAN PIMPINAN PUSAT GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (BPP Gapensi)
    Nomor 2605 K/Pdt/2014Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pertimbangan hukumMajelis Hakim tingkat Banding tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanyamohon dinyatakan batal demi hukum;Bahwa menurut Pemohon Kasasi, putusan Majelis Hakim Tingkat Bandingtidak mempertimbangkan keterangan para saksi fakta dalam persidangan;Bahwa Panitia Pelaksana Musda Gapensi yang bertugas menerima berkasbakal calon ketua umum telah melakukan rekayasa sistimatis sehinggaberkas pencalonan Ir.
Pengadilan PN JANTHO Perdata
Register : 20-05-2022 — Putus : 30-05-2022 — Upload : 25-07-2022
Putusan PN JANTHO Nomor 20/Pdt.P-Kons/2022/PN Jth
Tanggal 30 Mei 2022 — Pemohon:
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
NN IV
56 — 3
  • Pemohon:
    PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
    Termohon:
    NN IV
Pengadilan PTUN AMBON TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 19-05-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan PTUN AMBON Nomor 19/G/2014/PTUN.ABN
Tanggal 12 Agustus 2014 — KANES AMANUPUNYO Sebagai Penggugat Melawan PEJABAT PELAKSANA TUGAS (Plt) DIREKTUR PD PDAM KOTA AMBON
163 — 85
  • KANES AMANUPUNYO Sebagai PenggugatMelawanPEJABAT PELAKSANA TUGAS (Plt) DIREKTUR PD PDAM KOTA AMBON
    ., M.H.32 22" 222Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokatdan Konsultan Hukum, Berkantor di Jalan Dana Kopra No. 1/29Ambon Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; MELAWANPEJABAT PELAKSANA TUGAS (PIt) DIREKTUR PD PDAM KOTAAMBON, Tempat kedudukan di Jalan Slamet Riyadi, KotaHalaman dari 30 Hal.
    Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minumhanya diatur tentang Pejabat Sementara (Pjs) tidak mengatur soalPejabat Pelaksana Tugas (Plt), bahwa Plt tidak mempunyaikewenangan untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan HormatHalaman 5 dari 30 Hal.
    Bahwa mengacu padaketentuan diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang manaTergugat dalam jabatan dan kapasitas selaku Pelaksana Tugas(Pit) yang diangkat dan dilantik oleh Walikota Ambonberdasarkan Keputusan Walikota Ambon No. 646 Tahun 2013,dengan demikian dalam melaksanakan tugasnya memiliki hakdan kewenangan sebagaimana Direksi yang mempunyaikewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf (a), makakeputusan Tergugat objek sengketa adalah merupakankewenangan Tergugat, dengan demikian dalil gugatan
    Bukti P7 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya, Surat Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor: K.2620/V.2425/99, tanggal10 Desember 2001, perihal tata cara pengangkatan PNSsebagai pelaksana tugas;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugatdipersidangan telah mengajukan alatalat bukti berupa fotokopi suratsuratyang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan asiliatau fotokopinya, serta diberi tanda T1 sampai dengan T4, denganperincian sebagai berikut ;1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-02-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 977 K/Pdt/2012
Tanggal 19 Februari 2014 — ARIFIN AHMAD, DK VS BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS),
102 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ARIFIN AHMAD, DK VS BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS),
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 08-09-2008 — Upload : 22-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15P/HUM/2008
Tanggal 8 September 2008 — BADAN PIMPINAN PUSAT GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (BPP-GAPENSI) ; vs. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
105 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BADAN PIMPINAN PUSAT GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (BPP-GAPENSI) ; vs. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
    No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksidan UndangUndang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi pada tingkatpertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :BADAN PIMPINAN PUSAT GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSINASIONAL INDONESIA (BPPGAPENSI), dalam hal ini diwakili oleh :1. Ir.H. Agus G. Kartasasmita, MT, Msc., Ketua Umum Badan PimpinanPusat Gapensi, beralamat di Graha Gapensi, JI. Raya RagunanNo.C/1 Jatipadang Pasar Minggu Jakarta 12540.Nh.
    No. 15 P/HUM/2008.atau keahliaan sesuai dengan criteria; b. mempunyai tujuanmemperjuangkan kepentingan dan aspirasi anggotanya.GAPENSI singkatan dari Gabungan Pelaksana Konstruksi NasionalIndonesia, adalah Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi, sesuai Pasal 33ayat (1) UU. No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konsiruksi Jo. Pasal 24 ayat(4) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2000, tentang Usaha dan PeranMasyarakat Jasa Konstruksi..
    Swakelola dapat dilaksanakan oleh: Penggunabarang/jasa; Instansi Pemerintah lain; Kelompok masyarakat/lembagaswadaya masyarakat penerima hibah artinya mereka tidak memiliki suratijin usaha dan tidak memiliki sertifikat badan usaha adalah bertentangandengan UU No. 18 Tahun 1999, Pasal 8: Perencana konstruksi,pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badanusaha harus a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidangJasa konstruksi; b.memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasiperusahaan
    Karena menurutTermohon persyaratan perijinan, sertifikasi, kualifikasi dan klasifikasisebagaimana diatur dalam ketentuan a quo hanya berlaku untukperencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konsitruksiyang berbentuk badan usaha. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8UndangUndang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi yangmenyatakan:"Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi clan pengawas konstruksiyang berbentuk badan usaha harus: Hal. 14 dari 19 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-03-2006 — Upload : 15-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123K/TUN/2002
Tanggal 27 Maret 2006 — Mahdi Salman ; Tim Seleksi akhir LSM Pelaksana program PIDRA propinsi Nusa Tenggara Barat
182 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mahdi Salman ; Tim Seleksi akhir LSM Pelaksana program PIDRA propinsi Nusa Tenggara Barat
    PemohonKasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugatdimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Tim Seleksi Akhir LSMPelaksana Program Pidra tanggal 4 Januari 2001 Nomor 06/TU/430/BMS/PDR/I/2001yang menetapkan LSM Pelaksana untuk Kabupaten Dompu adalah LSM Madafaku ;Bahwa Penggugat telah mengikuti pelelangan penawaran Pengadaan Jasa KonstruksiLSM Pelaksana Program PIDRA
    Kabupaten Dompu periode 2000 2003;Bahwa.....Bahwa untuk mengikuti Pelelangan Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi LSMPelaksanaan Program PIDRA ( Programme For Participatory Integrated DevelopmentInrainfed Areas ) telah memenuhi persyaratanpersyaratan seperti syarat umum, syaratadministrasi sesuai yang telah ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pelelangan;Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi LSM SekretarisSatuan Pelaksana Bimas Kabupaten Dompu No. 10/PAN.LSM/BMS/IB/2000
    , sedangkan Penggugat ( LPMP ) adalahmerupakan ranking pertama dengan jumlah total nilai 826,6 ( delapan ratus dua puluhenam koma enam ) yang seharusnya pelaksana untuk Kabupaten Dompu bukan Madafaku.Sebagaimana hasil Berita Acara Evaluasi Akhir dari Panitia : No. 06/TU.430/BMS/PDR/1/2001 sementara dalam Berita Acara Panitia Seleksi Akhir LSM Pelaksana ProgramPIDRA tersebut yang menjadi dasar pertimbangan adalah dalam Point keempat disebutkan" Memperhatikan usulan Panitia seleksi LSM tingkat Kabupaten
    Memerintahkan pada para Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan TimSeleksi Akhir LSM Pelaksana Program PIDRA hari Kamis tanggal 04 Januari2001 Nomor : 06/TU/430/BMS/PDR/I/2001 yang menetapkan LSM pelaksanauntuk Kabupaten Dompu adalah LSM Madafaku.3. Menyatakan batal atau tidak syah Keputusan Tim Seleksi Akhir LSM PelaksanaProgram PIDRA hari Kamis tanggal 04 Januari 2001 Nomor06/TU/430/BMS/PDR/I/2001 yang menetapkan LSM pelaksana untuk KabupatenDompu adalah LSM Madafaku.4.
    Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (dokurr~en administrasidan,teknis) Pengadaan Jasa Konstruksi LSM Pelaksana Program Pidra tahun 2QQ0 nomor :08~PAN.LSMIBMSII~/2QQQ tanggal 27 September 2QQO dan berdasarkan kriteria penilaiandokumen usaha teknis Pemohon Kasasi sebagai rangking pertama, jelas perbuatan TermohonKasasi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak cermat dalam menerbitkankeputusan.I3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-01-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1429 K/Pdt/2010
Tanggal 26 Januari 2011 — DIREKSI PELAKSANA PENGELOLAAN GELANGGANG OLAH RAGA BUNG KARNO, DK VS PT. SELARAS NUSA PERKASA
67 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKSI PELAKSANA PENGELOLAAN GELANGGANG OLAH RAGA BUNG KARNO, 2. BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA BUNG KARNO tersebut
    DIREKSI PELAKSANA PENGELOLAAN GELANGGANG OLAH RAGA BUNG KARNO, DK VS PT. SELARAS NUSA PERKASA
    DIREKS PELAKSANA PENGELOLAAN GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO, beralamat di Jalan Pintu Satu SenayanJakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H.A. HUSENADMWISASTRA, SH.,LL.M, Direktur Umum, Direksi PelaksanaPengelolaan Gelora Bung Karno dan H. SUAIB RIZAL, SH, StafAhli Ketua Direksi Bidang Umum, Direksi Pelaksana PengelolaanGelora Bung Karno, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5Februari 2008;Pemohon Kasasil dahulu Tergugat VPembanding Il;2.
    ,Notaris di Jakarta (Bukti P1 c); dan (iv) Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham Nomor 7 tertanggal 17 Maret 2006. dibuat di hadapanHenny Kurnia Tjahja, SR., Notaris di Jakarta (Bukti P1d) (dokumendokumen bukti sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya disebut sebagaiAnggaran Dasar Penggugat);KETERANGAN TENTANG PARA TERGUGAT;Bahwa Tergugat adalah Direksi Pelaksana Pengelolaan GelanggangOlahraga Bung Karno, yang berwenang baik di dalam maupun di luarPengadilan untuk mewakili Badan Pengelola Gelanggang
    DIREKS PELAKSANA PENGELOLAAN GELANGGANG OLAHHal. 33 dari35 hal. Put. No.1429 K/Pdt/2010RAGA BUNG KARNO, 2.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata
Register : 12-09-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 21-04-2020
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 203/Pdt.G/2019/PN Blb
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penggugat:
NENENG JENAB H
Tergugat:
BUDP Proyek Pelaksana Sektor Air Kotor
71 — 0
  • Penggugat:
    NENENG JENAB H
    Tergugat:
    BUDP Proyek Pelaksana Sektor Air Kotor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-08-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1813 K/Pdt/2020
Tanggal 6 Agustus 2020 — KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN Lawan PT BAMBU KUNING UTAMA
141 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALAPELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN tersebut;
    KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGANBENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATANLawanPT BAMBU KUNING UTAMA
    PUTUSANNomor 1813 K/Pdt/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGANBENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,berkedudukan di Komplek Perkantoran Puncak Geumilang AieSimauang, Gampong Lhok Bakong Tapak Tuan, diwakili olehCut Syazalisma, S.STP, selaku Kepala Pelaksana BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Selatan;Pemohon Kasasi:LawanPT
Pengadilan PN JANTHO Perdata
Register : 14-12-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 24-12-2021
Putusan PN JANTHO Nomor 31/Pdt.P-Kons/2021/PN Jth
Tanggal 23 Desember 2021 — Pemohon:
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
NN Satu
83 — 3
  • Pemohon:
    PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
    Termohon:
    NN Satu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 06-05-2014 — Upload : 19-11-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 6 Mei 2014 — PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO) KOTA PEKANBARU UNIT PELAKSANA PKS TANDUN
70 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO) KOTA PEKANBARU UNIT PELAKSANA PKS TANDUN
    PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO) KOTAPEKANBARU UNIT PELAKSANA PKS TANDUN, yang diwakilioleh Direktur Utama, Fauzi Yusuf, berkedudukan di JalanRambutan Nomor 43 Kota Pekanbaru Riau, dalam hal ini memberikuasa kepada Conny Florida Waruwu, SH., Kepala Urs.
    Bagian SDM PTPN V, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 23 Desember 2013, sebagai Termohon Kasasi dahuluTergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, padapokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah Karyawan Pelaksana
    Djoko Muljono makaPenggugat jelas dan terang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)secara sepihak oleh Tergugat tanpa dilandaskan aturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa atas Surat Keputusan (SGKEP) dengan Nomor: 432SKEP/05.D5/05.10/X1V2011 Tentang: Pemberhentian Karyawan Pelaksana PKS TandunPT. Perkebunan Nusantara V (Persero) atas nama: M. Yusuf, yangdikeluarkan di Pekanbaru pada tanggal 30 Desember 2011 oleh DirekturSDM/Umum yaitu Sdr.
Pengadilan PN JANTHO Perdata Permohonan
Register : 08-09-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN JANTHO Nomor 20/Pdt.P-Kons/2021/PN Jth
Tanggal 16 September 2021 — Pemohon:
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
Alvi Syahril
91 — 4
  • Pemohon:
    PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
    Termohon:
    Alvi Syahril
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 04-12-2017 — Putus : 15-05-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 257/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 15 Mei 2018 — VIVA HANDAYANI ; KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKK
198 — 129
  • VIVA HANDAYANI ; KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKK
    KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, berkedudukan diJalan Dr. Sumarno, Nomor: 1, Gd. B2, Lantai 1, KelurahanHalaman dari 66 halaman, Putusan Nomor 257/G/2017/PTUNJKTPulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dalam halini memberikan kuasa kepada :1. H. Sukrawinata, S.H.,M.Si.;2. Arlis Chaniago, S.H.;3. Achmad Hidayat, S.H.;4. Drs. Sutia, M.H.;5. Ahmad Pahri, S.Sos.
    Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana diuraikan dalam angka 1tersebut di atas, maka Keputusan Kepala Unit Pelaksana PelayananTerpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor : 1336/C.37B/31.75/1785.51/2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB),Jl.
    Pulogadung KotaAdministrasi Jakarta Timur dan atau ada putusan Pidana sesuaiyang dilaporkan oleh Penggugat maka sesuai Menetapkan KedelapanKeputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaAdministrasi Jakarta Timur No. 1336/C37B/31075/1.785.51/2017tanggal 11 September 2017 Tentang Izin MendirikanBangunan JI. Pemuda No. 17 Kelurahan Rawamangun KecamatanPulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur atas nama Ny.
    Bahwa pokok sengketa atau akan permasalahan perkara a quo adalahditerbitkannya Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor: 1336/C 37B/31.75/1.785.51/2017 tanggal 11 September 2017 Tentang Izin MendirikanBangunan (IMB) di Jalan Pemuda No. 17, Kelurahan Rawamangun,Halaman 31 dari 66 halaman, Putusan Nomor 257/G/2017/PTUNJKTKecamatan Pulogadung, Kota Administasi Jakarta Timur atas namaNy.
    Bahwa objek sengketa Keputusan Kepala Unit Pelaksana PelayananTerpadu Satu Pintu.
Pengadilan PN JANTHO Perdata
Register : 14-12-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 24-12-2021
Putusan PN JANTHO Nomor 33/Pdt.P-Kons/2021/PN Jth
Tanggal 23 Desember 2021 — Pemohon:
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
NN Tiga
82 — 0
  • Pemohon:
    PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
    Termohon:
    NN Tiga
Pengadilan PN JANTHO Perdata
Register : 14-09-2022 — Putus : 26-09-2022 — Upload : 04-10-2022
Putusan PN JANTHO Nomor 26/Pdt.P-Kons/2022/PN Jth
Tanggal 26 September 2022 — Pemohon:
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
IPI
17 — 1
  • Pemohon:
    PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
    Termohon:
    IPI